Ditemukan 12065 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sistem system sintia sitti sitam sitim sartim
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 17-02-2016 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 146/Pdt.G/2015/PN Mks
Tanggal 17 Februari 2016 —
165 — 200
  • dilakukan, sebelum pekerjaandilakukan harus dilakukan Kick Off Meeting maka pada Tanggal 23 April 2008diadakan Kick Off Meeting di kantor TERGUGAT yang membahas perihalumum, administrasi pelaksanaan pekerjaan, perizinan ke instansi terkait yangakan dilakukan oleh TERGUGAT jn casu Direksi Pekerjaan dan waktu surveylokasi serta material sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat tanggal 23April 2008;Bahwa pada tanggal 14 Mei 2008 diadakan Rapat dikantor TERGUGAT denganagenda pembahasan jalur pemasangan dan Sistim
Pengadilan PN CIAMIS Pidana Umum Penghinaan
Register : 01-12-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PN CIAMIS Nomor 3/Pid.Sus.Pemilihan/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — Pidana - H. INO DARSONO Bin H. MUHAMAD ILYAS
68 — 18
  • Jeje Wiradinata masingmasing sudah salingmemaafkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan halhal yang memberatkan danhalhal yang meringankan dari diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akanmempertimbangkan halhal sebegai berikut:Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafahpemidanaan dewasa ini semakin hari semakin menuju kearah sistim yang lebihmanusiawi, jika di abad
Pengadilan PN TAIS Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 04-02-2021 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PN TAIS Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tas
Tanggal 18 Februari 2021 — Terdakwa
104 — 44
  • Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Anak PelakuAnakMembebankan biaya perkara kepada Negara.ATAUJika Ibu Hakim Anak berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hakhak dasar(asasi) Anak Pelaku sebagaimana manusia dalam sistim peradilan yang adildan berimbang.Setelahn mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanAnak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;Setelahn mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan PenuntutUmum
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Perdata
Register : 28-06-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Gst
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat:
Bazanotona Laia Alias Ama Jura
Tergugat:
1.Serius Gaho Alias Ama Lio
2.Kepala Desa Bawoganowo,Kecamatan Toma,Kabupaten Nias Selatan
3.Direktu PT.PLN Pusat di Jakarta Cq. PT.PLN Unit Induk Pembantu Sumatera Bagian Utara
75 — 17
  • PLN tidak pernahmembayarkan kepada pemilik tanah / lahan dengan bentuk cicilanmelainkan sistim lunas seratus persen melalui rekening pribadi masingmasing;Bahwa saya tidak menerima atas tindakan penggugat atas tuduhan kepadasaya selaku tergugat sisa ganti rugi dan biaya kompensasi tanah seluas +379 M2 ditambah dengan tanaman jati sebanyak 40 batang dengan jumlahRp. 21.106.450 (Dua puluh satu juta seratus enam ribu empat ratus limapuluh rupiah) dalam hal tersebut saya selaku tergugat tidak pernahmenerima
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 22-08-2011 — Putus : 06-11-2012 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 377/PDT.G/2011/PN.BDG
Tanggal 6 Nopember 2012 — PT Bank Jakarta LAWAN PT Bank Tabungan Negara, Cs
144 — 45
  • ratus sembilan puluh ribu enam ratusenam puluh satu rupiah) atau 80 % (Delapan puluh prosen), kredit tersebut untukpembiayaan PROYEK PEMBANGUNAN PASAR INDUK CARINGIN yang terletakdi Kotamadya Bandung, Kecamatan Babakan Ciparay, Kelurahan Babakan Ciparay :Bahwa kredit tersebut dikenakan BUNGA yang ditentukan secara weighted average,yaitu untuk porsi Penggugat sebesar 22 % (dua puluh dua persen) pertahun dan untukporsi Tergugat I sebesar 17,5% (tujuh belas, lima persepuluh persen) pertahun,dengan sistim
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 17-01-2019 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 53/Pdt.P/2019/PN Mdn
