dilakukan, sebelum pekerjaandilakukan harus dilakukan Kick Off Meeting maka pada Tanggal 23 April 2008diadakan Kick Off Meeting di kantor TERGUGAT yang membahas perihalumum, administrasi pelaksanaan pekerjaan, perizinan ke instansi terkait yangakan dilakukan oleh TERGUGAT jn casu Direksi Pekerjaan dan waktu surveylokasi serta material sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat tanggal 23April 2008;Bahwa pada tanggal 14 Mei 2008 diadakan Rapat dikantor TERGUGAT denganagenda pembahasan jalur pemasangan dan Sistim

Jeje Wiradinata masingmasing sudah salingmemaafkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan halhal yang memberatkan danhalhal yang meringankan dari diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akanmempertimbangkan halhal sebegai berikut:Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafahpemidanaan dewasa ini semakin hari semakin menuju kearah sistim yang lebihmanusiawi, jika di abad

Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Anak PelakuAnakMembebankan biaya perkara kepada Negara.ATAUJika Ibu Hakim Anak berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hakhak dasar(asasi) Anak Pelaku sebagaimana manusia dalam sistim peradilan yang adildan berimbang.Setelahn mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanAnak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;Setelahn mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan PenuntutUmum

PLN tidak pernahmembayarkan kepada pemilik tanah / lahan dengan bentuk cicilanmelainkan sistim lunas seratus persen melalui rekening pribadi masingmasing;Bahwa saya tidak menerima atas tindakan penggugat atas tuduhan kepadasaya selaku tergugat sisa ganti rugi dan biaya kompensasi tanah seluas +379 M2 ditambah dengan tanaman jati sebanyak 40 batang dengan jumlahRp. 21.106.450 (Dua puluh satu juta seratus enam ribu empat ratus limapuluh rupiah) dalam hal tersebut saya selaku tergugat tidak pernahmenerima

ratus sembilan puluh ribu enam ratusenam puluh satu rupiah) atau 80 % (Delapan puluh prosen), kredit tersebut untukpembiayaan PROYEK PEMBANGUNAN PASAR INDUK CARINGIN yang terletakdi Kotamadya Bandung, Kecamatan Babakan Ciparay, Kelurahan Babakan Ciparay :Bahwa kredit tersebut dikenakan BUNGA yang ditentukan secara weighted average,yaitu untuk porsi Penggugat sebesar 22 % (dua puluh dua persen) pertahun dan untukporsi Tergugat I sebesar 17,5% (tujuh belas, lima persepuluh persen) pertahun,dengan sistim

Keterkaitan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindakpidana korupsi yang sudah merajalela sehingga menjadi extra ordinary crimeatau kejahatan yang luar biasa, maka hemat Pemohon Kasasi mengambil daribukunya HARUN M HUSEIN dengan judul Surat Dakwaan, yang mengatakanbahwa ditinjau dari sistim pembuktiannya dakwaan subsidaritas adakemiripannya dengan dakwaan alternatif, karena hanya satu dakwaan sajayang akan dibuktikan.

Lingko Ndaong sampai sekarang; Bahwa lingko Ndaong batasbatas dan luasnya adalah :Timur : Berbatasan dengan Ngalor Wae Gonggeng;Utara : Berbatasan dengan tanah milik warga kampungbarat;Barat : Berbatasan dengan Ngalor Wae Tilir;Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Iteng Borong;Dengan luas keseluruhan + 38 hektar; Bahwa pada tahun 1974 sampai dengan tahun 1980 BapakDapeng, alm membagi Lingko Ndaong kepada warga kampung Ruadan warga kampung Barat untuk dijadikan hak sementara (belumhak milik) masih sistim

bersengketa telahdiberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (/nzage) sebagaimanatersebut dalam pemberitahuan pemeriksaan berkas secara elektronik melaluisistem informasi Pengadilan Negeri Penajam tanggal 16 November 2021;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pnj , PengadilanNegeri Penajam telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Oktober 2021selanjutnya Penggugat pada tanggal 2 Nopember 2021 telah mengajukanpermohonan banding secara elektronik melalui sistim

