Menetapkan satu orang anak yang bernama Satria Valensia bin Susilo, umur 18 tahun di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan mewajibkan Penggugat untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Satria ValensiBin Susilo, lakilaki, umur 18 (delapan belas) tahun, Ssesuai dengan nilaigugatan Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya kesehatan dan pendidikan karena dianggap jumlah tersebut lebihmendekati kepatutan dan keadilan dengan menambahkan kenaikan 5% setiaptahun sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

Menetapkan nafkah anak sebagaimana tersebut pada amar putusanangka 4 (empat) di atas sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah)setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5% setiap tahun sampai anak tersebut sehat dan normal seperti anakanak yang lain;6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah 1 (Satu) orang anaksejumlah sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 5 (lima) diatas setiap awal bulan melalui Penggugat Rekonvensi:;7.

Putusan Nomor 184 K/Ag/2016mengenai biaya hadlanah dan nafkah anak dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa meskipun Judex Facti telah menghukum Pemohon Kasasi/Tergugatuntuk membayar biaya hadlanah dan nafkah anak setiap bulan (amar poin5), namun mengingat tingkat kebutuhan anak akan terus bertambah seiringdengan pertumbuhan usia anak serta ratarata tingkat inflasi setiap tahun,maka amar putusan tentang jumlah nafkah anak tersebut perlu ditambahkandengan kenaikan sebesar 20% setiap tahun, selain

sampai anak tersebutdewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Vanes RiskiArdani bin Rachmat Hidayat, berumur 2 tahun, (nomor 3) tersebut kepadaPenggugat;Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadlanah dan nafkah anakbernama Okka Izzul Ramadhani Hidayat bin Rachmat Hidayat, umur 9tahun, dan Vanes Riski Ardani bin Rachmat Hidayat, umur 2 tahun (nomor3 dan 4), kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp400.000,00 (empatratus ribu rupiah) dengan kenaikan

Kenaikan Pasal 13(3) KUPh. Jumlah6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar Bahwa demikian permohonan banding ini kami sampaikan. Kami bersediahadir dalam sidang sesuai dengan undangan Hakim Majelis untukmemberikan data, penjelasan dan informasi yang diperlukan agar bandingkami dapat diterima.

Pertama dan Pihak Kedua yang bernama: ANAK 2, perempuan, umur 19 tahun, dan; ANAK 3, perempuan, umur 5 tahun;2) Pihak Pertama bersedia memberikan nafkah untuk kedua anaksebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) di atas yang akan diserahkanmelalui Pihak Kedua masingmasing anak sebesar Rp250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah) atau sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah) untuk dua orang anak setiap bulannya sampai kedua anak tersebutdewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan

atas anak dari hasilperkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama: ANAK 2, perempuan, umur 19 tahun; ANAK 3, perempuan, umur 5 tahun;Bahwa pihak Pertama bersedia memberikan nafkah untuk kedua anaktersebut dalam yang akan diserahkan melalui Pihak Kedua masingmasinganak sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atausejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dua orang anaksetiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahunatau telah menikah dengan kenaikan

Sipil atas nama Penggugatsebagai Tenaga Pengajar pada Fakultas Teknik Unsrat;Bahwa tahun 1993, Penggugat diangkat dari Calon Pegawai Negeri Sipilmenjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Surat Keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 030/PT15/C3/1993, tanggal 26 Januari 1993 tentang Pengangkatan sebagai CalonPegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dengan tugas dan tempatbekerja sebagai Asisten Ahli Madya pada Fakultas Teknik Unsrat;Bahwa tahun 2003 Penggugat mendapat kenaikan

pangkat sesuaidengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor: 170/K15.A2/KP/2003, tanggal 8 Mei 2003 dari PangkatPenata Muda Gol/ruang (Ill/a) menjadi Penata tingkat Gol.Ruang (lIII/b)pada Fakultas Teknik IKIP Negeri Gorontalo;Bahwa tahun 2005 Penggugat kembali mendapat kenaikan pangkatsesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor: 410/K15.A2/KP/2005, tanggal 8 Agustus 2005dari Penata Muda Tk.

