Ditemukan 60398 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kementerian keuangan ri vs tjandi wongsonegoro; Ibnu hajar vs kementerian keuangan ri; Pasal 3 ayat 1 korupsi agama pns kementerian agama ppk Hamzah Dkk. vs kementerian riset Teknologi dan pendidikan tinggi Dkk.; Pt. karunia sumber jaya vs kepala badan karantina pertanian kementerian pertanian; Perkumpulan kesatuan niaga celluler indonesia vs kementerian komunikasi dan informatika ri; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Kusdiana Dkk vs kementerian luar negeri ri qq. menteri luar negeri ri; Pt. gas security solution services vs pengawas ketenagakerjaan kementerian ketenagakerjaan pada direktorat jenderal pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja kementerian ketenagakerjaan republik indonesia;; Direktur jenderal kekayaan negara kementerian keuangan republik indonesia vs pt daya sakti;;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-04-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 58/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
PT. NTT INDONESIA. Diwakili oleh MIZUTTO TADA
Tergugat:
PENGAWAS KEMENAKER RI DIRJEND PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
152 — 104
  • MasMansyur No. 121, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan TanahAbang, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 08 April 2019, selanjutnya disebut sebagai, PENGGUGAT ;Melawan :PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA. DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAANDAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DANHal. 1 dari 63 Hal. Putusan Nomor : 58/G/2019/PTUNJKT.KESEHATAN KERJA., berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51,Jakarta Selatan 1295.
    Memerintahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Pembinaan dan PengawasanKetenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untukmenindaklanjuti Surat No. R.12/PNKJ/I/2019 tertanggal 09 Januari2019 perihal Nota Pemeriksaan II baik kepada Direktorat JenderalImigrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia atau Instansi terkait lainnya;II. Dalam Pokok Perkara :1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    (potokopi sesuaidengan aslinya) ;Surat dari Direktorat Jenderal PembinaanPengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan DanKesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan R.I.No. R. 669/PNKJ/XII/2018, tanggal 4 Desember 2018,Perihal Nota Pemeriksaan I, ditujukan kepadaPresiden Direktur PT. NTT Indonesia, (potokopi Sesuaidengan aslinya) ;Surat dari Direktorat Jenderal PembinaanPengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan DanKesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan R.I.No.
    NTT Indonesia No.110/MSP/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018,Perihal Tanggapan Awal Nota Pemeriksaan ,ditujukan kepada Kementerian Ketenegakerjaan R.I.Direktorat Jenderal Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan dan Kesehatan dan KesehatanKerja, (potokopi dari potokopi) ;Surat dari Kuasa Hukum PT. NTT Indonesia No.115/MSP/XII/2018, tanggal 26 Desember 2018,Perihal Tanggapan Nota Pemeriksaan , ditujukankepada Kementerian Ketenegakerjaan R.I.
    Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;Bahwa, objek sengketa dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan padaDirektorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan danKeselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI selakuBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-04-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.
Tanggal 7 Desember 2016 — H. FAHRI HAMZAH,S.E., umur : 44 tahun, Agama : Islam, pekerjaan : Anggota DPR RI, alamat : Komplek Puri Sriwedari Cibubur Blok A1-2,Cileungsi Depok 16954, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada : MUJAHID A. LATIEF, S.H., M.H., Dr. GUNTUR F. PRISANTO, S.E., S.H., M.Hum., M.H., AMIN FAHRUDIN, S.H., M.H., JAMIL B, S.H., dan ARIS BUDI CAHYONO, S.H., Para Advokat, Konsultan Hukum dan/atau Advokat Magang pada Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas, berkedudukan dan beralamat di Jl. Kostrad Raya Nomor 28 Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2016, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;
2342 — 1980
  • B36/K/DPPPKS/1437 tanggal 2Maret 2016 tentang perbaikan susunan anggota Tergugat Ilyang diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 10Maret 2016 ;k.
