Selanjutnya berdasarkan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1999,tentang pembentukan Kotamadya Tingkat Il, knususnya Bab Il Pasal 2(11), menyatakan:Dengan undangundang ini dibentuk Daerah Tingkat Il Banjarbaru,dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat! Kalimantan Selatan;Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 790 K/Pdt. Sus/20114.

tidak berkumpulnyasuami istri dalam satu kediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syaratyang sangat urgen bagi pembentukan

Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi dikemukakan secara jelasdan rinci termasuk mekanisme atau tata cara pendistribusian gantikerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulantentang pembentukan tim atau = panel yang membantumemperlancar pendistribusian ganti kerugian.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gugatan PerwakilanKelompok atau Class Actions menurut Pasal 1 huruf a PERMA Nomor1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, adalahsuatu tata cara pengajuan gugatan, dalam

Eka Dwi Satya Nomor : 05/EDS-SPV/PDKP/VIII/2012, tanggal 23 Agustus 2012; 13. 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten Nomor : 15/SK/PPLP-BTN/III/2012, tanggal 5 Maret 2012 tentang Pembentukan Direksi Pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012; 14. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan DED Pembangunan Saluran Drainase/

BTN/61.A; 30. 1 (satu) eksemplar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kedua (FHO) Nomor Kontrak : HK 02 03-CL.PPLP.BTN/61.A; 31. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Insfrastruktur Permukiman Provinsi Banten Selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten Nomor : 002/KPTS/RANDAL-PSP-BTN/ 1/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Pembentukan Perangkat Organisasi Panitia/ Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan APBN di Satker Pengembang an Penyehatan

Lingkungan Permukiman Provinsi Banten, beserta 1 (satu) lembar lampiran; 32. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengem- bangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten Nomor : 23/ SK / PPLP-BTN/VIII/2012, tanggal 02 Agustus 2012 tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Pekerjaan Pembangunan Prasarana Sarana Air Limbah Kawasan Nelayan Kabupaten Tangerang, Peningkatan Drainase Primer Kaligandu Kota Serang, Peningkatan Drainase Primer Kaliparung

Eka DwiSatya Nomor : 05/EDSSPV/PDKP/VIII/2012, tanggal 23 Agustus2012; 13. 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Keputusan Pejabat PembuatKomitmen Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan LingkunganPermukiman Provinsi Banten Nomor : 15/SK/PPLPBTN/III/2012tanggal 5 Maret 2012 tentang Pembentukan Direksi Pada SatuanKerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012;14. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya PekerjaanDED Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Sebagian

Penyehatan Lingkungan Permukiman ProvinsiBanten Nomor : 23/SK/PPLPBTN/VIII/2012 tanggal 02 Agustus2012 Tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan(PHO/FHO) Pekerjaan Pembangunan Prasarana Sarana Air LimbahKawasan Nelayan Kabupaten Tangerang, Peningkatan DrainasePrimer Kaligandu Kota Serang, Peningkatan Drainase PrimerKaliparung Kota Serang, Pengingkatan pelayanan TPA CilowongKota Serang (lanjutan), Pembuatan Block Landfill Zona 2 TPACipeucang Kota Tangerang Selatan.

Kepala ULP tentang pembentukan perangkat organisasi panitia/kelompok kerja/pejabat pengadaan APBN di Satker PPLP ProvinsiBanten No.002/RANDAL.PSPBTN/I/2012 tanggal 30 Januari 2012: a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.b. Menetapkan dokumen pengadaan.c. Menetapkan besar nominal jaminan penawaran.d. Mengumumkan pelelangan.e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa.f. Melakukan evaluasi administrasi tehnis dan harga.g. Menjawab sanggahan (bila ada).h.

Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satker PPLP Nomor:15/SK/PPLPBTN/III/2012, tentang pembentukan Direktur Teknispada Satker PPLP Provinsi Banten tahun 2012, tangal 5 Maret2012; 22. SPK Nomor HK0203CLPPLP.BTN/75, tanggal 6 Maret 2013; Putusan No. 05/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg.

