Ditemukan 26473 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-07-2019 — Putus : 02-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 0378/Pdt.P/2019/PA.Bwi Tanggal 2 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 4
11 — 4
berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku kepada Pemohon dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkanpernikahannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama XXXKabupatenBanyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undangundang Nomor 1 tahun1974, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaBanyuwangi Nomor W13A3/3240/Hk.05/VII/2019 tertanggal 18 Juli 2019tentang Layanan
Register : 05-09-2016 — Putus : 28-09-2016 — Upload : 23-04-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0207/Pdt.P/2016/PA.Pdg Tanggal 28 September 2016 — Pemohon melawan Termohon
15 — 0
15 — 0
BASRI bin YAKUB, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirSLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KampungJambak Gurun Panjang RT.003 RW.002 (Samping PusatLayanan Autis Kampung Jambak), Kelurahan Gunung Sarik,Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat,selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I";DESI NOVITA binti DAHLER, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggaldi Kampung Jambak Gurun Panjang RT.003 RW.002(Samping Pusat Layanan
Upload : 21-04-2016
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 0170/Pdt.P/2016/PA.GM 1. Midati bin Sutanom pemohon I
2. Saminep binti Kitasim pemohon II
10 — 1
10 — 1
dengan Undangundang Nomor 32 Tahun 1954,serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UndangundangNomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada para Pemohon untukmenyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, untuk dilakukanpencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Register : 20-03-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 03-07-2019
Putusan PA KENDARI Nomor 0030/Pdt.P/2017/PA.Kdi Tanggal 17 April 2017 — Pemohon melawan Termohon
12 — 5
12 — 5
yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankankepada Pemohon.Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan agardiberi izin berperkara tanpa biaya (prodeo) sesuai dengan ketentuan Pasal 273R.bg. yaitu "Para Pemohon yang tidak mampu membayar biaya perkara dapatdiizinkan untuk berperkara tanpa biaya, dan berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Agama Kendari, Nomor W 21.A1/473/HK.O5/III/2017 tanggal 20Maret 2017 untuk memperoleh Layanan
Register : 21-11-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PA MATARAM Nomor 782/Pdt.P/2016/PA.Mtr Tanggal 14 Desember 2016 — Pemohon I dan Pemohon II
22 — 9
22 — 9
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelismemandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkanperkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempattinggal Pemohon Idan Pemohon Il tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan AgamaMataram Nomor 0782/Pdt.P/2016/PA.Mir. tanggal 24 Nopember 2016 tentanglayanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon dan Pemohon Ildiberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negaramelalui DIPA
Register : 14-05-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan MS LANGSA Nomor 0173/Pdt.G/2019/MS.LGS Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 5
21 — 5
pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadapPenggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugatdapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu bain sughra dariTergugat terhadap Penggugat, Ssesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat orang yang tidak mampumembayar biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 273 Rbg. jo.PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Register : 07-05-2014 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 25-08-2014
Putusan PA NEGARA BANJARMASIN Nomor 14/Pdt.P/2014/PA.Negr Tanggal 17 Juni 2014 — Pemohon I & pemohon II
19 — 4
19 — 4
Dengandemikian maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 dan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum islam perkawinan tersebutdapat dinyatakan sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonanpemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa penggugat telah memohon berperkara secara CumaCumamaka berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W15A11/336/KP.04/V/SK/2014. tanggal 08 Mei 2014, maka biaya yang timbul dalamperkara ini
Register : 07-09-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 0548/Pdt.P/2017/PA.Bwi Tanggal 27 September 2017 — PEMOHON
8 — 0
8 — 0
PeraturanPerundangundangan yang berlaku kepada Pemohon dan Pemohon. lldiperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN KantorUrusan Agama Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2Undangundang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 26 ayat 1 dan 4 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikahdan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaBanyuwangi Nomor W13A3/2766/Hk.05/IX/2017 tertanggal 17092017tentang Layanan
Register : 06-08-2019 — Putus : 16-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 1679/Pdt.P/2019/PA.Sby Tanggal 16 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 5
11 — 5
SbyTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa persidangan dalam perkara aquo, sesuai denganketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi MasyarakatTidak Mampu di Pengadilan, dapat dilakukan di luar gedung Pengadilan;Menimbang, bahwa pada waktu sidang perkara ini Para Pemohon hadirmenghadap sidang secara pribadi dan telah menjelaskan maksud
Register : 07-09-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 0545/Pdt.P/2017/PA.Bwi Tanggal 27 September 2017 — PEMOHON
8 — 0
8 — 0
yang berlaku kepada Pemohon dan Pemohon. lldiperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN KantorUrusan Agama Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi sebagaimanaketentuan Pasal 2 Undangundang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 26 ayat 1 dan 4Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaBanyuwangi Nomor W13A3/2763/Hk.05/X/2017 tertanggal 07092017tentang Layanan
