Ditemukan 637622 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Badan hukum Pph badan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 22-04-2013 — Putus : 11-07-2013 — Upload : 25-09-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 79/B/2013/ PT.TUN. JKT.
Tanggal 11 Juli 2013 — KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (Sekarang Dewan Komisioner OTORITAS JASA KEUANGAN); F A I Z A L
113 — 76
  • KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (Sekarang Dewan Komisioner OTORITAS JASA KEUANGAN);F A I Z A L
    JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam sengketa antara :KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA (Sekarang Dewan KomisionerOTORITAS JASA KEUANGAN), berkedudukan di GedungSumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur, No. 24,Jakarta 10710.
    sebagaiberikut :won nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnene MENGADILI : DALAM PENUNDAAN : 20222 nno nner nnn nce ncn cnn cnn cn cnnnense Menyatakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) Nomor : 150/G/2012/PTUNJKT, tanggal 02 Nopember 2012, Tentang Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Objek Sengketa tetap dipertahankan sampai adanya Putusanyang Berkekuatan Hukum Tetap ;DALAM POKOK SENGKETA :222 22222 n nnn nn nnn nnn cnennns1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal Keputusan Ketua Badan
    Pengawas Pasar Modal dan LembagaKeuangan (Sekarang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan) Nomor :KEP437/BL/2012, tanggal 6 Agustus 2012 tentang Penetapan Hasil PenilaianKemampuan dan Kepatutan atas nama Faizal ;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua Badan Pengawas PasarModal dan Lembaga Keuangan (Sekarang Dewan Komisioner Otoritas JasaKeuangan) Nomor : KEP437/BL/2012, tanggal 6 Agustus 2012 tentangPenetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Faizal ;Menghukum Tergugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 15-03-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 K/Pdt/2018
Tanggal 15 Maret 2018 — BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) c.q. MENTERI KEUANGAN RI c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, DKK
81 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) c.q. MENTERI KEUANGAN RI c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, DKK
    BADAN PENYEHATANPERBANKAN NASIONAL (BPPN) c.q. MENTERIKEUANGAN RI c.q. DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA, berkedudukan di Jalan Dr. WahidinNomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasakepada Dr. Indra Surya, S.H., L.L.M., dan kawankawan,Para Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan, beralamat di Gedung Djuanda Lantai 15 Jalan Dr Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2015;2. NY. FARYATI ONGKOWIJAYA, ex pemegang sahampengendali PT.
    BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KANTORPERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,bekedudukan di Komplek Perumahan Permata Buana,Jalan Kembang Utama, Jakarta Barat;2. PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA CQ. GUBERNURDKI JAKARTA CQ. WALIKOTA JAKARTA BARAT CQ.CAMAT KECAMATAN KEBON JERUK CQ.
Pengadilan PN SAMBAS Perdata
Register : 24-08-2012 — Putus : 25-04-2013 — Upload : 21-08-2024
Putusan PN SAMBAS Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.Sbs
Tanggal 25 April 2013 — Penggugat:
TJHAI FUK TJIN (TJHIE FUK TJIN)
Tergugat:
1.TJHIE BOO SHIN
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SAMBAS
11 — 0
  • Penggugat:
    TJHAI FUK TJIN (TJHIE FUK TJIN)
    Tergugat:
    1.TJHIE BOO SHIN
    2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SAMBAS
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata Khusus Arbitrase
Register : 09-12-2016 — Putus : 15-02-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 79/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl
Tanggal 15 Februari 2017 — PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI (PT. Bank Riau Kepri) sebagai Pemohon Keberatan TITIANI sebagai Termohon Keberatan
204 — 0
  • Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili perkara Nomor 174/ Arbitrase/ BPSK-BB/II/2016, tanggal 23 November 2016. 2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor: 174/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016 Tanggal 23 November 2016 tersebut.3. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya.4.