Tanggal 31 Januari 2019 — Pemohon:
EL ADRIAN SHAH
110 — 198
  • keseragaman dalam penulisan tempat lahir dan juga nama anakparapemohon di dalam suratsuratnya kelak agar tidak menimbulkan kesulitan kepada anakpemohon dikemudian hari kelak;Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2019/PNMdnHalaman 182Menimbang bahwa untuk adanya kesamaan penulisan tempat kelahiran dan juganama anak para pemohon sesuai yang hal tersebut di atas dan juga sesuai denganfakta yang diketahui oleh umum bahwa karena pemohon selaku ayahnya bermargaDAMANIK maka dengan sendirinya karena suku Batak menganut sistim
    maka nama anak parapemohon tersebut tidak menjadi multi tafsir aka nasal usulnya kelak dikemudian harimaka tujuan para pemohon mengajukan permohonan aquo adalah untuk menambahnama marga di belakang nama anaknya yang ada dalam akte kelahirannya;Menimbang bahwa agar marga nama anak para pemohon dapat ditambahkan didalam akta kelahirannya sesuai dengan yang dikemukakan di atas dan juga sesuaidengan fakta yang diketahui oleh umum bahwa karena pemohon 1 selaku si ayahselaku orang Batak yang menganut sistim
    anaknya tersebut kelak,sehingga agar ada keseragaman dalam penulisan tempat lahir dan juga nama anakparapemohon di dalam suratsuratnya kelak agar tidak menimbulkan kesulitan kepada anakpemohon dikemudian hari kelak;Menimbang bahwa untuk adanya kesamaan penulisan tempat kelahiran dan juganama anak para pemohon sesuai yang hal tersebut di atas dan juga sesuai denganfakta yang diketahui oleh umum bahwa karena pemohon selaku ayahnya bermargaDAMANIK maka dengan sendirinya karena suku Batak menganut sistim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan
Putus : 27-10-2016 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — Novianty Iriane, SE binti Emon, dk.
484 — 439 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asli "Print Screen" dari sistim data karyawan, yang menunjukkanperubahan jabatan Saudari INONG MALINDA DEE menjadi cashsupervisor per tanggal 01 Oktober 2001;189. Fotokopi mutasi PT.
    Asli "Print Screen" dari sistim data karyawan, yangmenunjukkan perubahan jabatan Saudari INONG MALINDA DEEmenjadi cash supervisor per tanggal 01 Oktober 2001;189. Fotokopi mutasi PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 31-05-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 302/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 28 September 2017 —
52 — 19
  • Bukti P 14 : Foto Copy dari Frint Out Surat Edaran Bank Indonesia Nomor:5/22/DNP, tanggal 23 September 2003, Perihal ; PedomanStandar Sistim Pengedalian Interm Bagi Bank Umum ; 15. Bukti P 15 : Foto Copy dari copy Surat dari Gantino P. Siregar (Penggugat)tertanggal 01 Juli 2013 yang diajukan kepada Group Audit InternPT.Bank DKI (Turut Tergugat) yang mencantumkan tanda terimaoleh Turut Tergugat melalui staffnya bernama Atuti tertanggal1 Juli 2013 ; 16.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 28-06-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 84/Pdt.Sus-PHI/2018/PN SBY
Tanggal 25 Maret 2019 — Penggugat:
HOFIYAH alias HOFIAH
Tergugat:
corpriyono ongko wijoyo
46 — 10
  • dan digaji dengan upah secaraharian yang mana statusnya para pekerja tersebut adalah sebagaipekerja harian dan bukan statusnya sebagai perkerja/karyawan tetapyang mendapat upah/gaji tetap setiap bulannya meskiipun berhalangantidak masuk berkerja dalam beberapa hari tidak berkerja yang tetapharus mendapatkan gaji/upah setiap bulannya;Bahwa, oleh karenanya para pekerja ataupun para Penggugat tersebutstatus sebagai pekerja adalah sebagai buruh/pekerja harian, makagaji/upah yang diterimanya adalah sistim
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 20-06-2011 — Putus : 17-11-2011 — Upload : 29-05-2012
Putusan PN AMBON Nomor 260/Pid.B/2011/PN.AB
Tanggal 17 Nopember 2011 — MOSES SAVSAVUBUN ;
74 — 67
