, kemudianKetua Majelis membuat jadwal persidangan elektronik (court calender) denganPenetapan mengenai jadwal dan tahapan persidangan meliputi pembacaangugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, dan musyawarahMajelis Hakim/pembacaan putusan;Bahwa, atas penjelasan Ketua Majelis, para pihak sepakat terhadappenetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertuliskesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kKemudian Ketua Majelismembacakan Penetapan jadwal persidangan

elektronik (court calender);Bahwa, gugatan Penggugat telah diterima dan diperiksa serta diverifikasioleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telahmemberikan jawaban yang diunggah melalui aplikasi eCourt, Majelis Hakimtelah menerima dan memeriksa serta memverifikasi, lalu disampaikan kepadaPenggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pokoknya sebagaiberikut:.

Yuliati, SH, mediator pada Pengadilan Agama Surabaya,akan tetapi upaya mediasi tersebut telah gagal sebagaimana laporan hasilmediasi tanggal 10 Agustus 2020;Menimbang, bahwa para Penggugat telah mendaftarkan perkara melaluiaplikasi eCourt di Pengadilan Agama Surabaya, para Penggugat dan paraTergugat telah menyatakan persetujuannya secara tertulis, maka sesuai Pasal20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentangAdministrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik junctoKeputusan

Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tahun 2019tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilansecara Elektronik pada Huruf E angka 3 huruf e, persidangan perkara ini harusdinyatakan dilaksanakan secara elektronik (eLitigasi);Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 1 September2020 yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Surabaya nomor3861/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 1 September 2020 Penggugat mengajukanpermohonan pembatalan Penetapan Ahli Waris

ZAINAL ARIPIN,S.H., M.Hum. masingmasing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H.SYARIF HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana padahari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri olehPenggugat dan para Tergugat secara elektronik;Hal 18 dari 19 Put No 3861/Pdt.G/2020/PA.SbyKetua Majelis,Drs. H. SUROSO, S.H., M.Hum.Hakim Anggota, Hakim Anggota,Drs. H. WACHID RIDWAN, M.H. Drs. H. ZAINAL ARIPIN, S.H., M.Hum.Panitera Pengganti,H.

Informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik dan/atauhasilcetakannya merupakan alat bukti yang sah.2.

Informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik dan/atau hasilcetakannya sebagiamana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan darialat bukti yang sah sesuai denga hukum acara yang berlaku di Indonesia.Menimbang, bahwa dalam perkembangannya melalui putusan MahkamahKonstitusi Nomor 20/PUUXIV/2016 menyatakan bahwa frasa InformasiElektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diatas bertentangan dengan UndangUndang dasar 1945 dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat

sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "informasiElektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalamrangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan dan /ataupenegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UndangUndangsebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITEMenimbang, bahwa bukti elektronik dapat dikatakan sah jika telahdilakukan Otentikasi terhadap bukti elektronik tersebut baik berupa gambar(video) suara atau dalam bentuk obrolan (chat room communikations

) olehlaboratorium forensik atau setidaktidaknya oleh lembaga forensik yang memilikikompetensi tentang bukti elektronik, otentikasi sama halnya dengan pencocokandengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata atau ketentuanPasal 301 R.Bg., sehingga dengan demikian buktibukti tersebut harusdikesampingkan.Him. 17 dari 22 him.

PenyelenggaraanSistem Elektroniknya.3.2 Bahwa surat bukti yang diberi tanda T6 s/dT12 adalah alat bukti yang sah secara hukumuntuk membuktikan bahwa parapenggugat/termohon banding adalah sah sebagaianggota/member pada bisnis investasi TVIEkspres yang membuka bisnis investasi secaraonline dengan dengan kode aksesnoreply@tviexpress.com, sesuai denganketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESTIANOMOR 11 TAHUN 2008TENTANG INFORMAST DAN TRANSAKST ELEKTRONIKyang berbunyi(1) Informasi Elektronik

dan/atau DokumenElektronik dan/atau hasil cetaknyamerupakan alat buktihukum yang sah.Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.SULTRA(2) Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik dan/atau hasil cetaknyasebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan perluasan dari alat bukti yangsah sesuai dengan Hukum Acara yang berlakudi Indonesia.4) Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata,karena Judex Facti Tingkat Pertama dalampertimbangannya menyebutkan : bahwa para penggugatyaitu

