Seruduk Putih CompWahana Indah No.13B RT.018/RW.007.Palembang.1 (satu) bundel Penawaran Paket ELearning SD Tahun 2014 dariRekanan.1 (satu) bundel Proposal Pengadaan Bansos Pembelajaran BerbasisTIK Tahun 2014 masingmasing Sekolah Dasar di Kabupaten MuaraEnim.1 (satu) bundel Daftar Nama Sekolah Dasar dan Madrasah IbtidiyahDalam kabupaten Muara Enim.1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Pelaksanaan bantuan SosialPeningkatan Mutu Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dankomunikasi (ELearning) Tahun 20141

Hendry Aditiya Pratama telahmengetahui bahwa pelaksanaan pengadaan sarana barang TIK harusdilakukan secara swakelola, dan adanya penunjukkan terdakwa Armand,SE. sebagai penyedia barang barang TIK bagi 15 (lima belas) sekolah dasarpenerima bantuan sosial TIK tahun 2014 tersebut bertentangan denganketentuan BAB Ill huruf E angka 1 Petunjuk Teknis Pelaksanaan BantuanSosial Peningkatan Mutu Pembelajaran Teknologi Informasi danKomunikasi (Elearning) Tahun 2014 tersebut;Bahwa dalam pelaksanaannya setelah

PigBidang Sarana dan Prasarana, yang mana berdasarkan Perda Kab.MuaraEnim nomor : 4 tahun 2013 tentang perubahan Perda nomor : 14 tahun2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas DaerahKab.Muara Enim tanggal 23 Juli 2013, tugas dan fungsi dari Bidang Saranadan Prasarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten MuaraEnim adalah :Tugas :Melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis standarisasikebutuhan dan penyedia barangan sarana prasarana pendidikan dankebudayaan.e

di Hoteal Grand Duta Palembang;Bahwa Bimbingan Teknis tersebut dilaksanakan pada tanggal 29sampai dengan 30 Mei 2014;Bahwa saksi tidak ikut dalam kegiatan Bimbingan Teknis tersebut dantidak tahu materinya;Halaman 52 dari 119 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2015/PN.

Bab Ill huruf E angka 1 Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan SosialPeningkatan Mutu Pembelajaran TIK (ELearning) Sekolah dasar Tahun2014 yang menerangkan bahwa pelaksanaan bantuan sosial peningkatanmutu pembelajaran TIK (elearning) SD tahun 2014 dilaksanakan secaraswakelola atau tidak boleh dikoordinir;2. pada huruf A angka 3 huruf c angka 1 Petunjuk Teknis (Juknis) BantuanSosial Peningkatan Mutu Pembelajaran TIK (ELearning) Sekolah dasarTahun 2014 yang menyebutkan adanya larangan penggunaan Dana untukdigunakan

Gorontalo Utara (Fotocopy Legalisir);

1. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 1/KEP-DKP/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);
2. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 20/KEP-DKP/VI/2012 tanggal

Juni 2012 tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara TA. 2012 (Fotocopy Legalisir);

Legalisir);

,M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatanyang disetujui Drs Ahmad Hidayat, Nasution, MAP Plt Kepala BadanPenanggulan Bencana Daerah Provsu selaku Pengguna AnggaranBahwa atas permohonan permintaan pembayaran termyn Il sebesar 40% dariTerdakwa maka pada tanggal 9 Nopmebr 2012 ARIS FADILLAH ACHEEN,Halaman 16ST.

,M.Si selakuPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang disetujui Drs Ahmad Hidayat, Nasution,MAP Plt Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah Provsu selaku PenggunaAnggaranBahwa atas permohonan permintaan pembayaran termyn Ill dari PenyediaBarang/Jasa maka pada tanggal 18 Desember 2012 ARIS FADILLAH ACHEEN,ST.

,M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatanyang disetujui Drs Ahmad Hidayat, Nasution, MAP Plt Kepala BadanPenanggulan Bencana Daerah Provsu selaku Pengguna AnggaranBahwa atas permohonan permintaan pembayaran termyn Il sebesar 40% dariTerdakwa maka pada tanggal 9 Nopmebr 2012 ARIS FADILLAH ACHEEN,ST.