Eka DwiSatya Nomor : 05/EDSSPV/PDKP/VIII/2012, tanggal 23 Agustus2012; 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Keputusan Pejabat PembuatKomitmen Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan LingkunganPermukiman Provinsi Banten Nomor : 15/SK/PPLPBTN/III/2012,tanggal 5 Maret 2012 tentang Pembentukan Direksi Pada Satuan Putusan No. 05/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg.

ayat (2)berpendidikan paling rendah strata 1 (S1) dan berusiapaling rendah 30 (tiga puluh) tahun.Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calonanggota KPU Provinsi.Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota,seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan keputusan KPU dalam waktu palinglama 15 (lima belas) hari kerja terhitung 5 (lima) bulansebelum berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi.Tata cara pembentukan

:Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calonanggota KPU Kabupaten/Kota.Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota,seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU dalam waktupaling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung 5 (lima) bulansebelum berakhirnya keanggotaan KPU Kabupaten / Kota.Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata carapenyeleksian calon anggota KPU Kabupaten/Kota

seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi,profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas. .Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):berpendidikan paling rendah strata 1 (S1) dan berusiapaling rendah 30 (tiga puluh) tahun.Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calonanggota Bawaslu Provinsi.Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota,seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.(6) Pembentukan

...(6)(7)(8)(1)(2)(3)oORAO,myPRESIDENREPUBLIK INDONESIA 94 Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu dalam waktupaling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung 5 (lima) bulansebelum berakhirnya keanggotaan Bawaslu Provinsi.Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata carapenyeleksian calon anggota Bawaslu Provinsi dilakukanberdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu.Penetapan anggota tim seleksi oleh Bawaslu sebagaimanadimaksud pada ayat (6)

. .(7)(8)(9)(1)(2)(3)os*%tate:etxoSPRESIDENREPUBLIK INDONESIA 97 Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu dalam waktupaling lama 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaanBawaslu Kabupaten / Kota.Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata carapenyeleksian calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kotadilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan olehBawaslu.Penetapan anggota tim seleksi oleh Bawaslu sebagaimanadimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui

SK Bupati Kupang Nomor : 29/SKEP/HK/2007 tanggal 22Januari 2007 tentang Pembentukan Tim Monitoring danEvaluasi Program eras Untuk Keluarga MiskinKabupaten Kupang Tahun 2007;10.

SK Bupati Kupang Nomor : 16/SKEP/HK/2008 tanggal22 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Monitoringdan Evaluasi Program Beras Untuk Keluarga MiskinKabupaten Kupang Tahun 2008;11.SK Bupati Kupang Nomor : 96/SKEP/HK/2009 tanggal 03Maret 2009 tentang Penetapan Jumlah Rumah TanggaSasara Penerima Manfaat (RTSPM) dan Alokasi PaguRaskin Di Kabupaten Kupang Tahun 2009;12.

SK Bupati Kupang Nomor : 97/SKEP/HK/2007 tanggal 03Maret 2009 tentang Pembentukan Tim KoordinasiProgram Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)Kabupaten Kupang Tahun 2009;13.Keputusan Kepala Devisi Regional Nusa TenggaraTimur Nomor : KEP 01/KA/01/2007 tanggal 22Januari 2007 Tentang Susunan Tim Satuan Kerja(SATKER) Raskin 2007 Kantor Devisi Regional NusaTenggara Timur;14.

SK Bupati Kupang Nomor : 29/SKEP/HK/2007 tanggal 22Januari 2007 tentang Pembentukan Tim Monitoring danEvaluasi Program Beras Untuk Keluarga MiskinKabupaten Kupang Tahun 2007;10.

