Eksepsi tentang gugatan yang kurang pihak ;Bahwa di dalam identitas gugatan, Pihak Tergugatnya ada 5 (lima), dimana selain Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill ada lagi yang digugat,yaitu A. Yek dan A. Seng ;Bahwa ahli waris alm. Phoa Tjing Lie memang ada 5 (lima) orangnamun tidak ada yang bernama A. Yek dan A. Seng, jadi masih ada 2 (dua)Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2389 K/Pdt/2010orang lagi ahli waris alm. Phoa Tjing Lie yang meguasai harta peninggalanalm.

Vanlinoto yang belum digugat ;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telahmenjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor : 74/PDTG/2008/PN.PBR tanggal16 April 2009 yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI Menerima Eksepsi Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill ;DALAM POKOK PERKARA Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont VankelijkVerklaard) ; Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp.571.000, (lima ratus tujuh puluh

Tentang Tergugat IIf.Bahwa Tergugat II dalam perkara ini adalah anak kandung dari almarhumDarianus Naibaho yaitu pihak dalam perkara perdata no. 56/Pdt.G/1985/PN.Trt tertanggal 11 September 1986 Jo putusan Pengadilan TinggiMedan no. 18/Pdt/1987/PT.Mdn tertanggal 1 April 1987 Jo putusanMahkamah Agung no. 3119 K/Pdt/1987 tertanggal 10 Juli 1989 yang telahberkekuatan hukum tetap dimana obyek terperkara adalah merupakanbahagian dari obyek yang digugat para Penggugat sekarang ini, dengandemikian gugatan

No. 2521 K/Pdt/201010Bahwa luas obyek yang digugat para Penggugat adalah kabur tidakjelas yang hanya mengadaada dimana luas tanah yang diperkarakanoleh para Penggugat menyatakan seluas panjang 22 m2 x lebar 14m2 dengan batas sebelah timur : Tergugat II dan Ill sebelah baratJalan Pulo Samosir, sebelah utara : Mandur Dikkon Naibaho, sebelahselatan : Nai Patar dengan batas yang disebutkan para Penggugatadalah kabur tidak jelas dengan fakta di lapangan apabila denganbatas yang disebutkan para Tergugat

terhadap gugatan Penggugat/Terbandingtersebut pihak Tergugat /Pembanding telah mengajukan eksepsi dan jawabanatas pokok sengketa yang pokoknya eksepsi tentang gugatan tidak memenuhisyarat formil, eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas; eksepsi tentanggugatan telah melampaui waktu untuk mengajukan gugatan, eksepsi tentangsikap diam keputusan Tergugat bukan merupakan Keputusan Tata UsahaNegara, eksepsi tentang sikap diam Tergugat yang menjadi obyek gugatanbukanlah Keputusan TUN yang dapat digugat

ne nnneMenimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telahmempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding yakni eksepsi tentang gugatan tidak memenuhi syarat formil,eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas; eksepsi tentang gugatan telahmelampaui waktu untuk mengajukan gugatan, eksepsi tentang sikap diamkeputusan Tergugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, eksepsitentang sikap diam Tergugat yang menjadi obyek gugatan bukanlah KeputusanTUN yang dapat digugat

jejaka sedangkanPemohon II berstatus janda; Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dan Pemohon II tidak terdapathalangan baik halangan menurut syara maupun halangan menurut adatistiadat setempat dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah; Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon dan Pemohon Iltersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak; Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahbercerai dan Pemohon dan Pemohon II I tidak pernah pula berpoligami,dan pernikahan mereka tidak pernah digugat

jejaka sedangkanPemohon II berstatus janda;Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dan Pemohon II tidak terdapathalangan baik halangan menurut syara maupun halangan menurut adatistiadat setempat dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon dan Pemohon Iltersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Pemohon II tidak pernahbercerai dan Pemohon dan Pemohon II tidak pernah pula berpoligami,dan pernikahan mereka tidak pernah digugat

rumah semi permanensebagaimana telah Pembanding sampaikan dalam persidangan adalahbukan harta bersama, karena Terbanding telah merekayasa Akta Jual BelliHal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 123/Pdt.G/2021/MS.Aceh4.Nomor 192/VIII/IB/2012 tanggal 27 Agustus 2012 pada saat tanah tersebutdalam sengketa dan pada saat Sukinam memberi kuasa kepadaPembanding untuk menyelesaikan sengketa tanah itu di Pengadilan NegeriIdi;Bahwa Saat ini tanah yang ada bangunan 1 (satu) unit rumah semi permanendi atasnya, telah digugat