,M.Si., telah didakwa melakukan tindakpidana korupsi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sumut TA 2012,baik secara bersamasamamaupun bertindak secara sendirisendiri denganTerdakwa Zainal Arifin, SE.,selakuKetua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA2012,dan Terdakwa Ir. Pendi Sebayang, MT.

Syamsir Sirali,M.si sebagai Kepala UPTD Bandara Haluoleo Kendari sebagaimanadiatur dalam Peraturan Gubernur No. 59 Tahun 2009 tentang PenjabaranTugas Pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra adalah membantu Kepala DinasPerhubungan Kominfo Prov. Sultra dalam melaksanakan kewenanganUrusan Tugas Penyelenggaraan, Pengendalian, Pengawasan danPelaksanaan Kebijakan Teknis Operasional di bidang PerhubunganUdara.

(pasal 28)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 28 diatasUPTD Bandara Sultra mempunyai fungsi sebagai berikut : Pelaksanaan Kebijakan Teknis Operasional Pengelolaan AngkutanUdara; Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Angkutan Niaga danmelaporkan Kepada Kepala Dinas; Pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan ekspedisi muatanpesawat udara; Pelaksanaan Pengelolahan terminal bandara dan fasilitas daratlainnya; Pelaksanaan Layanan jasa penunjang bandara pemeliharaan danperawatan sarana

operasional dibidang perhubungan,komunikasi dan informatika lintas kabupaten kota;e Pembinaan kepada unit pelaksana teknis Dinas (UP TD)e Pelaksanaan urusan kesekretariatan dinase Pelaksanaan koordinasi baik secara vertikal maupun secarahorisontalHalaman 41 dari 98 halaman, Putusan No. 43/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdie Memimpin, mengendalikan, membina, mengarahkan, menilaiterhadap tugastugas organisasi dan staffe Pelaksanaan tugastugas lain yang diberikan olehGubernur/Wakil Gubernur/ Sekda terkait tugas

SYAMSIR SIRALI, M.Si yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa terdakwa sebagai Kepala UPTD Bandara Haluoleo sejaktahun 2010 sampai dengan sekarang;Bahwa Tupoksi terdakwa sebagai kepala UPTD Bandara Haluoleoberdasarkan Per.Gub No. 59 Tahun 2009 adalah Kepala UnitPelaksana Teknis dinas Bandara Sultra mempunyai tugas pokokmembantu kepala dinas perhubungan kominfo Prov.

Bahwa pada bulan Desember 2012 Pengelolaan Pelayanan JasaPenerbangan Bandara Haluoleo Kendari Retribusi Daerahberdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2tahun 2012 tanggal 29 Pebruari 2012 tentang Retribusi Jasa Usahasebesar Rp. 24.000, (dua puluh empat ribu rupiah) per penumpangyang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BandaraHaluoleo Kendari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaProvinsi Sulawesi Tenggara;Halaman 64 dari 98 halaman, Putusan No. 43/Pid.Sus/

Bahwa keseluruhan dana pekerjaan itu telah dibayarkan kepada Terdakwa dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa Il untuk dapat menyelesaikanpekerjaan, namun sampai tanggal 11 September 2008 atau pada saatdilakukannya penyidikan perkara ini pekerjaan tersebut belum diserahterimakan ;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan yang dilakukan oleh TimTeknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang yang didasari denganSurat Tugas No. 1811/DPUK/XV2008 tanggal 18 Nopember 2008 ataspermintaan Bantuan Teknis

dari Kepolisian Resor Enrekang Nomor ;B/483/XV2008/Reskrim tanggal 7 Nopember 2008 telah dibuat Berita AcaraHasil Pemeriksaan Lapangan yang dibuat dan ditandatangani oleh TenagaBantuan Teknis yaitu Amsir, ST dan Sultan, ST yang pada pokonyamenerangkan bahwa "berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yangdilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2008 pada KegiatanProgram Pengurangan Subsidi Bahan Bakar MinyakInprastruktur PedesaanKabupaten Enrekang tahun 2005 (PKPSBBM IP Tahun 2005) desa PuncakHarapan

