Kepala Direktorat Agraria tanggal 28 Maret 1998 No.593.52/526/SK/320/1988 maka diterbitkanlah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.443, SuratUkur No.246 tahun 1978 yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 29 April2008;Bahwa seiring dengan berjalannya waktu dimana satu persatu dari pendiri PTRAHMAN TAMIN, Tergugat meninggat dunia harapan usaha Tergugat semakinmaju dan besar menjadi pupus karena tidak ada lagi dari pendiri, pengurus danpemegang saham yang peduli atas hidup mati usaha Tergugat.Bahwa oleh

Tamin;e Bahwa semula Tanah dan Bangunan Jalan Majapahit tersebut berasal dari HakGuna Bangunn No.73 Surat Ukur No.7 Tahun 1955, Kecamatan/LingkunganDarmo II Kotapraja Tegalsari Surabaya, yang kemudian diperbaharui menjadiHak Guna Bangunan (HGB) No.443/ Kelurahan Dr Sutomo, KecamatanTegalsari,Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur No.246 Tahun1978 telah berakhir haknya pada tahun 1980;e Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I JawaTimur Cq Kepala Direktorat Agraria

anak kandung dari MariamRasyid;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat berdasarkanbukti T.11 dan T.12 merupakan anak kandung Mariam Rasjid, maka perihal11balik nama kepada ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak MilikNomor 147 (bukti P.1/ T.13), dimana Sertifikat Hak Milik, merupakan buktikepemilikan atas tanah yang terkuat dan terpenuh sebagaimana tersebutdidalam pasal 19 ayat (1), ayat (2) , pasal 20 Undang Undang RI nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

pertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadikan Negeri Ternate Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Tte tanggal 09Oktober 2017 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendirisebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding / semula ParaPenggugat di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan pasal 19 ayat (1), ayat (2) , pasal 20 UU RI nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

yuridis mengenaisebidang tanah atau lebih untuk keperluan pendaftarannya ;(4) Penyuluhan adalah kegiatan memberikan penjelasan mengenaimaksud dan tujuan diadakannya proyek pendaftaran tanahsistematik ;(5) Pengumuman adalah pemberitahuan kepada masyarakat luastentang hasil ajudikasi yang diumukan pada papan pengumuman dikantor kelurahan/desa, kecamatan dan di tempat lain yangdianggap perlu selama 2 (dua) bulan.Bahwa perihal penyuluhan adjudikasi, diatur lebih lanjut di dalam PeraturanMenteri Negara Agraria

kuasanya atau selaku pihak lain yangberkepentingan(4) Kepada pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lainyang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)diberitahukan :a) kKapan saat dimulai dan selesainya pendaftaran tanahsistematik ;b) akibat hukum yang terjadi apabila kewajiban dan tanggungjawab dimaksud ayat (3) tidak dipenuhi ;c) hakhaknya untuk mengajukan keberatan atas hasil ajudikasiyang diumumkan selama jangka waktu pengumuman.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria

/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1995 Juncto Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1995tentang penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematik programadjudikasi/pendaftaran tanah adalah bersifat umum dan terbuka kepadamasyarakat untuk memproses pendataan tanah miliknya untuk dilakukanpendaftaran untuk selanjutnya dibuatkan sertipikat kepemilikan ;Bentuk penyuluhan dilakukan ke seluruh desa/kelurahan sehinggamasyarakat mengetahui secara langsung

Bahwa di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1995 tentang PenyelenggaraanPendaftaran Tanah Secara Sistematik, bagian keempat PerihalPembuktian Hak Melalui Pengumuman dan Pengesahan disebutkan :Dalam Pasal 20 :(1) Untuk memberikan kesempatan bagi yang berkepentinganmengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yangsudah dikumpulkan oleh Panitia Ajudikasi diadakan pengumumanselama 3 (tiga) bulan di Kantor Kepala Desa/Kelurahan dan/atau dikantor

berita acara pengesahan sertapengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah SecaraSistematik, hingga diterbitkan hak atas tanah objek sengketa dimaksud.Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dengan bukti T 1 yangdiajukan Tergugat asal, perihal warkah Nomor W.1153/515/1997 risalahpenyelidikan bidang tanah dan penetapan batas di Desa SendangmulyoNomor 08.00.033 (mohon

perkara ini adalah keliru sebabCamat Nanga Pinoh periode sekarang sebagai Tergugat I, bukan merupakanPejabat Pembuat Akta Tanah yang ditunjuk atau dilantik sebagai PPAT melainkansebagai Kepala Wilayah Kecamatan , sehingga Camat tidak mempunyaikewenangan dalam melaksanakan peralihan suatu hak atas tanah hal manadisebabkan kurangnya pemahaman penggugat terkait dengan peraturan perundangundangan yang berlsebagaimana yang tertuang dala Peraturan Pemerintah Nomor37 Tahun 1998 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria

nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn neeMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya, pihak Penggugatdipersidangan telah mengajukan buktibukti surat yang telah diberi materai cukup yangterdiri dari :1 Foto copy Sertipikat Hak Milik, Nomor : 972 tahun 1985,Desa Paal, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor AgrariaKabupaten Sintang, taqnggal 31 Oktober 1985, yang diberitanda (bukti P1 ).;1 Foto copy Sertipikat Hak Milik, Nomor : 973 tahun 1985, Desa Paal, yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Agraria

