• No. 58/B/2015/PT TUN Mks.Selanjutnya disebut sebagai PenggugatIV /Pembanding;NamaKewarganegaraanTempat TinggalPekerjaanINDONCSIA j=====n5 meena anesJalan Labuke, Kelurahan Baadia, KecamatanMurhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;Wiraswasta 5"Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V /Pembanding;NamaKewarganegaraanTempat TinggalPekerjaanJalan Labuke, Kelurahan Labalawa, KecamatanBetoambari, Kota Baubau, Provinsi SulawesiT@NQQ ANA 5j~~~ nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnPegawai Negeri Sipil ;Selanjutnya

  No. 58/B/2015/PT TUN Mks.10.11.12.13.14.Nama : LA ATIMU ;Kewarganegaraan : Indonesia 50020 ="Tempat Tinggal : Jalan Labuke, Kelurahan Labalawa, KecamatanBetoambari, Kota Baubau, Provinsi SulawesiT@NQQANA 5~~ nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnPekerjaan aSelanjutnya disebut sebagai Penggugat X /Pembanding;Nama : WA SALIMA ;Kewarganegaraan : Indonesia ;nnnenn nnerTempat Tinggal : Jalan Labuke, Kelurahan Labalawa, KecamatanBetoambari, Kota Baubau, Provinsi SulawesiTGP S I gym nnn nnn nnn nmennnnPekerjaan

• S.Pgl/217/V/2012/Reskrimsus tanggal 21 Mei 2012; Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat sudah mengetahuiKeputusan TUN objek gugatan a quo setidaktidaknya tanggal 2 Agustus2007 atau setidaktidaknya tanggal 21 Mei 2012. Dengan demikian, apabiladihitung sejak saat mengetahui, gugatan yang diajukan Penggugat sudahkadaluarsa; e.

  Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadapterbitnya Keputusan TUN objek gugatan a quo, dapat Tergugat sampaikankronologis sebagai berikut :a. Menteri Kehutanan dengan Keputusan No. 173/KPTSII/1986 tanggal6 Juni 1986 menunjuk areal Hutan di Wilayah Propinsi Daerah TingkatI Riau sebagai Kawasan Hutan; b.

  Tidak ada relevansinya denganpenerbitan Keputusan TUN objek gugatan a quo, sehingga dalilgugatan Penggugat tersebut harus ditolak;Dalil Penggugat angka 9 dan 10 halaman 13 dan 14 yang menyatakanbahwa penerbitan Keputusan TUN objek gugatan a quo bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik, khususnya asaskepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asasprofesionalitas, asas akuntabilitas, dan asas bertindak cermat tanpamenguraikan secara rinci halhal yang dilanggar oleh tergugat

  Pasal 78 UndangUndang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak dapat dijadikan alasanhukum untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan TUN objekgugatan a quo; 3.

  Syarat pengajuan gugatan TUN tidak terpenuhi, sebagaimana yangdiatur pada Bab IV pasal 53 ayat 1 UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tertulis :Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis.....

• Penetapan yang merupakan objek sengketa TUN berupapenetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, dalamhal ini Surat Edaran ditetapkan dalam bentuk penetapan tertulis ; b.

  Hal ini lah yang menjadi salah satu alasanPara PENGGUGAT dalam mengajukan sengketa TUN, karenasubstansi atau isi dari Surat Edaran ini bertentangan denganUndangUndang dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

  Bahwa berdasarkan Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 ayat 1 menyatakanbahwa "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannyaKeputusan Badan atau Pejabat TUN serta tidakan Badan atau PejabatTUN yang digugat. "; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986,"PENGGUGATdapat mengajukan permohonan agar Keputusan TUNditunda selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan sampaiada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. "; 3.

  adalah Keputusan TUN.

  Pendekatan penentuan objekdalam sengketa TUN adalah pendekatan residu.

• yang kata KuasaHukum Ibu Yulia bahwa Ibu Yulia Suharto menang, maka setahu saksi itu milik IbuYulia Suharto;Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan dalam gugatan TUN yaitu mengenai sahatau tidak keputusan Menteri Hukum dan Ham, tentang persetujuan anggaran dasardan putusannya membatalkan Anggaran Dasar;Hal 9 dari 38 hal.