  • aparatpenegak hukum terhadap hakhak sipil warga Negara ;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara aquo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orangyang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akanmenjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukanperbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum , karena dalamkonteks Criminal Justice Sistim
Pengadilan PN RUTENG Perdata Tanah
Register : 01-12-2014 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN RUTENG Nomor 24/PDT.G/2014/PN.RUT
Tanggal 20 Agustus 2015 — BERNADINUS UMAR, dkk MELAWAN PHILIPUS JABUR, dkk
62 — 13
  • Terhadap alasan eksepsi Subyek Penggugat kurang lengkap (Plurium LitisConsortium): Bahwa setelah Majelis mencermati uraian eksepsi Para Tergugatdihubungkan dengan Hukum Adat Manggarai mengenai kewarisan yangmenganut sistim patrilinial yaitu ahli waris hanyalah anak lakilaki dan ataulakilaki keturunannya dengan tidak menutup kemungkinan anak perempuanbisa juga memperoleh harta warisan melalui syaratsyarat dan tata cara adattertentu.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 01-02-2013 — Putus : 09-07-2013 — Upload : 25-07-2013
Putusan PTUN MEDAN Nomor 11/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 9 Juli 2013 — Prof.Dr.Amrin Saragih,MA vs Plt.Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun,Cs
99 — 46
  • bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan ...........ceeeeeeemenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; 84Menimbang, bahwa kaitan dengan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensitentang Tergugat bukanlah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakimakan memberikan penilaian dan pendapat bahwa berdasarkan pada Pasal 31 Undangundang Dasar 1945 junto Undangundang Nomor 2 Tahun 1989 tentang SistimPendidikan Nasional menyebutkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakansatu sistim
Pengadilan PA DOMPU Perdata Agama
Register : 17-01-2018 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Dp
Tanggal 8 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
43 — 16
  • Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang digunakanPenggugat bahwa uang hasil petani kacang ijo sebesarRp.17.000.000,namun yang benar adalah uang hasil petani kacang josenilai Rp.7.200.000 dan dibagi dua dengan yang merawat danmenjaga lahan masingmasing seniali Rp.3.600.000, (tiga juta enamratus ribu rupiah) sistim bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarapJadi dari semua poin di atas maka sisa uang pembayaran utangbersama Penggugat dan Tergugat masih Rp.17.000.000, (tujuh belasjuta rupiah
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Perdata Perjanjian
Register : 05-03-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 23-08-2014
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 4/Pdt.G/2013/PN-Lbs
Tanggal 13 Februari 2014 — YULVRI ARLINDA, Cs Vs Dr. Hj. HIDAYAH, Dkk
110 — 26
  • akibat dari tidak akuratnya data baikpada gambar maupun RAB akibat dari kesalahan perencanaan;Bahwa dari awal memulai pelaksanaan/pengukuran lokasi dan bowplankdisepakati dengan Tergugat II pimpinan konsultan perencana dan pejabatpelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) antara lain :Ketinggian atau peil + 0 (Nol) lantai berpatokan sama dengan peil trotoarsisi pagar batas bangunan IGD lama Jalan Diponegoro artinya berkisar 60sampai 70 cm dari tanah asli halaman depan arah Jalan Sudirman;Sehubungan dengan sistim
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 02-08-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks
Tanggal 13 Nopember 2019 — SITTI MARWAH MELAWAN 1.PT. BANK BRI SYARIAH CABANG MAKASSAR 2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MAKASSAR
184 — 134
  • Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amru bin Auf:Artinya: ...dan kaum muslimin itu terikat dengan syaratsyarat mereka (yangtelah disepakati) kecuali syarat yang mengharamkan yang halal ataumenghalalkan yang haram.Menimbang, Sistim Limit telah dilaksanakan oleh KPKNL telahdirencanakan secara Independen tidak ada rekayasa , telah dilaksanakan secaraHalaman 61 dari 63 hal. Put.