Pekerjaan LPB klas C sesuai RAB volume adalah 800 m3 sedangkanvolume yang dikerjakan berdasarkan hasil perhitungan tim teknis DinasPekerjaan Umum Kabupaten Enrekang realisasi yang terpasang hanyasebanyak 322,4 m3 sehingga terdapat kekurangan volume sebanyak447,6 m3 dengan harga satuan sebesar Rp. 82.238,47, (delapan puluhdua ribu dua ratus tiga puluh delapan koma empat puluh tujuh rupiah),sehingga terdapat kekurangan pekerjaan senilai Rp. 39.277.093,27, (tigapuluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh

Pemeriksaan Lapangan yang dibuat dan ditandatangani oleh TenagaBantuan Teknis yaitu Amsir, ST dan Sultan, ST yang pada pokonyamenerangkan bahwa "berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yangdilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2008 pada KegiatanProgram Pengurangan Subsidi Bahan Bakar MinyakInprastruktur PedesaanKabupaten Enrekang tahun 2005 (PKPSBBM IP Tahun 2005) desa PuncakHarapan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang diperoleh hasil sebagaiberikut :1.

Pekerjaan LPB klas C sesuai RAB volume adalah 800 m3 sedangkanvolume yang dikerjakan berdasarkan hasil perhitungan tim teknis DinasPekerjaan Umum Kabupaten Enrekang realisasi yang terpasang hanyasebanyak 322,4 m3 sehingga terdapat kekurangan volume sebanyakHal. 13 dari 27 hal. Put.

Setelahdilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian, para Terdakwa tidakmemiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa obat jenisShabushabu tersebut dari pihak yang berwenang.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM JambiSurat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.10.18.2920 tanggal25 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis BalaiPengawas Obat dan Makanan di Jambi Armeiny Romita, S.Si. Aptdengan hasil pengujian :1.

Tjt Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No.PM.01.05.881.10.18.2920 tanggal 25 Oktober 2018 yang ditandatangani olehManajer teknis /Penyelia Teranokoko Armeiny Romita, S.Si.Apt. dan setelahdilakukan pengujian secara laboratoris didapatkan hasil dari 1 (satu) buah klipplastik bening berisi kristal putin bening seberat0,16 g (bruto) dan 0,06 g (netto)Positif mengandung Methamfetamin termasuk Narkotika golongan (satu) padalampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun

PM.01.05.881.10.18.2920 tanggal 25 Oktober2018 yang ditandatangani oleh Manajer teknis /Penyelia Teranokoko ArmeinyRomita, S.Si.Apt. dan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris didapatkanhasil dari 1 (Satu) buah klip plastik bening berisi kristal putin bening seberat 0,16 g(bruto) dan 0,06 g (netto) Positif mengandung Methamfetamin termasuk Narkotikagolongan (satu) pada lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para

PM.01.05.881.10.18.2920 tanggal 25 Oktober2018 yang ditandatangani oleh Manajer teknis /Penyelia Teranokoko ArmeinyRomita, S.Si.Apt. dan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris didapatkanhasil dari 1 (Satu) buah klip plastik bening berisi kristal putin bening seberat 0,16 g(bruto) dan 0,06 g (netto) Positif mengandung Methamfetamin termasuk Narkotikagolongan (satu) pada lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti

PM.01.05.881.10.18.2920 tanggal 25 Oktober2018 yang ditandatangani oleh Manajer teknis /Penyelia Teranokoko ArmeinyRomita, S.Si.Apt. dan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris didapatkanhasil dari 1 (satu) buah klip plastik bening berisi kristal putin bening seberat 0,16 g(bruto) dan 0,06 g (netto) Positif mengandung Methamfetamin termasuk Narkotikagolongan (satu) pada lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap

,M.Sc selaku Manajer Teknis Pengujian Teranokoko pada pokoknyamenyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarnadan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan tersebutpositif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu)UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.n Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 132 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009Tentang Narkotika jo Pasal 112 ayat (1) UndangUndang

