Ditemukan 13820 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kejaksanaan
Pengadilan PN BEKASI Perdata Perjanjian
Register : 29-11-2012 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 426/PDT.G/2012/PN.BKS
Tanggal 11 September 2013 — Perdata - PT. CAHAYA PERTIWI AMI (dahulu PT. CAHAYA PERTIWI ABADI), :PENGGUGAT ; M E L A W A N - M. E HARTATIK, yang bertindak sebagai Pimpinan CV. KREASI DIPTA MANDIRI, TERGUGAT ; - KEPALA STAF ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDOENSIA (KSAU), TURUT TERGUGAT I ; - WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDONESIA (WAKA KSAU) TURUT TERGUGAT II;
104 — 52
  • suatubarang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaanperkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalampemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu ;3233343536Bahwa untuk menghindari upaya kriminalisasi perkara perdata yang merugikan HakKeperdataan Penggugat dikarenakan status obyek sengketa masih rancu dan hubunganhukum yang timbul dari perikatan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat, makamohon kebijaksanaan
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 23-02-2017 — Putus : 17-03-2017 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 4/PID.TPK/2017/PT PDG
Tanggal 17 Maret 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : VANANDA PUTRA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : KARNAINI, SH. M.Si
182 — 26
  • mensyaratkan dapat atau berupa kemungkinan yang berpotensimerugikan keuangan Negara atau perekonomian negara (R.Wiyono,S.H), bahwa yangdimaksud keuangan negara, ialah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baikyang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaanNegara, bahwa yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan perekonomianyang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usahamasyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 07-11-2013 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 04-01-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 631/Pdt.G/2013/PN.Mdn
Tanggal 7 Januari 2015 — - Baihaki Nasution selaku Pembina Yayasan UISU LAWAN - Ketua Umum yayasan UISU - Rektor UISU AL Munawarah - DR.Ir.MHD Asaad, M.Si - Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah I - T. Hamdy Osman Delikhan Al Haj selaku Ketua Pembina Yayasan UISU - Dr. Bahdin Nur Tanjung - Ir. Arfis Amiruddin - Edi Hanafi, SH
42 — 15
  • Bahwa hal tersebut Tergugat dan Il dilakukan, karena selama iniTergugat dan II telah menyelenggarakan program Study tersebut belum/tidak memperoleh ijin dari DIKTI Kemendiknas, sehingga untukmenyelesaikan masalh unjuk rasa mahasiswa atas penyelenggaraanProgram Study yang tidak mempunyai izin tersebut akhirnya tergugat dan Il mengambil kebijaksanaan membuat NOTA KESEPAHAMANPENYATUAN AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA(UISU) Dn SURAT PERNYATAAN masingmasing tanggal 11 September2013, untuk bergabung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-02-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3203 K/PDT/2016
Tanggal 27 Februari 2017 — LIM SETIAWAN vs SANTOSO, ahli waris dari LIEM BENG GIOK dan LIM HOAT NIO, dk
27 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • :Dengan demikian hak atas tanah tersebut akan berakhir pada tanggal 24September 1980 dan kemudian diperpanjang haknya melalui prosedurberdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1979 tentang Pokokpokok Kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asalkonversi hakhak barat, maka eigendom verponding Nomor 9599 dikonversimenjadi Hak Guna Bangunan Nomor 1125/Kelurahan Kebon Kelapa, atasnama Josefa Fransisca Maria (Oei Josefa);Kepres Nomor 32 Tahun 1979 menyatakan dalam:Pasal 1(1) Tanah
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 17-02-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 70/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 5 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : HENDRIK RUDY Diwakili Oleh : HENDRIK RUDY
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mandiri Persero,Tbk di Makasar
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Terbanding/Tergugat III : OTORITAS JASA KEUANGAN
39 — 24
  • pengaturan terkait pemberianKredit oleh Bank, yaitu berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf b UndangUndang Nomor 7Hal 24 dari 41 hal Putusan Nomor 70/PDT/2020/PT MKS10.11.12.13.14.tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 10 tahun 1998 dijelaskan bahwa memberikan kredit adalah salah satu usahabank.Bahwa terkait kegiatan pemberian kredit, berdasarkan Surat Keputusan Direksi BankIndonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 maret 1995 tentang Kewajibanpenyusunan dan pelaksanaan Kebijaksanaan
