Ditemukan 122745 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : diteruskan ditetapkan diterapkan ditugaskan dijelaskan
Pengadilan PA SUMENEP Perdata Agama Perceraian
Register : 10-10-2011 — Putus : 22-12-2011 — Upload : 10-04-2012
Putusan PA SUMENEP Nomor 1104/Pdt.G/2011/PA.Smp
Tanggal 22 Desember 2011 — PEMOHON DAN TERMOHON
16 — 2
  • Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon tersebut,Majelis memandang telah cukup jelas dan dapat dijatuhkan putusan karenaberkesimpulan surat permohonan Pemohon mengandung cacat formal denganpertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini, sehingga pemeriksaan perkara initidak perlu lagi dilanjutkan dengan tahapan jawaban, Replik, Duplik dan pembuktian,sesuai dengan asas: Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan,sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UndangUndang
Pengadilan PA PARE PARE Perdata Agama
Register : 07-08-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 07-05-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 301/Pdt.G/2017/PA.Pare
Tanggal 12 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 4
  • Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugatdapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dariTergugat, dan setelah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan perkarahanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, biladihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Penggugatmengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelumpemeriksaan perkara, dan Tergugat belum
Pengadilan PN PALU Perdata
Register : 06-09-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN PALU Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Pal
Tanggal 26 September 2019 — Pemohon:
Rustin
30 — 2
  • maksud permohonan Pemohon adalah sepertitersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti Surat yang ditandai denganbukti P1, P2, P3, dan P4 yang bersesuaian dengan buktibukti keterangansaksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan makadiperoleh faktafakta yuridis sebagai berikut : Bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah mengenaipermohonan penetapan penegasan identitas diri Pemohon yaitu terdapatnyaperbedaan nama (Bukti P3) ; Bahwa nama yang dimohonkan untuk ditegaskan
Pengadilan PN KUDUS Perdata
Register : 19-02-2013 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 351/Pdt.P/2013/PN.Kds
Tanggal 25 Februari 2013 — EKO PRASETIONO
11 — 3
  • tercatatdalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkandengan Penetapan ini;Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohonadalah sebagaimana diuraikan diatas ; Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah untukpencatatan kelahiran Pemohon yang terlambat pencatatannya pada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2)UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukantelah ditegaskan
Pengadilan PA Ngamprah Perdata Agama
Register : 15-04-2020 — Putus : 04-05-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PA Ngamprah Nomor 924/Pdt.G/2020/PA.Nph
Tanggal 4 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 4
  • Hal mana sesuai dengan ketentuanPasal 271 Rv;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat gugatan pencabutan perkara oleh Penggugatsudah seharusnya dikabulkan, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktumpenetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan perkara olehPenggugat a quo telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakimmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana
Pengadilan PN KUDUS Perdata
Register : 24-01-2011 — Putus : 07-02-2011 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 31/ Pdt.P/2011/PN.Kds
Tanggal 7 Februari 2011 — NAILIR ROCHMAH
16 — 3
  • maka segalasesuatu yang teijadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidanganmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah untukpencatatan kelahiran pemohon yang terlambat pencatatannya pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) UndangUndangNo.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditegaskan
Pengadilan PA WATAMPONE Perdata Agama
Register : 02-05-2013 — Putus : 23-05-2013 — Upload : 03-11-2015
Putusan PA WATAMPONE Nomor 277/Pdt.P/2013/PA. Wtp
Tanggal 23 Mei 2013 — Pemohon
10 — 4
  • Ramlan, denganmahar berupa 2 pohon kelapa.Bahwa antara pemohon dengan Rosmini binti Nabire tidak ada halanganpemikahan.Menimbang, bahwa oleh karena pemohon beragama Islam, maka iakam perkawinan yangberlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam > am aa am asa Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan rukun dan syarat yang harus d i peauhi, dalam perkawinan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijabkabul.Menimbang, bahwa perkawinan orangtua pemohon telah memenuhi maksud Pasal2
Pengadilan PA KEBUMEN Perdata Agama
Register : 15-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PA KEBUMEN Nomor 1562/Pdt.G/2021/PA.Kbm
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 2
  • Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugatdapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dariTergugat dan setelah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan perkarahanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat yangdipersidangan telah menyatakan setuju atas permohonan pencabutan karenakedua belah pihak telah hidup rukun kemball;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untukmencabut perkaranya telah dikabulkan oleh
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 19-01-2016 — Putus : 12-02-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 9/Pdt.P/2016/PA.Sgm
Tanggal 12 Februari 2016 — Pemohon I Pemohon II
43 — 5
  • yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah olehpemohon dan pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publikselama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupunkeberatan dari pihakpihnak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanyaperkawinan Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010Mahkamah Agung RI halaman 149 ditegaskan
Pengadilan PN KUDUS Perdata
Putus : 12-01-2010 — Upload : 01-09-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 18/Pdt.P/2010/PN.Kds.
Tanggal 12 Januari 2010 — GUNAWAN
11 — 3
  • acarapersidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan pemohon adalah untukpencatatan kelahiran anak pemohon yang terlambat pencatatannya pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditegaskan
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 30-01-2020 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 34/Pdt.P/2020/PN SDA
Tanggal 12 Februari 2020 — Pemohon:
Suminah
38 — 16
  • nama Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3515LT090120200089 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Sidoarjo, tertanggal 14 Januari 2020, dari nama Suminah menjadi namaSiti Annisa karena alasan Pemohon sakitsakitan dan merasa tidak nyaman dengannama Suminah ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 24 Tahun 2013, ditegaskan
Pengadilan PN TEGAL Perdata
Register : 27-01-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 1/PDT.G/2014/PN.TGL
Tanggal 15 Oktober 2014 — WIHARTO melawan WIWIN WINARSIH dkk
20 — 5
  • karena itu perjanjian perdamaian tersebut sah menjadiundangundang (Pasal 1338 KUHPerdata) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak(Pacta Sunt Servanda) untuk mematuhi dan mentaatinya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, walaupun telah memasuki tahap kesimpulannamun dipersidangan kedua belah pihak yang berperkara menyatakan secara tegas dan tertulisbahwa kedua belah pihak telah tercapai kata sepakat untuk melakukan perdamaian gunamengakhiri sengketa diantara mereka;Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN KIP
Register : 24-11-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 21-04-2015
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 175/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 3 Februari 2015 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN SELAKU PPID KABUPATEN PASURUAN VS AGUS YAHYA & FAMILY
95 — 61
  • sebagaimana diatur olehPasal 19 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik yang menegaskan bahwa : Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujiantentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 denganseksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publiktertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap4.Bahwa dalam Bab Ketentuan Umum UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik angka 12 ditegaskan
Pengadilan PA MAMUJU Perdata Agama
Register : 02-02-2021 — Putus : 19-02-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PA MAMUJU Nomor 16/Pdt.P/2021/PA. Mmj
Tanggal 19 Februari 2021 — Pemohon melawan Termohon
15 — 10
  • Mamuju Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Mnj.sehingga sesuai dengan ketentuan pasal tersebut halhal yang telah diakui olehPemohon dan Pemohon II tersebut telah terbukti dan telah menjadi faktatetap;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinanhanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas)tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 27-07-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN PADANG Nomor 95/Pdt.G/2018/PN Pdg
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat:
RIZAL EFENDI Glr RAJO RADIN
Tergugat:
1.AZWAR
2.Drs. H. ANAS BY DT. TAN BATUAH
33 — 5
  • berbatas dengan Tanah Nurnas;PARA PIHAK telah sepakat untuk dibagi dua sama luas, yakni 50 % (lima puluhpersen) menjadi hak bagian PIHAK PERTAMA dan 50 % (lima puluh persen)lainnya menjadi hak bagian PIHAK KEDUA, dengan ketentuan untuk PihakHal 2 dari 6 Putusan No.95Padt.G /2018/PN PdgPertama posisinya dibahagian Utara dari Objek Perkara sedangkan untukPihak Kedua posisinya dibahagian Selatan dari Objek Perkara;Pasal.2Bahwa setelah Objek Perkara menjadi bahagian dari masingmasing pihaksebagai mana ditegaskan
Pengadilan PN KUDUS
Register : 25-07-2012 — Putus : 01-08-2012 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN KUDUS Nomor Nomor: 476 /Pdt.P/2012/PN.Kds.
Tanggal 1 Agustus 2012 —
13 — 2
  • persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan pemohon adalah untuk pencatatankelahiran anak pemohon yang terlambat pencatatannya pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang UndangNo.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditegaskan
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 05-10-2012 — Putus : 18-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.49574/PP/M.XV/16/2013
Tanggal 18 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
122 — 36
  • bahwa Pasal 31 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana yangTelah Diubah Dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangKetentuan Umum Perpajakan menyatakan Tata cara pemeriksaan diaturdengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE10/PJ.52/2006 tanggal15 Agustus 2006 tentang Perekaman SPT Masa PPN, Konfirmasi Faktur Pajak,dan Langkahlangkah Penanganan Restitusi dalam rangka PengamananPenerimaan Pajak Pertambahan Nilai, disebutkan "Perlu ditegaskan
Pengadilan PN KUDUS Perdata
Register : 11-01-2010 — Putus : 21-01-2010 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 89/Pdt.P/20l0/PN.Kds
Tanggal 21 Januari 2010 — SRI SUNARTI
13 — 4
  • persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang. bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;Menimbang. bahwa tujuan dari permohonan pemohon adalah untuk peneatatankelahiran anak pemohon yang terlambat pencatatannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Peneatatan Sipil Kabupaten Kudus;Menimbang. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) t IndangUndangNo.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditegaskan
Pengadilan PA TOLITOLI Perdata Agama
Register : 01-03-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 11-03-2019
Putusan PA TOLITOLI Nomor 0247/Pdt.P/2017/PA.Tli
Tanggal 23 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
15 — 8
  • pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon II mengaku ketikamenikah, bukan ayah kandung Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah karenaayah kandung Pemohon II tidak menyetujui pernikahan Pemohon II dengan Pemohon ,sehingga Pemohon dan Pemohon II lari Ke rumah imam Desa Labuan Lobon untukdinikahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Kompilasi hukum Islam, wali nikahadalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untukmenikahkannya dan pada Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan
Pengadilan PA SANGATTA Perdata Agama
Register : 10-11-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Sgta
Tanggal 21 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 11
  • sekarang keduanya telah pisahtempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya; Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihakkeluarga, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agarMajelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
    Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianHal 13 dari 20 Put.