Terbanding petitum angka 2, positaangka 4 huruf b, c, d, f, g, h, I, j. k. dan m gugatan Penggugat/Terbanding telahdipertimbangkan dengan putusan mengabulkan sebagian dan menolakselainnya, karena Tergugat/Pembanding telah mengakui sebagian sehinggatidak perlu dibuktikan dan sebagian gugatan dibantahn sehingga perlupembuktian, akan tetapi kedua belah pihak tidak dapat membuktikan sehinggaditolak sedangkan sebagian lagi pada waktu pemeriksaan ditempat (decente)tidak ditemukan lagi objek sengketa yang digugat

Saksi SAKSI 1:e Bahwa yang mengajukan gugatan perceraian adalah adik saksiPENGGUGAT sedangkan yang digugat adalah TERGUGAT;e Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan padatanggal 25 Desember 2007 di Banjar Dinas Soka Kelod, Desa Antap,Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;e Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalahperkawinan biasa dimana dalam perkawinan tersebut, Penggugatberkedudukan sebagai Purusa, sedangkan Tergugat sebagai Predana;e Bahwa saksi hadir saat upacara

Saksi SAKSI 2:e Bahwa yang mengajukan gugatan perceraian adalah adik saksiPENGGUGAT sedangkan yang digugat adalah TERGUGAT;e Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan padatanggal 25 Desember 2007 di Banjar Dinas Soka Kelod, Desa Antap,Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalahperkawinan biasa dimana dalam perkawinan tersebut, Penggugatberkedudukan sebagai Purusa, sedangkan Tergugat sebagai Predana;Bahwa saksi hadir saat upacara perkawinan

Urusan Agama setempat yang bernamaPENGHULU; Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dan Pemohon II tidak terdapathalangan baik halangan menurut syara maupun halangan menurut adatistiadat setempat dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah; Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon dan Pemohon Iltersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak; Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahbercerai dan Pemohon dan Pemohon II tidak pernah pula berpoligami,dan pernikahan mereka tidak pernah digugat

II tersebut tidak terdaftar;Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebuttidak terdapat halangan baik halangan menurut syara maupun halanganmenurut adat istiadat setempat dan telah memenuhi syaratsyarat danrukun nikah;Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon dan Pemohon Iltersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Pemohon II tidak pernahbercerai dan Pemohon dan Pemohon II tidak pernah pula berpoligami,dan pernikahan mereka tidak pernah digugat

ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I, pada saatitu Pemohon II sedang hamil 1 bulan sehingga pernikahan dipercepatdan tidak diurus semua persyaratan administrasi untuk pernikahan diKantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon dan Pemohon II tidak tercatat; Bahwa Pemohon dengan Pemohon II telah menikah resmi kembalidan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto KabupatenAgam pada tanggal 19 Juli 2019; Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon dengan PemohonIl tidak pernah digugat

Penetapan Nomor 42/Padt.P/2019/PA.MinKantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon dan Pemohon II tidak tercatat; Bahwa Pemohon dengan Pemohon II telah menikah resmi kembalidan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto KabupatenAgam pada tanggal 19 Juli 2019; Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon dengan PemohonIl tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di manaPemohon dan Pemohon II tersebut berdomisili dan tidak ada yangkeberatan dengan keberadaan anak dari pernikahan

hari sehingga sudahtidak memenuhi' tenggang waktu sebagaimana yang diaturdalam ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986juncto Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyisebagai berikut : Gugatan dapat diajuknan hanya dalamtenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara ;Penjelasan Pasal 55 tersebut diatas, berbunyi sebagaiberikut : Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan TataUsaha Negara yang digugat

, maka tenggang waktu sembilanpuluh hari itu dihitung sejak saat diterimanya KeputusanTata Usaha Negara yang digugat.

Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku;b.

Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik; Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebagaimanadisebutkan di atas, baik dari segi prosedur maupun substansi jelas tidakprosedural dan tidak substansial serta merupakan tindakan sewenangwenang (willekeur) Tergugat dalam menjalankan tugas dan fungsinya yangsangat bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik(general principle of good administration); Bahwa salah satunya azas yang berhubungan

Bahwa mencermati dari yuriprudensi putusan No. 653 K/TUN/2015dalam pertimbangan hukumya majelis hakim menyebutkan walaupunyang digugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat HakGuna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi, namun substansi yangesensinya dipersoalkan adalah milik siapakah tanah yang di atasnya terbitKeputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ini?, yang seharusnyamerupakan kompetensi Peradilan Umum bukan Peradilan Tata UsahaNegara;6.

* atas nama Zaidir, Majelis Hakimberpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat tersebutberupa surat keputusan yang merupakan produk dari Badan/Pejabat Tata UsahaNegara (in casu Tergugat) dan bukan pula yang dikecualikan menurut Pasal 2dan Pasal 49 UndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenaikewenangan memeriksa dan memutus sengketa in litis, Majelis Hakimberpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi

kepentingan yang harus dilindungioleh hukum ;Ad. 4. apakah pengajuangugatannyamasih dalamtengqgang waktuuntukmengajukan gugatan:Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun1986, yang menentukan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggangwaktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam penjelasan Pasal 55tersebut, menyatakan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan TataUsaha Negara yang digugat

;Bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh PENGGUGAT sejalandengan amanat UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) huruf a yang menyebutkanKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Halaman 7 dari 66 halaman.

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku;b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik;Halaman 19 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.

51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaraadalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tatausaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifatKonkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata;Bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa a quo merupakanKeputusan Tata Usaha yang dapat digugat

Surat Gubernur Papua Nomor 161/14950/SET tanggal 10 Desember2019 perihal usul Peresmian Pimpinan DPR Papua Periode Tahun20192024;Bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukumnya yaitu : apakahobjek sengketa telah memenuhi unsurunsur yang termasuk kriteriasebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di PengadilanTata Usaha Negara atau sebaliknya, objek sengketa a quo dihubungkandengan unsurunsur Keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa Objek Sengketa diterbitkan dengan menimbang adanyaKeputusan

Jadi tidak patut Gubernur atauPimpinan Sementara digugat atau ikut masuk sebagai Tergugat atau TergugatI! dalam konteks perkara ini;SAKSI PARA TERGUGAT II INTERVENSIHalaman 48 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.

Yu Bong Yi sebagai pihak pertama telah digugat sedangkan Mr. JroMade Wesa sebagai pihak kedua tidak digugat, walaupun kedudukannya sebagai pihakKelian Desa Adat Perasi akan tetapi sebagai pihak didalam MoU tersebut sepatutnyaturut digugat sehingga jelas perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas ; Bahwa didalam surat gugatan sudah dijelaskan alamat Mr. Yu Bong Yi saat ini tidakdiketahui, jadi gugatan Penggugat sudah memang dari awal gugatan dibuat alamatMr. Yu Bong Yi sudah tidak diketahui.

Yu Bong Yi sebagai pihak pertama telah digugat sedangkan Mr. JroMade Wesa sebagai pihak kedua tidak digugat, walaupun kedudukannya sebagai pihakKelian Desa Adat Perasi akan tetapi sebagai pihak didalam MoU tersebut sepatutnya5152turut digugat sehingga jelas perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas ; Bahwa didalam surat gugatan sudah dijelaskan alamat Mr. Yu Bong Yi saat ini tidakdiketahui, jadi gugatan Penggugat sudah memang dari awal gugatan dibuat alamatMr.