  Bandungdan di Jalan Semarang (dalam satu komplek);Bahwa lahan yang disewa setahu saksi milik PT Kodeco Timber dalam hal ini IbuJulia Soeharto, saksi tahu kalau lahan tersebut milik Ibu Julia Soeharto daripenyewapenyewa terdahulu;Bahwa kemudian saksi menyewa dengan Terdakwa, pada waktu itu Terdakwamenyampaikan kepada saksi kalau lahan yang saksi sewa tersebut adalah lahanTerdakwa, kemudian saksi tanya ke Bu Julia Soeharto bahwa antara Bu JuliaSoeharto dengan Terdakwa masih ada perkara gugatan di TUN

  , tapi saksi tetapbayar juga ke Terdakwa untuk sewa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 danpada waktu itu saksi sampaikan secara lisan kepada Bu Julia Soeharto dan Terdakwabagi siapa yang kalah di TUN harus mengembalikan uang sewa kepada saksi;Bahwa setahu saksi yang kalah dalam putusan TUN antara Ibu Julia Soehartodengan Terdakwa adalah Terdakwa dan putusan TUN tersebut sudah Inkracht, makasaksi minta agar Terdakwa mengembalikan uang sewa, tapi Terdakwa tidak jugamengembalikan uang sebesar

  adalah di putusan menyatakan batalSurat Keputusan Menteri Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU16192.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 27 April 2009 tentang Persetujuan AktaPerubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jindo Kodeco Heavy Industry;Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi karena saksi merasa ditipu dan adakesepakatan secara lisan antara pak Ari Awaludin dengan pak Syaiful Mahdi siapayang kalan dalam perkara TUN maka harus mengembalikan uang sewa kepadasaksi;Bahwa setelah

  Jakarta dan menurut saksi lahan tersebut berstatus quo;e Bahwa didalam putusan TUN Jakarta, tidak ada menyebutkan katakata palsu;e Bahwa saksi tidak tahu siapa direktur PT Kodeco Timber kalau PT Jindo KodecoHeavy Industry pada waktu itu Direkturnya adalah orang tuanya Terdakwa dansetahu saksi Bu Julia Soeharto adalah Komisaris di PT Kodeco Timber;e Bahwa saksi melakukan perjanjian sewa lahan dan gudang dengan Bu Julia Soehartopada tahun 2007 dan setahu saksi Bu Julia Soeharto sebagai Komisaris di

• PENETAPANNomor 197/PENPP/2019/PTUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, membaca : Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 03 Oktober 2019 yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan TUN Jakarta pada tanggal 03 Oktober 2019 denganregister Nomor 197/G/2019/PTUN.JKT; Surat Penetapan Ketua Pengadilan TUN Jakarta, tentang Penunjukan MajelisHakim tanggal 04 Oktober 2019, Nomor 197/PENMH/2019/PTUN.JKT;Dalam perkara antara:UJANG

• 144K/TUN/1998

  =F PUTUSANNomor: 144 K/TUN/1998Samer: 144 K/TUN/1998DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi llahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II UJUNGPANDANG, berkedudukan di Jalan Jend.

  TUN/T1996/P.TUN.U PDG,yng amarnya berbuny sebagai berikut 502 Terispridins Mahkiamal Agung RIDALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya:DALAM POKOK PERKARA :ALON PVUROK PERKARA1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya:2.

  TUN/1996 P,TUN.U.POG, yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Ujung Pandang, permohonan mana kemudiandisusul dengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut padatanggal 26 Maret 1938;bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 27 Maret 1998 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding ciajukan jawaban memod kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang

  TUN/996/P, TUN.U POG...DAN MENGADILI SENDIRI :Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima:Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biayaPerkara balk dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalamtingkat kasasi inl yang ditetapkan sejumiah Rp. 100.000, (seratus ribyrupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin fanggal 31 Agustus 1999 dengan H. GERMANHOEDIARTO, SH.