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Perdata
Register : 27-06-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Slw
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penggugat:
1.Nyonya Janda NUR HAYANI
2.Tuan SUGIHARTO HARYONO
3.Nyonya RATNAWATI
4.Tuan ARYANTO
Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal,
2.WAHYU WIJAYA
155 — 39
  • Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah, Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dan Wahyu Wijaya untuk menepati Kesepakatan Perdamaian yang telah dimufakati itu;
  • Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 336.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 27-04-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 26/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Tsm
Tanggal 22 Juni 2021 — Penggugat:
Koperasi Simpan Pinjam JASA Cabang Tasikmalaya
Tergugat:
Yukeu Yopiana
160 — 114

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan /Semula Teradu untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 003/A/BPSK-Kota.Tsm/IV/2021 tertanggal 7 April 2021;
    3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya Nomor : 003/A/BPSK-Kota.Tsm/IV/2021 tertanggal 7 April 2021;
Pengadilan PN BUKITTINGGI Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 17-09-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 22_PDT_G_2015_PNBkt_Kabul_28102015_BPSK
Tanggal 28 Oktober 2015 — PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk (P) >< VIVI SANORA (T)
389 — 130
  • Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi Nomor 10/PTS-BPSK/BKT/IX/2015 tertanggal 01 September 2015 ;4. Menolak Permohonan Keberatan selain dan selebihnya ;5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
    PUTUSANNomor 22/Pdt.SusBPSK/2015/PN.BktDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutusperkaraperkara tentang keberatan atas Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut dalam perkara antara :PT.
    Bahwa menunjuk pasal 4 ayat 1 Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (selanjutnya disebutKEPMENPERINDAG)) disebutkan :*Penyelesaian sengketa TERGUGAT oleh BPSK melalui caraKonsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksuddalam pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan danpersetujuan para pihak yang bersangkutan.4.
    Penyelesaian Sengketa Konsumen, olehkarenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PemohonKeberatan pada pokoknya adalah bahwa Pemohon keberatan atasputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 10/ptsBPSK/bkt/ix/2015, BPSK KOTA BUKITTINGGI yang telah mengeluarkanAmar Putusan pada tanggal 01 September 2015 yang berbunyi sebagaiberikut :MENGADILI :1.
    Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) Kota Bukittinggi tidak lagi memiliki kewenangan untukmemeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan(kKonsumen) dan Termohon Keberatan (Pelaku Usaha) ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi tidak berwenang mengadiliperkara a quo antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian SengketaKonsumen
    Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kota Bukittinggi tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo ;3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Bukittinggi Nomor 10/ptsBPSK/bkt/ix/2015 tertanggal01 September 2015 ;4. Menolak Permohonan Keberatan selain dan selebihnya ;5.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 22-12-2017 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 710/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 24 Juli 2018 — Penggugat:
LIM SETIAWAN
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
3.Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,
Turut Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
38 — 5
  • Penggugat:
    LIM SETIAWAN
    Tergugat:
    1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
    2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
    3.Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,
    Turut Tergugat:
    Presiden Republik Indonesia,
    Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKIJakarta, berkedudukan dan berkantor di JI. Taman Jati Baru No.1, RT.17 / RW.1, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnyadisebut sebagai Tergugatll;3. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia, berkantor dan berkedudukan di Jl.Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru Jakarta Selatan,selanjutnya disebut sebagai Tergugatlll;4. Presiden Republik Indonesia, dengan alamat Jl.