    Bahwa persidangan yang dilakukan oleh Tergugat Il secarayuridis formal tidak sah dan/atau batal demi hukum karenakeberadaan Tergugat II belum terbentuk dan belum mendapatpengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI ;m.
    Artinya,disampaikan olehpimpinan partai politik kepada kementerian., Kementerian kemudianmengesahkan dan mencatat hal ini. selama hal ini belum ada, makakeanggotaan mahkamah partai itu dikatakan cacat hukum. cacatHal. 109 dari 163.
    Diterima oleh Biro Umum Tata Usahakementerian , Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia pada tanggal 10 Maret 2016, bukti PT23,sesual dengan aslinya ;Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tertanggal 25April 2016, ditujukan kepada Presiden dan Sekjen Partai KeadilanSejahtera, Perihal : Komposisi Majelis Tahkim (Mahkamah Partai).
    Hukum dan HAM RI, dansampai saat ini tidak pernah ada pengesahan dari Kementerian Hukum danHAM RI atas perubahan susunan kepengurusan dari Partai KeadilanSejahtera ;Menimbang, bahwa jikaberpatokan pada keterangan dari ahli Prof.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-05-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 715 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Mei 2015 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA vs SADIH bin NALIM, dkk
72 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dan kawankawan, Pejabat dan Pegawai padaBiro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2014;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Pelawan;melawanI. SADIH bin NALIM, bertempat tinggal dahulu di Meruya SelatanRT.002/RW.04, Kelurahan Meruya Selatan, KecamatanKembangan, Jakarta Barat, sekarang di Jalan Meruya SelatanRT.09/RW.04 (depan Gang Haji Merin);Il.
    ,tanggal 18 Januari 2012, Kementerian Keuangan tidak pernah diikut sertakan dalamperkara perdata a quo;Bahwa tanah tersebut di atas dahulu merupakan barang jaminan utangPT. Intercon Kebon Jeruk (dalam pailit) selaku debitur terhadap PT.
    Dengan demikian,Kementerian Keuangan adalah sebagai pihak yang berwenang untuk melanjutkansegala hak dan kewajiban BPPN;Bahwa dengan berakhirnya BPPN, maka segala hak dan kewajiban BPPN beralihkepada Menteri Keuangan, sehingga dengan tidak diikutsertannya BPPN dalamperkara Nomor 163/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Bar., Jo Nomor 353/Pdt/2004/PT.DKI., JoNomor 899 K/Pdt/2006, maka suatu keharusan dan kewajiban bagi KementerianKeuangan untuk melakukan upaya hukum terhadap hal dimaksud, sebagai bentuk/upaya untuk
    sebagai Kreditur yangdiistimewakan (Privilege/Preferent);Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Pelawan menolak pertimbanganhakim sebagaimana tersebut di atas, bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Pelawan merupakan Instansi/Lembaga Pemerintahan yang tunduk terhadap HukumKepailitan (Undangundang Nomor 37 Tahun 2004, karena undangundang tersebutmerupakan lex specialis derogat legi generali;Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum kepailitan, maka melalui surat Biro BantuanHukum Sekretariat Jenderal Kementerian
    Intercon Enterprises (dalam pailit)dan disetujui oleh Hakim Pengawas yang dituangkan di dalam Hasil VerifikasiLanjutan Pengajuan Tagihan oleh Kementerian Keuangan RI Kepada Tim KuratorPT. Intekon Kebon Jeruk (dalam pailit) yang ditandatangani oleh Tim Kurator PTIntercon Enterprises (dalam pailit)/PT. Intercon Enterprises, Hakim Pengawas danKuasa Kementerian Keuangan;Bahwa Tim Kurator PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 31-05-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 407 K/Pdt.Sus-HKI/2013
Tanggal 31 Mei 2015 — TCF Co. LLC VS DE SILVA U CHANDRA SRI LAL
170 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Penggugat adalah Pemilik merek CHEESE CAKE yang terdaftar sejaktanggal 1 Maret 2004 dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek,Direktorat Jenderal HKI, Kementerian
    No. 407 K/Pdt.SusHKI/2013Bahwa pada mulanya merek CHEESE CAKE daftar Nomor IDM000050336terdaftar atas nama PT Deserta Faktori Gelato, namun telah dialihkan kepadaPenggugat sebagaimana dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek,Direktorat Jenderal HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan NotifikasiNomor HKI.4.01.04.0623/11 tertanggal 17 Oktober 2011 (bukti P2);Bahwa sebagai merek terdaftar dibawah nomor pendaftaran IDM000050336,maka merek CHEESE CAKE milik Penggugat layak dan patut mendapatperlindungan