(IlI/o) menjadi Penata (III/c) pada Fakultas TeknikUniversitas Negeri Gorontalo di Gorontalo;Bahwa tahun 2007, Penggugat mendapat kenaikan pangkat sesualdengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor: 912/nh47.A2/KP/2007, tanggal 12 November 2007 dariPenata (Ill/c) menjadi Penata Tk.I (IlI/d) pada Teknik Universitas NegeriGorontalo di Gorontalo;Bahwa selama Penggugat menjadi PNS khususnya Dosen di FakultasTeknik Universitas Sam Ratulangi Manado maupun di Universitas

BuktiP3 :Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:170/K15.A2/KP/2003 tentang Kenaikan Pangkat PegawaiNegeri Sipil atas nama Ir. Fakih Husnan, (fotokopi sesuaidengan aslinya);4. BuktiP4 :Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor410/K15.A2/KP/2005, tanggal 8 Agustus 2005 tentangKenaikan Pangkat atas nama Ir. Fakih Husnan. M.T.,Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I, Ill/o menjadiPenata Golongan Ruang Ill/c pada Fakultas TeknikUniversitas Negeri Gorontalo, (fotokopi sesuai denganaslinya);5.

BuktiP5 :Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor: 912/H47.A2/KP/2007, tanggal 12Nopember 2007 tentang Kenaikan Pangkat atas nama Ir.Fakin Husnan, M.T., dari Penata Golongan Ruang Ill/cmenjadi Penata Tkt. I, Golongan Ruang III/d padaFakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo, (fotokopisesual dengan aslinya);Halaman 32 dari 55 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUNJKT6.

Bahwa Terdakwa (Mayor Laut (P) Avissema Herlambang) masukPrajurit TNI AL melalui pendidikan AAL tahun 2004 di BumimoroSurabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P)kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat danditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkaraini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Denma Lantamal II Padang(mantan Komandan KRI Kurau856 dan KRI Kala Hitam828),dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 17151/P.2.

untuk operasiPatroli KRI.AtauKetiga:Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan tempattempat sebagaimanatersebut Surat Dakwaan Alternatif Pertama, telah melakukan tindakpidana, Setiap orang yang melakukan kegiatan Niaga Minyak Bumitanpa Ijin Usaha Niaga, dengan caracara sebagai berikut:1.Bahwa Terdakwa (Mayor Laut (P) Avissema Herlambang) masukPrajurit TNI AL melalui pendidikan AAL tahun 2004 di BumimoroSurabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P)kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan

Alternatif Pertama, telah melakukan tindakpidana, Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengakumilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukankarena kejahatan, dengan caracara sebagai berikut:1.Bahwa Terdakwa (Mayor Laut (P) Avissema Herlambang) masukPrajurit TNI AL melalui pendidikan AAL tahun 2004 di BumimoroSurabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P)kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan

penjualan BBM KRI Kala Hitam828mendapat insentif dari Terdakwa kurang lebih sejumlahRp1.000.000,00 (satu juta rupiah).Atas keterangan Saksi6 yang dibacakan tersebut, Terdakwamembenarkan seluruhnya.: Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkansebagai berikut:1.Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TN AL melalui pendidikanAAL tahun 2004 di Bumimoro Surabaya, setelah lulus dilantik denganpangkat Letda Laut (P) kemudian ditugaskan di KRI TLE 517, dansetelah mengalami beberapa kali kenaikan

Putusan Nomor 7K/PMTI/AL/1V/2021keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, dan setelan menghubungkan yang satu dengan yanglainnya, maka diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:1.Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melaluipendidikan AAL tahun 2004 di Bumimoro Surabaya, setelah lulusdilantik dengan pangkat Letda Laut (P) kemudian ditugaskan di KRITLE 517, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkatdan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara

.21857/PP/M.X1/16/2010 tanggal02 Februari 2010 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulukembali terhadap Putusan Pengadilan Nomorsebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa pada tanggal 31 Maret 2008 Terbanding menerbitkan SKPKB PPNNomor 00087/207/06/054/08 Masa Pajak Juni 2006 yang menetapkan koreksiDPP sebesar Rp14.013.666.336,00 dan jumlah PPN yang kurang dibayarsebesar Rp2.128.892.500,00 (termasuk sanksi bunga dan kenaikan

Rp)1 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut 14.798.894.995,00 28.812.561.3310,002 Pajak Keluaran 1.479.889.500,00 2.881.256.133,003 Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 834.885.215,00 2.236.251.848,004 Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (1.074.457.423,00) (1.074.457.423,00)5 PPN kurang/(lebih) dibayar (239.572.208,00) 1.161.794.425,006 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (239.572.208,00) 239.572.208,007 PPNkurang dibayar 0 1.401.366.633,008 Bunga Pasal 13(2) KUP 0 487.953.659,009 Kenaikan