Bukti Surat Tergugat 3 : 1 Foto copy Buku Tanah Hak Milik nomor 972, yang dikeluarkanKepala Kantor Agraria Kabupaten Sintang, yang selanjutnya diberitanda (bukti T3.1) ; 2 Foto copy Buku Tanah Hak Milik nomor 973, yang dikeluarkanKepala Kantor Agraria Kabupaten Sintang, yang selanjutnya diberitanda (bukti T3.2) ; 3.

Foto copy Buku Tanah Hak Milik nomor 00029, yang dikeluarkanKepala Kantor Agraria Kabupaten Sintang, yang selanjutnya diberitanda (bukti T3.3)Foto copy Buku Tanah Hak Milik nomor 00040, yang dikeluarkanKepala Kantor Agraria Kabupaten Sintang, yang selanjutnya diberitanda (bukti T3.4)Foto copy kronologis terbitnya sertifikat Hak Milik No 973/Paal danNo.29/Paal, seluas masingmasing 20.000 m2 kedua sertifikattersebut Terdaftar An.

Bahwa terbitnya izin lokasi No.08/Il.P/BPN/ATIM/1996, atas namaPenggugat/Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September1996 (Vide bukti P.21) yang masa berlakunya habis pada tanggal 20September 1997, sedangkan dalam ketentuan untuk memperpanjang izinlokasi paling lambat 10 hari sebelum berakhimya izin lokasi, namun tern yatapihak Termohon Peninjuan Kembali/Tergugat baru memperpanjang izinlokasi tanggal 6 April 1998 atau sudah lewat batas waktu yang ditentukanmenurut peraturan Menteri Agraria

Padahal kenyataannya Surat Perpanjangan Izin Lokasiyang dikeluarkan oleh instansi tersebut hanyalah surat keterangan biasa,yang bisa saja salah, dan keluarnya surat perpanjangan izin lokasi ini(P.22) nyatanyata bertentangan dan menyimpang dari PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.22Tahun 1993, dan juga melanggar ketetapan Menteri Negara/Kepala BPNNo. 4622083 tanggal 30 Mei 1998, secara hukum Peraturan MenteriAgraria/Kepala BPN No. 22/1993 dan Peraturan Menteri Agraria

Bahwa yang dijadikan dasar alat bukti hak oleh PenggugatSekarangTermohon Peninjauan Kembali hanyalah didasarkan pada Surat IzinLokasi No :08/BPN/Atim Tahun 1996 (Vide bukti P.21) yang habis masaberlakunya tanggal 20 September 1997, sebagaimana ketentuanPeraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No: 22/Tahun 1993 (hanyaberlaku 12 bulan sejak dikeluarkan). Berdasarkan ketentuan sepuluh(10) hari sebelum habis masa berlakunya seharusnya pihakHal. 30 dari 37 hal. Put.

Jo KeputusanMenteri Agraria/Kepala BPN No. 22 tahun 1993 tentang PetunjukPelaksanaan Izin Lokasi dalam Rangka pelaksanaan Peraturan MenteriAgraria/Kepala BPN No.2 tahun 1997 Jo Keputusan Gubernur KepalaDaerah Istimewa Banda Aceh No. 01 tahun 1994 tentang Tata CaraMemperoleh lIzin Lokasi, dimana berdasarkan aturan tersebut diataspermohonan perpanjangan izin lokasi harus diajukan selambatlambatnya 10 hari kerja sebelum jangka waktu izin lokasi berakhir dansatu hal yang lebih penting izin lokasi bukanlah

Dan lahantersebut dibeli/dibebaskan Tahun 1990/1991 dan sudah ditanamisawit, jauh sebelum izin lokasi yang cacat hukum tersebut dimilikioleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dan sesuaidengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.22 tahun 1993surat keputusan izin lokasi tidak mengurangi hak keperdataandengan pemilik lahan dalam izin lokasi sesuai pula dengankeputusan Presiden No. 32/1979 Jo PERMENDAGRI No. 3/1979dan UU 5 tabun 1972 menyatakan : "Bahwa yang harus diberiprioritas untuk mengajukan

Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa) Bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugatdisebutkan adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat dari tahun1973 sampai dengan saat sekarangkurang lebih 47 tahun lamanya.Dengan demikian gugatan Penggugat harus dianggap telahdaluwarsa atau lewat waktu (expiration) dengan didiamkannyaselama lebih dari 47 tahun tanpa adanya komplain dan keberatanatas penguasaan Tergugat a quo; Bahwa Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria menganut konsep

Selanjutnya dalam Pasal 34 huruf E Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria terhadaptanah yang tidak dipergunakan dalam waktu tertentu dapatditerapkan lembaga daluwarsa (rechtverwerking); Bahwa lembaga rechtverwerking dikembangkan melalui praktekperadilan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor210/K/Sip/1955 yang kaidah hukumnya gugatan dinyatakan tidakdapat diterima oleh karena penggugat dengan mendiamkan soalnyasampai 25 tahun harus dianggap melepaskan haknya;Halaman 7 dari 33 Putusan

Selanjutnyadalam Pasal 34 huruf E UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria terhadap tanah yang tidak dipergunakan dalam waktu tertentudapat diterapbkan lembaga daluwarsa (rechtverwerking), dan lembagarechtverwerking dikembangkan melalui praktek peradilan dalam putusanMahkamah Agung RI Nomor 210/K/Sip/1955 yang kaidah hukumnya gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena Penggugat denganmendiamkan soalnya sampai 25 tahun harus dianggap melepaskan haknya.Berdasarkan

repliknya membantah dan menolak eksepsi Tergugat tersebut dan atasReplik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetapdengan eksepsinya tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkaneksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Indonesia, masalah daluwarsadiatur dalam buku ke IIl KUHPerdata, yang mana dalam sistem hukumpertanahan sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria

tidak ada mengenal ataupun dalamhal untuk memperoleh hak atas tanah dengan jalan daluwarsa atau lewat waktu,oleh karena hukum yang mengatur pertanahan di dalam UndangUndang PokokHalaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Padt.G/2020/PN KtgAgraria adalah merupakan hukum adat yang telah disaring sesuai Pasal 6UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria,sedangkan dalam sistem hukum adat tidak ada istilan kadaluwarsa dalammemperoleh hak atas tanah dan hal ini juga sesuai

begitu jugadengan tindakan Tergugat III harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawanhukum karena tidak cermatS melakukan penelitian atas tanah yang dimohonkanditerbitkannya sertifikat oleh Tergugat II, apabila Tergugat III dengan cermat menelititanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat oleh Tergugat II pasti Tergugat IIItidak akan menerbitkan SHM No.511 karena tanah objek perkara merupakan bagiandari tanah atas nama H.Husin Bin Abdullah luas + 4869 M2 yang telah terdaftar diDepartemen Agraria

/Jawatan Agraria Jambi Reg.No.PA.20/329/Agr.1960 tanggal 20Juli 1960, dimana sebahagian tanah telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat III.Dengan demikian Sertifikat Hak Milik No.511 secara hukum harus dinyatakan cacathukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum dan Tergugat I atau siapa saja yangmendapatkan hak dari padanya dihukum untuk mengosongkan, meninggalkan objekperkara dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan bersih tanpa suatu bebanapapun.6 Bahwa Penggugat sudah sangat sering memberitahukan

dengan tindakan Tergugat III harus dinyatakan telahmelakukan perbuatan melawan hukum karena tidak cermat melakukan penelitian atastanah yang dimohonkan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat II, apabila15Tergugat III dengan cermat meneliti tanah yang dimohonkan diterbitkan SertifikatHak Milik oleh Tergugat II, pasti Tergugat II tidak akan menerbitkan SHM No.511karena objek perkara merupakan bagian dari tanah atas nama H.Husin Bin Abdullahluas 4869 M2 yang telah terdaftar di Departemen Agraria

/Jawatan Agraria JambiReg.No.PA.20/329/Agr.1960, tanggal 20 Juli 1960, dimana sebagian tanah telahditerbitkan sertifikat oleh Tergugat IIT.

fotocopy yang telah dibubuhi meteraisecukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti bertanda P3, P4, P5, P6,P7, P8 dan P10 tidak memperlihatkan aslinya di persidangan yaitu :1Fotocopy Sertififikat Hak Milik Nomor 5043/Kelurahan Simpang IV Sipin, tanggal31 Agustus 2001 atas nama M.Darmawan Yahya, selanjutnya diberi tanda P1;Fotocopy Surat tanda bukti pembayaran PBB Tahun 2011 # NOP:15.71.050.002.0070239.0 atas nama M.Darmawan Yahya, selanjutnya diberi tandaP2;Fotocopy Surat Departemen Agraria

(tiga) perusahaan tersebutternyata dari perijinan Hak Guna Bangunan No.23 (HGBNo.23) yang dikeluarkan Direktorat Agraria PropinsiJawa Barat tanggal 9 April 1977, Sertifikat HGBtersebut ditandatangani oleh Kepala Sub DirektoratAgraria Prop. Jawa Barat, dan Menteri Dalam Negeri(bukti P.19) ;14. Bahwa dasar penguasaan tanah tersebut oleh PT.