Pengadilan PN TANAH GROGOT Perdata
Register : 21-03-2023 — Putus : 14-04-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tgt
Tanggal 14 April 2023 —
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser
80 — 31

  • Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 23-10-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 223/PDT/2020/PT PBR
Tanggal 1 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat : SUSYANTI
Terbanding/Penggugat : SUTOMO
Terbanding/Turut Tergugat I : SUWARNO
Terbanding/Turut Tergugat II : HERRY RIDWANTO, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : WIRLISMAN, SH,
Terbanding/Turut Tergugat IV : BADAN PENGUSAHAAN BATAM
Terbanding/Turut Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BATAM
82 — 22
  • Pembanding/Tergugat : SUSYANTI
    Terbanding/Penggugat : SUTOMO
    Terbanding/Turut Tergugat I : SUWARNO
    Terbanding/Turut Tergugat II : HERRY RIDWANTO, SH
    Terbanding/Turut Tergugat III : WIRLISMAN, SH,
    Terbanding/Turut Tergugat IV : BADAN PENGUSAHAAN BATAM
    Terbanding/Turut Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BATAM
    BADAN PENGUSAHAAN ' BATAM (BP Batam), Yangberkedudukan di Jin. Jenderal Sudirman No.1, Kel. Teluk TeringBatam Kota Batam. selanjutnya disebut Turut Terbanding IVsemula disebut sebagai Turut Tergugat IV;6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BATAM, Yangberkedudukan di Jin. Jaksa Agung R. Soeprapto, Kel. SungaiHarapan, Kec. Sekupang, Kota Batam. selanjutnya disebut TurutTerbanding V semula disebut sebagai Turut Tergugat V;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT,Telah membaca berkas perkara tersebut ;1.
Pengadilan PN KENDARI Perdata
Register : 20-01-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Kdi
Tanggal 26 Oktober 2020 — KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULTRA, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI
143 — 122
  • KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULTRA, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI
    Kepala Badan Pertanahan NasionalRI di Jakarta Cq. Ka Kanwil Badan PertanahanNasional Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari Cq.Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari di Kendari,berkedudukan di Jalan H.E.A. Mokodompit No. 9 KotaKendari;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Drs. YUDHISETIAWAN, S.H., M.Si., IRWAN, S.P., MAYA SARI,S.H., IKA WULANDARI PRIHATIN DAUD, S.H., LAODE MMUHAMMAD ADLU RAZAAQ GAFAR, S.H.,M.H., dan MUHAMMAD SYABAN LAKAMU, S.H.
    Bahwa dalil penggugat membeli tanah dan menjadikan asset PT BinaCitra Niaga pada tahun 1999 sebagaimana dalil gugatan angka 3(tiga), dan menjadikan asset PT Bina Citra Niaga, sangat bertentangandengan Akta Pendirian dan badan hukum PT Bina Citra Niaga.Bagaimana mungkin PT Bina Citra Niaga memiliki asset, sementaraAkta Pendirian dan badan hukum PT Bina Citra Niaga baru diterbitkanpada tahun 2003 ?
    Kalaulah yangdijadikan sebagai objek gugatan dalam parkara a quo adalah tanah milikTERGUGAT dengan SHM Nomor. 01096 tahun 2004 adalah tidak tepatsama sekali karena sertifikat yang di terbitkan oleh Badan PertanahanNasional (BPN) Kota Kendari telah berjalan lebin kurang 15 (Limabelas tahun) tahun terhitung tanggal diterbitkannya.
    Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta Cq. Ka Kanwil BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Kepala KantorPertanahan Kota Kendari di Kendari selaku pihak dalam perkara a quo tidaklahmenyebabkan Gugatan Penggugat salah alamat oleh karena salah satu poinyang dituntut oleh Penggugat adalah perihal keabsahan dari Sertipikat HGBNo.00039, Kel.
    Kepala Badan Pertanahan NasionalRI di Jakarta Cq. Ka Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi SulawesiTenggara di Kendari Cg. Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari di Kendarisebagai Tergugat dalam perkara a quo, maka dengan demikian eksepsi dariTergugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;Ad. 5.