Putusan)Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menilai alatbukti a guo adalah sangat keliru dan tidak berdasarsecara hukum, oleh karena dari surat bukti aquo telahdiperoleh fakta secara hukum bahwa bisnis investasisecara on line pada TVI Ekspres dengan kode aksesnoreply@tviexpress.com, adalah benar adanya dan parapenggugat telah terdaftar sebagai anggota/memberBahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan(2) UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

,secara tegas mengatur bahwa surat elektronik,informasi elektronik, dokumen dan/atau hasil cetaknyamerupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakanperluasan dari alat bukti yang sah sesuai denganketentuan hukum acara yang berlaku di IndonesiaPasal 5 ayat (1) dan (2) UNDANGUNDANG REPUBLIKINDONESTA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DANTRANSAKSI ELEKTRONIK elektronik yang berbunyi(1) Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik dan/atau hasil cetaknyamerupakan alat bukti hukum yang sah.(2) Informasi

Elektronik dan/atau DokumenElektronik dan/atau hasil cetaknyasebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan perluasan dari alat bukti yangsah sesuai dengan Hukum Acara yang berlakudi Indonesia.Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.SULTRA10)Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karenaJudex Facti Tingkat Pertama memberi pertimbanganhukum dengan menyebutkan : bukti T11 adalahdokumentasi pertemuan anggota TVI Ekspres seIndonesia di Jakarta pada tanggal 1011 Nopember2011, apabila

Madiun, balik nama,minta surat keterangan tentang legalitas ranmor atau suratsurat yanglainnya maka Penggugat harus berurusan dengan Tergugat I;Bahwa sehubungan dengan adanya wabah virus Corona, dimanahubungan/kontak atau jarak sesama manusia wajib dibatasi, hal itu untukmencegah penularan virus Corona maka pelayanan yang dilaksanakan olehTergugat menjadi terganggu dan tidak lancar, juga karena adanya pembatasanwaktu pelayanan kepada masyarakat ;Bahwa disisi lain saat ini kemajuan teknologi elektronik

Memerintahkan Tergugat Ill dan I~ untuk melaksanakan audit,penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pengelolaan keuangan diKantor Bersama Samsat Kab.Madiun/ Tergugat I;Menghukum Para Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka melaluimassa media cetak terbitan local (Jawa Pos, Kompas, Surya,Memorandum) selama 3x (tiga kali) penerbitan ( tiga hari) Secara berturut turutdan elektronik setengah halaman penuh dibagian depan dengan kalimat :Kami, 1. Pimpinan kantor bersama Samsat Kab.

Pernyataan PermohonanBanding Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mad tanggal 2 September 2021;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnyaPembanding mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi ECourtyang dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan terhadap putusanPengadilan Negeri Madiun tersebut, dengan alasan secara lengkap sebagaimanatersebut dalam memori bandingnya tertanggal 9 September 2021, yang padapokoknya sebagai berikut :1.

Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbuldalam perkara ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa perkara gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Md telahdiputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun dimuka persidangan padatanggal 30 Agustus 2021, dan putusan tersebut dikirim secara elektronik melaluisystem informasi pengadilan pada hari itu juga, selanjutnya Penggugat melalui KuasaHukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi ECourt pada

Panitera Pengganti Pengadilan TinggiSurabaya tanpa dihadiri oleh para pihak dan kuasanya serta putusan tersebut telahdikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Madiun padahari itu juga.;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Mutarto ,SH.M.Hum Dwi Hari Sulismawati , S.HMuhammad Legowo, S.HPanitera Pengganti,Suprapto, S.H.,M.Hum.Perincian Biaya Banding :1. Redaksi Rp. 10.000,002. Materai Rp. 10.000,003.

PENETAPANNomor: 56/G/2020/PTUN.KDIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasayang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telahmenjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:Nama : Ir.

., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Sapati Manjawari Nomor 14A,Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi SulawesiTenggara, domisili elektronik: aliode538@gmail.com;untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT ;melawan:Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BAUBAUTempat Kedudukan: Jalan Sijawangkati Nomor 9, Kelurahan Lamangga,Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi SulawesiTON QQ Al j 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn

Kontrak 3/SPK74.72.UP.02.01/l/2020;Pangkat/Golongan : Jabatan Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;Pekerjaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;Kewarganegaraan : Indonesia;0nnenennnnnn neKeenamnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Baubau, JalanSijawangkati Nomor 09 Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau,Domisili elektronik: sengketakantahbaubau@gmail.com;untuk selanjutnya disebut TERGUGAT n0 nnn nnn nnn enoneHalaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 56/G/2020/PTUN.

SAYAP MAS UTAMA juga mengmbil tanpa jinberupa 2 (dua) Unit motor Servo merk mitsubishi Code MRJ470B / ServoDriver MitsuServo Driver Mitsubishi MRJ470B ( SPARE PART mesinProduksi PACKING Pembuat Deterjen) dan barangbarang tersebut sudahTerdakwa jual seharga Rp.3.000.000, kepada IBRAHIM ELEKTRONIK diPasar Senen. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut perusahaan PT.

SAYAP MAS UTAMA juga mengmbil tanpa jinberupa 2 (dua) Unit motor Servo merk mitsubishi Code MRJ470B / ServoDriver MitsuServo Driver Mitsubishi MRJ470B (SPARE PART mesinProduksi PACKING Pembuat Deterjen) dan barangbarang tersebut sudahTerdakwa jual seharga Rp.3.000.000, kepada IBRAHIM ELEKTRONIK diPasar Senen. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut perusahaan PT.

SAYAP MAS UTAMA juga mengmbil tanpa jinberupa 2 (dua) Unit motor Servo merk mitsubishi Code MRJ470B / ServoDriver MitsuServo Driver Mitsubishi MRJ470B (SPARE PART mesinProduksi PACKING Pembuat Deterjen) dan barangbarang tersebut sudahTerdakwa jual seharga Rp.3.000.000, kepada IBRAHIM ELEKTRONIK diPasar Senen.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut perusahaan PT.

Tim..Driver MitsuServo Driver Mitsubishi MRJ470B (SPARE PART mesinProduksi PACKING Pembuat Deterjen) dan barangbarang tersebut sudahTerdakwa jual seharga Rp.3.000.000, kepada IBRAHIM ELEKTRONIK diPasar Senen.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut perusahaan PT.

Tim..Terdakwa jual seharga Rp.3.000.000, kepada IBRAHIM ELEKTRONIK diPasar Senen. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

persidangan yang telah ditetapkan Pemohon danKuasa Hukumnya datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datangmenghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipuntelah dipanggil Secara resmi dan patut;Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkanasli surat kuasa, asli Surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipalHim. 3 dari 11 Putusan No. 5583/Pdt.G/2020/PA.Sbyuntuk beracara secara elektronik

, kKemudian surat tersebut dicocokkan dengandokumen yang diupload pada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh KetuaMajelis;Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa olehkarena dalam persidangan Termohon tidak datang menghadap persidangandan tidak dapat dimintai persetujuannya untuk beracara secara elektronik,maka pemeriksaan perkara secara elektronik tidak bisa terlaksana diPengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan KeputusanKMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019) dan pemeriksaan

31 Oktober 2020 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5210/kuasa/11/2020tanggal 11 Nopember 2020, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita AcaraSumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa HukumPemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohondalam setiap persidangan;Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan aslisurat kuasa, asli Surat permohonan, dan asli Surat persetujuan prinsipal untukberacara secara elektronik

, kemudian surat tersebut dicocokkan dengandokumen yang diupload pada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh KetuaMajelis, Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukanmelalui elektronik tidak bisa terlaksana karena tidak adanya persetujuandaripada Termohon, maka permohonan Pemohon dinilai tidak sah untukberacara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya dan dilanjutkandengan acara biasa berdasarkan Penetapan Nomor 5583/Pdt.G/2020/PA.Sby,dalam persidangan tanggal 07 Desember

persidangan yang telah ditetapkan Pemohon danKuasa Hukumnya datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datangmenghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipuntelah dipanggil Secara resmi dan patut;Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkanasli surat kuasa, asli Surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipalHim. 3 dari 11 Putusan No. 5583/Pdt.G/2020/PA.Sbyuntuk beracara secara elektronik