tanah tersebut lalu Nurdiansyah alias yan menunjukkankepada saksi bahwa tanah tersebut miliknya ;Bahwa saksi tidak pernah melihat SKT atas nama Nurdiansyah alias lyan ;Bahwa tanah sengketa ada di sebelah kanan jalan, sedangkan di sebelah kirijalan ada tanah saksi ;Bahwa saksi ada melihat tanah dipatok BPN, saat itu yang datang dua orangpolisi dan orang BPN ;Bahwa sekitar bulan Maret 2012 Tergugat II mengatakan kepada saksi bahwatanah yang dibeli Tergugat II dari Nurdiansyah alias Iyan ternyata digugat

sedangkanTergugat IV telah mengajukan surat bukti bertanda BuktiT.IV1 s/d TIV3;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut di atas, Tergugat II danTergugat IV secara bersamasama mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : Sukamto, H.Misdi dan Juhriansyah ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalilpokok gugatan Penggugat sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Juni 2012Majelis mendapati tanah obyek sengketa seluas 18.240 m2 yang digugat

oleh Penggugatterletak di Jalan Bungur Rt. 18 A, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, KabupatenKotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah dan didalam areal tanah obyek sengketayang digugat oleh Penggugat tersebut terdapat tanah yang diakui sebagai milik Tergugat II,Tergugat III dan Tergugat IV ;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa seluas 18.240m2 tersebut adalah milik Penggugat atas dasar membeli dari M.

keterangan saksi Guntur, SH tersebut bersesuaian dengantulisan yang terdapat pada Bukti P tersebut yang berbunyi : Telah Diperiksa danSesuai dengan Daftar Di Kantor Pertanahan, tanggal 11 Maret 2010 ;Menimbang, bahwa dari Bukti P yang tidak disangkal/ dibantah oleh Tergugat Idan adanya keterangan dari saksi Guntur, SH tersebut maka diperoleh fakta hukumbahwa pada tanggal 24 Desember 2005 Tergugat I adalah sebagai pemilik pertama tanah39seluas 18.240 m2 yang saat ini menjadi tanah obyek sengketa yang digugat

Nurdiansyah kepada Tergugat II tetapi dengan harga Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) saja ;Menimbang, bahwa pada persidangan pemeriksaan setempat tanggal 27 Juni 2012diperoleh fakta hukum bahwa tanah yang diakui oleh Tergugat II tersebut berada didalamareal tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis pertimbangkan sebelumnyaberdasarkan Bukti P berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 6206 tanggal 24 Desember2005 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan

Sementara itu, dalam PenjelasanPasal 55 tersebut menyebutkan bahwa Bagi pihak yang namanya tersebutdalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktusembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TataUsaha Negara yang digugat ...

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;b.

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganasasasas umum pemerintahan yang baik ;Bahwa secara singkat duduk sengketa Tata Usaha Negara ini terjadi karenatelah terbitnya Surat Keputusan Tergugat berupa: Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 881 260 TAHUN 2018 tentangPemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan SendiriDengan Tidak Memperoleh Hak Pensiun, tanggal 17 Juli 2018, atasnama Arofao Telaumbanua, SE ;Bahwa pada tanggal 03 April 1995, Penggugat diangkat sebagai

UndangUndang nomor 51 Tahun 2009tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara :Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku ;Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganasasasas umum pemerintah yang baik ;Ketentuan pasal 87 ayat (1) huruf b UndangUndang nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;Ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur

tanggal 7 Juni 2013;Termohon Kasasi I, II dahulu Pembanding/TergugatTergugat IIIntervensi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang TermohonKasasi I dan II dahulu sebagai Pembanding/TergugatTergugat II Intervensi di mukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:Bahwa objek sengketa yang digugat

melanggar peraturan perundangundangan, juga dapat dikualifikasikan telah melanggar AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen van Behorlijk Bestuur)sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 tentang UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara;Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:Alasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud padaPasal 53 ayat (1) adalah:a.Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat

itu bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik;Pelanggaran terhadap AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik dapat dilihatpada halaman 3 Surat Keputusan (objek gugatan) in casu, pada bagian diktumMemutuskan, Menetapkan: pada bagian diktum Kedua tertulis sebagai berikut:Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka Keputusan Walikota SamarindaNomor 545/405/HKKS/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganperaturan perundangundangan;b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;16.