Natuna, Tanggal 23 April 2008.20) 1 ( Satu ) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 284 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Panitia Pengadaan Tanah Kab Natuna, Tanggal 22 September 2008.21) 1 ( Satu ) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Panitia Pengadaan Tanah Kab Natuna, Tanggal 03 Februari 2009.22) 1 ( satu ) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 171 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Tanah KabNatuna, Tanggal 23 April 2008.20)1 ( Satu ) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor284 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan BupatiNatuna Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Panitia Pengadaan TanahKab Natuna, Tanggal 22 September 2008.21)1 ( Satu ) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor41 Tahun 2009 Tentang Panitia Pengadaan Tanah Kab Natuna,Tanggal 03 Februari 2009.22)1 ( satu ) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor171 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

DAYAT LIMBONG, SH.M.Hum.e Bahwa, mekanisme pengadaan tanah berdasarkan Perpres No 65Tahun 2006 Jo Perpres No 36 Tahun 2005 tentang pengadaantanah dan peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2007 tentangperaturan pelaksanaan pengadaan tanah yaitu : perencanaan,penetapan lokasi, pembentukan panitia pengadaan tanah, danpenyerahan berkas kepada satuan kerja yang memerlukan;e Bahwa isi pokok perencanaan adalah tujuan, luas tanah yangdiperlukan, penggunaan tanah, dan sumber dana.e Bahwa pertimbangan teknis yang

Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2009 yangdiperlinatkan didepan persidangan tidak dapat berlaku di Tahun2010 karena kegiatan tahun 2010 dalam perkara Aquo adalahkegiatan tahun tunggal dimana Penetapan lokasi di tetapkan ditahun 2010.Bahwa, sesuai mekanisme, setelah penetapan lokasi 2010dilanjutkan dengan pembentukan SK Panitia pengadaan;Bahwa luas tanah yang akan dibebaskan di atas 1 HA,maka wajibhukumnya menggunakan Panitia Pengadaan Tanah hal tersebutdapat di lihat dengan seksama dalam PerKaban Nomor

Natuna sekitar bulan mei 2010 ;Bahwa, kebijakan yang dilakukan terdakwa karena anggaranitu sudah ada dan siap untuk dibayarkan;Bahwa, terdakwa tahu tentang pembentukan panitiapengadaan tanah adalah dari Peraturan Presiden No. 36Tahun 2005 dan Peraturan Kepala BPN NO.3 tahun 2007 ,dimana diatas 1(satu) Ha harus ada panitia;Bahwa, terdakwa selaku Bupati dalam pengadaan tanah tidakmenerbitkan keputusan penetapan lokasi dan panitiapengadaan, karena terdakwa telah merasa kegiatan itu sudahdilaksanakan

Tpg22)1 ( satu ) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor171 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan TanahKab Natuna Tahun Anggaran 2011, Tanggal 09 Juni 2011.23)1 ( Satu ) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor294 Tahun 2012 Tentang Tentang Panitia Pengadaan TanahPemerintah Kab Natuna, Tanggal 19 September 2012.24)1 ( Satu ) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor305 Tahun 2013 Tentang Panitia Pengadaan Tanah Kab Natuna,Tanggal 31 Juli 2013.25)1

Abdul Latif Maenong nomor487 kelurahan Mamuju dengan surat ukur 21092010 yang tanggal sertifikatnya23 September 2010, dan Penggugat melakukan pengukuran lokasi Tergugattanpa melakukan pembentukan tim pengukur tanah seperti diketuai oleh siapa?,beranggotakan siapa? pengumuman untuk sanggah selama tiga bulan tidakdiketahui dimana?

Sebagaimana pentingnya peran ibu, peran ayah juga sangat penting bagianak dalam hal pembentukan emosional, perkembangan kognitif dan IQ,pembentukan perilaku sosial, Kemampuan komunikasi dengan orang lain,meningkatkan kepercayaan diri, dan lain sebagainya;c.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka jelas unsurpenyelengara Pilkades Desa Mulyasari, Kecamatan Pandih Batu,Kabupaten Pulang Pisau, adalah merupakan suatu kesatuanTim/Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Desa Mulyasari sebagaimana dalam Keputusan BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Mulyasari Nomor 03 Tahun2014 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota PanitiaPencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Mulyasari, tanggal 14Agustus 2014, hal mana Panitia Pilkades a quo

Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, karena Pembentukan PanitiaPengadaan Tanah Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Keputusan WalikotaBanjarbaru Nomor 268 tahun 2011 yang ditandatangani oleh WalikotaBanjarbaru, sehingga wajar dan patut apabila Walikota Banjarbaru jugaditarik sebagai Tergugat 1, begitupun dengan Panitia Pengadaan Tanah(P2T) Kota Banjarbaru. dalam perkara ini Penggugat hanyamenempatkannya sebagai Turut Tergugat mengingat peranan P2T KotaBanjarbaru sangat besar dalam pelaksanaan Pengadaan

memeriksa danmengadili suatu perkara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 162 Rbg, olehkarenanya eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersamasama denganpokok perkara dalam putusan akhir;Menimbang, bahwa Eksepsi dari tergugat melalui kuasa hukumnya padapokoknya sebagaimana termuat dalam uraian pertimbangan tentang dudukperkara diatas;Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalildalil eksepsi tersebut sebagai berikut : Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, karena Pembentukan

Nomor 2407 K/Padt/2016Presiden untuk menjalankan undangundang terkait pelaksanaan parateexecutie objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 6 UUHTyang hingga sekarang belum ada peraturan pelaksanaannya;Bahwa, peraturan pelaksanaan yang dimaksud oleh Pasal 26 adalahsebagaimana yang diatur di dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (5)Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangUndangan, yang menyatakan Peraturan pemerintah adalahperaturan perundangundangan yang ditetapkan

oleh Presiden untukmenjalankan undangundang sebagaimana mestinya;Ketentuan umum Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan,menyatakan Peraturan pemerintah adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya;Bahwa, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Semarang yang akan melaksanakan pelelangan umum objek haktanggungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 UUHTyang

Pengajuan Praperadilan berdasarkan Pasal 77 huruf a dan b KUHAP.Bahwa Filosophy yang terkandung dalam Pasal 77 KUHAP huruf a danb, kaitannya dengan tujuan pembentukan lembaga praperadilan, adalahcerminan pelaksanaan dari asas presumption of innocent (asas pradugatidak bersalah), yang merupakan asas dalam lapangan hukum pidana,Hal. 4 dari 25 hal. Put.

,Kaligis & Associates, hal XVI, penerbit Pena pro, cetakan pertama,November 2000) atau dengan kata lain, pembentukan lembagapraperadilan dimaksudkan untuk mencegah kesewenangwenangantindakan aparat penegak hukum.Bahwa terkait dengan dalil di atas, tindakan Termohon yang telahmemberhentikan Penyidikan atas Laporan Pidana yang dibuat olehPemohon, padahal telah ada pengakuan secara tertulis yang dibuat olehTerlapor General Manager Oakwuud Apartment saudara Michael Priceyang menyatakan bahwa pihaknya

Masyarakatdan Desa (DPMD) tertanggal 17 Januari 2018(fotokopisesuai dengan aslinya);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dailildalil jawabannyaTergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telahdicocokkan dengan aslinya kecuali buktibukti yang tidak ada aslinya, yangtelah dilegalisir dan bermeterai cukup, buktibukti tersebut diberi tanda T1sampai dengan T21 sebagai berikut:1.2:34.Bukti T1Bukti T2Bukti T3Bukti T4Surat Paripurna Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)Desa Ekas Buana tentang Pembentukan

Panitia dibentuk oleh Badan PermusyawaratanDesa (BPD) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Paripurna BPDDesa Ekas Buana Pembentukan Panitia Pemilinan Kepala Desa Ekas Buana,Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor:01/BPDDs.EB/VII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 (vide Bukti T1);Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupaPenetapan Calon Kepala Desa Terpilin adalah sebagaimana tugas yang telahdiberikan kepadanya dalam Peraturan PerundangUndangan tersebut di atas,khususnya

