Kami pun baca darikorankoran Kupang dengan harapan ada kebijakan ganti rugi atasbangunan kami, namun kenyataannya tidak ganti bangunan relokasiseperti AHOK di DKI Jakarta dengan harapan Negara yang sama, UUsama juga PP ;5.

Bahwa kebenaran dan kesesuaian faktafakta bukti surat dan kuitansi atastanah obyek sengketa, atas pengakuan dan mengakui kepemilikan lou A.MLono Kana (pembeli) dan bapak Marthinus Sabaat (penjual) maka TergugatIX mohon kebijakan pemerintah terkait baik pusat maupun daerah atasbangunan yang terlanjur di bangun tersebut atau mohon kepada Pengadilanatas keputusan dan kebijakan terhadap Tergugat IX ;4.

Putusan Nomor 2060/B/PK/PJK/20175.21menghasilkan Barang Kena Pajak sekaligus untuk kegiatanmenghasilkan BKP Strategis, dapat dikreditkan sebandingdengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaranseluruhnya;Bahwa PPN atas pupuk yang dikeluarkan di kebun, nyatanyatadigunakan untuk menghasilkan TBS, yang merupakan BarangKena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga PajakMasukannya tidak dapat dikreditkan;.Bahwa pendirian dan kebijakan Direktur Jenderal Pajak

dalampengenaan PPN atas kegiatan terpadu (integrated) tertuangdalam PMK78 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UndangUndang PPN, yang di dalamnya juga mengatur mengenaipelaksanaan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 16B UndangUndangPPN;Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010secara kaidah dan Norma sudah dilakukan uji materi keMahkamah Agung dan dalam hal ini keputusan MahkamahAgung memenangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding);Bahwa dengan demikian secara yuridis kebijakan tersebut

Penyerahan Yang TidakTerutang Pajak (selanjutnya disebut PMK78) pada intinyamemutuskan bahwa norma atau kaidah di dalam PMK78 tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan perpajakanyang lebih tinggi (UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009);Bahwa norma atau kaidah yang diatur dalam PMK78 sebagaipelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009pada prinsipnya sama dengan norma atau kaidah dalam KMK575sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UndangUndang Nomor 18tahun 2000;Bahwa dengan demikian kebijakan

Pembelajaran dan Sharing knowledge kebijakan publik Pemerintah Daerahbagi Organisasi Masyarakat sipil untuk membantu ketercapaian danMewujudkan Pemerintah yang ba(gooik d government).;Halaman 5dari38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUNPLG3.

Sumsel PS /VIII /2016 tertanggal 30 Agustus2016, diduga tidak mencerminkan Keterbukaan Informasi dan tidak mendukung InstruksiPresiden No. 07 Tahun 2015, Tentang Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi;Sehingga terkesan dalam mengambil sikap dan kebijakan untuk keputusan terhadap ObjekPerkara tersebut diduga mengambil Putusan dengan kebijakan sendiri tanpabermusyawarah dengan anggotanya dan pada waktu Putusan Perkara dibacakan Oleh KetuaMajelis tampak sekilas kelihatannya di Raut Muka kedua Anggota

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013sekitar pukul 09.30 s/d 14.00, dan hari Jumat, tanggal20 Desember 2013, sekitar pukul 14.00 s/d 17.00 WIBbeberapa mahasiswa FISIP UTA 745 Jakartamelakukan aksi demonstrasi di depan Kampus UTA45 Jakarta, yang pada intinya mempertanyakan kasusyang terjadi di Yayasan 17 Agustus 1945 Jakarta sertamenentang beberapa kebijakan yang dikeluarkan olehPimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;b.

Manusia yang berbunyi:Pasal 15Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baiksecara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa,dan negaranya;Pasal 25Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum,termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik(Konvensi Sipol) melalui UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005.Dengan demikian, segala ketentuan ataupun kebijakan

teguh danalasannya harus mendukung.Bahwa Para Penggugat seharusnya tidakdiberikan sanksi oleh Tergugatkarena tindakanPara Penggugatmelakukan unjuk rasa secaradamai dan tertib dijamin dan dilindungi olehperaturan perundangundangan;Bahwa yang terjadi adalah Tergugat memberikansanksi kepada Para Penggugat dengan alasanyang tidak mendukung;Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objeksengketa a quo hanya menyatakan bahwatindakan yang dilakukan oleh Para Penggugatmempertanyakan kasus yang terjadi danmenentang kebijakan

BPRS Fajar Sejahtera Bali telah memiliki SOP tertulis dalampenyaluran pembiayaan kepada nasabah namun kebijakan dan prosedurpembiayaan kepada pihak terkait belum dimiliki ;Bahwa dasar hukumnya dari pihak BI Denpasar melakukan pengawasandan pemeriksaan terhadap PT.

Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa yang dimaksuddengan pengurus BPR adalah anggota direksi dan dewan komisaris BPRsebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang BPR danselanjutnya dipertegas dalam pasal 92 ayat (1) Undangundang No.40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan : Direksi menjalankan pengurusanPerseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan sedangkan pasal 108 UU tersebut menyatakan bahwa DewanKomisaris melakukan pengawasan atas kebijakan

Sebagaimana diatur dalam pasal 92 dan 108 Undangundang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Direksi bertanggungjawabterhadap operasional sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasanatas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baikmengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan member nasihatkepada Direksi, dengan demikian transaksi yang terjadi pada PT.

Kemudian di dalam Pasal 9 UU No. 28 Tahun 1999, disebutkan bahwa peran sertamasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diwujudkan dalambentuk:a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraannegara;b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggaraannegara;c. hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawabterhadap kebijakan penyelenggara negara, dand. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal: (1) Melaksanakan haknyasebagaimana

dari tetap berlakunya Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 juncto Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang PeninjauanTerhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun1960 sampai dengan Tahun 2002, tetapi orang perorang bekas anggota PartaiKomunis Indonesia dan organisasi massa yang bernaung di bawahnya, harusdiperlakukan sama dengan warga negara yang lain tanpa diskriminasi;deseo Banyak cara yang dapat ditempuh untuk itu, antara lain dengan mewujudkanrekonsiliasi dalam bentuk kebijakan

hukum (undangundang) yang serasi denganUUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau denganmelakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi danamnesti secara umum."

Bahwa kebijakan Para Termohon Keberatan, yang tidak memberikanpenilaian terhadap usaha tambak milik Pemohon Keberatan tersebut,tidak wajar dan tidak profesional, serta bertentangan dengan ketentuanhukum yang mengatur tentang Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum.

Nomor 3525 K/Pdt/201610.11.12.Bahwa atas proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk bandara baruyang berkaitan dengan kebijakan dari Para Termohon Keberatan, yangtidak memberikan ganti kerugian terhadap usaha tambak petani tambakantara lain terhadap usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan,maka Pemohon Keberatan sebagai petani tambak telah kehilangan matapencaharian dan mengalami kerugian berupa modal dan hasil keuntunganusaha tambak yang dikelola oleh Pemohon Keberatan, yang manaberdasarkan ketentuan

kelanjutan pembangunan BandarUdara Baru Yogyakarta di Kulon Progo akibat besarnya belanja anggaranyang tersedot pada tahap pembayaran ganti kerugian tanah dalamproyek ini, hal ini juga akan berdampak buruk dan negatif bagi sejumlahratusan proyek strategis nasional lainnya yang sedang berjalan dan turutmenjadi beban anggaran Negara dalam APBN Tahun Anggaran 2016 ini(yang dalam keadaan/kondisi defisit);Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wates telah mempengaruhisemangat perjuangan pihakpihak pemangku kebijakan

tersebut tidakmemiliki alas hak dari penjual oleh saudara Kahar S. sebab saudarakahar.S tidak berhak dalam penjualan tanah tersebut di karenkanatidak memilki dasar hak atas penguasaaan tanah tersebut dan di dalamsurat tersebut ada keganjilan dan juga terlinat di paksakan bahwa yangmenandatangani surat tersebut adalah Sekertaris Desa bukan kepaladesa Sebab berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 72 Tahun 2005menjelaskan bahwa Sekretaris Desa hanya bertugas sebagaiAdministarsi di desa dan bukan pelaksana kebijakan

inisebagai atas nama sebagai tergugat . oleh karena penggugat tidakmenarik saudara kahar S tersebut maka dengan itu dapat kaminyatakan bahwa gugatan penggugat tidak cukup sayarat di karenakankurang nya para pihak yang mengakaibatkan terjadinya perselisihantersebut;Bahwa di dalam poin nomor 1 dan 2 penggugat mengakui bahwapenggugat mendapatkan surat ganti rugi atas tanah tersebut yang ditandatangani oleh sekretaris desa yang sebenarnya tidak memiliki haksecara perundangundangan terhadap pengambilan kebijakan