Pasal 13(3) KUP 0 239.572.208,0010 Jumlah yang masih harus dibayar 0 2.128.892.500,00 Bahwa dari angka tersebut diatas terdapat koreksi DPP PPN sebesarRp28.812.561.331,00 Rp14.798.894.995,00 = Rp14.013.666.336,00danditambah sanksi bunga serta pengenaan sanksi kenaikan 100% berdasarkanPasal 13 ayat (2) dan (3) UndangUndang KUP;Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 142 B PK/PJK/2011Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengajukan Surat PermohonanKeberatan Nomor 376/V1I/08/CEO dengan surat tertanggal

215.958.848,00 Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan keMasa Pajak berikutnya239.572.208,0023.613.360,00239.572.208,00 Sanksi administrasi Jumlah yang masih harus dibayar 23.613.360,00 Bahwa menjawab permohonan keberatan Pemohon Banding, Terbandingtelah menerbitkan SK Keberatan Nomor KEP1571/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal11 Desember 2008 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 15 Desember2008 yang memutuskan menolak seluruh permohonan keberatan yang PemohonBanding ajukan dan tetap mengenaka sanksi kenaikan

Pemohon Banding telah membayar seluruh Pajak yang terutang (termasuksanksi kenaikan dan bunga) berdasarkan SKPKB PPN sebesarRp2.128.892.500,00 dengan menggunakan Bukti Pemindahbukuan NomorPBK00474/IV/WPJ.07/KP.0803/2008 tanggal 8 April 2008 yang berlakusejak tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp2.128.892.500,00, Dengan demikianPemohon Banding telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebutdalam Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Pengadilan Pajak;Pokok SengketaBahwa dasar penolakan permohonan Pemohon Banding

Nomor 255 K/Ag/2018sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10%(sepuluh persen) setiap tahunnya;4.

tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp245.968.600,00; dengan perincian sebagai berikut:PPN Kurang Bayar / (Lebih) Bayar Rp 166.195.000Sanksi Bunga Rp 79.773.600Sanksi Kenaikan

105 huruf (a) danKompilasi Hukum Islam, Penggugat mohon dinyatakan sebagai pemegang hakpemeliharaan atau wali ibu terhadap ketiga anak tersebut;Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (C) Tergugat sebagai seorang Ayah wajibmemberikan biaya pemeliharaan atau nafkah kepada ketiga anak tersebut, makasangat layak apabila Tergugat diwajibkan untuk memberikan biayapemeliharaan atau nafkah untuk ketiga anak setiap bulannya sebesarRp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yang akan ditambah setiap tahunnyadengan kenaikan

Foto copy sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Gubernur Jawa TimurNomor : 823.4/66/042/2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri SipilDaerah Gubernur Jawa Timur atas nama Sukamto, S.Pd tanggal 27Pebruari 2006, diberi tanda P7 ;8. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Peserta Taspen atas nama Sukamtoyang dibuat PT.

XXX, dengan perhitunganRp69.948.706.000,00Rp 6.994.870.600,00Rp 7.465.657.463.00Jumlah PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp 470.786.863,00)Kelebihan Pajak yang sudah :dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 470.786.863.00Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi :e Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp0,00e Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 0.00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis V Pengadilan Pajak, dengansusunan Majelis dan Panitera

Bahwa Terdakwa Kopda Yarianto menjadi prajurit TNI ADmelalui pendidikan Secata pada tahun 2001 di KodamVl/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat PradaNRP 31010241350481 Kemudian ditugaskan di Yonkav 8Tank Kostrad Pasuruan dan setelah beberapa kalimengalami penugasan dan kenaikan pangkat hingga saatmelakukan tindak pidana yang menjadi perkara iniTerdakwa masih berdinas aktif sebagai Ta Koramil0809/16 Papar dengan pangkat Kopda.b.

