Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;Subsidair :Atau mohon putusan yang seadiladilnya :Hal. 2 dari 9 hal.Salinan Putusan Nomor 4181/Pdt.G/2018/PA.JrBahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sesuai surat edaran Nomor:48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan ijin atasannya yaitu Keputusan

HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempatkediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66ayat (2) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara aquo;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil dan sesuai suratedaran Nomor: 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10Tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipiltelah mendapatkan ijin atasannya yaitu Keputusan Pemberian ljin PerceraianHal. 5 dari 9 hal.Salinan Putusan Nomor 4181/Pdt.G/2018/PA.JrNomor : SIC/13/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh KomandoResor Militer 083/Baladhika Jaya;Menimbang

PUTUSANNomor : 0348/Pdt.G/2014/PABner yor dl Ul awwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atasperkara CERAI GUGAT yang diajukan oleh :pekerjaan Pegawai Negeri Sipil po, pendidikan terakhir SMF, tempat tinggalBengkulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Melawan:pekerjaan Pegawai Negeri Sipil poaa pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Kota

Bahwa, dalam hal ini Penggugat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) telahmendapatkan izin atasan dengan Nomor surat 820/25/PKM.BR/V/2014 padatanggaL 7 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Munik Setiasih ( Kepala UPTDPuskesmas Basuki Rahmad Kota Bengkulu ).Berdasarkan alasanalasan dan dasardasar sebagaimana telah diuraikan diatas,maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melaluiMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:3PRIMER :1.

,M.H namun usaha damai tetap tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil untuk melakukanperceraian dengan Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Peraturan PemerintahNomor;10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 45tahun 1990 Penggugat telah membuat surat pernyataan tertanggal 29 Oktober 2014yang berbunyi bahwa Penggugat bersedia menanggung segala akibat yang timbul dariperceraian, oleh karenanya Majelis mamandang dan manilai bahwa perkara ini dapatdilanjutkan

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraiandari Pejabat atasannya yang berwenang untuk itu;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua PengadilanAgama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukmemanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbuny!1: 2222222 2222222222 2a 2n =1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara; Subsider:Mohn putusan seadilMenimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh oranglain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Surat

hadir dalam persidangan, makamajelis tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1)dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg , Pasal 131 ayat (2) KHI,serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 TentangProsedur Mediasi di Pengadilan, namun meskipun demikian, Majelis Hakim sudah berupayasecara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat,tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telah memperoleh suratIzin Perceraian dari atasannya Nomor Kd.24.07/2/Pw.01/29/2012 tanggal 11 Juni 2012,yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utarasehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983sebagaimana telah diubah dengan Peratura Pemerintah Nomor 45 tahu 1990 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa dari alat bukti surat autentik berupa fotokopi Buku KutipanAkta Nikah, maka harus

PUTUSANNomor 2186/Padt.G/2020/PA.PtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN AGAMA PATIMemeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalamsidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Cerai antara:PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Strata I, tempat kediaman di , Kabupaten Pati,sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan pengusaha kios,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukanGugatan Cerai di Pengadilan Agama Pati berdasarkan PeraturanPemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mengajukan surat permintaanIzin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat kepada Kepala KantorKementerian Agama Kabupaten Pati, pada tanggal 06 Juni 2020 dan padatanggal 17 September 2020 telah menerbitkan

sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruhorang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkansuatu halangan yang sah;Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuktidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannyauntuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai

Negeri Sipil dalammengajukan gugatan cerai telah mendapatkan Keputusan Pemberian IzinPerceraian dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati Nomor:2670/Kk.11.18/1/KP.01.1/09/2020 tanggal 17 September 2020;Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, untuk meneguhkan

Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalammengajukan gugatan cerai telah mendapatkan Keputusan Pemberian IzinPerceraian dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, sehinggaPenggugat telah memenuhi kewaibannya sebagaimana ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dengan perubahannya Pemerintah Nomor45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ceral gugat yangdidasarkan atas dalil dan alasan

