Ditemukan 48362 data
Urut Berdasarkan
Register : 26-07-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN AMUNTAI Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Amt Tanggal 20 September 2018 — Penuntut Umum:
1.BAYU INDRA SUKMA, SH
2.ADI PADMA AMIJAYA
Terdakwa:
MIN RAHMATULLAH Alias TUNGKUNG Bin H. BAHRUN
68 — 11
1.BAYU INDRA SUKMA, SH
2.ADI PADMA AMIJAYA
Terdakwa:
MIN RAHMATULLAH Alias TUNGKUNG Bin H. BAHRUN
68 — 11
Sedangkan yang dimaksudmelawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuaidengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yangHalaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN Amt.dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atauperaturan perundangundangan);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan
Sedangkan yang dimaksudmelawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuaidengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yangdilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atauperaturan perundangundangan);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Register : 17-10-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 920/Pid.Sus/2018/PN Rap Tanggal 28 Januari 2019 — Penuntut Umum:
DICKY ADITYA SH
Terdakwa:
Fadly
26 — 11
DICKY ADITYA SH
Terdakwa:
Fadly
26 — 11
Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atauperbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslahmendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawanhukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidaksesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu UndangUndang RI.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatukepada orang lain
Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atauperbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslahmendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawanhukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidaksesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu UndangUndang RI.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak),menyimpan maksudnya
Register : 22-10-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rap Tanggal 1 Nopember 2018 — Terdakwa
58 — 9
58 — 9
Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatanyang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslan mendapat ijindari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukumadalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesualdengan larangan atau keharusan hukum in casu UndangUndang RI.
Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatanyang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslanh mendapat ijindari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukumadalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesualdengan larangan atau keharusan hukum in casu UndangUndang RI.
Register : 22-08-2017 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN KOTABUMI Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kbu Tanggal 28 Agustus 2017 — ANAK
59 — 8
59 — 8
Kesengajaan sebagaikepastian/keharusan. Kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagaikepastian/keharusan, merupakan kesengajaan yang dilakukan pelaku untukmelakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibatlainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c.Kesengajaansebagai kemungkinan.
Register : 16-08-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 729/Pid.Sus/2018/PN Rap Tanggal 3 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
LUSIANA, SH
Terdakwa:
ABDULLAH RITONGA Alias DULLAH
30 — 4
LUSIANA, SH
Terdakwa:
ABDULLAH RITONGA Alias DULLAH
30 — 4
Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atauperbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslahmendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawanhukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidaksesual dengan larangan atau keharusan hukum in casu UndangUndang RI.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatukepada orang lain
Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atauperbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslahmendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawanhukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidaksesual dengan larangan atau keharusan hukum in casu UndangUndang RI.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak),menyimpan maksudnya
Register : 29-04-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 14-08-2014
Putusan PN SUMEDANG Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.Smd Tanggal 3 Juli 2014 — Agus Setiarsa bin Adom Suradikarta sebagai terdakwa
46 — 4
46 — 4
sebagai bertentangan dengan apa yangdikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat dan pebuatan menawarkanuntuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jula beli, menukar ataumenyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, selanjutnyaperbuatan menawarkan mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksudagar yang diajukan mengambil, menawarkan disini tentalah harus sudah adabarang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut miliknyaatau tidak, tidak juga suatu keharusan
Register : 10-03-2014 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 02-06-2014
Putusan PN MARTAPURA Nomor 78/Pid.B/2013/PN.Mtp Tanggal 25 Maret 2014 — MUSTONO Als TONO Bin MARKABE
41 — 5
41 — 5
Dengan demikian para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang untuk mengadakan permainan judi jenis remi dengan memakai kartu remitersebut adalah suatu perbuatan yang melampaui batas dari apa yang menjadi haknyayang seharusnya diketahui apa yang menjadi keharusan menurut UndangUndang ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan tidak berhaktelah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;Unsur Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak UmumUntuk Bermain Judi Atau
Dengan demikian para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang untuk mengadakan permainan judi jenis remi dengan memakai kartu remitersebut adalah suatu perbuatan yang melampaui batas dari apa yang menjadi haknyayang seharusnya diketahui apa yang menjadi keharusan menurut UndangUndang ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan tidak berhaktelah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;Unsur Ikut Serta Main Judi Di Jalan Umum Atau Di Pinggir Jalan Umum Atau Di Tempat
Register : 23-04-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Tjb Tanggal 21 Mei 2019 — Penuntut Umum:
KUO BRATAKUSUMA,SH
Terdakwa:
AMINUDDIN ALIAS AMIN
86 — 7
KUO BRATAKUSUMA,SH
Terdakwa:
AMINUDDIN ALIAS AMIN
86 — 7
Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salahsatu. sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perludipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kwalifikasi perbuatanyang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya subunsur yaitu Suatu keharusan
bersifat alternatif maka Majelis Hakimakan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkandengan faktafakta yang terungkap dipersidangan;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidair terdapat adanya 4(empat) kwalifikasi perbuatan yang ditetapbkan sebagai Tindak Pidana Narkotikayaitu : memiliki, Menyimpan, menguasai,menyediakanMenimbang, bahwa apabila dianalisa akan keempat kwalifikasiperbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapatadanya sub unsur yaitu suatu keharusan
Putus : 14-04-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor Nomor 56/Pid.B/2016/PN Ksp Tanggal 14 April 2016 — BUDI MASRI Als BUDI Bin MARJAN SARPIN
46 — 4
46 — 4
Kesengajaansebagai maksud adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukanperbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b.Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan.