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 30-05-2023 — Putus : 27-06-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan PN JEMBER Nomor 49/Pdt.G.S/2023/PN Jmr
Tanggal 27 Juni 2023 — KARYA WASIK PERKASA
Tergugat:
1.Pemerintahan Kabupaten Jember Cq Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember
2.Pemerintahan Kabupaten Jember Cq Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember Cq Pejabat Pembuat Komitmen Covid - 19
3.Pemerintahan Kabupaten Jember cq Kepala Daerah Bupati Jember
30 — 10
  • KARYA WASIK PERKASA
    Tergugat:
    1.Pemerintahan Kabupaten Jember Cq Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember
    2.Pemerintahan Kabupaten Jember Cq Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember Cq Pejabat Pembuat Komitmen Covid - 19
    3.Pemerintahan Kabupaten Jember cq Kepala Daerah Bupati Jember
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 28-07-2022 — Putus : 23-08-2022 — Upload : 30-08-2022
Putusan PN JEMBER Nomor 87/Pdt.G.S/2022/PN Jmr
Tanggal 23 Agustus 2022 — Penggugat:
CV AWAL KARYA JAYA
Tergugat:
1.Pemerintah Kabupaten Jember Cq Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember
2.Pemerintah Kabupaten Jember Cq Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember Cq Pejabat Pembuat Komitmen Covid - 19
3.Pemerintah Kabupaten Jember cq Kepala Daerah Bupati Jember
20 — 13
  • Penggugat:
    CV AWAL KARYA JAYA
    Tergugat:
    1.Pemerintah Kabupaten Jember Cq Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember
    2.Pemerintah Kabupaten Jember Cq Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jember Cq Pejabat Pembuat Komitmen Covid - 19
    3.Pemerintah Kabupaten Jember cq Kepala Daerah Bupati Jember
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 12-07-2022 — Putus : 06-07-2023 — Upload : 06-07-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 621/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 6 Juli 2023 — ., M.KN - NOTARIS / PPAT DI KOTA MAKASSAR
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SULAWESI SELATAN, CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
118 — 10
  • ., M.KN - NOTARIS / PPAT DI KOTA MAKASSAR
    Turut Tergugat:
    BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SULAWESI SELATAN, CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Pengadilan PN DOMPU Perdata
Register : 04-03-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN DOMPU Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Dpu
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penggugat:
1.SEBAH ALIAS AMAQ MUSNI
2.RUSNI SEBAH
3.sebah alias mamiq musni
4.RUSNI
Tergugat:
1.LALU MUSTANADI
2.LALU SURATMAN
Turut Tergugat:
1.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu
2.Badan Pertanahan Kabupaten Dompu
77 — 29
  • Penggugat:
    1.SEBAH ALIAS AMAQ MUSNI
    2.RUSNI SEBAH
    3.sebah alias mamiq musni
    4.RUSNI
    Tergugat:
    1.LALU MUSTANADI
    2.LALU SURATMAN
    Turut Tergugat:
    1.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu
    2.Badan Pertanahan Kabupaten Dompu
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 22-12-2022 — Putus : 30-01-2023 — Upload : 31-01-2023
Putusan PT MAKASSAR Nomor 472/PDT/2022/PT MKS
Tanggal 30 Januari 2023 — SURYA MAS
Terbanding/Tergugat : PT.PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEMENTERIAN (BADAN USAHA MILIK NEGARA) BUMN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Sidoarjo
73 — 5
  • SURYA MAS
    Terbanding/Tergugat : PT.PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) Tbk
    Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    Terbanding/Turut Tergugat II : KEMENTERIAN (BADAN USAHA MILIK NEGARA) BUMN REPUBLIK INDONESIA
    Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Sidoarjo
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata
Register : 28-04-2022 — Putus : 09-12-2022 — Upload : 22-06-2023
Putusan PN JAYAPURA Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jap
Tanggal 9 Desember 2022 — Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua
212 — 5
  • Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 01-08-2023 — Putus : 06-09-2023 — Upload : 06-09-2023
Putusan PN JEMBER Nomor 118/Pdt.G.S/2023/PN Jmr
Tanggal 6 September 2023 — PUTRA DHARMA
Tergugat:
1.PEMERITAH KABUPATEN JEMBER Cq BADAN PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN JEMBER