SALINANPUTUSANNomor 3634/Pdt.G/2015/PA.JS.esr sl yoo Jl al suDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusansebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat, antara:PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS ( Pegawai Negeri Sipil) di Kejaksaan Agung RI, tempat kediaman diwon n 22a 2282 222 $2 222 = $2 === 2 === Jakarta Selatan

Bahwa, mengingat Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Agung RItentang Pemberian Izin Kepada Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil atas namaPENGGUGAT NIP/NRK 196701121993122001/61267344 Pangkat/GolonganRuang Fungsional Dokter gigi Poli (V/b, maka Penggugat sudah mendapat izin dariinstansi dimana Penggugat bekerja sebagaimana Keputusan Jaksa Agung RepublikIndonesia Nomor KEP201/A/JA/12/2015 Tahun 2015 tertanggal 14 Desember2015 ;4.

lainuntuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2015/PA.JS. tanggal 11 januari 206 dan tanggal 19 Februari 2016, Tergugat telahdipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itudisebabkan oleh suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untukrukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun Penggugattetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai

Negeri Sipil telah memperoleh izin untukmelakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, Nomor: KEPXXXX/A/Hal. 3 dari 13 hal.

Namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya maksimal menasehatiPenggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo Pasal 130HIR tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadirdalam persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperolehizin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, oleh karena itupemeriksaan

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang notabene mengikutiAdministratif Pegawai Negeri Sipil , namun dalam hal ini Penggugat sudahmengurus izin dari atasan sejak 20 Desember 2019, akan tetapi hinggasaat ini pengurusan izin tersebut belum selesai dan membutuhkan waktuyang tidak sebentar, sedangkan perpisahan antara Penggugat danTergugat sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun 11 bulan.

berdasarkan Relaas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakansuatu halangan yang sah menurut hukum;Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pulamenyuruh kuasanya, maka Tergugat tidak dapat dimintal persetujuannya untukHalaman 4 dari 18, Putusan Nomor 1532/Pdt.G/2020/PA.Gsgberperkara secara elektronik, sehingga perkara a quo dilanjutkan denganberperkara secara biasa (nonelektronik);Bahwa Penggugat merupakan Pegawai

Negeri Sipil (PNS), maka MajelisHakim telah berupaya maksimal agar Penggugat mengurus izin cerai dariatasan terlabin dahulu serta mengingatkan mengenai segala resiko perceraianbagi PNS, namun demikian Penggugat menyatakan telah cukup lamamengurus izin tersebut namun tidak kunjung keluar, sehingga Tergugat telahmenyatakan tetap akan melanjutkan perkara ini dengan menyerahkan SuratPernyataan tanggal 18 Agustus 2020 yang berisi mengenai kesanggupanmempertanggungjawabkan gugatan ini tanpa izin dari

namun padapersidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangandan tidak pula menyuruh kuasanya, maka Tergugat tidak dapat dimintalpersetujuannya untuk berperkara secara elektronik, sehingga ketentuan Pasal20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang AdministrasiPerkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tidak terpenuhi,dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secarabiasa (nonelektronik);Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Pegawai

Negeri Sipil, makaberdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 1532/Pdt.G/2020/PA.Gsgtentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugatharus mendapatkan izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berupayamaksimal agar Penggugat mengurus izin cerai dari atasan terlabih dahulu sertamengingatkan

Negeri Sipil Penggugat telah memperolehSurat Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor 474.2/135BKD/2014, antaraPenggugat. dengan Tergugat. yang dikeluarkan oleh Kepala Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Lebak, tanggal 29 Desember 2014;Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnyadimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksuddan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 315/14/VII/2005; atas nama Tergugatdengan Penggugat sebagai suami isteri yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang tanggal 11 Juli 2005 (diberikode P.2);Bahwa, Penggugat untuk menguatkan diailildalil gugatannyamenghadirkan saksisaksinya, yaitu :Saksil :umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,bertempat tinggal di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang.

Negeri Sipil,bertempat tinggal di Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak.