berlebihan bilamana proses pemilihan calon Ketua STISIyang tidak mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku tersebutdipaksakan dan berakibat telah menjadi pemicu masalah antara Dosendan karyawan dengan pihak Yayasan dalam kaitannya dengan prosespenyelenggaraan pendidikan di lingkungan STISI.Bahwa adalah tidak berlebihan bilamana disampaikan Para Penggugat,apabila kemudian dalam pengelolaan STISI telah terjadi pelanggaranterhadap ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalamUndangundang Sistim

menjadi jelas alasanalasan pemikiran ( latar belakang )yuridis yang menjadi dasar putusan dan ataupun makna O bitur dictum yangdianggap relevan ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka cara pendekatan yangdilakukan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tentunyamenghindari dari cara pendekatan yang bersifat Formalistic Legal Thingking secarasempit dan ekstrim, namun lebih memperhatikan cara pendekatan berdasarkanketentuan pasal 4 ayat (2) UU No. 49 Tahun 2009 yaitu sistim

Yusrizal dan Terdakwa tidak memenuhi janjinya memberikanvi kepada saksi; Bahwa Sewa trevel Anas Surya Mandiri (ASM) berjalandengan sistim online; Bahwa Setahu saksi, awalnya Terdakwa berperan sebagaiorang yang mencari penyewa mobil di trevel Anas Surya Mandiri(ASM); Bahwa Terdakwa sebagai agen travel yang menyediakanangkutan transportasi darat dari Dumai ke tempat tujuan imigran gelaptersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatbahwa terhadap keterangan saksi tersebut adalah benar

adalah sekitar 16.000 nasabah dan totalsimpanan sekitar Rp 400.000.000.000 lebih sesuai dengan data nominative pada LKFMitra Tiara ; Bahwa pernah saksi tanyakan pada Terdakwa dari mana dana LKF mitra Tiara dandijawab sumber dana dari donatur ;e Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa NIKOLAUS LADI selaku direktur LKF MitraTiara, pemilik maupun pendiri lembaga adalah mengambil segala keputusan yangberkaitan dengan operasional LKF Mitra Tiara antara lain penentuan bunga simpanansebesar 10 persen, seluruh sistim

kegiatan pengembangan usaha penggemukan sapi potong.membangun kandang ,mempersiapkan dan mengelola lahan hijauan makananternak serta sarana lainnyamengadakan dan mendistribusikan bakalan sapi potong impor ,pakankonsentratbiaya pemeliharaan (vitamin/obat obatan) dan biaya asuransikepada peternak.Mencatat dan mengadministrasikan setiap perubahan populasi sapi potongselama penggemukan sampai dengan pen jualan dan pengulirannya.membuat perjanjian antara koperasi primer dengan peternak anggotanyadengan sistim

Mencatat dan mengadministrasikan setiap perubahan populasi sapipotong selama penggemukan sampai dengan penjualan danpengulirannya. membuat perjanjian antara koperasi primer dengan petemak anggotanyadengan sistim pola bergulir yang pelaksanaannya diawasi olehpemerintah daerah setempat. mengelola limbah (kotoran) sapi potong untuk dijadikan pupuk komposatau menjadi produk lain.mencatat, menampung dan menggulirkan kembal semua hasilpengembalian dari petemak anggotannya.melaksanakan pembinaan kepada

keseragaman dalam penulisan tempat lahir dan juga nama anakparapemohon di dalam suratsuratnya kelak agar tidak menimbulkan kesulitan kepada anakpemohon dikemudian hari kelak;Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2019/PNMdnHalaman 182Menimbang bahwa untuk adanya kesamaan penulisan tempat kelahiran dan juganama anak para pemohon sesuai yang hal tersebut di atas dan juga sesuai denganfakta yang diketahui oleh umum bahwa karena pemohon selaku ayahnya bermargaDAMANIK maka dengan sendirinya karena suku Batak menganut sistim