Register : 16-07-2019 — Putus : 02-08-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 1421/Pdt.P/2019/PA.Sby Tanggal 2 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
30 — 0
30 — 0
apapun lagi dan mohon penetapan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakimmenunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaPEMOHONa tersebut di atas;Menimbang, bahwa persidangan dalam perkara aquo, sesuai denganketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Register : 14-03-2019 — Putus : 29-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 0140/Pdt.P/2019/PA.Bwi Tanggal 29 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
15 — 1
15 — 1
perundangundangan yangberlaku kepada Pemohon dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkanpernikahannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama KecamatanSonggon Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undangundang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 5 KompilasiHukum Islam dan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaBanyuwangi Nomor W13A3/1376/Hk.05/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019tentang Layanan
Register : 14-03-2019 — Putus : 29-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 0137/Pdt.P/2019/PA.Bwi Tanggal 29 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 0
16 — 0
peraturan perundangundangan yangberlaku kepada Pemohon dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkanpernikahannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama XXX KabupatenBanyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undangundang Nomor 1 tahun1974, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaBanyuwangi Nomor W13A3/1366/Hk.05/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019tentang Layanan
Register : 07-05-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 2302/Pdt.G/2019/PA.Sby Tanggal 19 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 1
13 — 1
55 yang diambil alin sebagaiPendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:dil ali jle aut gl sulyi gl ix 558i UlArtinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidakdiketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskandengan didasarkan pada buktibukti (persaksian);Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untukberperkara secara cumacuma telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan AgamaSurabaya dengan penetapan tanggal O7 Mei 2019, maka Penggugatmendapatkan layanan
Register : 12-03-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PA PEMALANG Nomor 0885/Pdt.G/2019/PA.PML Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 0
12 — 0
No. 0885/Pdt.G/2019/PA.PMLcukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Ulujami, KabupatenPemalang Nomor 1147/085/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017, yangbermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);Penetapan Layanan Pembebasan biaya Perkara yang dikeluarkan olehKetua Pengadilan Agama pemalang, NomorW.11.06/331/HK.05/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 (Bukti P.3).B.
Upload : 20-04-2016
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 0163/Pdt.P/2016/PA.GM 8 — 2
dengan Undangundang Nomor 32 Tahun 1954,serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UndangundangNomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada para Pemohon untukmenyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, untuk dilakukanpencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Putus : 13-06-2014 — Upload : 23-06-2014
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 102/Pdt.P/2014/PA.Bdw Tanggal 13 Juni 2014 —
6 — 0
6 — 0
Pen No. 0102/Pdt.P/2014/PA.Bdw.disamping untuk memberikan perlindungan hukum, pengakuan, penentuan statuspribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan/ peristiwa pentingyang di alami oleh Penduduk Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa ParaPemohon harus diperintahkan untuk mendaftarkan/ mencatatkan pernikahan tersebutkepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahitempat tinggal Para Pemohon.Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan layanan pembebasan biayaperkara
Register : 03-05-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-03-2019
Putusan PA ENDE Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Ed Tanggal 26 Mei 2016 — Pemohon melawan Termohon
15 — 8
15 — 8
memerintahkan kepada paraPemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Kota Baru tempat perkawinan dilangsungkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makabiaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada Pemohon,namun berdasarkan Penetapan Layanan
Register : 25-11-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 07-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0646/Pdt.P/2015/PA.Tgrs Tanggal 11 Desember 2015 — Pemohon melawan Termohon
6 — 3
6 — 3
Memberi ijin kepada para pemohon untuk perkara secara CumaCumaatau Layanan Pembebasan Biaya Perkara (LPBP); 2. Mengabulkanpermohonan para pemohon; 3. Menetapkan sah pernikahan pemohon Hal. 1 dari 9 halaman Penetapan No. 0646/Pdt.P/2015/PA. TQrs..dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2012 dihadapan/di wilayah mempelai wanita Desa Tanjung Anom; 4.
Register : 18-12-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 2543/Pdt.G/2018/PA.Ba Tanggal 30 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 0
9 — 0
No. 2543/Pdt.G/2018/PA.Baberperkara dengan permohonan pembebasan biaya perkara, terhadappermohonan berperkara secara pembebasan biaya perkara ini, oleh KetuaPengadilan Agama Banjarnegara kelas IA telah membuat penetapan nomor2543/Pdt.G/2018/PA.Ba, tentang Permohonan Layanan Pembebasan BiayaPerkara yang amarnya memberi ijin kepada Penggugat untuk mendapatlayanan Pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Banjarnegara, olehkarena itu Penggugat dibebaskan biaya perkara ini;Mengingat semua pasal dalam