Bilgish Shaquuela (Perempuan :tanggal lahir 01 April 2017) berada di tangan Tergugat Rekonpensiselaku ibu kandungnya.Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c)yang menyatakan Bahwa Biaya Pemeliharaan ditanggung olehayahnya, maka Tergugat Rekonpensi meminta agar PenggugatRekonpensi memberikan biaya hadhanah untuk anak (terhitung mulaiBulan Mei Tahun 2018) sebesar : Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun)dan akan mengalami kenaikan

terhutangsebesar :Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah) x 4 bulan = Rp. 28.000.000, (duapuluh delapan juta rupiah).Dimana pembayaran nafkah terhutang tersebut harus diberikan secaratunai ketika putusan Gugatan Cerai Penggugat telah dijatunkan.Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar nafkahhadhanah untuk anak yang bernama Bilgish Shaquuela (Perempuan :tanggal lahir 01 April 2017) sebesar : Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) danakan mengalami kenaikan

28.000.000, (duapuluh delapan juta rupiah).Dimana pembayaran nafkah terhutang tersebut harus diberikan secaratunai ketika putusan Gugatan Cerai Penggugat telah dijatunkan.Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar nafkahhadhanah untuk anak yang bernama Bilgish Shaquuela (Perempuan :Salinan Putusan Nomor 633/Pdt.G/2018/PA Skhhalaman 24 dari 44 halamantanggal lahir 01 April 2017) sebesar : Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) danakan mengalami kenaikan

Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) yangmenyatakan Bahwa Biaya Pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, makaTergugat meminta agar Penggugat memberikan biaya hadhanah untuk anak(terhitung mulai Mei 2018) sebesar : Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) setiapbulannya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan akanmengalami kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya.

Menghukum Penggugat untuk membayar nafkah hadhanah untuk anak yangbernama Bilgish Shaquuela lahir tanggal 1 April 2017 sebesar : Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa(berumur 21 tahun) dan akan mengalami kenaikan sebesar 10 % setiaptahunnya. Dan pembayaran nafkah hadhanah pertama (dihitung mulai Me!

2.3 dibayar sebelum pengucapan ikrar talak

1. Nafkah/biaya hadhanah/pemeliharaan kepada 2 orang anak masing-masing bernama: Salsabila Kurnia Ilahi Bafadal, perempuan, umur 17 tahun, dan Muhammad Hilal Ramadhan Bafadal, lakilaki, umur 8 tahun melalui Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupaih) perbulan, masing-masing Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) peranak, terhitung sejak ikrar talak dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah dengan kenaikan

tahun;2.5 NAFKAH ANAK/HADHANAH, untuk 3 (tiga) orang anak PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, BERUPA Biaya Hidup, BiayaPendidikan serta Biaya biaya lain yang tak terduga, sebesarRp.100.000, per hari, per anak atau sama dengan = 3 X Rp.100.000, X30 hari = Rp.9.000.000, (Sembilan Juta Rupaih) per Bulan, sampai kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensimencapai Usia 21 Tahun, Yang Penerimaannya DISERAHKAN kepadaPENGGUGAT REKONVENSI;Dan biaya tersebut setiap tahun mengalami KENAIKAN

PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, BERUPA Biaya Hidup, BiayaPendidikan serta Biaya biaya lain yang tak terduga, sebesarRp.100.000, per hari, per anak atau sama dengan = 3 X Rp.100.000, X30 hari = Rp.9.000.000, (Sembilan Juta Rupaih) per Bulan, sampai keHalaman 15 dari 43, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Kdidua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensimencapai Usia 21 Tahun, Yang Penerimaannya DISERAHKAN kepadaPENGGUGAT REKONVENSI;Dan biaya tersebut setiap tahun mengalami KENAIKAN

1997tanggal 26 Agustus 1998;Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan untukmemenuhi rasa keadilan Majelis Hakim akan menghukum Tergugat untukmelaksanakan kewajiban itu sesuai dengan kemampuan dan kelayakannyauntuk dua orang anak masingmasing bernama Anak II dan Anak III sejumlahHalaman 37 dari 43, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.KdiRp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, terhitung sejak ikrar talakdijatuhnkan hingga anakanak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau setelahmenikah dengan kenaikan

ketentuan kewajibankewajiban Tergugat tersebut pada angka2.1, 2.2 dan 2.3 dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;2.4 Nafkah/biaya hadhanah/pemeliharaan kepada 2 oranganak masingmasing bernama: Anak II, perempuan, umur 17 tahun,dan Anak Ill, lakilaki, umur 8 tahun melalui Penggugat sejumlah Rp2.000.000, (dua juta rupaih) perbulan, masingmasing Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) peranak, terhitung sejak ikrar talak dijatunkan sampaikedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikahdengan kenaikan

.: bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: S446/BC/2011 tanggal 21 Mei 2011 perihal Penanganan Barang Ekspor yangDikenakan Bea Keluar menyatakan bahwa untuk mengantisipasi modusmenghindari kenaikan tarif bea keluar dan harga ekspor yang lebih tinggiuntuk PEB yang telah selesai dilaksanakan ekspornya, agar dilakukanpenagihan dengan penetapan kembali melalui penelitian ulang oleh KepalaKantor Wilayah DJBC atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai terhadapkekurangan pembayaran

Untuk pemuatan yang dilakukan pada akhirpergantian bulan, bagi eksportir mekanisme ini cenderung merugikansecara finansial apabila terdapat kenaikan tarif pada bulan berikutnyakarena PEB diajukan di belakang (setelah selesai muat).