Fikri Alfariz als Fikri bin Supiani dari Amuntai Kab.Hulu Sungai Utara; Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari penangkapan terdakwadan saksi Fikri Alfariz als Fikri bin Supiani serta saksi Pajriansyah AlsOpa Bin Suriani yang diduga narkotika jenis sabusabu telah dilakukanpengujian dan berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan olehBadan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin NomorLP.Nar.K.18.0835 tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh DriWaskitho SSi., Apt..M.Sc selaku Manajer Teknis

,M.Sc selaku Manajer Teknis Pengujian Teranokoko padapokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidakberwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangantersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan (satu) UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berhadasrkan hasil uji laboratorium terhadap barangbukti yang diduga Narkotika yang didapat dari hasil penangkapan terdakwa Nomor :LP.Nar.K.18.0835 tanggal 21 Agustus

,M.Sc selaku Manajer Teknis Pengujian Teranokoko padapokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidakberwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangantersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan (satu) UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbuktiadanya Narkotika Golongan ,Menimbang, bahwa karena narkotika golongan yang terbukti dalamperkara ini adalah berupa

Penetapan No.0310/Pat.P/2016/PA.Tgtkarena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogotsebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telahsesual dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan

(20) penjelasanUndangUndang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadikewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadiliserta memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan domisilipara Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaSamarinda, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RINomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, makaperkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Samarinda;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menikah menurut HukumIslam dan dikarunial ...............orang anak bernama ..., lahir di Samarindatanggal .........................

pemohontersebut adalah Pemohon mohon diberi tjin untuk memperbaiki Akta Kelahirananak Pemohon yang bernama Astuti Wulandari, yaitu pada bulan kelahiran yangsemula tertulis 27 Januari 2003 yang seharusnya adalah 27 Februari 2003;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P6, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Zuraidah danRosnawati ;Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 ditegaskan : PengadilanNegeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonanapabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang undangan ;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) jo.

HABU;Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialahtentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan Perubahan namaserta tanggal lahir tersebut dan apakah ada alasan yang tepat agar namaponakan dan tanggal lahir yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebutdapat dirubah atau tidak;Menimbang, bahwa adapun salah satu jenis Permohonan yang dapatdiajukan melalui Pengadilan ialah Permohonan untuk memperbaiki kesalahandalam sebuah Akta (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PeradilanPerdata

Fasilitas USDFSdan BMDTP.bahwa surat ini merupakan surat jawaban atas surat Pemohon Banding Nomor066/G/IMEX/AITI/VII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 perihal PermohonanKepada Instansi Pembina Untuk Meminta Kementerian Keuangan Agar DapatMengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Scrap IJEPA USDEFS.bahwa isi surat Direktur Industri Logam dimaksud adalah sebagai berikut:(PKPN), Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, yang dipimpin oleh wakil dari PKPNdan dihadiri oleh wakil dari Direktorat Teknis

Dalam rapat disepakati mengenai pemindahan tangan/pemusnahan/force majeur atas scrap atauwaste yang berasal dari BMDTP dan USDFS IJEPA tidak dikenakan bea masuk mengingatbahan baku yang diimpor seluruhnya telah dibebaskan bea masuknya atau ditanggung olehPemerintah,bahwa pihak Direktorat Teknis DJBC menyatakan bahwa barang /bahan baku yang diimpormenggunakan USDFSIJEPA, Bea Masuknya sudah dibebaskan atau menjadi 0% (nol persen),maka bila proses custom clearance/ kepabaeanan sudah berakhir, kewenangan

bidang Jasa danKonstruksi;Bahwa Penggugat telah mendaftarkan diri menjadi salah satu peserta yang mengikutilelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi danPengamanan Alur Sungai Batang Malandu Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman,sumber dana APBD Tahun 2012 secara elektonik dengan cara Eprocurement padaLembaga Penyedia Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pasaman sesuai Pasal 111Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahyang ketentuan teknis

Pasaman memenangkan penawaran terendahdengan klasifikasi penawaran memenuhi syarat administrasi, teknis, kualifikasi danharga sebagaimana yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyediaan barang /jasa sebagai berikut :a Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsif.b Telah memperhatikan penggunaan standar upah tidak di bawah UMRSumatera Barat sebagaimana tertuang dalam lampiran Evaluasi harga padaBerita Acara Hasil pelelangan.c Harga satuan Peralatan yang diajukan masih responsif