maka nama anak parapemohon tersebut tidak menjadi multi tafsir aka nasal usulnya kelak dikemudian harimaka tujuan para pemohon mengajukan permohonan aquo adalah untuk menambahnama marga di belakang nama anaknya yang ada dalam akte kelahirannya;Menimbang bahwa agar marga nama anak para pemohon dapat ditambahkan didalam akta kelahirannya sesuai dengan yang dikemukakan di atas dan juga sesuaidengan fakta yang diketahui oleh umum bahwa karena pemohon 1 selaku si ayahselaku orang Batak yang menganut sistim

anaknya tersebut kelak,sehingga agar ada keseragaman dalam penulisan tempat lahir dan juga nama anakparapemohon di dalam suratsuratnya kelak agar tidak menimbulkan kesulitan kepada anakpemohon dikemudian hari kelak;Menimbang bahwa untuk adanya kesamaan penulisan tempat kelahiran dan juganama anak para pemohon sesuai yang hal tersebut di atas dan juga sesuai denganfakta yang diketahui oleh umum bahwa karena pemohon selaku ayahnya bermargaDAMANIK maka dengan sendirinya karena suku Batak menganut sistim

Asli "Print Screen" dari sistim data karyawan, yang menunjukkanperubahan jabatan Saudari INONG MALINDA DEE menjadi cashsupervisor per tanggal 01 Oktober 2001;189. Fotokopi mutasi PT.

Asli "Print Screen" dari sistim data karyawan, yangmenunjukkan perubahan jabatan Saudari INONG MALINDA DEEmenjadi cash supervisor per tanggal 01 Oktober 2001;189. Fotokopi mutasi PT.

jasa, jadibisa diambil dari Dinas lain ;e Bahwa, kejadian perkara terjadi di Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2011 ;e Bahwa, intisari keterangan saksi dalam perkara ini bahwa ketikaperusahaan tidak layak untuk dimenangkan dalam pengadaan kapal danalat tangkap ikan ;e Bahwa, kapal jenisnya 5 GT sebanyak 10 (sepuluh) unit ;e Bahwa, pagu anggarannya sebesar + Rp. 900.000.000, (sembilan ratusjuta rupiah) an ;e Bahwa, proyek pengadaan kapal ini di lelang dengan sistim

dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;e Bahwa, saksi telah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidikdan saksi masih ingat intisari keterangannya ;e Bahwa, saksi sebagai panitia pengadaan kapal di Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu ;e Bahwa, pengadaan kapal jenisnya 5 GT sebanyak 10 (sepuluh) unitdiadakan tahun 2011 ;e Bahwa, pagu anggarannya sebesar + Rp. 900.000.000, (sembilan ratusjuta rupiah) an ;Bahwa, proyek pengadaan kapal ini di lelang dimana sistim

saksi berkonsultasi dengan Kepala Dinas tetapi karena Kepala Dinasjuga mungkin tidak terlalu mengerti tentang pengadaan Kepala Dinas saat itumengatakan sudah ikut sajalah apa kemauan PPK maka kami lanjutkan pelelangan;Bahwa, saksi hanya menerima honor Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh riburupiah) ;Bahwa, saksi sudah menyampaikan ke Kepala Dinas kegiatan tidak seusai karenadari konstruksi ke pengadaan tetapi Kepala Dinas mengatakan sudahlah ikuti sajakemauan PPK benar karena Kepala Dinas untuk sistim

Bukti T19 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaNomor 19 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2012,tentang Tata Cara Pemblokiran Dan Pembukaan PemblokiranAkses Sistim Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas(potokopi sesuai print out).Bahwa, untuk menguatkan dalildalil Jawabannya, Tergugat Il Intervensitelah mengajukan alat bukti suratsurat yang dimateraikan dengan cukup,serta diberi tanda dengan Bukti T.II.Intv.1 sampai dengan

terkait perubahan data profilperusahaan, tentu berdasarkan suatu regulasi publik, maka hal semacam itumerupakan suatu kewenangan pejabat publik, sehingga tindakan hukum yangdilakukan oleh Kementerian Hukum Dan HAM dalam bentuk persetujuan danpengesahan atas permohonan persetujuan dan pengesahan terhadap perubahandata profil perusahaan yang diajukan oleh Notaris kepada Kementerian HukumDan HAM merupakan ranah hukum publik.Bahwa, data perseroan dalam bentuk profil perusahaan yang dapat diunggahmelalui Sistim