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 17-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 17 Februari 2016 —
46 — 18
  • jasa, jadibisa diambil dari Dinas lain ;e Bahwa, kejadian perkara terjadi di Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2011 ;e Bahwa, intisari keterangan saksi dalam perkara ini bahwa ketikaperusahaan tidak layak untuk dimenangkan dalam pengadaan kapal danalat tangkap ikan ;e Bahwa, kapal jenisnya 5 GT sebanyak 10 (sepuluh) unit ;e Bahwa, pagu anggarannya sebesar + Rp. 900.000.000, (sembilan ratusjuta rupiah) an ;e Bahwa, proyek pengadaan kapal ini di lelang dengan sistim
    dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;e Bahwa, saksi telah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidikdan saksi masih ingat intisari keterangannya ;e Bahwa, saksi sebagai panitia pengadaan kapal di Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu ;e Bahwa, pengadaan kapal jenisnya 5 GT sebanyak 10 (sepuluh) unitdiadakan tahun 2011 ;e Bahwa, pagu anggarannya sebesar + Rp. 900.000.000, (sembilan ratusjuta rupiah) an ;Bahwa, proyek pengadaan kapal ini di lelang dimana sistim
    saksi berkonsultasi dengan Kepala Dinas tetapi karena Kepala Dinasjuga mungkin tidak terlalu mengerti tentang pengadaan Kepala Dinas saat itumengatakan sudah ikut sajalah apa kemauan PPK maka kami lanjutkan pelelangan;Bahwa, saksi hanya menerima honor Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh riburupiah) ;Bahwa, saksi sudah menyampaikan ke Kepala Dinas kegiatan tidak seusai karenadari konstruksi ke pengadaan tetapi Kepala Dinas mengatakan sudahlah ikuti sajakemauan PPK benar karena Kepala Dinas untuk sistim
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum Pemalsuan
Register : 04-10-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 05-07-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 368/Pid.B/2013/PN.BKL
Tanggal 25 Maret 2014 — HAEKAL M. AZIR ST Bin M AZIR
145 — 101
  • Memonitor pelaksanaan kegiatan operasional di kantor cabang dan kantor cabangpembantu agar sesuai dengan peraturan dan sistim prosedur yang telah ditetapkan.7. Mengkoordinr agar tercapai kerjasama/team work yang solid di kantor cabang dankantor cabang pembantu dibawahnya, dengan melakukan pelatihan/pembinaan baikformal maupun non formal secara intensif untuk kemajuan seluruh jajarannya baikuntuk saat ini maupun dimasa yang akan datang.688.
    atau MarketingBank Mega Cabang Bengkulu bersamasama dengan saksi ANDESPEN, SE Alias IPEN binM.DAILAMI serta saksi EKO LAKSONO RUDITO (masingmasing terdakwa dalam berkasterpisah) dapat dinilai telah melakukan tindak pidana perbankan oleh karena tindakan terdakwatidak melakukan pemeriksaan secara detail terhadap keaslian dokumen pengajuan permohonanKredit Calon Debitu dr Amah dan terdakwa ikut menandatangani telah Memo Analisa KreditNo.Aplikasi 240520110216700001 tanggal 24 Mei 2011 yang dibuat di sistim
    Bank Mega Cabang Bengkulu yang juga selaku selaku Anggota KomiteKredit PT.Bank Mega Tbk Cabang Bengkulu bersama EKO LAKSONO RUDITO selaku PimpinanPT.Bank Mega Tbk Cabang Bengkulu dan terdakwa HAEKAL M.AZIR, ST yang telah membuatdan menandatangani Memo Analisa Kredit No.Aplikasi 240520110216700001 tanggal 24 Mei 2011yang dibuat di sistim Loan Origination Syestem (LOS) untuk permohonan kredit KPR Mega Griyasebesar Rp.928.000.000,(sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) calon debitur atas namaAMAH
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 16-05-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 120/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 12 Nopember 2018 — PT. ARYAPUTRA TEGUHARTA : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
439 — 304