Orang Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (Exceptio PluriumLitis Consortium) Bahwa Penggugat kurang pihak karena Penggugat memperoleh gantirugi tanah dari saudara Kahar S. sehingga saudara Kahar S. patut untukdi tarik sebagai Tergugat; Bahwa Penggugat mengakui Penggugat mendapatkan surat ganti rugiatas tanah tersebut yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa yangsebenarnya tidak memiliki hak secara perundangundangan terhadappengambilan kebijakan di dalam suatu desa.

Bupatisudah diberhentikan sementara beberapa waktu kemudian, putusan PK MahkamahAgung membebaskan Bupati dan menyatakan hakhaknya harus dipulihkan,termasuk jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Mamasa ;8 Bahwa selain itu, sebagai Kabupaten yang baru berdiri tanggal 28 Nopember 2008,Mesuji masih perlu penanganan tersendiri, berbeda dari kabupatenkabupaten yangtelah lama berdiri, khususnya dari segi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.Karena itu adalah mendesak untuk dilakukan penundaan obyek sengketa

Sementara, walaupun Bupati saat ini memiliki kewenangan yang penuhdalam menjalankan pemerintahan, akan tetapi dengan ketiadaan Wakil Bupatikondisi masyarakat saat ini menjadi tidak kondusif sehingga kebijakan tidak dapatberjalan dengan baik yang pada akhirnya program kerja yang telah menjadi agendabersama tidak pula dapat berjalan ;9 Bahwa dengan diberlakukannya obyek sengketa dalam perkara a quo, penundaanobyek sengketa bersifat sangat mendesak, maka Penggugat memohon kepadaKetua/Majelis Hakim Pengadilan

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 angka 1 UndangUndang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dimaksud dengan asaskepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakanlandasan peraturan perundangundangan, kepatutan dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggaraan negara.Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 164 K/PID.SUS/2012 24Februari 2012 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun saat iniPenggugat sedang

Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbanganpengambilan kebijakan;i. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahandan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota ;j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait ; dank.

Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayananumum di bidang kehutanan dan perkebunan ;Halaman 36 dari 169 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/TPK / 2017/PN.Bdgc. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan danperkebunan ;d.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis(GEMAR) PAKET B tahun 2009, Bab IV Kebijakan dan PelaksanaanOperasional Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) PAKET B tahun2009 poin 4.8 Pelaksanaan Teknis yaitu dalam pelaksanaannya kegiatanGEMAR tentang teknis budidaya harus mengacu kepada baku teknisyang dikeluarkan oleh OPD teknis yang bersangkutan baik tingkatProvinsi maupun tingkat kabupaten.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis(GEMAR) PAKET B tahun 2009, Bab IV Kebijakan dan PelaksanaanOperasional Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) PAKET Btahun 2009 poin 4.8 Pelaksanaan Teknis yaitu dalam pelaksanaannyakegiatan GEMAR tentang teknis budidaya harus mengacu kepadabaku teknis yang dikeluarkan oleh OPD teknis yang bersangkutan baiktingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis(GEMAR) PAKET B tahun 2009, Bab IV Kebijakan dan PelaksanaanOperasional Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) PAKET Btahun 2009 poin 4.8 Pelaksanaan Teknis yaitu. dalampelaksanaannya kegiatan GEMAR tentang teknis budidaya harusmengacu kepada baku teknis yang dikeluarkan oleh OPD teknis yangbersangkutan baik tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten.