    Penggugatberkepentingan mendaftarkan merek yang sama di kelas 30 dan 43, karena jenisbarang di kelas 30 (seperti: rotiroti, kuekue dan minumanminuman) maupunjenis jasa di kelas 43 (restoran) sangat erat kaitannya dengan usaha yang telahdiyalankan Penggugat yaitu toko yang menyediakan rotiroti, kuekue danminumanminuman (kelas 35);Untuk kepentingan tersebut, dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlakuPenggugat telah mengajukan permintaan pendaftaran merek ke Direktorat Merek,Direktorat Jenderal HKI, Kementerian
    Hukum dan HAM RI, yaitu:e Merek CHEESE CAKE di kelas 30 dengan Nomor Agenda D00.2012.036797;e Merek CHEESE CAKE di kelas 43 dengan Nomor Agenda J00.2012.036795;8 Bahwa ternyata dalam Daftar Umum Merek, pada Direktorat Merek, DirektoratJenderal HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI telah terdaftar merekmerekatas nama Tergugat yaitu: THE CHEESECAKE FACTORY daftar Nomor IDM000068652 kelas 30 (buktiP3); THE CHEESECAKE FACTORY daftar Nomor IDM000108999 kelas 43 (buktiP4);Oleh karena antara merek milik Tergugat
    Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq.Direktorat Merek supaya putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ini segeradilaksanakan dengan menghapus merek THE CHEESECAKE FACTORY daftarNomor IDM000068652 kelas 30 dan THE CHEESECAKE FACTORY daftarNomor IDM000108999 kelas 43 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merekpada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal HKI, Kementerian Hukum dan HAMRI;6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 28-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 674/B/PK/PJK/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — DRS. ALWIN TJIE vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
22 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010 tanggal 3Mei 2010 mengenai Standar Prosedur Operasi (Standard OperatingProcedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan.c.
    Putusan Nomor. 674/B/PK/PJK/20158.10.11.12.Bahwa Bagian Pertama dan Ketiga dari Keputusan Menteri KeuanganNomor 187/KMK.01/2010 berbunyi sebagai berikut :Pertama: Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure)Layanan Unggulan Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebutSOP Layanan Unggulan, adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yangdibakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternaldan/atau internal sesuai dengan peraturan perundangundangan untukkepentingan masyarakat atau
    para pemangku kepentingan lainnya atasjasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan olehKementerian KeuanganKetiga: SOP Layanan Unggulan digunakan sebagai acuan bagi seluruhunit Eselon , baik di kantor pusat maupun instansi vertikal dan unitpelaksana teknis di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangkapelaksanaan pelayanan publik.Bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor187/KMK.01/2010 ini sebagai petunjuk pelaksanaan bagi UU No. 25Tahun 2009 khususnya untuk memperoleh kepastian
    hukum dalam segipelayanan administratif publik.Bahwa pada KMK No. 187/KMK.01/2010 khususnya Lampiran II di aturkhusus Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure)Layanan Unggulan Bidang Perpajakan Kementerian Keuangan(LAMPIRAN 7).Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 79/PJ/2010 tentangStandar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) LayananUnggulan Bidang Perpajakan merupakan tindak lanjut atas pelaksanaanLampiran Il Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010tanggal
    KMK No. 187/KMK.01/2010 khususnya Lampiran II di atur khususStandar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) LayananUnggulan Bidang Perpajakan Kementerian Keuangan.c. SE No79/PJ/2010 khususnya Lampiran Il mengenai PelayananPenyelesaian Permohonan Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak BenarHalaman 18 dari 28 halaman.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-09-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 05-02-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 19 Januari 2016 — MARDJUKI, MS, BE
150 — 112
  • Menetapkan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal Pengajuan Bantuan Sosil Pembangunan Dermaga Program Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut, Kementerian PDT di Pamakayo T.A 2014 Nomor : Hubkominfo.522/646.a/hubla/2013, tanggal 9 November 2013.2. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya T.A 2014 Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo.3. 1 (satu) bundel fotokopi DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor. 067.01.1.439602
    /2014.4. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Menteri Pembangunan Daerah tertinggal Nomor : 175/KEP/M-PDT/XII/2013 tentang Penetapan Bantuan Sosial Bidang Pengembangan Daerah Khusus di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2014.5.