, kKemudian surat tersebut dicocokkan dengandokumen yang diupload pada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh KetuaMajelis;Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa olehkarena dalam persidangan Termohon tidak datang menghadap persidangandan tidak dapat dimintai persetujuannya untuk beracara secara elektronik,maka pemeriksaan perkara secara elektronik tidak bisa terlaksana diPengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan KeputusanKMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019) dan pemeriksaan

31 Oktober 2020 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5210/kuasa/11/2020tanggal 11 Nopember 2020, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita AcaraSumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa HukumPemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohondalam setiap persidangan;Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan aslisurat kuasa, asli Surat permohonan, dan asli Surat persetujuan prinsipal untukberacara secara elektronik

, kemudian surat tersebut dicocokkan dengandokumen yang diupload pada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh KetuaMajelis, Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukanmelalui elektronik tidak bisa terlaksana karena tidak adanya persetujuandaripada Termohon, maka permohonan Pemohon dinilai tidak sah untukberacara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya dan dilanjutkandengan acara biasa berdasarkan Penetapan Nomor 5583/Pdt.G/2020/PA.Sby,dalam persidangan tanggal 07 Desember

putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Penggugat danKuasa Hukumnya datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadapdan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpaalasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut;Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkanasli Surat kuasa, asli Surat gugatan, dan asli Surat persetujuan prinsipal untukberacara secara elektronik

, kemudian surat tersebut dicocokkan dengandokumen yang diupload pada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi olen KetuaMajelis;Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa olehkarena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan dantidak dapat dimintai persetujuannya untuk beracara secara elektronik, makapemeriksaan perkara secara elektronik tidak bisa terlaksana di PengadilanAgama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor129/KMA/SK/VIII/2019) dan pemeriksaan

Penggugat dalam setiap persidangan;Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan aslisurat kuasa, asli Surat gugatan, dan asli Surat persetujuan prinsipal untukberacara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengandokumen yang diupload pada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh KetuaMajelis, Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukanmelalui elektronik tidak bisa terlaksana karena tidak adanya persetujuanHim. 6 dari 12 Putusan Nomor 5644/Pdt.G/2020

/PA.Sby.daripada Tergugat, maka gugatan Penggugat dinilai tidak sah untuk beracarasecara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya dan dilanjutkan dengan acarabiasa berdasarkan Penetapan Nomor 5644/Pdt.G/2020/PA.Sby, dalampersidangan tanggal 16 Desember 2020 (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 danKeputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

(LPSE) Kabupaten Sidoarjo atas paket pekerjaan :01.1.01.2.01.3.Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Sarana Pembelajaran KabupatenSekolah Berupa Alat Peraga SD Lanjutan Tahun 2010 dan Belanja ModalPengadaan Sarana Pembelajaran Sekolah Berupa Sarana PenunjangPembelajaran Elektronik SD Lanjutan Tahun 2010 Tahun Anggaran 2014dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 5.626.432.500 (Lima milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua roulima ratus rupiah)Pekerjaan Belanja Modal

PILAR SAPTA 22 Okt 2014Pengadaan Sarana MANDIRIPembelajaran Sekolah BerupaAlat Peraga SD Lanjutan Tahun2010 dan Belanja ModalPengadaan SaranaPembelajaran Sekolah BerupaSarana PenunjangPembelajaran Elektronik SDLanjutan Tahun 2010 TA 2014.Pekerjaan Belanja Modal PT. GLOBAL AERO 28 Okt 2014Pengadaan Alatalat DINAMIKALaboratorium Berupa AlatLaboratorium IPA SD Lanjutan Penetapan 5dari 27 Halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.G/2015/PN.Sda.