Curug, KabupatenTangerang tanggal 23 Nopember 1976 no.70/II 5/11/1976dan atas dasar tersebut Direktorat Agraria ProvinsiJawa Barat langsung menetapkan tanah tersebut tanahyang dikuasai oleh Negara dan Permohonan Hak GunaBangunan di atas tanah hak milik No.3/Jatake Persil 87tersebut dipergunakan untuk Industri Batere kendaraanbermotor cq ACCU (Bukti P.19) ;16.Bahwa atas dasar permohonan HGB tersebut KepalaDirektorat Agrarian Prop.

Agraria Kab. Tangerangtanggal 06121976 no.669/subdit/pht/hgb/1976, suratketerangan pendaftaran tanah tanggal 27081975no.157/subdit/p.t.2/vid/1975 surat pemeriksaan tanahtangal 25111976.

Maka berdasarkan Keputusan MenteriDalam Negeri tanggal 14 Maret 1977 nomorSK.116/HGB/DA/77 diterbitkan Hak Guna Bangunan No.23,(bukti P.19) padahal HGB nomor 23 menggunakan tanahsertifikat hak milik nomor 1/Djatake cq tanah hak milikPieter Sondakh ;17.Bahwa atas dasar surat Keputusan persetujuan KepalaDirektorat Agraria Prop.

Gandasari, Kota Tangerang ;18.Bahwa sesuai perijinan Hak Guna Bangunan (HGB no.23)tanggal 9 April 1977 atas dasar surat KeputusanPersetujuan Kepala Direktorat Agraria Prop. Jawa Baratno.A958/Dit.Pht/HGB/1976 tanggal 19121976, tanah yangdigunakan HGB yang digunakan HGB No.23 adalah tanahsertifikat hak milik no.3 persil 87 yang terletak diKp. Dumpit Rw.06 Desa/Kel.

No. 34/PDT/2016/PT.SMRPejabat Pembuat Akta Tanah, dan proses balik nama dilakukan olehpejabat yang bewenang yakni Kantor Pertanahan Kota Samarinda(Tergugat VI) telah pula sesuai dengan aturan hukum yang berlakusebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dan telah memenuhi apayang disyaratkan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah ;Bahwa sedangkan alas hak (rechstitel) yang menjadi dasar tuntutanPenggugat atas tanah sengketa menurut

No. 34/PDT/2016/PT.SMRNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan KeputusanPemberian Hak Atas Tanah Negara dan Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentangTata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan ;Bahwa Tergugat VI dalam melaksanakan setiap penerbitan pertama kaliatau proses peralihan / balik nama Sertipikat Hak Atas Tanah harusmelihat/ meneliti

apakah segala ketentuan dan persyaratan telah terpenuhiserta tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku ;Bahwa Tergugat VI dalam menerbitkan maupun proses peralihan / baliknama Sertipikat telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimanayang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang PelimpahanKewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak AtasTanah

Negara dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;DALAM POKOK PERKARA : 1.Bahwa segala hal yang termuat didalam eksepsi jawaban Tergugat VIdapat dianggap termuat kembali didalam pokok perkara jawaban ini ;Bahwa Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat Vl) dalam setiapmelakukan penerbitan sertipikat maupun proses balik nama selalumengacu pada aturanaturan yang tidak bertentangan

Aktetersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria ;Bahwa apabila segala sesuatunya telah memenuhi dan tidak bertentangandengan aturan yang berlaku, maka proses penerbitan maupun balik namaSertipikat Hak Atas Tanah tersebut tidak bisa dihalanghalangi/ditolak ;Bahwa Hak Milik No.1134/Kelurahan Gunung Kelua, atas nama NY.Kartinah diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat Kalimantan Timur Nomor 126/HMSMR/PRONA 198485/1986, tanggal 27Maret 1986 ;Hal. 31 dari 43 hal. Put.

Peraturan Menteri Agraria/Kepalawa Nasional No. 3 tahun 1997 tentangwy aan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang< daftaran Tanah Jo.

Tana gendom verponding No. 5338 telah dikonversi menjadiChara Bahwa mengenai kepemilikan tanah Terbanding semulaPenggugat berdasarkan Eigendom Vervonding No. 5338 tidakberalasan dan tidak berdasarkan hukum, karenaterbuktiEigendom Verponding No. 5338 tersebut bertentangan menurutUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria Jo.