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-09-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT KUPANG Nomor 71/PID.SUS/2011/PTK
Tanggal 9 September 2011 — Drs. MOHAMMAD KASIM DJOU
67 — 25
  • Merumuskan strategis perusahaan sesualdengan kebijaksanaan yang ditetapkan olehbadan pengawas. Melakukan penilaian terhadap kinerjaperusahaan. Melakukan evaluasi dan penyegaranpelaksanaan tugas. Melakukan hubungan baik denganmasyarakat, Pemda.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 02-08-2001 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 PK/PID/2001
Tanggal 2 Agustus 2001 — RAM GULUMAL al. V. RAM
336 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .... memberikan keterangan palsu kepada Notaris Atmadiredja, SH. untuk dimasukan kedalam akte pendirianYayasan The Gandhi Memorial Foundation yaitu keterangan bahwa masingmasing para pendiri Yayasan tersebut telah menyetor uang untuk Yayasan tersebut sebanyak S $ 10.000 padahal para pendiri tersebut tidakbenar menyetor uang tersebut.Pada tanggal 7 Desember 1976 terdakwa Ram Gulumal al.V.Ram mengirim surat tanggal 7 Desember 1976 kepada Gubernur DKI Jakarta yang isinya antara lain berbunyi :Atas kebijaksanaan
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 14-07-2008 — Putus : 08-01-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 30/G/2008/PTUN-PTK
Tanggal 8 Januari 2009 — 1. HADI TIONO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada, Kompleks Pasar Flamboyan, Blok. C 6, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- PENGGUGAT I ; ---------------------------- 2. K A D I R, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada, Gg. Gajah Mada 12 No. 34, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------PENGGUGAT II ;---------------------------- 3. P A R M I, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Pahlawan, Blok D No. 6, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai -------------------PENGGUGAT III ;--------------------------- 4. BONG DJAM SIAT alias DJAMINAH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada 20 No. 3, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------PENGGUGAT IV ;--------------------------- 5. LIAU LIN HIN/ IBRAHIM, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Imam Bonjol, Gg. Pagar Alam 11 F, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- PENGGUGAT V ;---------------------------- 6. Nyonya BONG LIANA HANDOKO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan K.H. Achmad Dahlan, Gg. Ruper 2 No. 25, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------PENGGUGAT VI ;--------------------------- 7. NG PENG KHIANG alias ALEXANDER, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Kebangkitan Nasional, RT. 004, RW. 028, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------------PENGGUGAT VII ;------------------------ 8. TAN MUI KHIAM alias LILIWATY, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada, Blok B. 1, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai ---------------------PENGGUGAT VIII ;----------------------- 9. RUDY HANDOYO LAY, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 37, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------PENGGUGAT IX ;------------------------- 10. Ny. TIO PUE HUANG als. HUBERTA SULISTIO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada, Kompleks Pasar Flamboyan Blok B, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------------------------PENGGUGAT X ;-------------------------- 11. TJHUA A HENG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Dr. Setia Budi, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------PENGGUGAT XI ;------------------------- 12. Drs. NG A DJUNG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada 21, Gg. Kedah Dalam, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai ---------------------PENGGUGAT XII ;------------------------ 13. PUI DJIN KUI/ DJIN KUI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada, Kompleks Pasar Flamboyan, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------PENGGUGAT XIII ; ---------------------- 14. ROSLINA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada, Kompleks Pasar Flamboyan, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- PENGGUGAT XIV ;----------------------- 15. TAN MIAU TEK alias PUDIMAN TANUSNI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Let. Jend. Suprapto II No. 9, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------PENGGUGAT XV ;----------------------- 16. THE KOI HOK alias