SABDO PINILIH 22 Okt 2014Sarana TIK PenunjangPerpustakaan Elektronik, danMultimedia InteraktifPembelajaran Berupa SaranaTIK Penunjang PerpustakaanElektronik SD Lanjutan Tahun2010,dan Multimedia InteraktifPembelajaran SD LanjutanTahun 2010 TA 2014. Penetapan 6dari 27 Halaman Penetapan Nomor 190/Pdt.G/2015/PN.Sda. Paket Pekerjaan Belanja modal CV.

Pekerjaan Belanja ModalPengadaan SaranaPembelajaran Sekolah BerupaAlat Peraga SD Lanjutan Tahun2010 dan Belanja ModalPengadaan SaranaPembelajaran Sekolah BerupaSarana PenunjangPembelajaran Elektronik SDLanjutan Tahun 2010 TA 2014.Pekerjaan Belanja ModalPengadaan AlatalatLaboratorium Berupa AlatLaboratorium IPA SD LanjutanTahun 2011 Tahun Anggaran2014 TA 2014.Paket Pekerjaan PengadaanBarang Belanja ModalPengadaan Sarana danPrasarana Olahraga BerupaAlat Olahraga SD Lanjutan Nomor :027/PPKom/11.25.06

Tahun 2011 TA 2014.Pekerjaan PengadaanBarang/Jasa Belanja ModalPengadaan Sarana danPrasarana Olahraga BerupaAlat Olahraga SMP LanjutanTahun 2010 TA 2014.Paket Pekerjaan Belanja modalSarana TIK PenunjangPerpustakaan Elektronik, danMultimedia InteraktifPembelajaran Berupa SaranaTIK Penunjang PerpustakaanElektronik SD Lanjutan Tahun2010,dan Multimedia InteraktifPembelajaran SD LanjutanTahun 2010 TA 2014.Paket Pekerjaan Belanja modal Jangka Waktu pelaksanaan :25 Nop 2014s/d30 Des2014Nomor :027/PPKom/

Lodot tanpa izin dari yang berhak dan bertentangan denganundangundang;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 45 ayat (3) juncto Pasal 29 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;ATAU:KEDUA:Bahwa ia Terdakwa Syamsuddin alias Biok AK H.

Lodot tanpa izin dari yang berhak dan bertentangan denganundangundang;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (4) UndangUndang Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Sumbawa Besar tanggal 27 Mei 2015 sebagai berikut:1Menyatakan Terdakwa Syamsuddin alias Biok AK H.

Janaliaterbuktibersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana diaturdalam Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (4) UndangUndang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;.

Janalia terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajadan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatanpengancaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua;. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

dan tanpa hak mentransmisikandokumen elektronik yang memiliki muatan pengancaman kepada korban H.Ruslan alias H.

Permohonan Perubahan Nama Diajukan Ke Pengadilan Negeri JakartaUtara9.10.Berdasarkan: (i) Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon (BUKTIP3); (ii) Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon II (BUKTI P4);Kartu.

Tanda Penduduk Elektronik Anak Para Pemohon/KENNY(BUKTI P5); dan (iii) Kartu Keluarga (BUKTI P6), diketahui bahwadomisili hukum Para Pemohon dan Anak Para Pemohon/KENNY yangdimohonkan perubahan nama memiliki domisili di wilayah hukum KotaJakarta Utara;Berdasarkan fakta tersebut di atas dan sesuai dengan Pasal 52 Ayat(1) UU Administrasi Kependudukan, maka sudah sesuai denganhukum bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Negeri Jakarta Utara;E.

Tanda Penduduk Elektronik Provinsi DKI JakartaJakarta Utara Pemohon sebagai BUKTI P3;(iv) Kartu Tanda Penduduk Elektronik Provinsi DKI JakartaJakarta Utara Pemohon II sebagai BUKTI P4;(v) Kartu Tanda Penduduk Elektronik Provinsi DKI JakartaJakarta Utara Anak Para Pemohon/KENNY sebagai BUKTIP5;Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor : 573/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.Kenny.

PENETAPANNomor 23/Pdt.P/2021/PA.Lbh7 v 4 ~DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkaraPenetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yangdilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:1. Mahmud Abd. Salam bin Hi. Abd Salam Nyelang, tempat dan tanggal lahirDesa Guruapin, 11 September 1949, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaanPensiunan Guru, tempat kediaman di JI.