Surat Ukur tanggal 27111990 No.sayin 10.020 M2, atas nama Dokter Nyonya Idaiw Rupini, slanjutnya srtitikat tersebut dipecah lagienjadi 2 bagian, yaitu : e Sertifikat Hak Milik No. 5752/Kelurahan Dago, SuratUkur tanggal 05102011 No. 00102/2011 luas 9.990M2, atas nama Dokter Ida Daju (Ayu) Rupini terbittanggal 7102011; Berdasarkan Surat keputusanMenteri Agraria/Kepala BPN No. 16 tahun 1997tanggal 90121997, diturunkan haknya menjadi HakGuna Bangunan No. 133/Kelurahan Dago, dicatattanggal 25102011; Berdasaran

Harus dicamkan UndangUndang Nomomd tagun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria,baru ber ggal 5 September 1960, karena itu harus ditilik ketentuanketeat ain yang dibuat oleh Negara Republik Indonesia selaku negarayang,berdaulat atas seluruh tanah air Indonesia.Berdasarkan pengamatan Judex Factie Majelis Hakim PengadilanTinggi Bandung UndangUndang Nomor 24 tahun 1954 tentang PemindahanHak tanah dan barang tetap lainnya yang bertakluk pada hukum Eropasebagai UndangUndang yang berkaitan dengan

Rosmala), artinya tanah tersebut masih atas nama FrancoiseJ h Hendri Soesman, maka dengan berlakunya UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, tanahnya jatuhmenjadi tanah negara, atau apabila pemilik lama memenuhi syarat dapatmengkonversi menjadi salah satu hak atas tanah sebagaimana diatur dalamPasal 16 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokok Pokok Agraria;Halaman 62 dari 66 halaman, Pts.No.25/Pdt/2015/PT.BDG.Menimbang, bahwa berdasarkan

merasa telah dirugikan dengan kejadiantersebut akhirnya mencoba untuk menggugat secara mediasi di KampungBelang Jorong dengan para Tokohtokoh Masyarakat pada waktu itu,namun tidak ada penyelesaianya sampai orang tua atau kakek ParaTergugat semuanya meninggal dunia dan sampai dilanjutkan oleh ParaPenggugat namun juga tidak ada titik terangnya;Bahwa pada tahun lebih kurang 2017 Para Penggugat mengetahui objekterperkara tersebut telah ada Surat kepemilikan yang diterbitkan olehkantor Sub Derektorat Agraria

tahun 1958 sampai denganpada tahun 1965 dan karena terjadi teragedi G30 S PKI dimana orang tuaatau kakek Para Penggugat dipaksa unuk pergi dari objek Terperkaradengan cara pengancaman yang dilakukan oleh mukim Kuteteras yangbernama,Saleh Hakim akhirnya orang tua Para Pengugat berinisiatif untukpergi sementara meninggalkan Objek Terperkara;Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2018/PN Str10.11.12.13.14.15.16.Bahwa Undang undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok pokok agraria

Menyatakan bahwa batal demi hukum semua surat mengenai hakkepemilikan dalam tanah objek terperkara baik Surat Keterangan yangditerbitkan oleh Agraria dan yang Lainnya , selain dari Surat kepemilikanpara Penggugat ;8. Menetapkan Sita jaminan terhadap tanah objek terperkara;9. Menyatakan sita jaminan syah dan berharga;10. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil maupun immaterilsebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada ParaPenggugat ;11.

Kantor PertanahanPerwakilan Bener Meriah memberikan pelayanan dibidang pertanahanberdasarkan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku diantaranya :UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokpokokAgraria, Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah No.128tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, danPeraturan Menteri Negara Agraria

Mengenai pendaftaran tanah sebelumberlakunya PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, berlaku PPNo. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran TanahSertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3 ) UndangUndang Pokok Agraria(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakanpendaftaran tanah diselurunh wilayah Republik Indonesia menurutketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal

Pertimbangan hukum Judex Facti bertentangan dengan Peraturan MenteriPertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Juncto Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor 26/DDA/1970 dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak NomorSE15/Pj.6/1993, bahwa Girik yang diterbitkan dibawah Tahun 1960 adalahbukti kepemilikan tanah yang setara dengan sertipikat.Bahwa, pertimbangan hukum Judex Facti Putusan Perkara Nomor 156/PDT.G/2013/PN.BKS, pada halaman 44 paragraf 2 tidak tepat, tidakberdasarkan hukum dan bertentangan dengan

Peraturan MenteriPertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Juncto Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor 26/DDA/1970 dan Surat Edaran Direktur JendralPajak Nomor SE15/Pj.6/1993:Pertimbangan Hukum Halaman 44 Paragraf 2 menyatakan:Menimbang bahwa bukti P2 dan P10 bukan merupakan sebagai buktihak milik karena tidak didukung/disertai buktibukti lain, hal tersebutsesuai dengan Yurisprusdensi Mahkamah Agung RI Nomor 84K/SIP/1973 tangggal 25 Juni 1973 yang menegasklan catatan dari BukuC Desa (letter C) tidak