Putusan Cerai Gugat Nomor 0070/Pat.G/2015/PA.Srgtentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, TentangPeradilan Agama, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena sebagai Pegawai Negeri SipilPenggugat telah memperoleh Izin Untuk Melakukan perceraian, maka secaraadministeratif telah teroenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan pemerintah Nomor 10Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 tentang Izin Perceraian

Bagi Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut dengan tata cara panggilan biasa sesuai dengan ketentuansebagai tersebut di dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 joPasal 188 Kompilasi Hukum Islam, tidak hadir di muka sidang dan pula tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.Karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harusdiperiksa secara verstek, dan putusan atas

PUTUSANeazy yoo sd) all oun,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, Nik 1107197112760010, Tempat/Tanggal Lahir Pulo Seunong /26/11/1976, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan SI, Gampong Keude Tangse, KecamatanTangse, Kabupaten Pidie, sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT, Nik, Tempat/Tanggal Lahir Bambi

Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telahmendapat izin bercerai dari Sekretariat Daerah Pidie, Keputusan BupatiPidie Nomor 873.4/540/KEP.33/2020 Tentang Izin Perceraian, tanggal 09Oktober 2020;.

Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat telahdatang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa Penggugat selaku Pegawai

Negeri Sipil telah memperoleh izinuntuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karena itu pemeriksaanperkara ini dapat dilanjutkan;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasehati sertamenganjurkan agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan ikatanperkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugatmenyatakan tetap tekadnya bercerai dengan Tergugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidangmaka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya

Sgiberarti tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya danPenggugat mohon putusan;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannyaoleh karena ituperkara ini dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 junctoPeraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa untuk memenuhi

PUTUSANNomor 110/Pdt.G/2019/MS.SgiAnsys MalateDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusandalam perkara Cerai Gugat antara :PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bambi, 28021969, agama Islam,Pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempattinggal Gampong Mee Hagu, Kecamatan Peukan Baro,Kabupaten Pidie sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, tempat dan tanggal

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telahmendapat izin bercerai dari Bupati Pidie, Keputusan Bupati Pidie Nomor880/764/KEP.33/2017 Tentang Izin Perceraian, tanggal 17 November 2017;8. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagiPenggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, makaPenggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukangugatan perceraian ini;Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.110/Pdt.G/2019/ MS.

Negeri Sipil untukmengajukan gugat cerai ini Penggugat telah memperoleh izin dari atasannyadengan Surat Pemberian Izin Nomor: 880/764/KEP.33/2017, Tanggal 17November 2017 Tentang Pemberian Izin Perceraian, yang ditanda tangani olehBupati Pidie, Kabupaten Pidie;Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusahan memberi arahandengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnyauntuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetappada dalildalil gugatannya untuk bercerai

Negeri Sipil, tempat tinggal di GampongMee Hagu, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie.

Sgi.dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan yang berlaku, dan ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, dengan demikiansesuai ketentuan Pasal 149 RB.g perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnyaTergugat dan diputus dengan Verstek ;Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenangdengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor:880/764/KEP.33/2007, tanggal 17 November 2017 yang dikeluarkan

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai NegeriSipil, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat (3),maka gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepadabekas isterinya ialah setengah dari gajinya, dan atau gaji sesuai yangditentukan oleh negara;6.

Bahwa gaji yang harus diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepadabekas istrinya ialah setengah dari gajinya, karena dalam penguasaanHal. 3 dari 11 hal.

Negeri Sipil pria kepada bekasistrinya ialah setengah dari gajinya dan mohon Ketua Pengadilan AgamaSidoarjo berkenan untuk mengitruksikan kepada juru bayar dengan caramemisahkan haknya Penggugat Rekonvensi tersebut dengan diterimalangsung oleh masingmasing pihak; Setidaktidaknya memberikan putusan dalam perkara ini dengan seadiladilnya;Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Sidoarjo telahmenjatuhkan putusan Nomor 464/Pdt.G/2014/PA.Sda., tanggal 26 Agustus2014 Masehi, bertepatan dengan

Negeri Sipil pria kepadaHal. 7 dari 11 hal.