Baratama Makmur;telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanaditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat digugat diPengadilan Tata Usaha Negara dengan alasanalasan sebagai berikut:e Bahwa Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 545/205/HKKS/IN/2012, tanggal 14 Maret 2012 dan Surat Keputusan WalikotaSamarinda Nomor 545/206/HKKS/II/2012, tanggal 14 Maret 2012adalah berupa suatu Penetapan Tertulis

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku.b.

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik.Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa di atas objek bidangtanah milik Penggugat tersebut, dinilai telah bertentangan dengan :Peraturan Perundangundangan yang berlaku:Halaman 8 Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah , Pasal 12 Ayat (1), Pasal 14 ayat (1) danayat (2), Pasal 31 ayat (1);2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku;b.

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik.Berdasarkan uraian seluruh dalildalil di atas, Penggugat mohon agarMejelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus GugatanSengketa Tata Usaha Negara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusansebagai berikut:Petitum/Tuntutan:Dalam Pokok Perkara:1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2) Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00715Desa Pinang Banjar, tanggal 21 Desember

Eksepsi Tentang Gugatan Error In Persona;Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatanerror in persona pada pokoknya karena Tergugat bukan penyebab dualismehak atas tanah yang disengketakan sehingga tidak tepat gugatan Penggugatmendudukkan Tergugat sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkanbahwa

53Ayat 1 (satu) Orang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negaradapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpadisertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.Ayat 2 (dua)Alasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana yangdimaksud pada ayat (1) adalah:Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat

itu bertentangan denganperaturan perundanganundangan yang berlaku;Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganasasasas umum pemerintahan yang baik;u.

Ayat 4 (a) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yangmendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangatdirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ini tetapdilaksanakan.c.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4)Undangundang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara yang menegaskan sebagai berikut:Permohonan penundaan sebagaimana dalam ayat (2) huruf a:Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangatmendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangatdirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetapdilaksanakan.Pada huruf b.Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangkapembangunan mengharuskan dilaksanakannya

Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangatmendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangatdirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetapdilaksanakan;b.

Bahwa sesungguhnya pokok permasalahan yang digugat Para Penggugat(sekarang Para Termohon Kasasi) yang diregister dalam perkara Nomor18/Pdt.G/2012/PN Tbn., (untuk selanjutnya disebut Perkara Nomor 18),adalah mengenai Perselisihan Internal Partai Politik sehubungan denganpemecatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dari anggota PartaiPersatuan Pembangunan (PPP) oleh Dewan Pimpinan Pusat PPP dahuluHal. 17 dari 42 hal Put.

Apalagi lagi didalam pertimbangan hukumMajelis tidak menguraikan pokok sengketa mengenai permasalahan yangmana yang digugat dalam permohonan itu.

Bahwa sebanyak apapun SK yang diterbitkan dalam partai politik in casuPPP tidak secara serta merta dapat langsung digugat di PengadilanNegeri meskipun ada perselisihan yang sedang diproses secara internaldi Mahkamah Partai. Jika kKemudian ada SK baru apapun isinya yangmerugikan kader partai, maka wajib hukumnya diajukan terlebih dahulumelalui Mahkamah Partai, bukan langsung ke Pengadilan Negeri,sebagaimana dilakukan oleh Para Termohon Kasasi.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban telah salah menerapkan hukumyaitu "lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan dalam hal ini melanggar Pasal 30 huruf c UndangUndang Mahkamah Agung";1.Bahwa sesungguhnya pokok permasalahan yang digugat TermohonKasasi dahulu Pembanding/Penggugat yang diregister dalam perkaraNomor 18/Pdt.G/2012/PN Tbn., (untuk selanjutnya disebut PerkaraNomor 18), adalah sengketa mengenai perselisihan diinternal PartaiPolitik sehubungan dengan pemecatan

Kalaupun ada tanda terima, maka hal tersebut menjaditanggungjawab disekretariat DPP PPP yang secara administari tidak adakaitan dengan sekretarian MP didalam menyelesaikan perselisihan PartaiPolitik di MP PPP;Bahwa berapapun SKSK yang diterbitkan dalam partai politik in casuPPP tidak secara serta merta langsung digugat di Pengadilan Negerimeskipun ada perselisihan yang sedang diproses secara internal di MP.Jika kemudian ada SK baru apapun isinya sepanjang merugikan kaderpartai, maka wajib hukumnya

Borneo Putra yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur.KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARABahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, maka Penggugat yangdalam posisi merasa dirugikan dan Tergugat adalah Badan atau PejabatTata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenangyang digugat oleh seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 6UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), maka gugatanatas

Tergugat melalui penerbitan obyek sengketa aquo tersebut;Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini mengada ngada dandibuat buat, karena sesuai dengan ketentuan pasal 53 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa yang berhak menggugat itu orang atau badan hukum perdata,apabila hendak menggunakan haknya harus menunjukan bahwa adasuatu kepentingannya yang dirugikan atas dikeluarkannya KeputusanTata Usaha Negara yang digugat

oleh hukum yang eksistensinya ditentukan oleh :a.Faktor faktor yang berkaitan dengan Penggugat sendiri yang harus:Merupakan kepentingan Penggugat sendiri, serta;Merupakan kepentingan pribadi Penggugat, danMerupakan kepentingan langsung dari Penggugat sendiri, sertaMerupakan kepentingan yang dapat ditentukan;b.Faktorfaktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata UsahaNegara yang digugat itu sendiri.

Artinya hanya keputusan yangmenimbulkan akibatakibat hukum yang dimaksud sajalah yangrelevan untuk digugat ;Halaman 14 dari 52 HalamanPutusan Nomor : 11/G/2020/PTUN.SMDBahwa pada penjelasan dan uraian tersebut diatas, makakepentingan yang harus minta dilindungi oleh hukum adalahkepentingan yang benarbenar telah merugikan Penggugat dankepentingan tersebut, harus ditentukan serta diuraikan secara rincidan nyata/riil bukan dikarangkarang sebagaimana yang disampaikanoleh Penggugat dalam perkara a quo

unsur yang utama dari Sengketa Tata UsahaNegara adalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikanmenurut ketentuan Pasal 2 UndangUndang Peraturan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 UndangUndang Peradilan TataUsaha Negara, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (beschikking)Halaman 31 dari 52 HalamanPutusan Nomor : 11/G/2020/PTUN.SMDyang dapat digugat

Dalam perkara a quo sudah jelas bahwa yang bertindaksebagai penjual dalam pelaksanaan lelang adalah PT.bankTabungan Pensiunan Nasional,Tbk. selaku Tergugat sebagaimana diakui dengan tegas juga oleh Penggugat;. bahwa berdasarkan ketentuan PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelangtersebut diatas, maka Penggugat telah keliru dalam menarikTergugat Il sebagai pihak yang digugat dalam perkara a quo,karena apabila terdapat gugatan, maka hal tersebut menjaditanggung jawab penjual (in casu Tergugat );.

Bahwa walaupun Penggugat dapat menentukan siapa saja yangakan digugat, tetapi tidak memberi dasar hukum Penggugat dapatseenaknya mentukan siapa yang tidak peril digugat. oleh karenaHukum Acara Perdata telah mengatur hal tersebut, untuk itulahTergugat Il mengajukan eksepsi atas gugatan ini, dimana parapihak yang digugat tidak lengkap yang dapat berakibat gugatantidak sempurna serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukumkarena kehadiran Lo Fang Ping (isteri dari Penggugat) dalamgugatan ini secara hukum

Bahwa berdasarkan hal tersebut sesuai Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni1976 yang menyatakan: gugatan harus dinyatakan tidak dapatditerima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yangharus digugat tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidaksempurna, karena sudah seharusnya Majelis Hakim PengadilanHalaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 424/Pat.G/2020/PN Mdnnegeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quomenyatakan gugatan Penggugat