Desa tersebut belum pernah dicoret diperjual belikan kepadapihak manapun;Bahwa, sebelum terbitnya UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun1960, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2Tahun 1962 Juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26/DDA/1970dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE15/Pj.6/1993, bahwagirik yang diterbitkan di bawah Tahun 1960 adalah bukti kepemilikan tanahyang setara dengan sertipikat;Bahwa, Girik C Nomor 547 milik Pemohon diterbitkan Tahun 1954,

Sekertaris Desa dicocokkan dengan datadata bukti P2Girik Pemohon dengan bukti P10 keterangan catatan C Desa, makasesuai fakta girik milik Pemohon dengan Keterangan saksi berdasarkancatatan C Desa terjadi kecocokan bahwa tanah milik Pemohon belumtercoret dan atau belum pernah diperjual belikan kepada pihak manapun;Bahwa, berdasarkan fakta dan argumentasi hukum di atas makapertimbangan Judex Facti pada halaman 44 dan seterusnya sepanjangmengenai alas hak atas tanah berdasarkan ketentuan UndangUndangPokok Agraria

atas membuktikan Pemohon dapat membuktikan objek sengketa tanahadalah sah milik Pemohon berdasarkan Girik C Nomor 547 atas Nama NiiLampung yang terbit sebelum Tahun 1960 yang berkekuatan hukum samaseperti Sertipikat Hak Milik (SHM), oleh karenanya terhadap pertimbanganHakim Pengadilian Tinggi Bandung yang hanya mengambil alihpertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut salah dan keliru didalam penerapkan hukumnya sepanjang mengenai alas hak atas tanahberdasarkan ketentuan UndangUndang Pokok Agraria

Fotokopi Surat Permohonan Konversi berdasarkanUndang Undang Pokok Agraria No. 5/1960 joPeraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2/1962Nomor 301/1269/85, 305/2104/85, nama Mina pr binSampara alamat Ammarang tanggal 18 Pebruari 1985,selanjutnya diberi tanda buktiTT.M4 ;5.

Basri Dg.Sarro Bin Badolahi yang mana keterangannya saling bertolak belakang, sehinggaMajelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi ini dapat dikesampingkan ;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Undang UndangPokok Agraria No.5 Tahun 1960 bahwa, untuk menjamin kepastian hukum olehPemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurutketentuan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berkaitan dengan azas pembuktian dalam hukumperdata tersebut, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 ayat 2 huruf (c)Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria,bahwa Sertipikat merupakan tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktianyang kuat.

Hal tersebut telah pulabersesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam Pasal 41 ayat (3)menyebutkan bahwa apabila dalam pengukuran untuk pembuatan peta dasarpendaftaran, peta pendaftaran dan gambar ukur terdapat kesalahan teknis data ukuran,maka Kepala Kantor Pertanahan dapat memperbaiki kesalahan tersebut ;Menimbang, bahwa sebagaimana

kalah makasudah sepatutnya Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai denganketentuan Pasal 192 Rbg yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawahini ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segalasesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalamputusan ini ;Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang UndangHukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 41 ayat (3)Peraturan Menteri Negara Agraria

Kementrian Agraria dan TataRuang/ Kepala BPN RI.Cq. Kepala Kantor BPN Jawa Barat. Cq.Kepala Kantor BPN Kab Subang, berkedudukan di Jalan MayjendSutoyo No. 44 Subang, sebagai TURUT TERBANDING IV semulaTURUT TERGUGAT II;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca:1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 7Januari 2020 Nomor 13/PEN/Pdt/2020/PT. BDG, tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;2.

Bahwa tindakan Turut Tergugat II sebagai PPAT/Camat Pamanukan melanggarsyaratsyarat teknis, formil dan yuridis sebagaimana diatur dalam:1) UU No.05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;2) PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah;3) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;4) PPNo. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;Halaman 12 dari 38 halaman putusan Nomor 25/Pdt/2020/PT.BDG5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.03 Tahun 1997 tentangKetentuan

Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah;6) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 01 Tahun 2006 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentangPeraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah;7) UU No. 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria;19.

kesesuaian/keabsahan sertifikat dan catatanlain pada Kantor Pertanahan setempat dengan menjelaskan maksuddan tujuannya;(2) Dalam pembuatan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPATtidak diperbolenkan memuat katakata sesuai atau menurutketerangan para pihak kecuali didukung oleh data formil;(3) PPAT tidak berwenang menolak pembuatan akta yang tidak didasaridata formil:Faktanya ada kesalahan kKepemilikan tanah, data surat tanah, SPPTtanah, dan Persil dan C tanah;Bahwa menurut Pasal 100 Permen Negara Agraria

patut dipertanyakan dan patut diperiksa apakah Penggugatberkewarganegaraan Indonesia atau warga negara asing, Karena hal tersebutberkaitan dengan ketentuan UdangUndang:Pasal 4 ayat 1 UUPA, yaitu:Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2ditentukan adanya macammacam hak atas permukaan bumi, yang disebuttanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang orang, baik sendirimaupun bersamasama dengan orang lain serta badanbadan hukum;Di Indonesia sendiri dalam sistem agraria

PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----------------------------------------------
2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 971/Kelurahan Pandang-Pandan tanggal 14 Oktober 2009, Surat Ukur Nomor : 00557/Pandang-Pandang/ 2009 tanggal 8 Oktober 2009, luas 3083 M² atas nama Hajjah Yusnani Tadjuddin, bertentangan dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Negara Agraria

Tjulla Dg.Bombong mengajukan permohonan hakpada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Gowa dengan dasar riwayat tanahmerupakan tanah milik Indonesia Persil 2 a DIl Kohir 176 Cl atas tanah yg terletak diDesa Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan pada tanggal 23Agustus 1976 diterbitkan sertipikat Hak Milik Nomor : 55 / Katangka tercatat pertamasebagai pemegang hak adalah Sadr. Tjulla Dg.Bombong. Kemudian pada tanggal itujuga ...juga dialinkan kepada Sdr.

Pasal 95 dan Pasal 96Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3tahun 1997.

Pasal 95 dan Pasal 96 Peraturan MenteriNegara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997)sehingga akta tersebut tidak memenuhi syarat sebagai bukti peralihan hak.

/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 ; Menimbang, ...40Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 mengenai Tata CaraPenggantian Sertipikat Hak Atas Tanah Pasal 3 dinyatakan bahwa Dalammelaksanakan penggantian sertipikat Kepala Kantor Pertanahan wajib memeriksasertipikat lama yang bersangkutan, dengan mencocokannya terhadap buku tanah,surat ukur/gambar situasi, Petapeta, warkah dan daftar isian lain yang bersangkutan

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negarayang disengketakan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 971/Kelurahan PandangPandan tanggal 14 Oktober 2009, Surat Ukur Nomor : 00557/PandangPandang/2009 tanggal 8 Oktober 2009, luas 3083 M2 atas nama Hajjah Yusnani Tadjuddin,bertentangan dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah

No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,maka harus tunduk pula kepada Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPutusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.MTR.

No. 10 Tahun1961 Tentang Pendaftaran Tanah, "setiap perjanjian yang bermaksudmemindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru atas tanah,menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanahsebagai Tanggungan, harus dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh dandihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (Sselanjutnya dalamPeraturan Pemerintah ini disebut Pejabat), Akta tersebut bentuknyaditentukan oleh Menteri Agraria, yang masih berlaku sebelum digantikanoleh ketentuan Pasal 37 ayat

Halaman 14 dari 53 HalamanTergugat tidak menggunakan bukti peralinan hak yang dibuat oleh dandihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria yang sekarangdikenal dengan PPAT, oleh karenanya penerbitan Obyek Sengketamelanggar ketentuan pasal tersebut diatas dan oleh karenanya jugasecara hukum sangat beralasan dan berdasarkan hukum ObyekSengketa harus dibatalkan ;8.

Peraturan menteri negara agraria Nomor 3Tahun 1997, Tentang tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran ;Tanah di seluruh Indonesia, Jo.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, Tentang Tata caraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik, yang menjadi obyek sengketatersebuttelah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakudan sesuai dengan asas asas umum pemerintahan yang baik ( AAUPB )terutama asas kecermatan. ; Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini berkenan

Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan Nomor 399 K/TUN/201318.19.pereturan menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nomor. 3 Tahun1997;Pasal 13 menyatakan:(1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melaluipendaftaran tanah secara sistemetik dan pendaftaran tanah secarasporadik;(2) Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencanakerja dan dilaksanakan di wilayahwilayah yang ditetapkan olehmenteri;(3) Dalam hal suatu Desa/Kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayahpendaftaran tanah secara sistematik sebagaimana

Putusan Nomor 399 K/TUN/2013diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dnegan peraturanperundangundangan yang berlaku, yaitu:19.1.19.2.Bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahn Nasional No.9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan,Paragraf 2 Tata Cara Pemberian Hak Milik Pasal 13 ayat (1), yangberbunyi sebagai berikut :Pasal 13Ayat (1) : Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkaan dankebenaran data yuridis dan

perundangundangan yang berlaku;Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat tentangpenerbitan kesepuluh Sertifikat Objek Sengketa, ternyata Tergugattidak melakukan penelitian tentang kebenaran data yuridis dan datafisik teradap permohonan Hak Milik atas bidang tanah yang menjadidasar Sertifikat Objek Sengketa baik dan benar menurut hukum;Bahwa Kesepuluh Sertifikat Objek Sengketa yang diterbitkan olehTergugat terdapat Cacat hukum Administratif, sebagaimana yangdiuraikan oleh Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria

/Kepala BadanPertanahan Nasional No.9 Than 1999 Tentang Tata Cara pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9Tahun 1999 pada Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:Pasal 107Cacat Hukum Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106ayat (1) adalah:a.