Saksi: ROBERTH SILOOY, SE, M Si:Bahwa saksi adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambonsejak bulan Nopember 2010 yang mempunyai tugas membantuWalikota Ambon dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidangkeuangan , perumusan kebijakan pengelolaan keuangan, pelaksanaantugas tata usaha Pengelolaan Keuangan, pelayanan penunjangpenyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan ;Bahwa didalam DIPA Pemerintah Kota Ambon tahun 2011 terdapatanggaran yang dialokasikan untuk Pemilukada Tahun 2011 yang manadidalam

Prapatan Adhi Karya dan CV sebagaimana faktafaktahukum tersebut diatas berdasarkan keterangan terdakwa , saksi SilvianaMayaout dan J.J lekransi merupakan Kebijakan terdakwa dengan alasankarena waktu pelaksanaan Pemilukada Kota Ambon sudah dekat dan tidakmemungkinkan lagi untuk dilakukan pelelangan sedangkan dalam hal ini telahdicairkan biaya untuk pelelangan sebesar Rp.114.600.000, (seratus empatbelas juta enam ratus ribu rupiah) yang sudah digunakan untuk penggandaandokumen sebesar Rp.3.000.000,

Uang transport anakanak sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratusribu rupiah) ;Menimbang, bahwa "Kebijakan yang dimaksud telah memberikeuntungan bagi : terdakwa, karyawan maupun orangorang diluar personilSekretariat KPU Kota Ambon yang tidak ada sangkut pautnya dengan tujuandisediakannya (financial supporting) anggaran negara itu, yaitu telah menerimaHalaman 147 dari 181 Putusan Nomor : 40/Pid.Tipik or/2012/PN.AB,uang dan atau keuntungan dari pengeluaran dan pencairan uang negaratersebut.Menimbang

pimpinan, akan dipertimbangkan sebagai berikut.Menimbang, bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bahkanPengguna Anggaran (PA) sekalipun dalam Sistim Administrasi Negara tidakmemiliki kKewenangan untuk membuat Kebijakan.Menimbang, bahwa Kebijakan (Wise/ policy) adalah Peraturan dan atauPetunjuk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, untukmelaksanakan UndangUndang (Kebijaksanaan Umum) yang tujuannya untukmengoptimalisasikan pencapaian tujuan organisasi pemerintahan negara.Menimbang,

bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yangtelah disahkan oleh Departemen Keuangan merupakan Kebijakan yangdiberikan kepada Satuansatuan Kerja (Satker) Pemerintahan yang harusdilaksanakan secara konsisten oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa PenggunaAnggaran (KPA).Menimbang, bahwa terdakwa DANIEL DOMINGGUS RUSSEL, SHdalam kapasitasnya selaku Sekretaris KPU Kota Ambon dan sebagai KuasaPengguna Anggaran (KPA) adalah Pelaksana dari kebijakan yang telahdikeluarkan dan bukan sebagai pembuat kebijakan

sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan

sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan

sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan

sangatmendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan

Hal tersebut sejalan dengan kaidah Fiqh yang mengatakan :Sebenll bogie duels) lt ole 3 peuArtinya :Kebijakan Penguasa (Hakim) terhadap rakyatnya mengacu untukkemaslahatan;Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingandengan perkara ini, oleh sebab itu semua biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Pemohon;Mengingat, dalildalil syari dan semua seperaturan perundangundangan yang berhubungan dengan perkara ini;MENE TAPKANHalaman 10 dari 12 Halaman Penetapan No XX/Pdt.P/2018/PA.Stb

Kaidah Fighiyyah "Menolak kerusakan harus didahulukan daripadamenarik kemaslahatar serta "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadaprakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara voluntair,maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagai pengajuperkara.Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlakuserta hukum syari yang berkaitan dengan perkara

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.arbool logis auc fil le plo 9 fuiArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus dliimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas,Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminyasamasama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UndangUndang

Kaidah Fighiyyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagaiberikut:Whaoodl uls ole pred rawlaoll 5.Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.arboodh logis ase 3) le plo 9 jasArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang

perasaan dan hati yang kadangkadang tidak dapat diekspresikandalam bentuk pertengkaran, terutama bagi orang yang masih mampu mengendalikanperasaannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang dan fakta yang diperolehdalam sidang, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah adanyakekerasan dan penganiayaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, Tergugatseorang suami di dalam keluarga seharusnya menjadi pemimpin untuk dapat menentukanarah bahtera rumah tangga, menentukan kebijakan