    /188.4.45/2013 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Dermaga di Flores Timur tahun 2014.7. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2014 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 176/KEP/M-PDT/XII/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian
    Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dengan PT Linggarjati Perkasa.11. 1 (satu) bundel asli Amandemen Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.152.2/PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/VIII/2014, tanggal 20 Agustus 2014 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur (Dermaga V 3) TA 2014 antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik
    Indonesia dengan PT Linggarjati Perkasa.12. 1 (satu) buku asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.092.3/PPK 1-PDK/Dep.V-PDT/V/2014, tanggal 19 Mei 2014 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut (Dermaga) di Daerah Pulau Terpencil dan terluar Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur TA 2014 antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dengan PT Aria Graha.13. 1 (satu) bundel Fotokopi Shop Drawing
    Penumpang diDesa Pamakayo.3. 1 (satu) bundel fotokopi DIPA Kementerian Pembangunan DaerahTertinggal Nomor. 067.01.1.439602/2014.4. 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Menteri PembangunanDaerah tertinggal Nomor : 175/KEP/MPDT/XII/2013 tentangHalaman 3 dari 309 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2015/PN.KPG10.11.Penetapan Bantuan Sosial Bidang Pengembangan Daerah Khusus diLingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TahunAnggaran 2014.Surat Keputusan Bupati Flores Timur No. 251/188.4.45/2013tentang
    Setahu saksi saudara BUDI adalah Pengusaha/ Kontraktor, seingatsaksi saudara Budi yang terlebih dahulu menghubungi saya danmenyampaikan bahwa ada anggaran di Kementerian PDT untukpembangunan Dermaga, saat itu saudara Budi menyampaikan bahwa iamempunyai akses di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan jikaPemerintah Kabupaten Flores Timur masih membutuhkan sarana/prasanaperhubungan laut khususnya Dermaga maka saudara menyampaikan bahwaia akan mengupayakannya/memfasilitasi.Bahwa Pernah setelah
    Bahwa Seingat saksi pekerjaan sudah selesai dilaksanakan. pada tanggal 17Nopember 2014 ada tim dari kementerian yang turun lokasi untuk melakukanpemeriksaan, yang melakukan pemeriksaan adalah staf dari pihak Satker,PPK yaitu Pak Purwanto dan dari inspektorat Kementerian. waktu itupekerjaan sudah selesai 100%. Bahwa saksi tidak bisa menilai secara detail, tetapi waktu kami turun kelokasi tanggal 17 Nopember 2014 pekerjaan dermaga sudah selesai.
    Kamitidak turun ke lokasi karena ketiadaan anggaran, tugas kami rangkap denganjabatan struktural di kementerian. Sedangkan untuk termin I termin ITI dantermin IV setelah saya dan Sdr.
    Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal TahunAnggaran 2014.i.
Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata
Register : 04-01-2019 — Putus : 14-01-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Krs
Tanggal 14 Januari 2019 — Pemohon:
SAIFUL HAKAM
28 — 3
  • Pemohon untuk seluruhnya ;
  • Menetapkan menurut hukum, bahwa nama Pemohon yang benar adalah SAIFUL HAKAM ;
  • Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon dari SAIFULLAH HAQQUL YAQIN menjadi SAIFUL HAKAM ;
  • Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Kementerian
    Bahwa sedangkan nama Pemohon sebagaimana yang tercantumpada Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon tertanggal 14Desember 2010, Nomor Registrasi Pendaftaran : 102132304405 dariKantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo terdapatkekeliruan dan atau kesalahan pencatatan nama Pemohon yaitutercatat dengan nama SAIFULLAH HAQQUL YAQIN, sedangkannama Pemohon yang benar yaitu sebagaimana yang tercantumpada Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut serta pada suratsurat yang lainnya diantaranya yaitu Kartu Keluarga
Pengadilan PN BANTUL Perdata
Register : 08-03-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BANTUL Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Btl
Tanggal 26 Maret 2019 — Pemohon:
DARSO MINTO REJO
9 — 0

  • M E N E T A P K A N

    Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
    Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam setoran BPIH dari nama semula DARWANTO DWI ATMOJO menjadi DARSO MINTO REJO ;
    Memerintahkan kepada pejabat Kementerian Agama Republik Indonesia (Pelayanan Haji Dalam Negeri) untuk merubah nama Pemohon yang semula tertulis DARWANTO DWI ATMOJO dalam

Pengadilan PN INDRAMAYU Perdata
Register : 17-03-2020 — Putus : 23-03-2020 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Idm
Tanggal 23 Maret 2020 — Pemohon:
1.MAMAT MOCHAMAD NURROKHMAT
2.TUTI ISWANTI
16 — 4

  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
    2. Menyatakan nama orang tua (ayah) anak Para Pemohon yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-02 Dd 0260506 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 8 Juni 2013, atas nama Angga Maulana Ibrahim, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTs 120016301 tanggal 11 Juni 2016, atas nama Angga Maulana Ibrahim, lahir di Cirebon
Pengadilan PN WONOSOBO Perdata
Register : 07-11-2022 — Putus : 14-11-2022 — Upload : 15-11-2022
Putusan PN WONOSOBO Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Wsb
Tanggal 14 Nopember 2022 — Pemohon:
TURYAHMAN
32 — 7

  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Menetapkan sah menurut hukum bahwa nama TURYAHMAN dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 03878/DIS/2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 11 September 2003 dengan nama AHMAD YEN pada Ijazah anak Pemohon atas nama ARDI RAMA ALIFFIRNANDO Nomor: DN-03-D-SD/06/0079795 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan
Pengadilan PN PINRANG Perdata
Register : 25-06-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN PINRANG Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Pin
Tanggal 17 Juli 2018 — Pemohon:
P. INTANG
15 — 5
  • INTANG, Tempat Lahir di Marawi pada tanggal 31 Desember 1940 agar bersesuaian dengan Identitas Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
  • Memerintahkan kepada Pnitera Pengadilan Negeri Pinrang atau petugas yang ditunjuk untuk menyampaikan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kementerian Agama Kabupaten Pinrang atau instansi lain yang ada kaitannya dengan penyetoran BPIH, untuk melakukan perbaikan identitas
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 11-11-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 312/B/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 9 Desember 2014 — MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.; Prof. Dr. DONALD A. RUMOKOY, S.H., M.H.;
57 — 20
  • ;Masingmasing Kewarganegaraan Indonesia, ParaPegawai Kementerian Pendidikan dan KebudayaaanHal. dari 10 hal. Put. No. 312/B/2014/PT.TUN.JKTRepublik Indonesia, beralamat di Jalan Sudirman,Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 0424/MPK.A/HK/2014, tertanggal 4 Juni2014, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING MELAWAN:Prof. Dr. DONALD A.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 307/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 6 Juli 2017 — NIMAN Bin GADUNG, Dkk lawan H. FUAD ZAKARIA, Dkk
31 — 3
  • KEPALA KANTORWILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERT ANAHAN NASIONAL BANTEN Cq.KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERT ANAHAN NASIONAL KABUPATENTANGERANG: beralamat di Komplek Perkantoran PemdaKabupaten Tangerang JL. H. Abdul Hamid Kav.8 Tigaraksa,Kabupaten Tangerang, dalam hal ini selanjutnya disebutsebagai: TURUT TERGUGAT ;3. LYANAWATI: Pekerjaan Notaris, beralamat di Jl.