Oleh karena lebih menguntungkan secara finansial,eksportir cenderung memilih menggunakan mekanisme biasadibandingkan mekanisme curah apabila ada kenaikan tarif Bea Keluarmaupun Harga Ekspor pada bulan berikutnya,Terjadinya sengketa banding di Pengadilan Pajak ini merupakan akibatdari ketidaktaatan Pemohon Banding dalam mematuhi konsekuensi darimekanisme yang dipilihnya.

Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastisdari komoditi ekspor tertentu. di pasaraninternasional, ataud.

sebesar Rp.475.000.000,- untuk belanja fasilitas pembangunan SPBN ;

Bahwa kemudian dalam rangka melaksanakan pekerjaan Kegiatan BelanjaBantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM tersebut maka berdasarkan SPK(Surat Perintah Kerja) Nomor .002/SPK/PEMP/BN/2007 yang ditanda tanganioleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pihak pertama JOHANIS R.

Bahwa kemudian dalam rangka melaksanakan pekerjaan Kegiatan BelanjaBantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM tersebut maka berdasarkan SPK(Surat Perintah Kerja) Nomor. 002/SPK/PEMP/BN/2007 yang ditanda tanganioleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pihak pertama JOHANIS R.

tanggal 06 juli 2007 sebesar Rp.475.000.000,untuk belanja fasilitas pembangunan SPBN ;1710. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor620857.G/064/112 tanggal 10 Juli 2007 sebesar Rp.475.000.000, kepadaKSU Saswar dengan No Rekening 0308010000122309 pada Bank BRICabang Biak untuk belanja fasilitas Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN);11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor002/SPK/PEMP/BN/2007tanggal O6 Juli 2007 untuk melaksanakan pekerjaan belanja bantuankompensasi kenaikan

rupiah) untuk belanjafasilitas pembangunan SPBN ;1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:620857.G/064/112 tanggal 10 Juli 2007 sebesar Rp.475.000.000, (empatratus tujun puluh lima ribu rupiah) kepada KSU Saswar dengan No.Rekening: 0308010000122309 pada Bank BRI Cabang Biak untuk belanjafasilitas Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) ;1 (Satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 002/SPK/PEMP/BN/2007tanggal O6 Juli 2007 untuk melaksanakan pekerjaan belanja bantuankompensasi kenaikan

tanggal 06 juli 2007 sebesar Rp.475.000.000,untuk belanja fasilitas pembangunan SPBN ;10. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor620857.G/064/112 tanggal 10 Juli 2007 sebesar Rp.475.000.000, kepadaKSU Saswar dengan No Rekening 0308010000122309 pada Bank BRI CabangBiak untuk belanja fasilitas Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) ;3911. 1 (satu) Jlembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor002/SPK/PEMP/BN/2007 tanggal 06 Juli 2007 untuk melaksanakan pekerjaanbelanja bantuan kompensasi kenaikan

maupunpenghuni unit rumah susun lainnya, telah menaikkan tarif sewa secara berkala,sesuai dengan surat PEMBERITAHUAN Nomor : 10I/PMJ/PPM2PEMIXII/2002tanggal 27 Desember 2002 tentang Penyesuaian Tarif Sewa Rumah SusunPulomas Tahun 2003, dan Surat Pemberitahuan Nomor : 74/PMJ/PPM2Pemb/XII/2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Tarif Sewa DanPerpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Pulomas Tahun 2004(Bukti P10, P11);Bahwa para Penggugat maupun para penghuni rumah susun lainnyasangat keberatan dengan kenaikan

tarif sewa secara sepihak yang dilakukanTergugat, karena hanya dalam jangka waktu tidak mencapai satu tahun, yaituhanya tahun 2003 saja kenaikan harga sewa telah mencapai total melebihi 25 %(dua puluh lima persen) dari harga sewa, sehingga para Penggugat bersamasama dengan para penghuni rumah susun lainnya melalui pengurus ForumKomunikasi Penghuni Rumah Susun Pulomas yang dibentuk berdasarkan AktaNo. 21 tertanggal 21 Juli 2004 yang dibuat dihadapan Trismorini Asmawel, SH.