• Junctis PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 103 K/TUN/2020tanggal 09 Maret 2020, yang mana sudah Berkekuatan Hukum Tetapberdasarkan Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Pengadilan TataHalaman 30 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN BjbUsaha Negara Banjarmasin Nomor : W2.TUN.3/1747/HK.06/XII/2020tanggal 16 Desember 2020;Bahwa Turut Tergugat sudah benar melakukan penerbitan sertipikat tersebutjuga sudah melakukan dengan sebaik mungkin dan tidak ada kekeliruan

  Abdul Gawi Sebagai Tergugat IlIntervensi, diberi tanda T.I14;Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Berkekuatan Hukum TetapNomor: W2.TUN.3/1747/HK.06/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasinputusan Nomor 34/G/2018/PTUN.

  TUN/2020; Dalil jawaban Turut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan SertipikatHak Milik Nomor 10141 atas nama Abdul Gawi adalah benar alas hak bidangtanah yang dimiliki Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yangditerbitkan oleh Turut Tergugat Sesuai prosedur yang berlaku dan tahapanyang sebagaimana mestinya namun saat ini sedang dalam prosespermohonan pembatalan berdasarkan Putusan Kasasi Nomor103K/TUN/2020 yang sudah berkekuatan hukum tetap;yang mana pada pokoknya merupakan hal yang sama maka

  /2020 yang diajukan pula asli dari bukti Surat tersebutoleh Tergugat II berupa bukti T.II3; Bukti Surat T.I15 dan TT.5 berupa fotokopi Surat Keterangan BerkekuatanHukum Tetap Nomor: W2.TUN.3/1747/HK.06/XII/2020 tertanggal 16Desember 2020 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Banjarmasin putusan Nomor 34/G/2018/PTUN.

  (VideYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 22 K/TUN/1998, tanggal 2772001 jo16 K/TUN/2000, tanggal 2822001 jo 93 K/TUN/1996, tanggal 2421998),maka dengan adanya permasalahan tersebut di atas Hakim PN berwenangmengadili gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpetitum 2.2 Penggugat yang menyatakan sah demi hukum Penggugat sebagaipemilik tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10141, atas nama Penggugatsebagai Pemegang Hak, dengan Surat Ukur

• Putusan KasasiMahkamah Agung R.I. tanggal 23 Oktober 2003 Nomor 164 K/1999/TUN/2000 jo.

  Nomor 164 K/TUN/2000 tertanggal 23 Oktober 2003 jo. (vii) PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I.

  (vi) Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I.Nomor 164 K/TUN/2000 tertanggal 23 Oktober 2003 jo. (vii) PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 06 PK/TUN/2003 tertanggal18 Oktober 2004 (terlampir buktibukti PR8, PR9, PR10, PR11, PR12,PR13 dan PR14);Bahwa kemudian dengan keliru mengacu pada Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung R.I.

  Nomor 164 K/1999/TUN/2000 tertanggal 23 Oktober2003 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I.

  Nomor164K/1999/TUN/2000 jo. Nomor 06PK/TUN/2002 ("Putusan PK TUNNomor 06/2002") dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 98/Pdt.G/1996 jo.Nomor 743/Pdt/1997/PT.DKI jo.

• TUN SBYNomor: 83/B/2008/PT.TUN SBY tanggal 15 September 2008 Jo.

  Bahwa berdasarkan Putusan MA No. 35K/TUN/2009 tanggal 17Nopember 2009 Jo. Putusan PT. TUN SBY Nomor:83/B/2008/PT.TUN SBY tanggal 15 September 2008 Jo.

  Denpasartanggal 14 April 2008 No. 16/G/TUN/2007/ PTUN.Dps JoPutusan PT.

  Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar segeramelaksanakan Putusan Pengadilan TUN Denpasar tanggal 14 April2008 No. 16/G/TUN/2007/ PTUN.Dps Jo Putusan PT. TUN Surabayatanggal 15 September 2008 No. 83/B/2008/PT. TUN. SBY Jo PutusanKasasi No. 35 K/TUN/2009 tanggal 17 September 2009 terkaitpembatalan SHM No. 4380/Desa Panjer dan Turunannya yang terbitpada waktu proses peradilan berlangsung.b.

  Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar segeramelaksanakan Putusan Pengadilan TUN Denpasar tanggal 14 April2008 No. 16/G/TUN/2007/ PTUN.Dps Jo Putusan PT. TUN Surabayatanggal 15 September 2008 No. 83/B/2008/PT. TUN.

• Tentang adanya pertentangan 3 (tiga) Putusan PK yang masingmasing dibahasdalam memori PK yaitu Putusan MA RI No. 425 PK/PDT/2012, Tanggal 8Oktober 2014, Putusan PK MA RI No. 52 PK/TUN/2007 Tanggal 23 April2008, Putusan PK MA RI No. 70 PK/PDT/2011 Tanggal 26 April 2011.Ketiga putusan yang dibahas tersebut diatas, terdapat beberapa perbedaan denganputusan PK yang terdapat dalam lampiran I, II, HI dan IV.

  Lampiran keempat yaitu Putusan PK No. 26 PK/TUN/2008 tanggal 26September 2008, tidak dibahas didalam memori PK, sehingga tidak jelasurgensi dan relevansinya..

  Prosesproses hukum tersebut di atas, diperkuat dengan Putusan PeninjauanKembali dari Mahkamah Agung RI No. 52/PK/TUN/2007 tanggal 23 April2008, setelah Permohonan PK dari BPN Kota Makassar atas PutusanPengadilan Tata Usaha Negara No 22 / G.TUN / 1997 / P.TUN.U.PdgTanggal 25 Juni 1997 Jo Putusan Pengadilan Negeri MakassarNo.254/Pdt.G/2005/PN.Mks tanggal 16 Agustus 2006, Jo. PutusanPengadilan Tinggi Makassar No. 52/Pdt/2007/PT. Mks tanggal 23 April2007, Jo.

• Dikaitkan denganuraian tersebut diatas, tindakan Tergugat menerbitkan ObjekGugatan TUN telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan, baik secara prosedural maupun secara substansialdengan peraturan tersebut diatas. Bahwa Keputusan Tergugatyang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan No. 594Tahun 2017 tanggal, 27 September 2017 Tentang PemberhentianKeuchik Krueng Batu atas nama H. T.

  Dengan dikeluarkannya Keputusan Objek Gugatan TUNmenimbulkan kerancuan kaidah hukum, oleh sebab itu ObjekGugatan TUN bertentangan dengan peraturan perundang undangan tersebut diatas ;2. Asas Tertio Penyelenggaraan Negara :Objek Gugatan TUN melanggar asas tertib penyelenggaraannegara, maksudnya adalah asas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggaraan negara.

  Dengandemikian dibenarkan oleh Tergugat tidak ada kesalahanPenggugat ;Asas Proporsional :Objek Gugatan TUN melanggar Asas Proporsionalitas maksudnyabahwa asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dankewajiban penyelenggaraan negara.

  Bahwa keberadaankeputusan Objek Gugatan TUN membuktikan bahwa Tergugattelah tidak proposional dalam menjalankan kewenangannya,sebab hingga Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata UsahaNegara Banda Aceh baik Tergugat maupun Aparatur Delegatifnyatidak pernah memberikan pencerahan dan informasi yangtransparan dan proporsional atas penerbitan Objek TUN ;Asas Akuntabilitas :Penjelasan Pasal 3 Undang undang No. 28 Tahun 1999menentukan bahwa yang dimaksud dengan asas akuntabilitasHalaman 10 dari 43 HalamanPutusan

  DiterbitkannyaObjek Gugatan TUN oleh Tergugat menunjukkan bahwa ObjekGugatan TUN merupakan hasil akhir kegiatan penyelenggaraannegara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadamasyarakat sipil, sehingga dengan demikian sangat layakterhadap Objek Gugatan TUN dinyatakan sebagai Keputusan TataUsaha Negara yang bertentangan dengan asas akuntabilitas;6.