Peralihan suratsurat tanah yang dilakukan oleh Tergugatll Intervensi/TerbandingI/Termohon Kasasill sudah menyalahi aturan Pasal 19 UU No.5 Tahun1960 UUPA jo PP No.24 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo PeraturanMeneteri Agraria/Kepala BPN R..

BiawaoKec.Kota Selatan Kota Gorontalo.Sekarang tidakdiketahui pasti tempat tinggalnya diwilayah Al,Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XI;Badan Pertanahan Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BPN RI Cq KantorWilayah BPN Propinsi Gorontalo Cq Kantor PertanahanKota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh ILKHAMMOODUTO, SH, Kepala seksi Sengketa, Konflik, danPerkara Kantor Pertanahan Kota Gorontalo,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember2016 dan surat tugas tanggal 21 Desember 2016,Selanjutnya

Bahwa obyek perkara dimaksud telah dibatalkan hak miliknya sesuaidengan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 12 / VIII1998 Tentang Pembatalan HakMilik Nomor 199/Biawau tercatat atas nama Suleman Naue ;7.

Bahwa secara defacto penguasaan fisik atas tanah Negara besertapemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah telah memenuhipersyaratan sesuai UndangUndang Pokok Agraria Tahun 1960 danPeraturan Pemerintah Nomro 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah serta Peraturan yang terkait didalamnya serta wajib untukdiberikan perlindungan hukum;Berdasarkan halhal tersebut diatas Tergugat XII mohon kepada MajelisHakim yang terhormat untuk mengabulkan dengan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan para

Bahwa secara de facto Penguasaan Fisik Atas Tanah Negarabeserta, pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah telahmemenuhi persyaratan sesuai UndangUndang Pokok Agraria Tahun1960, Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan peraturanperaturan terkait lainnya sertawajib untuk diberikan perlindungan hukum;6.

HendrikBudiman Meliangan Dkk (12 orang) tanggal 28 November 1998, diberitanda T.1.21;Fotocopy Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan PertanahanNasional Nomor : 12VIlIl1998 Tentang Pembatalan Hak Milik No.199/Biawao tercatat atas nama Suleman Naue Terletak di KelurahanBiawao Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo Provinsi SulawesiUtara, diberi tanda T 1.2 2;Fotocopy Pengumuman surat kabar Manado Post No.630.11820/1998Tentang Pembatalan Sertifikat yang dimuat di Surat Kabar Manado Posttertanggal

. , sebagaiTergugat I;Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional,Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, bertempattinggal di Jalan Ruhui Rahayu II Kelurahan SepingganBaru, Kecamatan Balikpapan Selatan, KotaBalikpapan. , sebagai Turut Tergugat Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27September 2018 yang

Balikpapan Selatan danAwalnya berasal dari Pemilik Pertama bernama DARMO dengan caramelakukan BARTER / TUKAR GULING dengan sebuah sepeda motor VespaKT 6448 AF milik Penggugat dan hal tersebut berdasarkan Tanda Terimaantara Istri Penggugat dengan DARMO sebagai Pemili Tanah dan Bangunantersebut tanpa adanya suratsurat terhadap tanah yang dimaksud Penggugatdalam Perkara a quo.Bahwa hal tersebut diatas sangatlah bertentangan dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria

Hal tersebutTergugat ungkapkan dengan dasar seturut aturan yang berlaku diINDONESIA yaituUndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960tentang PokokPokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi maka perpindahan hakatas tanah hanya dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat di depanPejabat Pembuat Akta Tanah dan disaksikan sekurangkurangnya 2(dua) orang saksi .Bahwa bagaimana mungkin perpindahan HAK atas sebuah Tanah danBangunan hanya berdasarkan

Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi adalah Pemilik SAHsecara Hukum seturut Peraturan Hukum di Indonesia yaitu UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria joPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran sebuahTanah dan Bangunan Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1770 atasnama Pengugat Rekonfensi / Tergugat Konpensi yang terletak di Jalan RuhulRahayu Komplek RSS Damai III Blok D 1 Nomor 228 , RT. 008 , KelurahanGunung Bahagia , Kecamatan

MahkamahAgung Nomor 952K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa jual beli adalah sahapabila telah memenuhi syaratsyarat dalam KUH Perdata atau hukum jual belidilakukan menurut hukum adat secara riil dan kontan diketahui oleh kepalakampung, maka syaratsyarat dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 tidakmengenyampingkan syaratsyarat untuk jual beli dalam KUH Perdata / hukumadat melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat agraria.Menimbang bahwa Semenjak berlakunya undangundang No. 5 Tahun1960 tentang pokok agraria