Maluku Utara.berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2021, dalam hal ini memilihdomisili elektronik di DjestykobuL5@gmail.com sebagai Pemohon ;2. Hamid Ayub bin Hi. Ayub Hi.Abd Rahman, tempat dan tanggal lahir DesaGuruapin, 08 Juni 1972, agama Islam, Pendidikan Diploma Ill, pekerjaan PNS,tempat kediaman di JI. Poros Tomori Labuha, Rt 09/rw 02, Desa Tomori,Kecamatan Bacan, Kabupaten.

Maluku Utara.berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2021 dalam hal ini memilihdomisili elektronik di Djestykobu15@gmail.com sebagai Pemohon Il;3. Masni Ayub binti Hi. Ayub Hi.Abd Rahman, tempat dan tanggal lahir DesaGuruapin, 10 Juli 1976, agama Islam, Pendidikan Diploma III, pekerjaan PNS,tempat kediaman di Jl. Poros Tomori Labuha, Rt 09/rw 02, Desa Tomori, Bacan,Kab.

Maluku Utara. berdasarkan surat kuasa khususPenetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Lbh Halaman 1 dari 10 halamantanggal O7 Juni 2021 dalam hal ini memilin domisili elektronik diDjestykobu15@gmail.com sebagai Pemohon Ill; Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari Ssuratsurat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di mukasidang;;DUDUK PERKARABahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Juni2021 yang terdaftar pada register kepaniteraan

Pengadilan Agama Labuhatertanggal 08 Juni 2021 dengan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Lbh, yang didaftarkansecara elektronik pada pokoknya telah mengajukan dalildalil sebagai berikut :1.

Khusus tanggal 27November 2020, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor6348/kuasa/12/2020 tanggal 03 Desember 2020, setelah diperiksa surat kuasatelah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, ParaPemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang;Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Para Pemohonmenyerahkan asli Surat kuasa, asli Surat permohonan, dan asli suratpersetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik

, Kemudian surat tersebutdicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi eCourt, laludiverifikasi oleh Ketua Majelis;Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa olehkarena Kuasa Para Pemohon dalam persidangan telah mencabutpersetujuannya untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan perkarasecara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Surabaya (PERMANomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019) danpemeriksaan dilanjutkan dengan acara biasa,

yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 6348/kuasa/12/2020tanggal 03 Desember 2020, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita AcaraSumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukumpara Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi paraPemohon dalam setiap persidangan;Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Para Pemohon menyerahkanasli Surat kuasa, asli Surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipaluntuk beracara secara elektronik

, kKemudian surat tersebut dicocokkan dengandokumen yang diupload pada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh KetuaMajelis, Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukanmelalui elektronik tidak bisa terlaksana karena Kuasa Para Pemohonmenyatakan telah mencabut surat persetujuannya untuk beracara secaraelektronik, maka permohonan Para Pemohon dinilai tidak sah untuk beracarasecara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya dan dilanjutkan dengan acarabiasa berdasarkan Penetapan Nomor

Barito Timur, Kalimantan Tengah, dengandomisili elektronik pada alamat email: @gmail.com, sebagaiPemohon;melawanTERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanPedagang, tempat kediaman di Kecamatan DanauPanggang, Kab.

Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan,sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti Pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal18 November 2020 yang terdaftar secara elektronik di KepaniteraanPengadilan Agama Tamiang Layang pada hari itu juga dengan registerperkara Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Tml, mengemukakan halhal sebagaiberikut:Hal. 1 dari 15 Hal.

Tmldengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap padapendiriannya, ingin bercerai dengan Termohon;Menimbang, Penggugat telah mendaftarkan perkara a quo melaluilayanan eCourt dan telah menyerahkan pernyataan secara tertulis tentangkesediaan beracara secara elektronik, namun Termohon tidak pernah hadirdan tidak pernah memberikan pernyataan kesediaan beracara secaraelektronik, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

di PengadilanSecara Elektronik bahwa persidangan secara elektronik (elitigasi) dapatdilaksanakan jika ada persetujuan Pemohon dan Termohon.

Dengandemikian terhadap perkara a quo persidangan secara elektronik tidakbisa dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan secara biasa;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo.