• ./2014/PN.Pkl yang pada pokoknya adalah sebagai berikut1.Bahwa Penggugat Menempati Tanah Rumah objeksengketa yang terletak di JalanRaya Kedungwuni Barat No.107, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, secaraTurun temurun, di awali dari Keluarga Kakek Nenek Penggugat yang bernamaKang Tun In dan Kwe Sik Nio sejak tahun 1940 an, kemudian diteruskan atauditurunkan ke orang tua Penggugat yaitu Phoa Ngo Gioe dan Ny.Kang YangSwie,dan diturunkan atau diteruskan kepada Penggugat beserta isteri dan anak anakPenggugat

  sampai sekarang ;Bahwa pada sekitar tahun 1940 an kakek Penggugat yang bernama Kang Tun Inmenyewa Tanah Rumah Obyek sengketa dari / milik Tuan Ong Soen Kim denganmemberi uang kunci berupa Emas murni seberat 60gram, sebagai jaminan dalamsewa menyewa rumah, dan setiap setahun sekali kakek Penggugat tetapberkewajiban melakukan pembayaran uang seqwa rumah tersebut ;Bahwa setelah kakek Penggugat bernama Kang Tun In meninggal dunia bergitujuga Tuan Ong Soen Kim meninggal dunia maka sewa menyewa tanah

  rumahobyek sengketa tersebut diteruskan atau dilanjutkan ke anakanak atau keturunandari kedua pihak dimana pihak Penyewa dilanjutkan kepada anak dari Kang Tun inyang bernama Ny.Kang Yang Swie ( ibu Penggugat ) sedangkan dari pihak Pemiliktanah rumah obyek sengketa ( yang menyewakan ) yang melakukan Penagihan uangsewa diwakili anak Tuan Ong Soen Kim yang bernama Tuan Ong Kiat Ping, danselanjutnya uang sewa rumah tersebut diserahkan kepada SUKAWI ONGKOREJO;.

  ;Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka persidangandilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang lebih dahulu ada perbaikan gugatantertanggal 13 Maret 2014 sebagaiberikut : Posita angka 3 : Bahwa setelah kakek Penggugat bernama Kang Tun In meninggal dunia begitu jugaTuan Ong Soen Kim meninggal dunia maka sewa menyewa tanah rumah obyek sengketatersebut diteruskan atau dilanjutkan ke anakanak atau keturunan dari kedua pihak dimanapihak Penyewa dilanjutkan kepada anak dari

  Bahwa dalil nomor 3,4,5,6dan 7 gugatan Penggugat, tidak benar, bahwa yangmenyewa adalah Kang tun in dan diteruskan oleh keturunannya menyewa obyeksengketa tersebut sampai sekarang, Sedangkan uang sewa rumah yang Penggugatbayarkan kepada Tergugat III berakhir pada bulan Juli 2014, hal ini membuktikanbahwa kedudukan penggugat sebagai penyewa dari obyek sengkata ;.

• Pengadilan TUN melalui putusan No. 120/G/1993/HPH/PTUNJKTtanggal 12 September 1994 telan memutus perkara tersebut yangamarnya antara lain menyatakan batal dan tidak sah Surat KeputusanMenteri Kehutanan No. 468/KptsII/93 tanggal 1September 1993, dan putusan tersebut selanjutnya dikuatkan olehPengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 174/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal13 Pebruari 1995 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 131K/TUN/1995 tanggal 17 Mel 1999.43e.

  Pengadilan TUN melalui putusan No. = 120/G/1993/HPH/PTUNJKTtanggal 12 September 1994 telah memutus perkara tersebut yangamarnya antara lain menyatakan batal dan tidak sah Keputusan MenteriKehutanan No. 468/KptsI/93 tanggal 1 September 1993, dan putusantersebut selanjutnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No.174/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal 13 Pebruari 1995 Jo. putusan MahkamahAgung RI No. 131 K/TUN/1995 tanggal 17 Mei 1999;e.