,Notaris di Jakarta, telah mengirim surat tertanggal 23 Desember 2003 No.B.001FK/PRSPMXII/2003 mengenai keberatan atas kenaikan tarif sewa rumahsusun tersebut yang ditujukan kepada pihak pengelola yaitu Tergugat, namunkeberatan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, dan sebagai akibatadanya perselisihan mengenai tarif sewa, maka Tergugat secara tegas menolaksetiap pembayaran sewa yang dilakukan oleh para Penggugat (Bukti P12, P13) ;Bahwa adanya penolakan Tergugat untuk menerima pembayaran

No. 2483 K/Pdt/2009pelaksanaannya kedua belah pihak sepakat untuk pertama kali akanmenyelesaikan secara Musyawarah mufakat ... ", akan tetapi setiap paraPenggugat maupun penghuni rumah susun lainnya mengajukan surat untukdiadakan musyawarah mengenai kenaikan tarif sewa, Tergugat tidak pernahmenanggapi sehingga Tergugat dalam hal ini sudah tidak menaati Perjanjianyang dibuatnya tersebut (Bukti P14, P15);Bahwa tindakan Tergugat menaikkan harga tarif sewa unit hunian rumahsusun secara sepihak adalah

Rekonvensi.Keberatan Ketiga :Bahwa Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karenaPemohon Kasasi jelasjelas adalah Penghuni yang harus mendapatperlindungan yang sama dimata hukum dengan Termohon Kasasi selakuPengelola, yang telah jelas di atur pada UndangUndang tentang Rumah Susun;Dari faktafakta tersebut dikaitkan dengan keterangan saksisaksi dipersidangan, jelasjelas menerangkan sewa menyewa belum ditandatanganioleh karena antara Penghuni dan Pengelola belum terdapat kesepakatantentang besarnya kenaikan

tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat DariDinas POLRI atas nama BAGINDA ALI RAMBE, PangkatBrigadir/84031156, Kesatuan Polres Batubara tanggal 26 Juli 2017masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturanperundangundangan sehingga gugatan ini dapat diterima ;ADAPUN YANG MENJADI DASAR GUGATAN PENGGUGAT INI ADALAHSEBAGAI BERIKUT :1.Bahwa setelah diangkat menjadi Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Penggugat ditempatkan dijajaran Kepolisian Daerah SumateraUtara, dan telah menerima kenaikan

Bahwa sejak diangkat sebagai Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Penggugat telah bekerja sebaik mungkin, hal ini dapat dibuktikandengan kenaikan pangkat yang telah diterima oleh Penggugat ;. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017, Tergugat telah menerbitkan suratKeputusan Nomor : Kep/866/VI/2017, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama BAGINDA ALI RAMBE,Pangkat Brigadir/84031 156 (Penggugat) ;.

Pol. : Skep/669/XIl/20l2 tentang Kenaikan Pangkat dari BRIPTU ke BRIGADIRatas nama Penggugat tertanggal 21 Desember 2012 ;Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Resor AsahanNo : KEP/40/X/2010 tentang Kenaikan Gaji Berkala atas namaBRIPTU BAGINDA ALI RAMBE tanggal 25 Oktober 2010 ;Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Resor AsahanNo.

Pol.SKEP/95/XV/2006 tentang Kenaikan Gaji Berkala atasnama BRIBDA BAGINDA ALI RAMBE tanggal 30 Nonember2006 ;Fotocopy Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSumaiera Utara Nomor Kep/866/V IV2017 tentangPemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Dinas POLRI ;Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2003, Tentang Peraturan Disiplin Anggota KepolisianNegara Republik Indonesia ;Fotocopy Peraturan Kepala Kepolisian Republik IndonesiaNomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi

Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa Pengugat / Pembanding dalam memori bandingnyamenuntut nafkah madliyah selama enam bulan setiap harinya Rp 25.000, (dua puluhlima ribu rupiah), berarti selama enam bulan yaitu seyumlah Rp 4.500.000, (empat jutalima ratus ribu rupiah), dan menuntut nafkah anak bernama ANAK PENGGUGATDAN TERGUGAT (umur 9 tahun) yang sekarang sudah ikut ibunya, setiap harinyasebesar Rp 45.000, (empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan anak tersebutdewasa dan dari jumlah itu, ada kenaikan