Ditemukan 11516 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : judiã judiâ judex junus jusuf jadul jujul jidul jedul jugul
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 07-01-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 16-02-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 4/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 30 April 2019 — Pembanding/Penggugat : MALIK.NG Alias ATENG
Terbanding/Tergugat : H. USMAN DALIMUNTE dan HEFNI ASNAWIE
76 — 26
  • dapat dipetakan dan dapatdiketahul letak dan batasnya di atas peta serta dapatdirekonstruksi batasbatasnya di lapangan.e Pasal 30 Ayat 4 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 :Seluruh data hasil ukuran batas bidang tanah dicatat padagambar ukur dan harus dapat digunakan untukpengembalian batas bidangbidang tanah yang bersangkutanapabila diperlukan.e Pasal 31 Ayat 5 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 :Peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat informasi sebagai berikut :a. judul
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 05-02-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 29-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 129/Pdt.Bth/2020/PN Dps
Tanggal 6 Januari 2021 — Penggugat:
Feric Setiawan
Tergugat:
Mustafa
Turut Tergugat:
1.Sony
2.Mochamad Saleh atau Mohamad Saleh
3.Mochamad Saleh/Mohamad Saleh
87 — 45
  • kepada si D maka jual belinyatidak sah karena dasarnya dikatakan tidak sah;Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh si D dapat saja menuntutpengembalian uang, bunga/denda demikian juga si C dapat memintapengembalian uang kepada si A;Bahwa suatu Akta Otentik dapat terdegradasi dalam pasal 1668 disebutkanjika Akta Otentik adalah dibuat dihadapan pejabat sehingga ada kalimat yangisinya dibuat dihadapan pejabat namun ada kalimat dimana terkait tentangperubahan yang menentukan bahwa akta dibuat dalam bentuk Judul
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-06-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 17/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Tanggal 9 Juli 2015 — - ADE SWARA - NURLATIFAH
217 — 184
  • Karawang tanggal 30 Mei 2012 beserta lampirannya110. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011 - 2031111. 1 (satu) bundel Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang 2011 -2031112. 1 (satu) bundel print out berwarna Peta Rencana Pola Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerawang 2011 -2031.113. 1 (satu) bundel dokumen print out dengan judul DATA SPPR
    Karawang tanggal 30 Mei 2012 besertalampirannya 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 1516 2011 2031 1 (satu) bundel Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenKarawang 2011 2031 1 (satu) bundel print out berwarna Peta Rencana Pola Ruang, RencanaTata Ruang Wilayah Kabupaten Kerawang 2011 2031. 1 (satu) bundel dokumen print out dengan judul DATA SPPR. 2 (dua) lembar asli Surat No: 582/522/PrasTR tanggal
    Barat), AMDA (Lurah KarawangKulon), NUDI (BPMPT), SRI REDJEKI (Bag PemUm Setda Kab Karawang) ,dan KOSASIH (Dinas Cipta Karya Kab Karawang) 1091 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Bupati Karawang Nomor : 650.05/Kep.619Huk/2012 Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kab.Karawang tanggal 30 Mei 2012 beserta lampirannya 1121 (satu) bundel print out berwarna Peta Rencana Pola Ruang, Rencana Tata RuangWilayah Kabupaten Kerawang 2011 2031. 1131 (satu) bundel dokumen print out dengan judul
    Karawang tanggal 30 Mei 2012 besertalampirannya 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun2011 2031 1 (satu) bundel Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenKarawang 2011 2031 1 (satu) bundel print out berwarna Peta Rencana Pola Ruang, RencanaTata Ruang Wilayah Kabupaten Kerawang 2011 2031. 1 (satu) bundel dokumen print out dengan judul DATA SPPR. 2 (dua) lembar asli Surat No: 582/522/PrasTR tanggal 25
Pengadilan PN MALANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-04-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN MALANG Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Mlg.