Jumlah uang yang harus dibayar sebesar Rp151.150.000,00 (seratuslima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), secara tunai dansekaligus sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talakkepada Penggugat Rekonvensi dimuka Persidangan Pengadilan agamaSidoarjo;12.Bahwa, gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepadabekas istrinya ialah setengah dari gajinya, karena dalam penguasaanTergugat Rekonvensi, mohon terlebih dahulu agar Ketua Pengadilan AgamaSidoarjo, berkenan untuk

AKAD HARAHAP, Tempat Tanggal Lahir ,Tapanuli Selatan, 03091967, Jenis Kelamin, Perempuan, Agama Islam,Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma IV/Strata Alamat Jl. Kh.Dewantara Lk.IV Kec. Barumun, Kabupaten Padang Lawas. selanjutnya disebutPemohon ;. JAYADI HARAHAP Bin ABD.AKAD HARAHAP, Tempat Tanggal Lahir,DesaGinduang, 09091969 Jenis Kelamin, LakiLaki, Agama, Islam, Pekerjaan,Wiraswasta, Pendidikan SLTA/Sederajat Alamat, Paringgonan, Kec.

SUDARMI HARAHAP, S.Sos Bin ABD.AKAD HARAHAP, Tempat Tanggal Lahir,Huta Ginduang 31081971, Jenis Kelamin, LakiLaki, Agama Islam,Pekerjaan,Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Diploma I!V/Strata ,Alamat ,Desa Paringgonan Kec.

M.SI Bin ABD.AKADHARAHAP Tempat dan Tangggal Lahir, Huta Ginduang, 06111975, Jenis KelaminLakilaki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat TerakhirDesa Paringgonan Kec. Ulu Barumun Kab. Padang Lawas Selanjutnya disebutAlmarhum;Bahwa Almarhum Meninggal di Rumah sakit H. Adam Malik Medan di karenakansakit yang di deritanya dan dalam keadaan beragama Islam, dan di kebumikan padatanggal, 14 Mei 2019 di Desa Paringgonan Kec. Ulu Barumun Kab.

Adam Malik Medan di karenakan sakit; Bahwa Almarhum SOLEH HARAHAP sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama ABD.KADIR HARAHAPmeninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal, 05 Mei 2007; Bahwa, ketika Almarhum wafat ibunya yang bernama DEWAN HASIBUAN telahmeninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal, 16 Juli 2016; Bahwa, semasa hidupnya Almarhum belum pernah menikah hingga ia wafatmasih bersetatus lajang;Bahwa, Almarhum SOLEH HARAHAP, meninggalkan enam

PUTUSANNomor 699/Pdt.G/2016/PA Plp.2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara padatingkat pertama, telah menjatuhnkan putusan atas perkara cerai talak yangdiajukan oleh:PEMOHON, lahir di Batusitanduk 20 Desember 1976, umur 40 tahun, agamaIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebutPemohon;melawanTERMOHON, lahir di Batusitanduk 3 Desember 1980, umur 36 tahun, agamakristen

, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,bertempat kediaman di Lingkungan Pabuntang, KelurahanBulo, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, dalam hal iniberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/P/SKH/2017/PA.Plp. diwakili olehKUASA, umur 66 tahun, agama kristen, pendidikan D3, pekerjaan pensiunan,bertempat kediaman di Lingkungan Pabuntang, KelurahanBulo, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, selanjutnyadisebut Termohon.Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan

Negeri Sipil telah mendapatkanizin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan/Keterangan Nomor800/406/BKD/II/2016 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Palopo pada tanggal29 Maret 2016;Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohonsudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersamaTermohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akanPut.

No. 699/Pdt.G/2016/PA Plp Hal 3 dari 14 Hal.Bahwa setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporanmediator tersebut tanggal 21 Februari 2017 ternyata mediasi tersebut tidakberhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan suratpermohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi danmaksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah terlebih dahulumenunjukkan di depan Majelis Hakim Surat Izin Perceraian dari Pejabat yangberwenang, yang

Ya benar, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai negeri Sipil telahmendapatkan Izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan Nomor800/406/BKD/III/2016 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Palopo pada tanggal29 Maret 2016;6. Ya benar, bahwa pada tahun 2014 terjadi lag cekcok disebabkan halktersebut di atas, lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadiperpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahunlamanya dan sudah tidak ada lagi komunikasi;7.

.> DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkanputusan perkara cerai talak antara:Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tinggede, 05 Maret 1974, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman diDesa, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengahsebagai Pemohon,MelawanTermohon, tempat dan tanggal lahir Kalukubula, 30 November

1979,agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Strata , tempat kediaman di Desa,Kabupaten Sigi sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor...

Bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan telahmenjalani proses pemeriksaan di instansi tempat Pemohon bekerja.Halaman. 2 dari 14. Putusan, No.../Pdt.G/2020/PA.Dgl.Dari pemeriksaan tersebut telah mendapatkan izin untuk mengajukanperceraian, sebagaimana Keputusan Gubernur Sulawesi TengahNomor: 873.4/9187/BKD tanggal 31 Januari 2020.t.

/Pdt.G/2020/PA.Dgl.ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatualasan yang sah;Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon untukkembali rukun membina rumah tangganya bersama termohon namuntidak berhasil;Bahwa oleh karena Pemohon sebagai Pegawai negeri sipilsesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 yang telahdirubah oleh Peratutan Pemerintah No. 45 tahun 1990 jo surat edaranBAKN Nomor: 48/SE/1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPNS, Pemohon

/Pdt.G/2020/PA.Dgl.Bahwa oleh karena Pemohon sebagai Pegawai negeri sipilsesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 yang telahdirubah oleh Peratutan Pemerintah No. 45 tahun 1990 jo surat edaranBAKN Nomor: 48/SE/1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPNS, Pemohon telah mendapatkan izin dari atasannya denganNomor:873.4/9187/BKD, tanggal 31Januari 2020, yang dikeluarkan oleha.n.

Tmk(7DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanputusan perkara cerai talak antara:PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,TERMOHON,pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam halini memberikan kuasa khusus kepada H. Halim Friyatna,SH.,MH., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl.

Kawalu KotaTasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Mei2019 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor0850/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 24 Mei 2019, sebagaiPemohon;melawanumur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa buktibukti dipersidangan;BahwaDUDUK PERKARAPemohon dengan surat permohonannya tanggal

Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izindari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor ... tanggal ... yang dikeluarkanoleh ...

Negeri Sipil, Pemohontelah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian,Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2019/PA.

Tmkdengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinandan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;Menimbang, bahwa ternyata Termohon,meskipun dipanggil secara resmidan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu

Dan atau mohon putusan yang seadil adilnya;;Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telahmemperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang sesuai dengan suratHalaman 4 dari 61 halaman, Putusan Nomor.1688/P.dt.G/2019/PA.

Bahwa dikarenakan Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS), maka pada tanggal 03 Agustus 2020 Pemohon telah membuat izinbercerai kepada atasannya tetapi belum mendapatkan izin dari atasannyadikarenakan Termohon telah dipanggil oleh atasan Pemohon tidak hadir danhanya diwakili oleh keluarga Pemohon;3.

Bahwa karena jjin dari Pejabat belum diperoleh oleh Pemohon,maka secara formil Gugatan a quo belum saatnya untuk diajukan kePengadilan Agama Kisaran, dengan alasan hukum karena Pemohonadalah Pegawai Negeri Sipil yang tunduk dan patuh pada PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi :Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh ijin atau keterangan lebih dahulu dari pejabat dalam hal iniBupati dan atau Sekretaris Daerah Batu Bara tempat Pemohon bekerja.Halaman

negeri sipil,akan tetapi saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon, dan sepengetahuan saksigaji Pemohon tinggal Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) perbulan dikarenakanPemohon banyak hutang;>i Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai usaha toko pakaian, akantetapi saksi tidak mengetahui berapa omset toko tersebut;> 0007Bahwa saksi mengetahui selain Pegawai Negeri sipil, dan toko pakaian,Pemohon juga memiliki usaha lain yakni menjual hasil perkebunan yangditanam di atas lahan yang disewa oleh Pemohon tetapi

KisNegeri Sipil yang tunduk dan patuh pada Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau keterangan lebih dahulu daripejabat dalam hal ini Bupati dan atau Sekretaris Daerah Batu Bara tempatPemohon bekerja.