SUSANTO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada, Kompleks Pasar Flamboyan, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai ----------------------PENGGUGAT XVI ;---------------------- 17. TJU SIE SIN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Beringin No. 38, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------------PENGGUGAT XVII ;---------------------- 18. HEFNI ABDUL MUTHALIB, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Budi Karya RT. 001, RW. 001, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai -------------------------------PENGGUGAT XVIII ;-------------------- Yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. SUTADI, SH dan 2. FATKHURRAHMAN, SH. keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada “ SUTADI, SH & REKAN “ beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kompleks Martapura II Blok C No. 1 – 2, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2008, untuk selanjutnya PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT XVIII, disebut sebagai -------------------------------------PARA PENGGUGAT ; --------------------------------- M E L A W A N : WALIKOTA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Rahadi Usman No. 3, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. HADI SURATMAN, SH. M. Si. 2. BERTY APRIANI, SH. MH. dan 3. SUGENG WAHYUDI, SH. ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, untuk No. 1 dan 3 pekerjaan Advokat serta untuk No. 2 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Jabatan Kasubag. Hukum Pemerintah Kota Pontianak, beralamat di JL. Rahadi Usman No. 3 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/ST/ Huk. B/ Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008, untuk selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------TERGUGAT ;----------------------------
87 — 25
  • dapatPara yang diwakiliSHPenggugatSH dan Fatkhurrahman,2008 telah mengajukan gugatanUsaha Negara PontianakPTUNPTK;registermenurut doktrin hukumUsaha Negara pada pokoknyapada waktu melakukan(dapattidaknya gugatanditerimanya gugatan)tidakdapatpada prinsipnyaboleh memperhatikan perubahan54keadaan yang terjadi setelah obyek sengketadikeluarkan (exnunc), dengan kata lain penilaianmengenai berdasar tidaknya gugatan harus dilakukanex tunc, artinya mengingat dan memperhatikankeadaan fakta fakta, kerangka kebijaksanaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 17-03-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — MUHAMMAD RIJAL, SH VS BUPATI KOLAKA DAN ALFIYAN;
67 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asas inimemaksa pemerintah untuk menjalankan kebijaksanaan. Aturankebijaksanaan, memben arah pada pelaksanaan wewenang bebas..
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 04-10-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMD
Tanggal 25 Oktober 2018 — Pemohon:
EMYLIA SAID
Termohon:
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
233 — 139
  • dan Dewi Arriati inilan merupakansalah satu sarana PEMOHON terbebaskan penderitaanmoril maupun materiil yang terjadi.7) Bahwa selaku warga negara yang ingin taat hukum makabeban moril dan materiil yang terjadi serta gunamenegakkan hukum perkawinan agar tidak terjadiHalaman 22 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor 10/P/FP/2018/PTUN.SMDperistiwa serupa yang dialami PEMOHON menimpa padawarga Samarinda khususnya maka melalui permohonanPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ini diharapkanada keadilan dan kebijaksanaan
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-02-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Gto
Tanggal 20 Februari 2017 — - SAMAN OINTU Lawan - MOHAMAD OINTU
30 — 14
  • Surat edaran Mahkamah Agung RI No. 10/BUA.6/HS/SP/IX/2012tanggal 12 september 2012 (pada point VIII hal. 7 ) yang menyebutkanbahwa:"Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungisekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggunganadalah orang yang tidak berhak.Maka berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon agardengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, MajelisHakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaraGugatan
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama
Register : 25-01-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA DEPOK Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Dpk
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 9
  • Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan hutang nafkahatas anak pertama dan kedua yang tinggal bersama Penggugat dengantotal 50 bulan x 2 anak x 4juta/bulan= 400 juta kepada Penggugat ataudiputuskan sesuai dengan kebijaksanaan Majlis Hakim.11.