Tanggal 10 Nopember 2016 — MUYASSAROH
29 — 17
  • PerbuatanMelawan Hukum (PMH) merupakan suatu perbuatan yang menimbulkankerugian, artinya antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan kerugianharus mempunyai hubungan sebab akibat, jadi dengan kata lain antaraPerbuatan Melawan Hukum (PMH) dan kerugian merupakan satu kesatuanyang tak terpisahkan, sehingga apabila salah satu di antaranya tidak ada,maka tidak akan mungkin Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersebut akanterbukti;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan merujuk pada gugatanPenggugat yang mana judul
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 28-04-2014 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 13-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 76/G/2014/PHI.PN.BDG
Tanggal 21 Oktober 2014 — ABDULLAH SUMBONO; ADE SUMARNA; AMUN SETIAWAN; ANDI ISMAIL MARZUKI; BATARA MARPAUNG, DKK; LAWAN; PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO);
59 — 24
  • perselisihan hak sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 ayat (2)UU No. 2 tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial yang menyatakan Perselisihan hak adalah perselisihnan yangtimbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaanatau penafsiran terhadap ketentuan peraturan Perundangundangan,perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama .Hal mana telah diakui dan ditegaskan pula oleh Para Penggugat dalamsurat gugatannya yang menyebutkan dengan judul
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 04-04-2017 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 188/Pdt.G/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 26 Maret 2018 — Penggugat:
JULIANA
Tergugat:
1.JENNY
2.THERESIA LUSIATI SITI RAHAYU, SH
114 — 41
  • ., diberbagai Pengadilandengan merubah judul surat, dan puluhan kali Tergugat minta dikembalikan,namun tidak mau dikembalikan , bahkan terakhir pada sidang Mediasi perkaraNo. 333/ PDT.G/2016/PN.JKT.PST dihadapan Hakim Mediasi Bapak TaryanSetiawan S.H., Kuasa Hukum Tergugat mohon dikembalikan karena BapakTaryan Setiawan S.H. menyatakan: *Jangankan dalam persidangan perkaralain . dalam perkara yang sama saja TIDAK BOLEH dan itu diatur secarategas dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia".18
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 02-09-2013 — Putus : 22-07-2014 — Upload : 23-03-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 153/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 22 Juli 2014 — PT. GOLDEN SPIKE ENERGY INDONESIA >< PT. PERTAMINA HULU ENERGI RAJA TEMPIRAI,
261 — 137
  • GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT KABUR DAN TIDAK JELASKHUSUSNYA DALAM MENGEMUKAKAN POSITA GUGATAN(EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL);2 2222Bahwa sebelum kami mengemukakan dalildalil Tergugatsebagaimana judul tersebut di atas, maka kami terlebih dahulu inginmengemukakan bahwa dalam Gugatan Penggugat merupakansuatu Gugatan yang sangat Tidak Jelas karena Penggugat tidakmencantumkan dalam Gugatannya penjelasan mengenai dudukperkara, faktafakta atau kronologis antara Penggugat dan Tergugatyang berimplikasi pada pemahaman
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 22-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 30-01-2020
Putusan PA CIKARANG Nomor 405/Pdt.P/2016/PA.Ckr
Tanggal 26 Oktober 2016 — Pemohon:
Ukat Sukati Binti Suryana
14 — 5
  • KAR; *cs68f7fs32badditivesbasedon10 Tajuk 1 KAR;*cs69f7fs28biadditivesbasedon10 Tajuk 2 KAR;*cs70f2fs28badditivesbasedon10 Tajuk 4 KAR;*cs71f2fs26biadditivesbasedon10 Tajuk 5 KAR;*cs72f2badditivesbasedon10 Tajuk 6 KAR; *cs73f2additivesbasedon10 Tajuk 7 KAR; *cs74f2iadditivesbasedon10 Tajuk 8 KAR; *cs75f7additivesbasedon10 Tajuk 9 KAR; *cs76fs20additivesbasedon10 Takuk Badan Teks KAR; *cs77f7additivesbasedon10 SubJudul KAR;*cs78fs16additivesbasedon10 Badan Teks 3 KAR;*cs79f7fs32badditivesbasedon10 Judul
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 31-10-2016 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 23-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 284/PDT/2016/PT MKS
Tanggal 25 Januari 2017 — Pembanding/Tergugat : PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM) KOTA MAKASSAR
Terbanding/Penggugat : PT. TRAYA TIRTA MAKASSAR
108 — 49
  • Pada Pasal 15Perjanjian yang mengatur soal Harga Air Curah, pada ayat (3)nyayang diberi judul Penyesuaian Harga Berkala, ditentukan sebagaiberikut :1. Mekanisme untuk Penyesuaian Harga Berkala serta dasar danrumusan bagi perhitungan penyesuaian terhadap Harga Air Curahditetapkan dalam Lampiran VI.Halaman 4 dari 96 halamanPutusan No. 284/PDT/2016/PT.MKS9.2.
Pengadilan PA JAKARTA UTARA Perdata Agama
Register : 05-01-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.JU
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
118 — 46
  • Bahwa PELAWAN serta tentu saja terutama Kuasa Hukum dariPELAWAN perlu mempelajari lagi mengenai Hukum AcaraPerdata, sebab tidak ada dasar hukum dalam Hukum AcaraPerdata maupun dalam UU Peradilan Agama yang mengaturmengenai suatu Putusan Verstek yang telah berkekuatanhukum tetap dapat dilawan dengan Perlawanan Pihak Ketiga(Derden Verzet), terlebin lagi setelan membaca keseluruhanuraian sebagaimana yang termaktub dalam Perlawanan PihakKetiga (Derden Verzet) dari halaman Judul sampai denganhalaman 14
Pengadilan PA KRAKSAAN Perdata Agama
Register : 25-09-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 1741/Pdt.G/2018/PA.Krs
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 7
  • Maka gugatan menjadi obscurr leabel / tidak jelas dan kabur hal ini sesuaidengan yuris prudensi MARI No. 239 K/ SIP/1968 ;Eksepsi obscurr leabel karena tidak konsisten antara Posita danPetitum :Bahwa petitum Penggugat tidak sejalan dengan dalil posita gugatan, atauantara posita dan petitum tidak berjalan secara konsisten, hal ini terlihatsecara jelas judul gugatan adalah gugatan waris / sengketa warisnamundalam petitum Penggugat tidak ada satu Petitumpun yang memintaagar (Penggugat, Tergugat dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-12-2014 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 P/HUM/2013
Tanggal 11 Desember 2014 — Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si., DK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
74 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yangmerupakan asasasas yang harus dipenuhi dan mendasar suatuperumusan dan pembentukan suatu peraturan perundangundangan,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 UndangUndang Nomor 12Tahun 2011, yaitu terutama asas: Kejelasan tujuan.Bahwa Peraturan Termohon a quo, rancu dan tidak jelas kearah manatujuan yang hendak diatur oleh Peraturan a quo, hal ini terjadi karenasesuai dengan judul Peraturan Termohon tersebut adalah jelas sangateksklusif, yaitu. tujuannya hanya diperuntukkan dan mengurusikampanye
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 06-03-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 48/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 12 Juni 2019 — Pembanding/Tergugat I : JIANG XIA
Terbanding/Penggugat III : PT MAS CAPITAL TRUST
Terbanding/Penggugat I : BANG HAWANA Komisaris PTvWEST POINT TERMINAL
Terbanding/Penggugat II : BOWIE YOENATHAN Direktur PT WEST POINT TERMINAL
Turut Terbanding/Tergugat V : YE ZHIJUN
Turut Terbanding/Tergugat III : TIANG YONG LIANG
Turut Terbanding/Tergugat VI : GAO YANG
Turut Terbanding/Tergugat IV : ZHANG JUN
Turut Terbanding/Tergugat II : FENG ZHIGANG
Turut Terbanding/Tergugat VII : XIAO WEIJIE
256 — 198
  • (Vide: Dalil Nomor 1 sampai dengan 7 halaman 10 sampai dengan12 di bawah judul KEDUDUKAN HUKUM DARI PARA TERGUGAT)17. Bahwa dengan menunjuk dan menyitir Pasal 97 ayat (3) jo.
Pengadilan PN PAINAN Perdata
Register : 28-01-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PAINAN Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pnn
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
127 — 123
  • tersebut harusada tanda tangan kepala kampung, sepadan tanah dan wali nagari laludiberi segel;Bahwa saat diperlihatkan bukti surat P.1 kepada saksi, saksi menerangkansaksi tidak pernah melihat surat tersebut;Bahwa bukti P.1 tersebut bukan kertas segel;Bahwa pekarjaan saksi sekarang adalah petani;Bahwa Fauzi tidak pernah bercerita perihal beli tanah;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sangkalannya, Tergugat IVtelah mengajukan bukti surat berupa:1.2.3.4.T.NV1T.INV2T.INV3T.IV4Fotokopi Peta Judul
Pengadilan PTUN SERANG TUN Perijinan
Register : 30-10-2015 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 01-06-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 49/G/2015/PTUN-SRG
Tanggal 1 Juni 2016 — THE DJURIANTO IRAWAN MELAWAN: KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA TANGERANG SELATAN
108 — 258
  • BP2T Tangerang Selatan, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);Halaman 37 dari 104 halaman, Putusan No. 49/G/2015/PTUNSRG38P16 :: Pemberitaan Media Massa (Tangsel Pos), tanggal 29 September2015, BP2T Disomasi Soal IMB Bodong di Villa Melati Mas (fotokopi sesuai printout internet sesuai dengan asli);P17 Pemberitaan Media Massa (Palapa News), tanggal 29 September2015, Disomasi Warga, BP2T Tangsel Dituding Keluarkan IMB Bodong (fotokopisesuai print out internet sesuai dengan asli);P18 Pemberitaan dengan judul
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 25-03-2013 — Putus : 09-09-2014 — Upload : 03-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.54990/PP/M.IXA/19/2014
Tanggal 9 September 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
129 — 29
  • PemohonBanding telah melakukan pengklasifikasian pos tarif dan pembebanan tarif pos barang impor sesuai denganBuku Tarif Bea Masuk yang berlaku;bahwa berdasarkan catatan 1 Ketentuan Umum Menginterpretasikan Harmonized System (KUMHS)dinyatakan "Judul dari Bagian, Bab dan Subbab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensisaja; untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam posdan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan catatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 25-02-2013 — Upload : 17-06-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 25 Februari 2013 — I. NANCY LUCIA RUMNGEVUR, dk. II. SYUKUR PURWATAN, dkk., III. SOERYADI, dkk. terhadap PT. GRAHA PERMATA PROPERINDO dan WIDYAWATI
175 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • serta secara nyata terbukti Permohonan yang diajukan olehpara Pemohon tidak berdasarkan alasanalasan hukum yang sah, serta diajukantanpa memenuhi persyaratanpersyaratan hukum yang berlaku, karenanya adalahwajar bilamana permohonan para Pemohon dalam perkara ini ditolak dan ataudinyatakan tidak dapat diterima, disebabkan Pengadilan Niaga Jakarta tidakberwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;1 Antara Para Pemohon dan Termohon tidak ada hutang piutang.Bahwa memperhatikan secara cermat sub judul
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-09-2019 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 16-04-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 243/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 15 April 2020 — Penggugat:
Drs. INDRA SUHERI, DKK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
145 — 75
  • instansi lain) melakukanpengukuran terhadap objek sengketa tersebut;Bahwa tidak ada diluar Yayasan atau ada ormas lain yang mengakuibahwa tanah itu adalah tanah miliknya dan Yayasan yang menguasaitanah objek sengketa;Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti yang diajukan bukti P8;Bahwa Yayasan didirikan tahun 2014 dan merupakan pembaharuanYayasan dari tahun 1967;Halaman 74 Putusan Nomor : 243/G/2019/PTUNMDN.Bahwa Yayasan tahun 2014 ada dituangkan didalamnya pembaharuanYayasan tahun 1967 sesuai dengan judul
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 03-10-2014 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 05-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 201/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 18 Maret 2015 — PT. MAHKOTA SAMPURNA;KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA dan CUKAI TIPE A TANJUNG PRIUK
60 — 38
  • Bahwa sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor :P08/BC/2009, tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur JenderalBea dan Cukai Nomor : P42/BC/2008 tentang PetunjukPelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, knususnyaLampiran I, Il, Ill dan IV Peraturan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor : P08/BC/2009, tanggal 30 Agustus 2009,tentang Tata Kerja Penyelesaian Barang Impor Untuk DipakaiDengan PIB Yang Disampaikan Melalui Sistem PDE Kepabaenan,dengan Judul : Pengeluaran barang impor
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-12-2015 — Putus : 26-07-2016 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 751/PDT.G/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 26 Juli 2016 — KATSUHIRO TOBORI lawan 1.KWEE CAHYADI KUMALA 2.PT. WISMA NUSANTARA 3.ACCOR ASIA PASIFIC
154 — 70
  • pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka jelas bahwa Penggugat memiliki /ega/ standing untuk mengajukangugatan dalam perkara ini, dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenailegal standing Penggugat haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa dalam eksepsinya yang terakhir, Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), karena dalam dalil gugatanHal. 58 daraihalaman 84 Putusan No. 751/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.Penggugat dari poin 1 halaman 1 sampai dengan poin 34 halaman 8, dan bahkanpada judul