    Menyatakan PENGGUGAT s/d PENGGUGAT Vii adalah satusatunyapemilik yang sah dan berhak secara hukum atas sebidang tanah denganHalaman 6 dari 12 Putusan Nomor 307/Pat.G/2017/PN TngSertifikat Hak Milik No. 390/Suradita tertanggal 25 Agustus 1986 yangditerbitkan oleh Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Kabupaten Tangerang d/h Kantor PertanahanKabupaten Tangerang/ TURUT TERGUGAT I, dengan Surat Ukur tanggai03051986, Nomor 2432/1986, seivas 5000 m2 (lima ribu meter persegi
    Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang mendaftarkan Akta Jual BeliNo. 28/2016 tertanggai 18 Juli 2016 sebagal dasar peralinan hak atastanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 390/Suradita tertanggal 25 Agustus1986 yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang d/h KantorPertanahan Kabupaten Tangerang / TURUT TERGUGAT adalah tidaksah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;.
Pengadilan PA UNAAHA Perdata Agama
Register : 11-11-2020 — Putus : 27-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PA UNAAHA Nomor 0277/Pdt.P/2020/PA.Una
Tanggal 27 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
16 — 7
  • Pemohon II (Harlina binti Subandri) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2003 di Desa Dompo-dompo Jaya, Kecamatan Waworete, sekarang bernama Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;

    3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan;

    4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Kementerian

    Pemohon dapat mencatatkankelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempatanak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara isbat nikah inipemeriksaannya dilakukan dengan hakim tunggal sesuai petunjuk dalam PermaNomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan sidang terpadu dalam sidangkeliling;Menimbang, bahwa berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU)Pengadilan Agama Unaaha, Kementerian
    Agama Kabupaten KonaweKepulauan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten KonaweKepulauan tanggal 02 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Sidang TerpaduItsbat Nikah dalam Rangka Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Buku Nikahserta Penerbitan Akta Kelahiran Warga Masyarakat Kabupaten KonaweKepulauan maka biaya perkara ini dibebankan pada DIPA Kementerian AgamaKabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020;Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku sertaketentuan hukum Islam yang berkaitan
    Membebankan biaya perkara pada DIPA Kementerian Agama KabupatenKonawe Kepulauan Tahun 2020 sejumlah Rp.386.000,00 (tiga ratus delapanpuluh enam ribu rupiah);Demikian ditetapbkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada sidang terpadu yang dilangsungkan di Kabupaten KonaweKepulauan pada hari Jumat tanggal 11 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, bertepatandengan tanggal 27 November 2020 Masehi, oleh A. Muh.