PUTUSANNOMOR: 41/G/2020/PTUN.MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan,telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara: MUHAMMAD HISBULLAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Sudu,Kelurahan Buntu Sugi, Kecamatan Alla, Pekerjaan Mahasiswa

AWALUDDIN, SH ; 200220 Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan masingmasingAdvokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum MohammadHusein & Rekan, beralamat di Jalan Hertasning Nomor. 28,Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, ProvinsiSulawesi Selatan, domisili elektronik : arif.mohammad54@gmail.com,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 April 2020 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut; Telah M@MbDaCa: 22 nn nnn nnn nnn nnn

MakassarNomor: 41/PENPP/2020/PTUN.Mks., tanggal 14 April 2020, tentang HariPemeriksaan Persiapan) 222222 nnn nn nnn nn nnn nnn nnn=Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor: 41/PENHS/2020/PTUN.Mks., tanggal 28 Mei 2020, tentang HariPersidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) Secara ElekPenetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor: 41/PENHSP/2020/PTUN.Mks., tanggal 30 Juni 2020, tentang JadwalPersidangan (Court Calendar) Secara Elektronik

, Acara Pembuktian,Kesimpulan dan Pembacaan Putusan ;0 20 2nnneno none nneBerkas Perkara Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yangTerdapat Ol Calemniyatjasesese eect enema ita eersteTENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 14 April 2020, didaftarkansecara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar denganRegister Nomor: 41/G/2020/PTUN.Mks., pada tanggal 14 April 2020, diperbaikiterakhir pada tanggal 28 Mei 2020, diajukan pada persidangan

elektronik melaluiSistem Informasi Pengadilan, tanggal 02 Juni 2020, yang isinya menerangkansebagai berikut: 222222 2o nnn nnn nn nnn nnn cnn n nn nn nnn nn nnn nnnneeA.

PUTUSANNOMOR 172/B/2021/PTTUN.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada TingkatBanding dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik, melaluisistem informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, telahmemutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:PT.

;Seluruhnya Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat, memilin domisili kantor hukum di BTNTawanjuka Mas Blok BB Nomor 7, KelurahanTawanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, ProvinsiSulawesi Tengah, dengan domisili elektronik padaalamat email m.fajrin1984@gmail.com.Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/PENGGUGAT;MELAWANBUPATI MOROWALI UTARA, berkedudukan di Jalan Bumi NangkaKelurahan Bahoue, Kolonodale, KecamatanPetasia, Kabupaten Morowali Utara, ProvinsiSulawesi Tengah ;Berdasarkan Surat Kuasa

ANGGREANI LANDEGAWA, S.H., NIP.19930802 202012 2 004, Staf Sub BagianBantuan Hukum Sekretariat Daerah KabupatenMorowali Utara, beralamat Kantor di Jalan BumiNangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale,Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara,Provinsi Sulawesi Tengah ;Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, dengandomisili elektronik pada alamat email bagianhukummorut@qmail.com ;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/TERGUGAT;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;Telah membaca:Halaman 3 dari

pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat;Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan KontraMemori Banding;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yangbersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara(inzage);TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PaluNomor : 21/G/TF/2021/PTUN.PL, diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum secara elektronik

Putusan tersebut diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem InformasiPengadilan pada Hari Selasa, Tanggal 18 Januari 2022, oleh Majelis Hakimtersebut, dengan dibantu oleh LULUK ARYANI, S.H. selaku PaniteraPengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya ;Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 172/B/2021/PTTUN MksHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISTtd Meterai/TtdFARI RUSTANDI, S.H.,M.H. KASIM, S.H.,M.H.TtdH. ANDRI MOSEPA, S.H.

Pekerjaan Nelayan/perikanan, Agama Islam,bertempat tinggal di Dusun Pinang Merah Utara RT025 RW 004 Desa Simpang Empat KecamatanTangaran Kabupaten Sambas, sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca surat permohonan Pemohon;Setelan mempelajari buktibukti Surat, mendengarkan keterangan saksisaksidan keterangan Pemohon;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSambas secara elektronik

Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepadaPemohon;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohonmenyatakan ada perubahan sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan;Menimbang, bahwa atas permohon tersebut Pemohon menyatakanbersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6101172303650002, atasnama MAWARNA, lahir di SIMPANG EMPAT, tanggal 23031965, yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenSambas tanggal 25052019, diberi tanda bukti P1;2.