  Berdasarkan putusan Pengadilan TUN JakartaNo.120/G/1993/HPH/PTUNJKT tanggal 12 September 1994keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan No.468/KptsII/93 tanggal 1 September 1993 adalah batal dan tidaksah dan putusan tersebut selanjutnya dikuatkan oleh PengadilanTinggi TUN Jakarta No. 174/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal 13Pebruari 1995 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 131K/TUN/1995 tanggal 17 Mel 1999.g.

  Berdasarkan putusan Pengadilan TUN JakartaNo.120/G/1993/HPH/PTUNJKT tanggal 12 September 1994 keputusanyang dikeluarkan oleh Tergugat No. 468/KptsI/93 tanggal 1 September1993 adalah batal dan tidak sah dan putusan tersebut selanjutnyadikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No.174/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal 13 Pebruari 1995 Jo. putusanMahkamah Agung RI No. 131 K/TUN/1995 tanggal 17 Mei 1999.b.

  PengadilanTinggi TUN Jakarta No. 174/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal 13Pebruari 1995 jo.

• G/ 2019/ PN Mpw dan putusan BandingPengadilan Tinggi Pontianak No. 17/ Pdt/ 2020/ PT Ptk maupun sengketaTata Usaha Negara (TUN) sesuai dengan Putusan Kasasi No. 209 K/TUN/ 2016 Jo. Putusan Banding PT. TUN Jakarta No. 210/ B/ 2015/ PTHalaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT PTKTUN Jkt, Jo.

  Putusan TUN Pontianak No. 42/ G/ 2014/ PTUN Ptk danputusan PK No. 123/ PK/ 2017 ;Adapun selengkapnya amar putusan Kasasi No.209 K/TUN/2016, Jo.Jo. putusan Banding PT.TUN Jakarta No.210/B/2015/PT.TUN.JKT., Jo.putusan PTUN Pontianak No.42/G/2014/PTUN.

  Dalam Permohonan Peninjauan Kembali (PK) perkara Tata UsahaNegara putusan No.46 PK/TUN/2018 tanggal 7 Maret 2018, atasnama NORMILA Dk., (Penggugat II) selaku Pemohon PK, yang padapokoknya menyatakan "ditemukannya bukti baru/novum yang apabilasaat proses proses persidangan dijadikan bukti, maka akanmempengaruhi putusan.

  K/ TUN/ 2016tanggal 16 Juni 2016 dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi PontianakNo. 17/ Pdt/ 2020/ PT Ptk tanggal 21 Maret 2020, maka para penggugattidak memiliki ha katas tanah objek sengketa ;11.

  Hasyim MA ;luas tanah > +32. 550 M2terhadap klaim para penggugat diatas tanah milik tergugat tersebut diatasdan berdasarkan putusan PTUN Pontianak nomor 42/ G/ 2014/ PTUNPtk dan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 209 K/ TUN/ 2016membatalkan alas hak bukti kepemilikan para penggugat diatas tanahmilik tergugat ;.

• Dengan demikian, tidak ada relevansinya antaraObyek Sengketa TUN dalam perkara ini dengan gugatan ParaPenggugat.2.

  Bahwa dari uraian di atas jelas terlinat, gugatan Para Penggugat yangmengklaim dirinya sebagai ahli waris dari Jashan AtmaramSadarangani tidak ada relevansinya dengan Obyek Sengketa TUN aquo, karena Obyek Sengketa TUN a quo memutuskan tentang ahlliwaris dari Almarhumah Puspha B Dodani bukan memutuskan tentangHalaman 39 dari 70 Halaman Putusan Perkara Nomor : 112/G/2019/PTUNJKTahli waris dari Almarhum Jashan.

  OBYEK SENGKETA TUN TIDAK CACAT HUKUM1.