WitSaya. union, LH pangkat.e nein HE nip is P4oettaceeg selaku Penyidik Pegawai Negeri Sip!! pada SatuahLaki/perempuanPolisi Pamang Praja Kabupaten Bandung Barat telah Melakukan Pemeriksaan terhadap seorang Lakidan menerangkan sebagai DerikUt.....scssussssseeeevenseeeecemnmveneessimnectiens ees aa Tanda tangan Tandatangan TERSANGKASaksi sak, Nama:... YYW... umur...Sh....Agama...Stam R Pekerjaan. MET... Alamat Kp. cibeoer itir ' REO2/02 Dea Gimasin eC Baryajar = Menerangkan kab Bandveo Barat.

JU WOWPENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Qe Oe sal = eeeressneetnecetenannesnenseasseetenne KEPUTUSAN PENGADILAN PELAKSANAAN HUKUMANKurunganDenda RpPengeluaran Barang BuktiTanda TanganJaksaEnteTanda Tangan PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawar hukum menghadap sesudah dipanggil menurutundang undang dapat dituntut berd)sarkan kAfentuan Pasal 216 KUHes

Negeri (KPN) Maju KotaKupang.

Nomor 1176 K/Pid.sus/2016puluh delapan ribu empat ratus meter persegi) sebagai pemegang hakadalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju Kota Kupang;3.

diKelurahan Batuplat, KecamatanAlak, Kota Kupang; 86)1 (satu) buah jilidan Data Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06/ Manulai IIatas nama Koperasi Pegawai Negeri dengan luas 21.500M?* 87)1 (satu) buah jilidan Data Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05/ Manulai IIatas nama Koperasi Pegawai Negeri dengan luas 68.400 MF 88)1 (satu) buah jilidan Data Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04/ Manulai IIatas nama Koperasi Pegawai Negeri dengan luas 76.500?

di Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang; 86.87.88.1 (satu) buah jilidan Data Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06/ Manulai II atas namaKoperasi Pegawai Negeri dengan luas 21.500M1 (Satu) buah jilidan Data Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 05/ Manulai II atas namaKoperasi Pegawai Negeri dengan luas 68.400 M2:1 (satu) buah jilidan Data Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04/ Manulai II atas namaKoperasi Pegawai Negeri dengan luas 76.500M?

Pekerjaane Yangbenar : Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sabu Raijuadan mantan Camat Alak* Dalam Surat Dakwaan Jaksa (benar) : Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sabu Raijua Dalam surat Tuntutan Jaksa (salah) Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah SabuRaijua. (Mantan Kepala Bagian Pemerintahan padaSekretariat Daerah Kota Kupang). Pekerjaan yangdimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum adalah ditujukankepada Demos Oktovianus Rame Hau, S.Sos, dan bukankepada terdakwa.

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk perceraian initelah memperoleh izin dari atasan Penggugat, nomor : 474.2/12/2018,tanggal: 17 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah PemerintahAceh di Banda Aceh:Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohonkepada Ketua/Majelis Mahkamah Syartyah Banda Aceh untuk berkenanmenerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:1.2.BR WwMengabulkan permohonan Pemohon;Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon SKM

Negeri Sipil;.

Ibu KandungPemohon tinggal bersama Pemohon dan Termohon dalam keadaan sakit(stroke), dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohonbertengkar;Bahwa Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon selama1 (Satu) tahun lamanya;Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai olehkeluarga dan orang tua Gampong, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil;12 Dari 35 Halaman Putusan Nomor 252/Padt.G/2018/MSJth3.

Negeri Sipil,dan berpenghasil gaji serta Tunjangan Prestasi Kerja, dan Pemohonselain sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mempunyai usaha sampinganlainnya;Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai olehkeluarga dan orang tua Gampong, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil jawabannya, Termohontelah mengajukan alat bukti berupa:A.

Negeri Sipil dan telah memperoleh izinperceraian dari Pejabat yang berwenang. yang merupakan akta otentik dantelah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebutmenjelaskan mengenai izin atasan Penggugat, sehingga bukti tersebut telahmemenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka maksud pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang

Pandimenawarkan dapat membantu saksi menjadi PNS atau Aparatur Sipil Negara(ASN), untuk meyakinkan saksi lalu sdr Pandi menunjukkan dokumen fotocopy surat dari dari BKN yang isinya namanama calon pegawai negeri sipilyang sudah diterima atau di acc, yang diakui sdr. Pandi namanama tersebutHalaman 6 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.