  • Bukti T19 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaNomor 19 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2012,tentang Tata Cara Pemblokiran Dan Pembukaan PemblokiranAkses Sistim Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas(potokopi sesuai print out).Bahwa, untuk menguatkan dalildalil Jawabannya, Tergugat Il Intervensitelah mengajukan alat bukti suratsurat yang dimateraikan dengan cukup,serta diberi tanda dengan Bukti T.II.Intv.1 sampai dengan
    terkait perubahan data profilperusahaan, tentu berdasarkan suatu regulasi publik, maka hal semacam itumerupakan suatu kewenangan pejabat publik, sehingga tindakan hukum yangdilakukan oleh Kementerian Hukum Dan HAM dalam bentuk persetujuan danpengesahan atas permohonan persetujuan dan pengesahan terhadap perubahandata profil perusahaan yang diajukan oleh Notaris kepada Kementerian HukumDan HAM merupakan ranah hukum publik.Bahwa, data perseroan dalam bentuk profil perusahaan yang dapat diunggahmelalui Sistim
    Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan HAM,merupakan suatu produk hukum yang muncul dari tindakan Pejabat Tata UsahaNegara sesuai jabatannya, dan produk hukum itu mempunyai dampak hukumkarena menimbulkan hak kepada satu pihak dan kewajiban bagi pihak lainnya,Halaman 149 dari 206 halaman, Putusan Nomor : 120/G/2018/PTUNJKT.maka dengan demikian produk hukum itu merupakan objek sengketa tata usahanegara.Bahwa, data perseroan dalam bentuk profil perusahaan yang dapat diunggahmelalui Sistim Administrasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2014 — Upload : 03-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 Maret 2014 — HERLAND bin OMPO
158 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan Sistim pengolahan Bioremediasi Ex Situ padaSBF dan Standar Bioremediasi berdasarkan Kepmen LH No. 128 tahun2003, bahwa TPH yang akan diolah adalah 7.5 15 %, dan standar hasilBioremediasi adalah TPH < 1 % (satu atau kurang dari satu persen);b. Tanah terkontaminasi minyak pada Stock Pile di kedua lokasi tidak adamengandung Mikroorganisme pendegradasi minyak. Hal ini dilihat padahasil uji Biodegradasi tidak adanya penurunan TPH setelah 14 hari.Hal. 8 dari 121 hal. Put.
    Dan sistim pengolahan Bioremediasi Ex Situ padaSBF dan Standart Bioremediasi berdasarkan Kepmen LH No. 128 tahunHal. 15 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/20132003, bahwa TPH yang akan diolah adalah 7,5 15%, dan standart hasilBioremediasi adalah TPH < 1% (satu atau kurang dari satu persen);b. Tanah terkontaminasi minyak pada Stock Pile dikedua lokasi tidak adamengandung Mikroorganisme pendegradasi minyak.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-12-2012 — Putus : 03-05-2013 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 49/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI
Tanggal 3 Mei 2013 — ZULKIFLI SOMAD, SH. Bin H. Abdul Somad
192 — 25
  • setelah ditunjukkanoleh Djoko staf saksi;Bahwa sepengetahuan saksi benar pembahasan anggaran mobil Damkartersebut sehubungan dengan adanya Radiogram;Bahwa yang melaporkan hasil pembahasan anggaran tersebut pada Walikotaadalah tim panggar eksekutif;Bahwa mata anggaran yang dirubah/digeser untuk memenuhi anggaranpengadaan ke 2 (dua) Mobil Damkar adalah Mata anggaran rehab KantorLurah dan Rehab Gedung SD;Bahwa usulan pengadaan mobil Damkar dari 1 unit menjadi 2(dua) unit atasusulan dari Dewan;Bahwa sistim
    dilakukan melalui denganpenunjukan langsung Berdasarkan laporan nomor SR746D6/1/2009 tanggal24 Juni 2009 hal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara(LHPKKN) atas kasus Tindak Pidana Korupsi pengadaan Mobil PemadamKebakaran Type V80ASM pada Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran2004, dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Kota melaksanakan pengadaanHalaman 61 dari 141 halaman, Putusan No.49/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI.mobil pemadam kebakaran dengan menggunakan metode PenunjukanLangsung;Bahwa dengan sistim