2.PEMERITAH KABUPATEN JEMBER Cq BADAN PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN JEMBER Cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3.PEMERITAH KABUPATEN JEMBER Cq KEPALA DAERAH BUPATI JEMBER
22 — 13
  • PUTRA DHARMA
    Tergugat:
    1.PEMERITAH KABUPATEN JEMBER Cq BADAN PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN JEMBER
    2.PEMERITAH KABUPATEN JEMBER Cq BADAN PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN JEMBER Cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
    3.PEMERITAH KABUPATEN JEMBER Cq KEPALA DAERAH BUPATI JEMBER
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 21-05-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1051 K/Pdt/2019
Tanggal 21 Mei 2019 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT DI PADANG cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DI PAYAKUMBUH
34 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERIAGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARATDI PADANG cq. KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN LIMA PULUH KOTA DI PAYAKUMBUH
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-11-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1882 K/Pdt/2013
Tanggal 7 Nopember 2013 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA Cq PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II Cq DIREKTUR UTAMA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II vs Ir. MASDIN SIPAYUNG
106 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Badan Usaha Milik Negara Cq PT. Perkebunan Nusantara II Cq Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara II tersebut;
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA Cq PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II Cq DIREKTUR UTAMA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IIvsIr. MASDIN SIPAYUNG
    Perkebunan Nusantara II yang diangkat berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham/ RUPS yaitu berupa Petikan Keputusan Menteri BadanUsaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: KEP224/MBU/2003 yang ditetapkandi Jakarta tanggal 19 Juni 2003 oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara LaksamanaSukardi (Bukti P3);Bahwa pada tanggal 29 Juli 2003 Penggugat selaku Direktur SDM & Umummendapat fasilitas menempati rumah dinas, dan dikarenakan Tergugat belummenyediakan rumah dinas, maka Penggugat ditunjuk untuk menempati
    sebagaimana di maksuddalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Pasal 15 dari UndangUndang No 31 tahun 1999 JoUndang Undang tahun 20 tentang pemberantasan korupsi dan menempatkan Penggugatdi rumah tahanan RIP Ditreskrim Polda Sumut selama 20 hari, mulai tanggal 24Pebruari sampai 15 Maret 2006 ( Bukti P 12);Bahwa Penggugat segera menunjuk Pengacara untuk mendampingi Penggugatdalam menjalankan proses hukum, yang mana menurut Surat Edaran No: SE04/MBU/2005 pada tanggal 8 September 2005 di Jakarta Oleh RUPS/Menteri Badan
    Usaha MilikNegara dan bukanlah Pemohon Kasasi,dengan demikian jelaslah Pemohon Kasasidalam perkara ini tidak ada melakukanperbuatan yang bertentangan dengan UUNo.l Tahun 1995 tentang PerseroanTerbatas dan UU No.13 Tahun 2003tentang Badan Usaha Milik Negara;b Bahwa oleh karena Menteri Negara BadanUsaha Milik Negara telahmemberhentikan Termohon Kasasi dari27Perusahaan Pemohon Kasasi sesuaidengan Ringkasan Keputusan MenteriNegara Badan Usaha Milik NegaraNomor: KEP28/MBU/2006 tertanggal 3Maret 2006
    Usaha MilikNegara Republik Indonesia telah mengeluarkan RingkasanKeputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor :KEP 28/MBU/2006 tertanggal 3 Maret 2006 tentangPemberhentian AngggotaAnggota Direksi dan PengangkatanCaretaker Anggotaanggota Direksi Perusahaan Perseroan(Persero) Perkebunan Nusantara II (Vide Bukti T 10), dimanadalam Ringkasan Keputusan tersebut, Menteri Negara Badan UsahaMilik Negara telah memberhentikan anggotaanggota DireksiPTPN.II (Persero) termasuk salah satunya adalah
    II (Persero), maka secara hukum tindakanMenteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesiayang memberhentikan Termohon Kasasi sebagai Direktur SDM/Umum PTPN.II (Persero) adalah sah secara hukum;Bahwa selama Termohon Kasasi bekerja di Perusahaan PemohonKasasi sebagai Direktur SDM/Umum PTPN.II (Persero), PemohonKasasi telah membayar gaji Termohon Kasasi terhitung sejaktanggal 1 Agustus 2003 sampai dengan bulan Februari 2006,dimana hal ini juga telah dibenarkan oleh Termohon Kasasi dalamdalil