Dan bilamana mengacu padaberdasarkan ketentuan Undangundang Nomor 21 Tahun 2000 tentangKebebasan Berserikat Bab III tentang pembentukan dalam Pasal 5 ayat(1) berbunyi: Setiap pekerja/ouruh berhak membentuk dan menjadianggota serikat pekerja/serikat buruh;Bahwa kemudian Tergugat memberikan surat kepada Penggugatsekitar tertanggal 29 Desember 2014 dan Surat tersebut berupa suratpengangkatan karyawan terhadap Penggugat melalui Nomor:Halaman 2 dari 23 hal.Put.Nomor 1396 K/Padt.SusPHI/2017131/Intrn/TRYEBGB

Dan bilamana mengacu kepadaketentuan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang KebebasanBerserikat Bab III tentang Pembentukan dalam pasal 5 ayat (1) berbunyi:Setiap pekerja/ouruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikatpekerja/serikat buruh;Bahwa dalil Penggugat dalam Angka Romawi poin 1, 2 dan 3 adalahtentang Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dalilPenggugat pada poin 5 adalah dalil tentang Penggugat mendaftar danditerima sebagai anggota SPSI, oleh karena itu antara

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 25 Tahun 2001 tanggal 26April 2001 tetang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BadanPenelitian dan Pengembangan Provinsi Riau;g. Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.177/V/2001 tanggal 29 Mei2001 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Provinsi Riau;h. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Negara dan KetuaLembaga lIlmu Pengetahuan Indonesia Nomor 02/SE/1983 danNomor 75/Kep/J.10/1983 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Peneliti;i.

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 dan terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 yang menentukan :pahwa batas usia pensiun pegawai negeri sipil dapat diperpanjang sampaidengan 65 tahun bagi PNS yang memangku jabatan peneliti tidaklah dapatdimaknai sebagai suatu keharusan yang mesti dilakukan, kata dapat padafrasa di atas tentunya jika dipandang secara /egaldrafting melalui UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Jenderal Pajak setempat atas namaMenteri Keuangan menetapkan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual ObjekPajak atas permukaan bumi dan/atau bangunan di daerahdaerah dalamwilayah Daerah Khusus lbukota Jakarta dan Daerah Tingkat II di seluruhIndonesia sebagaimana diatur pada ayat (1), (2), dan (3).12.Bahwa sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP533/PJ.6/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran,Pendataan dan Penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak Bumi danBangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan

dan atau PemeliharaanBasis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)(selanjutnya disebut KEP533/PJ.6/2000), yang menyebutkan sebagaiberikut:Pasal 1Pelaksanaan pembentukan basis data Sistem Manajemen InformasiObjek Pajak (SISMIOP) Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan melaluikegiatana.

Bukit Intan Kota Pangkalpinang/Mantan Kasubag Inventaris dan Pengadaanpada Bagian Umum dan PerlengkapanPemerintah Kota Pangkalpinang;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPangkalpinang sebagai berikut:PRIMAIR:Bahwa ia Terdakwa ANDI ROZANO, SH, telah melakukan penaksiranterhadap Harga Ruislag/Tukar Guling Tanah/Gedung Milik Pemerintah KotaPangkalpinang berdasarkan Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 084Tahun 2005, tanggal 19 Maret 2005, tentang Pembentukan

H.ZULKAIRNAIN KARIM, MM., selaku Walikota Pangkalpinang mengeluarkanSurat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 084 Tahun 2005 tanggal19 Maret 2005 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Ruislag/TukarGuling Tanah/Gedung Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang, dengansusunan panitia yaitu Drs. LUKMAN ALBANI sebagai Ketua, Terdakwa ANDIROZANO, SH., sebagai Sekretaris, dengan 4 (empat) orang anggota yaituZAITRI ANDIKO, SH., SUPARLAN DULASPAR, ENRIKO, NAFIRI, SE, Msi.Dan YUDI SUHASRI, S. Sos.

H.ZULKARNAIN KARIM, MM., selaku Walikota Pangkalpinang kemudianmenerbitkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 001 Tahun2006 tanggal 12 Januari 2006 tentang Pembentukan Panitia LelangPelepasan Hak Dengan Sistem Tukar Guling (ruislag) atas Tanah BangunanDan Lahan Eks.

Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa ANDI ROZANO, SH, selaku Sekretaris PanitiaPenaksir Harga Ruislag/Tukar Guling Tanah/Gedung Milik Pemerintah KotaPangkalpinang yang disahkan pengangkatannya berdasarkan KeputusanWalikota Pangkalpinang Nomor: 084 Tahun 2005, tanggal 19 Maret 2005,tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Ruislag/Tukar Guling Tanah/Gedung Milik Pemerintah Kota Pangkalpinang, bersamasama dengan Drs.EFFENDY, MM., selaku Ketua Panitia Pelelangan, Ir.

P42 yang bertentangan dengan peraturan yang lebihtinggi, yaitu UndangUndang No. 42/2009 dan karenanyamenyebabkan Keputusan Terbanding KEP4873 bertentangandengan hukum;Keputusan Terbanding Kep4873 bertentangan dengan landasanfilosofis pembentukan undangundang pengadilan pajak karenamengabaikan rasa keadilan bagi Pemohon Banding dalammenetapkan pembebaban tambah bayar PPnBM terhadap barangimpor obyek sengketa;1.Bahwa salah satu landasan filosofis dari lahirnya PengadilanPajak adalah agar penyelesaian

dipaksa untukmembayar tarif PPnBM yang baru akibatketerlambatan sistem komputer meskipun wajibpajak telah melakukan pembayaran ketika tarifyang lama masih berlaku;Mohon Akta: bahwa peraturan yang lebih rendah tidakdiperbolehkan bertentangan dengan peraturan yanglebih tinggi (/ex superior derogate legi inferiori) karenahal ini melanggar azas pengayoman, keadilan,ketertiban dan kepastian hukum sesuai yangdisyaratkan dalam aturanaturan berikut ini:e Pasal 6 ayat (1) Undangundang No. 11 Tahun2012 tentang Pembentukan

;Dalam hal peraturan yang lebih rendahbertentangan dengan peraturan yang lebih tinggimaka peraturan yang lebih tinggimengesampingkan peraturan yang lebih rendah.Aturan hukum mengenai hal ini kami kutip sebagaiberikut:Pasal 7 ayat (2) Undangundang No. 11 Tahun2012 tentang Pembentukan Peraturan' sertaPenjelasannya (UU No. 11/2012):Dalam ketentuan ini yang dimaksud denganhirearki adalah perjenjangan setiap jenisperaturan perundangundangan yang didasarkanpada asas bahwa peraturan perundangundanganyang

Bonebolango420/DisdikBB/SET/356/111/2011 tentang pembentukan panitiapengadaan barang/jasa pemerintah dana alokasi khusus (DAK lanjutan2010) kab.Bonebolango TA. 2011 adalah sebagai berikut: IRMAN, S.T. (ketua); ANDREAS AKASEH, S.Kom. (sekretaris); MARULI M.. LUBIS, S.E.,M.M. (anggota);Nomor :bidang pendidikan satuan kerja dinas pendidikanHalaman 4 dari 41 Putusan Nomor9/PID.SUSTPK/2016/PT GTO ABDUL CHALIK, S.E.

(dilakukan penuntutan secaraterpisah)selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango Nomor : 420/DISDIKBB/SET/357/Ill 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pembentukan PanitiaPelaksana/Pengendali Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK LANJUTAN2010) bidang Pendidikan Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten BoneBolango Tahun Anggaran 2011 sekitar bulan Maret 2011 s/d bulan Desember2011 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat

Bonebolango420/DisdikBB/SET/356/111/2011 tentang pembentukan panitiapengadaan barang/jasa pemerintah dana alokasi khusus (DAK lanjutanNomor :2010) bidang pendidikan satuan kerja dinas pendidikan kab. BonebolangoTA. 2011 adalah sebagai berikut : IRMAN, S.T. (ketua). ANDREAS AKASEH, S.Kom. (sekretaris). MARULI M.L LUBIS, S.E.,M.M. (anggota). ABDUL CHALIK, S.E. (anggota). SAMIN AHMAD (anggota).Bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.