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 17-03-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Mad
Tanggal 31 Maret 2021 — Pemohon:
Sri Suhartini
19 — 3
  • MadMenimbang, bahwa Pasal 44 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2013 tersebut dan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yangpelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidakmengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan danPencatatan Sipil Kementerian
    tentang Persyaratan danTata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan masih tetapberlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presidenini, terhadap pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal kematian, Pengadilan berpedoman pada Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi2007, Mahkamah Agung, 2008 dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan danPencatatan Sipil Kementerian
    pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepadaPemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;Memperhatikan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, SuratDirektur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian
Pengadilan PA TARAKAN Perdata Agama Perceraian
Register : 16-05-2013 — Putus : 17-10-2013 — Upload : 11-03-2014
Putusan PA TARAKAN Nomor 233/Pdt.G/2013/PA.Trk
Tanggal 17 Oktober 2013 — Pemohon dan Termohon
37 — 2
  • TrkBahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersamadi rumah orang tua Termohon di Tanjung Selor, karena Pemohonbekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Tarakan, maka Pemohontinggal di Tarakan dan kalau libur baru ke Tanjung Selor, karenaTermohon bekerja sebagai tenaga honor di Kementerian Agama;Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai1 (satu) orang anak;Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon tinggal di Tarakan,namun Termohon lebih berat pada pekerjaannya daripada tinggaldi
    Termohon:SAKSI TERMOHON, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yangpada pokoknya sebagai berikut;Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon yangmembenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yangmenikah pada tahun 2006 yang lalu di Tanjung Palas;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersamadi rumah orang tua Termohon di Tanjung Selor, namun Pemohonpulang pergi TarakanTanjung Selor karena Pemohon bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil di Tarakan, sedangkan Termohonbekerja sebagai honor di Kementerian
    permohonan Pemohon danbuktibukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka MajelisHakim menemukan fakta, sebagai berikut:e Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikahdi Tanjung Palas pada tahun 2006;e Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai1 (satu) orang anak;11e Bahwa sejak akhir tahun 2010 rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak harmonis lagi dimana Pemohon danTermohon masingmasing meniti karirnya, dan Termohon beratmelepaskan pekerjaannya sebagai honor di Kementerian
Pengadilan PTA BANDUNG Perdata Agama Ekonomi Syariah
Putus : 20-11-2017 — Upload : 12-12-2018
Putusan PTA BANDUNG Nomor 237/Pdt.G/2017/PTA.Bdg
Tanggal 20 Nopember 2017 — Pembanding VS Terbanding
97 — 23
  • No. 0237/Pdt.G/2017/PTA Bdg.Tasikmalaya, dengan Nomor 1209/Reg.K/2017/PA.Tmk tanggal13 Juli 2017, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding 1;Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat JenderalKekayaan Negara Dan Lelang Kantor Wilayah VII DKJN BandungKantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tasikmalaya,berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda No. 19 Kota Tasikmalaya,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Edih Mulyadi, S.E.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 03-07-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn
Tanggal 23 Juli 2019 — - CV. TUNAS PELITA JAYA (PEMOHON) - PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (TERMOHON)
1027 — 3497
  • Hukum dan HAM Nomor AHUAH.01.030028821tanggal 04 Maret 2016 perihal Penerimaan PemberitahuanPerubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PTPerkebunan Nusantara III dan Surat Keputusan Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU004359.AH.01.02.TAHUN 2016 tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan(Persero) PT Perkebunan Nusantara III beserta lampirannya.
    Karena kewenangan untuk mengajukan PKPU dalamperkara tersebut dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Sehinggadalam Perkara No. 13/Pdt.SusPKPU/2019/PN Niaga Mdn, MajelisHakim Pengadilan Niaga Medan menolak Permohonan PKPU dariPemohon PKPU.. Oleh karena itu, Termohon PKPU memohon kebijaksanaan YangMulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan yang memeriksa,mengadili, dan memutus Perkara Aquo.
    Selanjutnya sebagaimana dijelaskan dalam Akta No. 03 tanggal 5 Juli 2019 dan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor:AHU0035142.AH.01.02 Tahun 2019 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT PerkebunanNusantara , dijelaskan bahwa PT Perkebunan Nusantara melakukan kegiatan usaha utama di bidang perkebunan untukmenghasilkan barang yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuatagar mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan.8.
    Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris Kota JakartaSelatan, diberi tanda bukti T4;Halaman 83 dari 103 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.SusPKPU/2019/PN Niaga Mdn10Fotokopi dari Asli Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHUAH.01.030036417 tanggal 01 April 2016 perihal PenerimaanPemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara dan Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHUAH.01.030036416tanggal 01 April 2016 perinal Penerimaan Pemberitahuan PerubahanAnggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara
    ,M.Kn., Notaris Kota Jakarta Selatan, diberi tanda bukti T9;Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHUAH.01.030028821 tanggal 04 Maret 2016 perihal Penerimaan PemberitahuanPerubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PTPerkebunan Nusantara III dan Surat Keputusan Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU004359.AH.01.02.TAHUN 2016 tentang Persetujuan Perubahan AnggaranHalaman 84 dari 103 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.SusPKPU/2019/PN Niaga Mdn11121314151617181920Dasar
Pengadilan PN DUMAI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 28-01-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN DUMAI Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Dum
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
HENGKY FRANSISCUS MUNTE, SH. MH.
Terdakwa:
Jonny Als Jon Bin Alm Ajismar
21 — 6
  • Indra (DPO)memberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabusabu kepada Terdakwadengan tujuan untuk di jual kembali kepada orang lain; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupunlembaga berwenang lainnya untuk menjual, menjadi perantara dalam jualbeli, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabusabu tersebut;Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN DumBahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan
    Indra (DPO)memberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabusabu kepada Terdakwadengan tujuan untuk di jual kembali kepada orang lain;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupunlembaga berwenang lainnya untuk menawarkan untuk menjual, menjadiperantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis Sabusabutersebut;Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN DumAtas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa
    memberikan 3 (tiga) paketnarkotika jenis sabusabu kepada Terdakwa;Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabusabu dari Sadr.Indra (DPO) adalah untuk dijual kembali kepada Saudara Joker (DPO)Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Dumdengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwamemperoleh keuntungan berupa paket sabu untuk digunakan sendiri; Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam penjualan sabu ini baruselama 1 (satu) bulan; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian
    Indra(DPO) adalah untuk dijual Kembali kepada Saudara Joker (DPO) denganharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperolehkeuntungan berupa paket sabu untuk digunakan sendiri; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupunlembaga berwenang lainnya untuk menjual, menjadi perantara dalam jualbeli atau menyerahkan Narkotika jenis Sabusabu tersebut; Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang BuktiNarkotika No.
    dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembanganilmu pengetahuan dan tekhnologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2)menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologidan untuk reagensia diaknostik, serta reagensia laboratorium setelahmendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan PengawasObat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki ijindari Kementerian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 27-06-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 475 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — JAMIL FIRDAUS bin H. HALIMI
29 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 475 K/Pid.Sus/2016Bahwa ketika dimintai keterangannya oleh Penyidik Kepolisian PolresBekasi Kota yang menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwamemiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkaittindakannya membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu dan ganja, Terdakwamenyatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin Sama sekali dariKementerian Kesehatan Republik Indonesia;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
    di dalamnya terdapat :4 (empat) bungkus plastik warna hitam berisikan bahan/daun dengan beratnetto seluruhnya 316,1000 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaansecara laboratoris menjadi seberat 315,3000 gram adalah benar ganja yangterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 8 (delapan) pada lampiranUndang undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa ketika dimintai keterangannya oleh Penyidik Kepolisian PolresBekasi Kota yang menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwamemiliki ijin dari Kementerian
    Kesehatan Republik Indonesia terkaittindakannya menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenisganja, Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin sama sekalidari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 111 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;DAN KEDUABahwa Terdakwa JAMIL FIRDAUS Bin H.HALIMI pada hari Jumat,tanggal 17 April 2015, sekitar pukul 23.45 WIB atau setidaktidaknya masihpada waktu
    Bahwa ketika dimintai keterangannya oleh Penyidik Kepolisian PolresBekasi Kota yang menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwamemiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkaittindakannya menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenisshabu, Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin sama sekallidari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika