Ditemukan 17950 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wakaf-
Pengadilan PA MUARA LABUH Perdata Agama
Register : 12-03-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.ML
Tanggal 27 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
  • sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakimperlu mengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama Waris Islam
Register : 08-12-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 10-01-2017
Putusan PA SENGKANG Nomor 992/Pdt.G/2015/PA.Skg
Tanggal 18 Februari 2016 —
59 — 34
  • Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukanberdasarkan hukum Islam, (c). wakaf dan shadakah.
Pengadilan PA POLEWALI Perdata Agama
Register : 04-01-2017 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 17-02-2019
Putusan PA POLEWALI Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Pwl
Tanggal 26 Januari 2017 — Pemohon melawan Termohon
20 — 8
  • berdasarkan padaberita) yang sudah sedemikian tersebar luas (syahadahalistifadhah),sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:wo . wo .yo dc @ ow wl 99 ae 9Li sis al iw YL dslgad u2i'5 "= = = 0 a S5JI5 AW og SVaII5 Gislly HZ alls B59 IIssw asilsig CIM5 JiallsArtinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Pengadilan PA NABIRE Perdata Agama
Register : 27-08-2013 — Putus : 07-01-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PA NABIRE Nomor 0076/Pdt.G/2013/PA.Nbr
Tanggal 7 Januari 2014 — PEMOHON - TERMOHON
69 — 14
  • UndangUndang nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (1) dan (ayat 2)serta penjelasannya sebagaimana telah diubah dan disempurnakandengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PeradilanAgama yang pada pokoknya menegaskan bahwa Peradilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkaraperkara antara orang yang beragama Islam dibidangperkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomisyariah, dan dalam penjelasan
Pengadilan PA PELAIHARI Perdata Agama
Register : 19-10-2018 — Putus : 09-11-2018 — Upload : 12-02-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 431/Pdt.P/2018/PA.Plh
Tanggal 9 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
10 — 5
  • SLL parry iJDiantara contoh perkara yang dibolehkan menggunakan saksi istifadhahantara lain perkara asal usul anak, pernikahan, hak milik, wakaf, talak, khuludan itq.;(Dr.
Pengadilan PA PELAIHARI Perdata Agama
Register : 02-08-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 21-03-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 500/Pdt.G/2018/PA.Plh
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 6
  • peristiwa tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapatkesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini ;Menimbang, bahwa kebolehan saksi istifadlah dalam perkara ini telahmenjadi pendapat para imam madzhab sebagaimana termuat kitab FiqhusSunnah yang ditulis Sayyid Sabiq, jilid 3 halam 427 yang menyebutkan:Imam Ahmad dan sebagian Syafriyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yangdiperbolehkan kesaksian istifadhah, yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanyaseorang budak, perwalian, wakaf
Pengadilan PA KOTABUMI Perdata Agama Perceraian
Register : 04-07-2014 — Putus : 09-09-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 255/Pdt.G/2014/PA.Ktbm
Tanggal 9 September 2014 — Pemohon dan Termohon
16 — 1
  • Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PA MUARA LABUH Perdata Agama
Register : 14-09-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 49/Pdt.P/2018/PA.ML
Tanggal 8 Oktober 2018 — Pemohon:
1.Armen bin Yahya
2.Alyunita binti Jawas
13 — 1
  • bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan 49 Undangundang Nomor 7 Tahun1989 yang telah di ubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 denganperubahan kedua Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antaraorang orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf
Pengadilan PA KOTABUMI Perdata Agama Perceraian
Register : 16-07-2014 — Putus : 09-09-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 269/Pdt.G/2014/PA.Ktbm
Tanggal 9 September 2014 — Pemohon dan Termohon
15 — 1
  • Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PN BALIGE Perdata Tanah
Putus : 13-05-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PN BALIGE Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.BLG
Tanggal 13 Mei 2015 — PANDAPOTAN SIRAIT, DKK LAWAN TONGAM SITORUS, DKK
62 — 244
  • Gereja LumbanNabolon, Desa : Lumban Nabolon, Kecamatan : Uluan,Kabupaten : Toba Samosir, Propinsi : Sumatera Utara, danTanah Perladangan tersebut Luas + 21000 M2 (lebih kurang duapuluh satu ribu meter bujur sangkar) atau disebut juga dengan (+2 Ha 1000 M) dan batas batasnya sebagai berikut :e Sebelah Timur berbatas dengan : Beni Sitorus & St.Gustaf Sitorus& Op.Pulo Sitorus.e Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Wakaf / Kuburan / Makamdan Jin.
    Pulo Sitorus.Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Wakaf / Kuburan / Makamdan Jin. Gereja Lumban Nabolon.Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Lumban Tor.Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan. Setapak dan SosorMussa.4.
    Gustaf Sitorus.e Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Wakaf /Kuburan / Makam dan Jalan Gereja Lumban Nabolon.e Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan.
    Pulo Sitorus;Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburan danJalan Gereja Lumban Nabolon;Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lumban Tor;Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak dan SosorMusa;Bahwa jarak tanah perkara dengan rumah saksi sekitar 500(lima ratus) meter, dan dahulu kalau saksi pergi sekolahlewat dari tanah perkara, dimana saksi SD di LumbanNabolon tamat pada tahun 1945;Bahwa pada tahun 1945, ada 6(enam) rumah yang saksilinat, yaitu : 1. Rumah Op. Horas Sitorus, 2.
    JUNJUNGAN SITORUS; Bahwa dipermasalahkan dalam perkara ini adalah masalahtanah Kampung Janji Raja dengan luas lebih kurang 2 Ha(dua) hektar dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Beni Sitorus;Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburan/Makam JI.
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 28-12-2022 — Putus : 26-10-2023 — Upload : 27-10-2023
Putusan PN MATARAM Nomor 320/Pdt.G/2022/PN Mtr
Tanggal 26 Oktober 2023 — Penggugat:
Majli Azhar
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Cq. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Barat
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat
2.I Wayan Budhi Yasa
3.I Nengah Suardi Arsana
4.I Komang Artikayasa
5.I Ketut Arsadana
6.Amir Amraen Putra
131 — 0
  • Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;
  • Menyatakan hukum bahwa tanah Obyek Sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas 3.767 m2 yang terletak di Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02858, Surat Ukur Nomor 02198/Bagik Polak/2020 tanggal 31 Agustus 2020, tercatat atas nama MAJLI AZHAR (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut :
  • Sebelah Utara : Tanah Darmawan;
  • Sebelah Barat : Tanah Wakaf
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum
Register : 16-05-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 26-01-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 158/Pid.B/2018/PN Yyk
Tanggal 24 Juli 2018 — Penuntut Umum:
SEMI HASTUTI, SH.MH.
Terdakwa:
MUHAMMAD SAMSUL ARIFIN Bin FATONI
40 — 15
  • dengan merk Yilong
  • 1 (satu) buah kartu atm bank Mandiri warna silver dengan gambar motif wayang
  • 2 (dua) lembar uang tunai pecahan @ Rp.2000;00 (dua ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Zainal Ibad

  • 1 (satu) potong sarung tenun warna merah motif kotak-kotak merk bismi
  • 1 (satu) potong sarung tenun warna abu-abu motif kotak-kotak coklat warna warni merk Wadimor

Dikembalikan kepada saksi Akbar Wibowo selaku pengurus Masjid Wakaf

Pengadilan PA SELONG Perdata Agama Waris Islam
Register : 03-06-2013 — Putus : 02-06-2014 — Upload : 04-06-2015
Putusan PA SELONG Nomor 464/Pdt.G/2013/PA.Sel
Tanggal 2 Juni 2014 — PARA PENGGUGAT VS PARA TERGUGAT
99 — 91
  • Umi Adniah Alias Umi Denisecara peribadi belum ada penyerahan secara yuridis formal dalam bentuk Akta semisal akta ikrar wakaf dari pewaris (Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni)sebagai pewakif dan Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi PondokPesantren Darunnahdlathain (YPH PPD) NW Pancor sebagai Nazir. Olehkarena itu. menurut hemat para Penggugat kedudukan dari hartapeninggalan pewaris (Hj. Umi Adniah Alias Umi Deni) adalah murni tirkahdari pewaris (Hj.
    Dalam kontekDASSOLEN mungkin ya tetapi secara DASSAINnnya tidak demikian,karena bagaimana mungkin harta peninggalan Almarhumah Ummi 4.Adniyah seketika itu bisa menjadi Tanah/Harta Wakaf YPH PPD NWPancor.
    Padahal dari menjelang sakit beliau hingga meninggalnya tidakada satupun pernyataan ikrar wakaf secara yuridis formal/akta ikrar wakafkepada pejabat PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) atau hartapeninggalannya kepada YPH PPD NW (Yayasan Pendidikan HamzanwadiPondok Pesanteren Darunnahdlatain Nahdalatul Wathan) Pancor. Olehkarena itu dapat disimpulkan bahwa BOEDEL (Harta Peninggalan)pewaris Ummy Hj.
    Bahwa dalil jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat point 8 dan 9 yangmenyatakan Tergugat Il menguasai tanah sengketa perkara aquoberdasarkan wasiat pewaris secara lisan, maka karena penguasaan tanahsengketa tidak berdasarkan penyerahan secara yuridis formil berupa aktahibah atau wakaf dari pewaris Umi Deni alias Hj.
    tersebut yang dibuat setelah duahari dari penyerahan Saksi ikut tanda tangan pada surat tersebut;Bahwa Saksi mengetahui semua tanah milik Umi Hj.Adniah sudahdiwakafkan ke Madrasah oleh Umi Hj.Adniah;Bahwa Saksi tahu kalau semua tanah Umi Hj.Adniah sudahdiwakafkan ke Madrasah dari cerita Umi Hj.Adniah sendiri dan Saksiyang disuruh menjual tahuan dari semua tanah tersebut danuangnya Saksi serahkan kepada Umi Hj.Adniah sebagai bendaharaMadrasah pada saat itu;Bahwa Saksi tidak mengetahui suratsurat tanah wakaf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-01-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3514 K/Pdt/2016
Tanggal 3 Januari 2017 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DK lawan ROSYID
67 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal1 butir 6:Pemohon keberatan adalah pihak yang berhak yang mengajukankeberatan ke pengadilan negeri yang terdiri atas perseorangan, badanhukum, badan sosial, badan keagamaan atau instansi pemerintahyang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan, yang meliputi :Pemegang hak atas tanah ;Pemegang hak pengelolaan ;Nadzir untuk tanah wakaf ;Pemilik tanah bekas milik adat ;Masyarakat hukum adat ;929 5 pPihak yang menguasai tanah negara dengan iktikad
    Alas hak kepemilikan tanah sebagai lokasi tempat Usaha Tambak yangdigarap oleh Pemohon Keberatan adalah merupakan Tanah Hak MilikPakualaman (PAG) sebagaimana telah diakui secara tegas olehPemohon Keberatan dalam Permohonan Keberatannya sehingga jelasbahwa Pemohon Keberatan bukan termasuk sebagai Pemegang HakAtas Tanah atau Pemegang Hak Pengelolaan atau Nadzir UntukTanah Wakaf atau Pemilik Tanah Bekas Milik Adat atau MasyarakatHukum Adat atau Pihak Yang Menguasai Tanah Negara DenganIktikad Baik atau
    Nomor 3514 K/Pdt/2016Pemegang hak pengelolaan ;Nadzir untuk tanah wakaf ;Pemilik tanah bekas milik adat ;Masyarakat hukum adat ;~ oa 09 5Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik ;Pemegang dasar penguasaan atas tanah ; dan/atau=ePemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitandengan tanah ;Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menyebutkan :(1) Pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengantanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf hberupa
    Nadzir untuk tanah wakaf;d. Pemilik tanah bekas milik adat;e. Masyarakat hukum adat;f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan/atauh. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengantanah;.
    Nadzir untuk tanah wakaf;d. Pemilik tanah bekas milik adat;e. Masyarakat hukum adat;f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;g.
Pengadilan PN Dataran Hunipopu Pidana Umum Pemalsuan
Register : 20-06-2022 — Putus : 31-08-2022 — Upload : 19-09-2022
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 25/Pid.B/2022/PN Drh
Tanggal 31 Agustus 2022 — Terdakwa : ERNIA WATI Alias IBU NIA
111 — 0
  • Juan S;1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah Pekarangan *) hibah jual beli / wakaf **) nomor: 590/004.a/D/W/SK.PHAT-P/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang menerangkan tentang adanya peristiwa jual beli atas sertifikat tanah Nomor 43 atas nama Soebeno terbit tanggal 06 Agustus 1996 dari Sdr. Soebeno kepada Sdri.
    Ernia Wati yang diterbitkan oleh Pejabat Kepala Desa Waimital atas nama Maryadi S.Sos;1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah Pekarangan *) hibah jual beli / wakaf **) nomor: 590/004.a/D/W/SK.PHAT-P/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang menerangkan tentang adanya peristiwa jual beli atas sertifikat tanah Nomor 43 atas nama Soebeno terbit tanggal 06 Agustus 1996 dari Sdr. Soebeno kepada Sdri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-10-2008 — Upload : 23-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K/TUN/2008
Tanggal 7 Oktober 2008 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG; Ny. RUMINA VS OEY ANG LIE
30 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atassatuan rumah susun dan hak tanggungan yang masingmasing sudahdibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan ".
    terhadap tanah sengketatanoa bukti adanya alasan hak (recht title) dari pada penguasaan itubelumlah membuktikan bahwa yaitu bersangkutan adalah pemilik tanahtersebut".Secara Hukum kepemilikan atas sebidang tanah haruslah dibuktikan denganbukti Sertipikat sebagaimana disebutkan dalam : Pasal 1 point 20 Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 yangmenyebutkan : " Sertipikat adalah Surat Tanda Bukti Hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah,hak pengelolaan, tanah. wakaf
    UndangUndang No.5 Tahun 1960disebutkan "Salinan buku tanah dan surat ukur yang dijahitkan menjadisatu disebut sebagai Sertipikat adalah tanda bukti sempurna mempunyaikekuatan hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Pasal 1point 20 yang menyebutkan : " Sertipikat adalah Surat Tanda Bukti Haksebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hakatas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf hak milik atas satuan rumahsusun dan hak tanggungan yang masing masing sudah dibukukandalam
    No. 165 K/TUN/2008VTergugat Il Intervensi atas "Tanah sengketa" adalah kuat dan sahsecara hukum sesuai dengan :Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Pasal 1 point 20disebutkan : " Sertipikat adalah Surat Tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atastanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumahsusun dan hak tanggungan yang masing masing sudah dibukukandalam buku tanah yang bersangkutan" Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA No. 5 Tahun
Pengadilan PN LAHAT Perdata Tanah
Putus : 19-04-2010 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN LAHAT Nomor 03 / PDT.G / 2010 PN. LT
Tanggal 19 April 2010 — ISMAIL bin H. WASIP Melawan ROSIATI binti MARSUDI, USMAN
102 — 11
  • Fotokopi Surat Undangan ke Lapangan dari SekretarisDaerah Kabupaten Lahat Nomor : 595 / 73 / HI / 2009tertanggal 15 Juni 2009, sesuai dengan aslinya, diberi tandaBukti Pe ;10 Fotokopi Gambar Peta Lokasi yang berstempel KantorPertanahan Kabupaten, sesuai dengan fotokopi, diberi tandaBukti P f ;11 Fotokopi Surat Bupati Lahat Nomor : 590/433/III/2009perihal Tanah di Areal Taman Rekreasi Ribang Kemambangtertanggal 09 Oktober 2009, sesuai dengan aslinya, diberitanda Bukti P a ;12 Fotokopi Surat Keterangan Wakaf
    /Hibah tertanggal 26Oktober 2009, sesuai dengan fotokopi, diberi tanda Bukti Pb ;13 Fotokopi Piagam Penghargaan dari Bupati Lahat Nomor :1558/00/2009 tertanggal 26 Oktober 2006, sesuai denganaslinya, diberi tanda Bukti P .c;14 Fotokopi Surat Perjanjian Wakaf Tanah antara Ismail dan H.Saifudin Aswari Rivai (Bupati Lahat), tertanggal 01Desember 2009, sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P.d;Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 4 ( empat ) orangsaksi yang telah memberikan keterangan
    Khusus untuk Bukti P b dan Bukti P 5d, dikarenakan faktahukum yang termuat di dalamnya merupakan perbuatan hukum keperdataan tentangperwakafan tanah, bukanlah merupakan bagian dari perbuatan hukum yang berasaldari kewenangan hukum publik dari instansi yang berwenang dalam bidangpertanahan, terlebih lagi dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuanyang berlaku tentang wakaf atas objeknya yang berupa tanah, baik atas tanah yangsudah terdaftar maupun tanah yang belum terdaftar, sebagaimana
    ditentukan dalamUndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga tidak dapatdijadikan dasar untuk membuktikan kebenaran tentang tanah sengketa adalah milikPenggugatMenimbang, bahwa dari saksisaksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Tergugat Rekonpensi pada pokoknya hanya menerangkan memang banyakpenduduk dari Dusun Karang Anyar yang membuka kebun atau berladang diwilayah sekitar tanah objek sengketa, namun tidak ada yang menegaskan kalaulokasi tanah sengketa tersebut termasuk wilayah Dusun
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata Tanah
Register : 26-06-2013 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN PARIAMAN Nomor 29/Pdt.G/2013/PN.Prm
Tanggal 18 Maret 2014 — - BUSTANUDIN - B U S R I melawan - NAZAR GLR. SIDI, DKK
92 — 35
  • , dengan batas sepadan sebagi berikut:e Utara : berbatas dengan tanah wakaf;e Selatan : berbatas dengan Kelapa Mek Asin Gagok;e Timur : berbatas dengan Jalan Besar Pariaman Ulakan;e Barat : berbatas dengan Parak si Bustami;B. Parak Bidang Kedua + 450 M?, dengan batas sepadan sebagiberikut:e Utara : berbatas dengan Parak Labai Kurik;e Selatan : berbatas dengan tanah wakaf;e Timur : berbatas dengan Jalan Besar Pariaman Ulakan;e Barat : berbatas dengan Sawah H. Taib;2.
    , dengan batas sepadan sebagi berikut :e Utara : berbatas dengan tanah wakaf ;e Selatan : berbatas dengan Kelapa Mek Asin Gagok ;e Timur : berbatas dengan Jalan Besar Pariaman Ulakan ;e Barat : berbatas dengan Parak si Bustami.Parak Bidang Kedua + 450 M?, dengan batas sepadan sebagi berikut:e Utara : berbatas dengan Parak Labai Kurik ;e Selatan : berbatas dengan tanah wakaf ;e Timur : berbatas dengan Jalan Besar Pariaman Ulakan ;e Barat : berbatas dengan Sawah H.
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum Penghinaan
Putus : 22-01-2011 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 352/Pid.B/2011/PN.Im
Tanggal 22 Januari 2011 — ABDUL HALIM.
121 — 55
  • Yayasan tersebut menjalankankegiatan mendirikan pondok pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan,menyelenggarakan usahausaha pertanian, perternakan dan perdagangan sedangkansumber pendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidakmengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangandengan anggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa selanjutnya saksi Imam Supriyanto dan saksi Abdussalam Panji Gumilangmulai membebaskan sejumlah
    Yayasan tersebut menjalankankegiatan mendirikan pondok pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan,menyelenggarakan usahausaha pertanian, perternakan dan perdagangan sedangkansumber pendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidakmengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangandengan anggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku.e Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang tertuangdalam Akte Notaris If Rokayah
    saat awal mendirikan bangunan Al Zaytun seluas 60 hektar,dan wakaf tersebut disamping dari anggota NII juga dari masyarakat umum.Bahwa selama saksi tidak aktif sebagai anggota Dewan Pembina Yayasan PesantrenIndonesia, saksi tidak pernah mendapat teguran dari pihak Al Zaytun.Bahwa yang digunakan sebagai dasar untuk merubah susunan kepengurusan YayasanPesantren Indonesia tahun 2011 sehingga nama saksi dicoret dari kepengurusanYayasan Pesantren Indonesia adalah Notulen Rapat tanggal 21 Januari 2011
    .Bahwa kerugian sebesar Rp. 100 milyar adalah kerugian secara lembaga, karena saksisebagai pemegang amanah atas wakaf tanah yang digunakan untuk bangunan AlZaytun tersebut harus tetap bertanggung jawab atas peruntukan tanahtanah wakaftersebut.Bahwa saksi pada saat menerima tanahtanah wakaf untuk pembangunan Al Zaytuntersebut sama sekali tidak menerima komisi dari siapa pun.Bahwa saksi tidak aktif dalam anggota Dewan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia,karena tidak sepaham dengan Panji Gumilang.Bahwa
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 09-07-2020 — Putus : 10-08-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 306/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 10 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat I : TIANUR Br MANURUNG Diwakili Oleh : DOMINIKUS SIAHAAN, SH
Pembanding/Tergugat II : ROLIS CALLEBUD GULTOM Diwakili Oleh : DOMINIKUS SIAHAAN, SH
Terbanding/Penggugat : MANGIRING MANURUNG
36 — 22
  • Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburan berukuran 40 m.
    Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburanberukuran 40 m.
    Dengan batas batas sebagai berikut : Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Perdata Nomor 306/Pdt/2020/PTMDNSebelah Timur berbatas dengan Jalan raya berukuran sepanjang40 m.Sebelan Selatan berbatas dengan Tanah Bonasal Manurungberukuran 40 m.Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburan berukuran40mSebelan Utara berbatas dengan Tanah Mangantar Manurungberukuran 40 m42.Bahwa oleh karena tergugat dr. menguasai atau memiliki lahan milikatau lahan penggugat dr. secara brutal dengan cara menyertifikatkandengan
    Bahwa agar gugatan rekovensi ini tidak hampa mohon kepada majelishakim tinggi yang memeriksa perkara ini dapat meletakan sitajaminan terhadap objek perkara yakni :Sebelah Timur berbatas dengan Jalan raya berukuran sepanjang 40Sebelan Selatan berbatas dengan Tanah Bonasal Manurungberukuran 40 m.Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburan berukuran 40Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Mangantar Manurungberukuran 40 mBerdasarkan uraian dalil di atas, Para pembanding/Para Tergugat konvensimemohon