Penetapan No.0045/Pat.P/2016/PA.Tgtkarena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogotsebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telahsesual dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan

P1 sampai dengan P4 dan 2 (dua) orangsaksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meteraiyang cukup sedangkan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengarketerangannya dibawah sumpah, sehingga berdasarkan pasal 1888KUH Perdata,pasal 2 UU no 13 tahun 1985 tentang BEA MATERAIT dan pasal 147 HIR buktibukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuatdalam Buku II tentang Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan PerdataUmum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanyaberwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal ituditentukan oleh peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akandipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndang HukumPerdata jika aktaakta yang telah dibukukan memperlihatkan telah

tujuan permohonan Para Pemohonyang pada pokoknya seperti terurai diatas ; won Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk wewenang PengadilanAgama, berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 ; wana nnn n= Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkanmelalui mess media tanggal 28 Mei 2012 untuk memenuhi ketentuan dalampedoman teknis

administrasi dan teknis Peradilan Agama tentang prosespemeriksaan dan permohonan Isbat Nikah ;w Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannyamendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

permohonan pemohontersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin untuk memperbaiki penulisan tempattanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya yang semula tertulisPontianak, 15 Maret 1996 menjadi Sambas, 19 Maret 1996 ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P6, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Halimah danRohayu ;Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 ditegaskan : PengadilanNegeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonanapabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang undangan ;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) jo.

yang tak terpisahkan dari penetapan ini ; TENTANG HUKUMNYAwnnnn= =~ Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonyang pada pokoknya seperti terurai diatas ; n Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap sendiridi muka persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya denganbuktibuktisebagaimana telah di uraikan ;wnn Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkanmelalui mess media tanggal 08 Februari 2011 untuk memenuhi azas Publisitasdan ketentuan dalam pedoman teknis

administrasi dan teknis PeradilanAgama tentang proses pemeriksaan dan permohonan Isbat Nikah ; aaa Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannyamendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkanpada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak satukali pengumuman selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telan sesuaidengan ketentuan Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis PeradilanAgama Buku Il Edisi Revisi 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia,namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada,maka Majelis berpendapat perkara aquo dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonanpengesahan nikah yang didasarkan atas alasan bahwa Pemohon denganPemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Maret 2021 dirumah orang tua Pemohon Il, Desa Muara langon, Kecamatan MuaraKomam, Kabupaten Paser

Lili Hatmi, A.Md.70Seksi Teknis Perencana dan Pengawasan :Lukmanul Hakim, ST, Muhamad Akup, ST, Hamdi, S.Pd, M. Yudi Syarif,H.A.

Seksi Teknis dan Pelaksana Pembangunan dan Pengawasan :Seto Dwi Setiawan, H. Tohri AM, BA, S.Sos, Hamdi, S.Pd, M. Yudi Syarif, H.A.Effendi, SH, Suharsono, Fajri Wirawan dan Arya Yuniawan P, S.Adm.1 Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja :Sabidin, S.Pd , M.Pd, Saeun, Hj.

Seksi Teknis Perencana dan Pengawasan :Lukmanul Hakim, ST, Muhamad Akup, ST, Hamdi, S.Pd, M.

Seksi Teknis Perencana dan Pengawasan :83Lukmanul Hakim, ST, Muhamad Akup, ST, Hamdi, S.Pd, M.

Seksi Teknis Perencana dan Pengawasan :Lukmanul Hakim, ST, Muhamad Akup, ST, Hamdi, S.Pd, M. Yudi Syarif, H.A.Effendi, SH, Arya Yuniawan P, S.Adm,; Seksi Pelaksana Pembangunan :Joko Widigdo, Herry Wijaya dan Siswadi.Menimbang, bahwa dalam Keputusan Ketua Komite Pembangunan No.821/04/KOMITE/2010 tanggal 5 Oktober 2010, ditentukan tugas dan tanggungjawab Pelaksana Pembangunan:98a. Melakukan kerjasama dengan seksi teknis perencana dan pengawasandalam pelaksanaan pembangunan.b.