  Sehingga sangat aneh dan sama sekali tidak berdasartindakan Para Penggugat yang mengajukan gugatan TUN atas ObyekSengketa TUN yang tidak ada relevansinya dengan Para Penggugat.PERKARA NO. 313/PDT.P/2018 DI PENGADILAN NEGERI JAKARTASELATAN TELAH DICABUT KARENA DALAM PROSES SIDANGPUSHPA B DODANI MENINGGAL DUNIA DAN PERKARA TERSEBUTTIDAK ADA RELEVANSINYA DENGAN KEABSAHAN PARATERGUGAT II INTERVENSI SEBAGAI AHLI WARIS DARIALMARHUMAH PUSPHA B DODANI SEBAGAIMANA YANGTERCANTUM DI DALAM OBYEK SENGKETA TUN

  OBYEK SENGKETA TUN YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGATTIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU DAN ASASASAS UMUMPEMERINTAHAN YANG BAIKHalaman 44 dari 70 Halaman Putusan Perkara Nomor : 112/G/2019/PTUNJKT1.

• 257 K/TUN/2014

  PUTUSANNomor 257 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :BUPATI NIAS, berkedudukan di Jalan Pelabuhan Udara Binika KM. 9Ononamolo I Lot Gunung Sitoli Selatan, Gunung Sitoli Propinsi Sumatera Utara,selanjutnya memberi kuasa kepada :e SATIZARO ZILIWU, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan KepalaBagian Hukum Setda Kabupaten Nias ; KRISTINA PS ZEBUA, S.H., kewarganegaraan

  Putusan Nomor 257 K/TUN/2014.nama Agustina Lase NIP. 19700806 201001 2 003 Golongan Ruang (II/a) jabatanStaf Kantor Kecamatan Hili serangkai Kabupaten Nias;II Tenggang Waktu :Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Bupati Nias Nomor : 800/167/K/ 2013tanggal 16 April 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat calon PegawaiNegeri Sipil atas nama Penggugat Agustina Lase NIP. 19700806 201001 2 003Golongan Ruang (II/a) jabatan Staf Kantor Kecamatan Hili serangkai KabupatenNias Penggugat terima pada tanggal

  Putusan Nomor 257 K/TUN/2014.5 Surat Keputusan Sementara No. 022/YEI/SKS/V/2006 tgl. 01Januari 2006.6 Surat Keterangan No. 57/YEI/SK/2007 tgl. 01 Januari 2007.7 Surat Keterangan No. 25/YEI/SK/IV/2008 tgl. 01 Januari 2008.8 Surat Keterangan No. 079/YEI/SK/II/2007 tgl. 25 Mei 2008.Il Sebagai Karyawati di Perusahaan Koperasi Serba Usaha(KSU) Harapan Firdaus Hilizia:1 Surat Keputusan No. 06/KSU/HF/HZ/2008 tgl. 26 Mei 2008.2 Surat Keputusan No. 10/KSU/HF/HZ/2009 tgl.25 Mei 2009.3 Surat Keputusan No. 015

  Putusan Nomor 257 K/TUN/2014.Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nias pada formasi tahun 2009 adaketerangan atau bukti yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat(1) huruf g jo.

  Putusan Nomor 257 K/TUN/2014.12Kantor Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias (bukti T10 dan bukti T11)demikian juga pada saat proses pembuktian serta pemeriksaan saksi Julius Irama JayaHarefa (panitia penerima berkas lamaran CPNS TA 2009) dalam perkara sengketa aquo.Sehingga tindakan PEMOHON KASASI semula Pembanding/Tergugat menerbitkansurat Keputusan Nomor: 800/167/K/2013 tanggal 16 April 2013 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Calon Pegawai Negeri Sipil An.

• Naba; Bahwa Terdakwa digeledah dan ditemukan badik pada hari Minggu tanggal24 Desember 2017, sekitar pukul 17.00 wita bertempat di depan SupermaketGiant di Jalan Tun Abdul Razak Kel. Romang Polong Kec.