Amat Siran datangkembali ketempat foto copy saksi dan memberikan dokumen penetapannomor iduk Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum dan honorer kategori Ilformasi tahun anggaran 2013 dan 2014, sehingga saksi Ika Mulyasaritertarik;Bahwa kemudian saksi Ika Mulyasari dan mertua saksi datang kerumahsaksi Pandi Bin Alm. Amat Siran untuk menanyakan persyaratan dan biayabiaya;Bahwa ketika itu. saksi Pandi Bin Alm.

Pandi, Saksi Pandi menawarkan dapatmembantu saksi Ika Mulyasari,S.Pd. menjadi PNS atau Aparatur SipilNegara (ASN), untuk meyakinkan saksi ka Mulyasari, S.Pd. lalu sdr Pandimenunjukkan dokumen foto copy surat dari dari BKN yang isinya namanama calon pegawai negeri sipil yang sudah diterima atau di acc, yang diakuisdr.

Pandi menawarkan dapat membantu saksi Ika Mulyasari, S.Pd.menjadi PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk meyakinkan saksi kaMulyasari, SPd.lalu sdr Pandi menunjukkan dokumen foto copy surat dari dariBKN yang isinya namanama calon pegawai negeri sipil yang sudah diterimaatau di acc, yang diakui sdr.

negeri sipil tahun anggaran 2015Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.

Negeri Sipil Berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 28 Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala SeksiPPDK II Regional IX BKN Jayapura tanggal 20 Oktober 2010 atas namaAmelia Giyai, selanjutnya diberi tanda P5;Halaman 2 dari 15 Penetapan 13/Pdt.P/2022/PN Nab10.11.12.13.14.15.Fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor 40627/C/3/79 yang dikeluarkan oleh KepalaBagian Mutasi Pegawai Administrasi Biro Kepegawaian KementerianPendidikan dan Kebudayaan tanggal

Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi PPDK II Regional IX BKNJayapura tanggal 20 Oktober 2010 atas nama Amelia Giyai, bukti Surat P7berupa fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor1799/118.c.3/C2/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah DepdikbudPropinsi Irian Jaya tanggal 30 Oktober 1995 perihal Pensiun Pokok denganPenerima Pensiun atas nama Amelia Giyai, bukti surat P8 berupa fotokop!

Negeri atau penerima pensiunpegawai meninggal dunia, maka istri (istriistri) nya untuk pegawai negeri priaatau Suaminya untuk pegawai negeri wanita yang sebelumnya telah terdaftarpada kantor urusan pegawai berhak menerima pensiun janda atau pensiunduda;Menimbang bahwa saat ini Amelia Giyai (penerima pensiun janda dariYohanis Pekey) juga telah meninggal dunia yang mana Amelia Giyai telahmeninggal dunia di Nabire karena sakit pada tanggal 30 Desember 2014 (videbukti surat P11);Menimbang bahwa berdasarkan

ketentuan yang tertulis dalam Pasal 18ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai DanPensiun Janda/Duda Pegawai yaitu Apabila Pegawai Negeri atau penerimapensiunpegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suamilagi yang berhak untuk menerima pensiunjanda/duda atau bagian pensiunjanda termaksud Pasal 17 UndangUndang ini maka:a. pensiunjanda diberikan kepada anak/anakanaknya, apabila hanyaterdapat satu golongan anak yang seayahseibu;b. satu bagian pensiunjanda

diberikan kepada masingmasing golongananak yang seayahseibu;C. pensiunduda diberikan kepada anakanaknya.Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan yang tertulis padaPasal 3 huruf d UndangUndang Nomor 11 Tahun 1969 tentang PensiunPegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai ditentukan bahwa yang dimaksuddengan Anak ialah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yangdisahkan menurut UndangUndang Negara dari pegawai negeri, penerimapensiun, atau penerima pensiun janda/duda;Halaman 11 dari 15 Penetapan