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan HAM,merupakan suatu produk hukum yang muncul dari tindakan Pejabat Tata UsahaNegara sesuai jabatannya, dan produk hukum itu mempunyai dampak hukumkarena menimbulkan hak kepada satu pihak dan kewajiban bagi pihak lainnya,Halaman 149 dari 206 halaman, Putusan Nomor : 120/G/2018/PTUNJKT.maka dengan demikian produk hukum itu merupakan objek sengketa tata usahanegara.Bahwa, data perseroan dalam bentuk profil perusahaan yang dapat diunggahmelalui Sistim Administrasi

Memonitor pelaksanaan kegiatan operasional di kantor cabang dan kantor cabangpembantu agar sesuai dengan peraturan dan sistim prosedur yang telah ditetapkan.7. Mengkoordinr agar tercapai kerjasama/team work yang solid di kantor cabang dankantor cabang pembantu dibawahnya, dengan melakukan pelatihan/pembinaan baikformal maupun non formal secara intensif untuk kemajuan seluruh jajarannya baikuntuk saat ini maupun dimasa yang akan datang.688.

atau MarketingBank Mega Cabang Bengkulu bersamasama dengan saksi ANDESPEN, SE Alias IPEN binM.DAILAMI serta saksi EKO LAKSONO RUDITO (masingmasing terdakwa dalam berkasterpisah) dapat dinilai telah melakukan tindak pidana perbankan oleh karena tindakan terdakwatidak melakukan pemeriksaan secara detail terhadap keaslian dokumen pengajuan permohonanKredit Calon Debitu dr Amah dan terdakwa ikut menandatangani telah Memo Analisa KreditNo.Aplikasi 240520110216700001 tanggal 24 Mei 2011 yang dibuat di sistim

Bank Mega Cabang Bengkulu yang juga selaku selaku Anggota KomiteKredit PT.Bank Mega Tbk Cabang Bengkulu bersama EKO LAKSONO RUDITO selaku PimpinanPT.Bank Mega Tbk Cabang Bengkulu dan terdakwa HAEKAL M.AZIR, ST yang telah membuatdan menandatangani Memo Analisa Kredit No.Aplikasi 240520110216700001 tanggal 24 Mei 2011yang dibuat di sistim Loan Origination Syestem (LOS) untuk permohonan kredit KPR Mega Griyasebesar Rp.928.000.000,(sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) calon debitur atas namaAMAH

Indrianto Senoaji dalam bukunya Korupsi dan Hukum Pidana tahun 2001 menyatakan bahwa perbuatan pidana korupsi dari pelaku aktualseperti halnya dalam tindak pidana korupsi adalah /aw visibility yaitu perobuatankorupsi itu sulit terlinat karena biasanya tertutup oleh kegiatan normal yang rutinmelibatkan professional dan sistim yang kompleks ;Menimbang , bahwa menurut Prof.

Bahwa delik korupsi merupakan kejahatan structural yangmemasukkan format korupsi sebagai bagian dari kejahatan yangterorganisir yang meliputi sistim, organisasi dan struktur yang baik;c.

dana kelebihan harus dikembalikan kepadaKas Negara.Menurut saksi yang berkaitan dengan perkara terdakwa masalahpemotongan dana subsidi Program Perbaikan rumah Swadayabersubsidi tidak diperbolehkan .56Bahwa ada laporan rumah rumah yang dibangun oleh AnggotaKoperasi karena setiap pembangunan ada fotofoto bentuk rumahmasih rusak, bentuk rumah sudah diperbaiki 50 % dan bentukrumah sudah diperbaiki 100 % dan ada juga disebutkan kwitansipembelian bahan bangunan sebesar sesuai bantuan yang didapat .Bahwa Sistim

Indrianto Senoaji dalam bukunya Korupsi dan HukumPidana menyatakan bahwa perbuatan pidana dari pelaku aktual sepertihalnya dalam tindak pidana korupsi adalah /aw visibility yaitu perouatan itusulit terlinat karena biasanya tertutup oleh kegiatan normal yang rutinmelibatkan professional dan sistim yang kompleks ;102Menimbang, bahwa menurut Prof.