  Naba;Bahwa Terdakwa digeledah dan ditemukan membawa badik pada hariMinggu tanggal 24 Desember 2017, sekitar pukul 17.00 wita bertempat didepan Supermaket Giant di Jalan Tun Abdul Razak Kel. Romang Polong Kec.Somba Opu Kab.

  perlawanan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangantersebut adalah benar;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan karena adanya tindak pidana yangterdakwa lakukan yaitu membawa Senjata tajam/senjata penusuk jenis badik; Bahwa Terdakwa digeledah dan ditemukan membawa badik pada hariMinggu tanggal 24 Desember 2017, sekitar pukul 17.00 wita bertempat didepan Supermaket Giant di Jalan Tun

  yangmeringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya bergagang cokelat;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Sgm Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Gowa pada hariMinggu tanggal 24 Desember 2017, sekitar pukul 17.00 wita bertempat didepan Supermaket Giant di Jalan Tun

• ., yang dikuatkan baik pada tingkat banding dengan putusan perkara No. 32/B/TUN/1988/PT.TUN.SBY., serta dikuatkan pada tingkat Kasasi No.271.K/TUN/ 1998, yang padaakhirnya pada tingkat Peninjauan Kembali ( M ) juga dikuatkan dengan Putusan Perkara No.3PK/TUN/2001, yang pada amarnya memerintahkan kepada Tergugat yaita KAKANWIL BPNProp.

  Bukti P3 : Fotocopy Salinan Putusan No.271/TUN/1998 antara Kepala KantorWilayah Kota Surabaya serta Sonny Ongko Hardjo Ongkojoyo melawanJeremi Lemanto / Liem Hing Kiem dan Siswono Soehari / Siek You Ming ;4.

  Bukti P4 : Fotocopy Salinan Putusan No.3PK/TUN/2001 antara Sonny OngkohardjoOngkojoyo melawan Jeremi Limanto / Liem Hing Kiem serta kepala Kantor wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya danSISWONO SOEHARI/ SIEK YOU MING ;=s Bukti P5 : Fotocopy Kutipan Akta Pelawanan No.1412/WNI/1987 antara LIEM HONGKIEM dengan HOO BIE BIOK alias HOO MIE NJOOK ;6. Bukti P6 : Fotocopy Susunan Kartu Keluarga No. 125614/97/030802 a/n Liem JeremiLimanto ;7.

• permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding;-

• Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

229/G/2016/PTUN-JKT tanggal 30 Maret 2017 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:--------------------------------------------------------------------------------------

• Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum menggugat Keputusan TUN

• Soegito Sastroatmodjo (Pensiunan PNS)adalah jelasjelas perkara TUN, karena agar Penggugat berhak atasmanfaat pensiun tersebut harus terdaftar dan tercatat dalam SK No.882.2/18567/1989 tanggal 30 Oktober 1989 jo. No.C.010866/KEP/KC17/A/95 tanggal 1 September 1995 yang diterbitkanoleh Badan Kepegawaian Negara.Bahwa dalil Tergugat Ill sebagaimana disebut diatas sesuai denganPasal 16 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai DanPensiun Janda/Duda Pegawai jo.

  Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang TataUsaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atauPejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuMenimbang, bahwa bila disimak dan dicermati, objek gugatan dari Penggugatadalah ; pada prinsipnya yang menjadi permasalahan adalah sengketa yangtimbul karena dikeluarkannya Keputusan TUN

  berupa surat keputusan pensiun dan atausurat penetapan penyesuaian pensiun pokok pegawai atas nama SoegitoSastroatmodjo (alm) yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara.Menimbang, bahwa surat keputusan pensiun dan atau surat penetapanpenyesuaian pensiun pokok pegawai atas nama Soegito Sastroatmodjo (alm)menurut pendapat Majelis Hakim adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang

  bersifat konkrit, individual dan finalsehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Hal mana surat keputusan pensiun dan atau surat penetapan penyesuaian pensiunpokok pegawai atas nama Soegito Sastroatmodjo (alm) dimaksud telah memenuhipersyaratan keputusan TUN yang dapat menjadi obyek di Pengadilan TUN yangmeliputi :Penetapan tertulis;Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;Berisi tindakan hukum TUN;Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;a fF eo Ny =Bersifat

  , bahwa dengan demikian surat keputusan pensiun dan atau suratpenetapan penyesuaian pensiun pokok pegawai atas nama Soegito Sastroatmodjo(alm), yang termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking)yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN, menurut pendapat majelis Hakimpembatalanya harus dilakukan di Pengadilan Tata usaha Negara.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka MajelisHakim menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat III dan Turut Tergugat II tentangkompetensi