Pengadilan PN BOGOR Pidana Khusus
Register : 18-05-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN BOGOR Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Bgr
Tanggal 15 Juni 2020 — Pemohon:
Dessy Aryani
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kota Bogor qq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor
120 — 32
  • yang dilakukan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor Sp.Sidik/260/XII/Res.1.24/2019/SAT RESKRIMtanggal 8 Desember 2019;5) Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti kerugian materialsebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan kerugianimmaterial sebesar Rp. 5.000.000.001 (lima milyar satu rupiah);6) Memulihkan hakhak PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuanharkat serta martabatnya;7) Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya Perkara yang timbuldalam perkara a quo.PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Perdata
Register : 09-03-2021 — Putus : 02-09-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Tjs
Tanggal 2 September 2021 — Penggugat:
MOH. ZAENAL ARIFIN
Tergugat:
1.PT. BFI Finance Indonesia, Tbk Cabang Bulungan
2.MANSUR
120 — 41
  • Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat terlihat denganjelas bahwa PENGGUGAT tidak dapat mengidentifikasi secara sistematisdan seksama unsurunsur identitas para pihak maupun dalildalil konkrittentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar diajukannyasuatu Gugatan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 3 RV.Oleh karena itu TERGUGAT mohon kebijaksanaan dari Majelis HakimPengadilan Negeri Tanjung Selor untuk menerima eksepsi TERGUGAT ini dan memutuskan agar Gugatan PENGGUGAT tersebut
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 29-12-2016 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 172/G/2016/PTUN-MDN
Tanggal 30 Mei 2017 — penggugat : IMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI vs tergugat : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
86 — 37
  • hasil keputusan Banding KKEP atas nama Penggugat,walaupun sudah beberapa kali diminta tidak juga diberikan tanpa alasanyang jelas, namun tibatiba yang Penggugat terima Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas namaImmanuel Arapenta Sinuhaji, SH (Penggugat Inperson) ;Bahwa, setiap tindakan penyelenggaraan Negara seharusnyamelandaskan pada Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negarayang mengutamakan landasan Peraturan Perundangundangan,Kepatutan dan Keadilan dalam setiap kebijaksanaan
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 14-08-2012 — Putus : 16-10-2012 — Upload : 07-06-2013
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 216 / Pid.B / 2012 / PN. SBB
Tanggal 16 Oktober 2012 — AHMAD KURNIAWAN ALS WAWAN AK I MADE SUKADANA
26 — 26
  • Terdakwa harusbertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhipidana yang sepadan dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biayaperkalra ; $9222 n nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn3233Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perludipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankanTerdakwa : 2222 noon nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn nnnHALHAL YANG MEMBERATKAN :Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-02-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 27 Maret 2019 — Penuntut Umum:
Dina K. Sitepu, SH.
Terdakwa:
Haska
15 — 9
  • Nomor: 120/Pid.Sus/2019/PN DpsMenimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka perlumempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan pada diriTerdakwa ;Hal hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yangmelarang penggunaan maupun peredaran Narkotika.Halhal yang meringankan : Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terangperbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ; Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 07-07-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 0927/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 14
  • Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan ini Termohon tidakperlu lagi memperpanjang bantahan atas dalildalil Pemohon, danTermohon menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang MuliaMajelis Hakim untuk memberikan Putusan yang adil dalam Perkara ini.Il. Dalam Rekonvensi1. Bahwa dalildalil yang tertuang dalam Jawaban dan DuplikKonvensi, mohon dianggap sebagai bagian dari Replik Rekonvensi ini.2.
Pengadilan PN KLATEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-07-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN KLATEN Nomor 96/Pdt.G/2015/PN Kln
Tanggal 21 Januari 2016 — JUMADI DIRJO MULYONO Vs 1.Drs. BANTOLO MAYEDI AGNI, DKK
67 — 22
  • No. 96/Pdt.G/2015/PN KIn202Tergugat IV mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenanmempertimbangkan pasal 1865 Burgerlijk Wetboek, bahwa Setiap orang yangmengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkanhaknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hakitu atau kejadian yang dikemukakan itu ;Tergugat IV menyerahkan kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakimtentang penilaian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada pasal 1365Burgerlijk
Pengadilan PN PASURUAN Perdata
Register : 24-12-2013 — Putus : 19-05-2014 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN PASURUAN Nomor 27/PDT.G/2013/PN.PSR
Tanggal 19 Mei 2014 — Penggugat melawan Tergugat
106 — 14
  • .); akan tetapi memohon kebijaksanaan dan keringananserta memberi kesempatan kepada Penggugat melakukan penebusansecara bertahap dan sambil menjual assetaset secara sendiri untukmengurangi / menurunkan pokok kredit atau dengan caraRestrukturisasi pinjaman perbankan sesuai kemampuan Penggugatberdasarkan pokok kredit total sebesar Rp.12.937.500.000, secaramemcicil sampai lunas;Berdasarkan alasanalasan diatas, maka Penggugat memohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Yth. agar memanggil parapihak