ASMONI;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangan pokokpermohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohonberhak mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sambas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 berupa Kartu TandaPenduduk Elektronik NIK 6101172303650002, atas nama MAWARNA, lahir diSIMPANG EMPAT, tanggal 23031965, yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 25052019,bukti surat P2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6101170712090011 atas

Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlahRp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum hariSelasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh Inggrid Holonita Dosi, S.H., sebagaiHakim Pengadilan Negeri Sambas, yang ditunjuk berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Sbstanggal 18 Januari 2022, dengan dibantu oleh Merina Rosa, S.H., PaniteraPengganti Pengadilan Negeri Sambas dan dikirimkan secara elektronik

(enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor14/Pdt.G/2021/PN Kba diucapkan pada tanggal 26 Agustus 2021 yang tidakdihadiri oleh kedua belah pihak dan kepada para pihak,isi putusan tersebut telahdiberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan NegeriKoba pada tanggal 2 September 2021;Menimbang, bahwa Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus' tanggal 21September 2021 telahmendaftarkan upaya hukum

melalui eCourtkepada pihak Terbanding dan Terbanding II pada tanggal 4 Oktober 2021;Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telahmengajukan Memori Banding yang diterima Kepaniteran Pengadilan NegeriKoba dan diinput tertanggal i1Oktober 2021,berdasarkan RisalahPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dan telah diberitahukansecara Elektronik dijalankan melalui eCourt kepada Terbanding danTerbanding II pada tanggal 4 Oktober 2021;Menimbang, bahwa masingmasing melalui Kuasa Hukumnya

,pihakTerbanding semula Tergugat dan Terbanding Il semula Tergugat II, telahmengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2021 yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 11 Oktober 2021;Menimbang, bahwa Kontra Memori dari Terbanding semula Tergugat dan Terbanding II semula Tergugat II tersebut telah disampaikan kepada ParaPembanding semula Para Penggugat secara Elektronik melalui eCourt padatanggal 11 Oktober 2021;Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan

TinggiBangka Belitung, kepada kedua belah pihak yang berperkara sudah diberikankesempatan untuk memeriksa atau mempelajari berkas perkara ini diKepaniteraan Pengadilan Negeri Koba dalam tenggang waktu sebagaimanadisebutkan dalam Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara(Inzage), yang diberitahukan secara Elektronik melalui eCourt yakni masingmasing untuk Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 13Oktober 2021,untuk Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Oktober2021 sedangkan

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 14/Pdt.G/2021/PNKba yang dimusyawarahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba padatanggal 26 Agustus 2021 dan telah dikirim secara elektronik pada hariKamis tanggal 2 September 2021;3. Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayarbiaya perkara;Menimbang, bahwa alasanalasan Kontra Memori Banding yang diajukanoleh Terbanding Il semulaTergugat II, pada pokoknya adalah sebagai berikut :1.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EVA SUSANTI Alias GISELLE, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang

Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atauMentransmisikan dan/atau Membuat dapat Diaksesnya InformasiElektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki MuatanPerjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkandan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronikkepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.2. Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkanInformasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang ditujukan kepadasatu pihak lain melalui Sistem Elektronik.Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 845/Pid.B/2018/PN Btm3.

Yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semuaperbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui SistemElektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 1 Undangundang Republik IndonesiaNomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik,Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik

, termasuktetapi tidak terbatas pada tulisan, Suara, gambar, peta, rancangan, foto,electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram,teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atauperforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orangyang mampu memahaminya, Akses adalah kegiatan melakukaninteraksidengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan (vide Pasal 1butir 15 Undangundang Republik Indonesia

Nomor 19 tahun 2016 tentangPerubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008tentang Informasi dan transaksi Elektronik) sedangkan Dokumen Elektronikadalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima,atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atausejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputeratau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, Suara,gambar, peta, rancangan, foto