Kesengajaan yang keduayaitu kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, merupakan kesengajaanyang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana denganmengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atasperbuatannya tersebut. c.Kesengajaan sebagai kemungkinan.Kesengajaan sebagai kemungkinan disebut dengan dolus eventualis dimanapelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya mungkin bisa menjadisuatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadiini;
Register : 17-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PA BIMA Nomor 815/Pdt.G/2020/PA.Bm Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 6
14 — 6
Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi suami isteri untukmenjalankan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab untuk mewujudkanrumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara antara lain salingmencintai, setia serta Samasama saling memberikan kasih sayangnya salingmemenuhi hak dan kewajiban masingmasing yang pada akhirnya rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, dengan situasi yang demikian harus dianggap bahwaTermohon sudah tidak mempunyai Itikad baik
Register : 29-10-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 10-08-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 947/Pdt.P/2018/PA.Tgrs Tanggal 28 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
7 — 7
7 — 7
pertimbanganpertimbangan tersebut,telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan paraPemohon a quo, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974,hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangkamelindungi anak disamping tentunya isteri (hifz alnasi), karena fakta sosialmenunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karenatidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ Ssuaminya, atau bahkantelah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan
Register : 29-01-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 11-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 604/Pdt.G/2018/PA.Tgrs Tanggal 28 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 5
5 — 5
atau Tergugat telah memberikan pengakuan,sedangkan halhal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuankedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidakberhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengantalak satu bain;Menimbang, bahwa terhadap petitum Angka 3 (tiga) dalam suratgugatan Penggugat, yang mohon agar salinan putusan disampaikan kepadaKUA Kecamatan, Majelis menilai bahwa oleh karena petitum Angka 3 (tiga)tersebut telah diatur dan merupakan keharusan
Register : 17-09-2018 — Putus : 12-10-2018 — Upload : 10-08-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 694/Pdt.P/2018/PA.Tgrs Tanggal 12 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
6 — 4
6 — 4
pertimbanganpertimbangan tersebut,telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan paraPemohon a quo, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974,hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangkamelindungi anak disamping tentunya isteri (hifz alnasi/), karena fakta sosialmenunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karenatidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya, atau bahkantelah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan
Register : 30-05-2013 — Putus : 03-07-2013 — Upload : 01-08-2013
Putusan PA PANDEGLANG Nomor 23/Pdt.P/2013/PA.Pdlg Tanggal 3 Juli 2013 — Hj. Ena Fitriani binti Enung
11 — 1
11 — 1
pertimbanganpertimbangantersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonanPemohon a quo, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalamkerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (fifz alnas/), karena faktasosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspekkarena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya,atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan
Register : 13-05-2020 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PA Sibuhuan Nomor 131/Pdt.P/2020/PA.Sbh Tanggal 28 Mei 2020 — Pemohon melawan Termohon
24 — 7
24 — 7
2013, diubah menjadi dikarunia 3(tiga) orang anak yang bemama Regina Hannum Hsb binti Rizki MudaHasibuan, perempaun, lahir di Sibuhuan pada tanggal 27 September 2013,Akselia binti Rizki Muda Hasibuan, perempuan, lahir di Sibuhuan padatanggal 30 Juli 2017, Muhammad Akhir Ramadhan bin Rizki MudaHasibuan, lakilaki, lahir di Sibuhuan pada tanggal 21 Mei 2020, dimanaperubahan tersebut tertuang dalam Berita Acara Sidang (BAS);Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon danPemohon Il tentang keharusan
Register : 07-09-2015 — Putus : 09-05-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan PA PONOROGO Nomor 1481/Pdt.G/2015/PA.Po Tanggal 9 Mei 2016 — PEMOHON X TERMOHON
10 — 6
10 — 6
bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernahdiupayakan untuk di rukunkan kembali, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimalmendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidakberhasil ;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas adalah merupakanpetunjuk bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihandan pertengkaran yang terus menerus , bahkan sudah tidak adakomunikasi selama sekitar 2 tahun hingga sekarang ;Menimbang, bahwa keharusan
Register : 13-10-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PA WONOGIRI Nomor 1448/Pdt.G/2020/PA.Wng Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 1
11 — 1
yo udade oS> agAJb ojbarl YS ply 535 pr LemosLueArtinya : Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidanganMajelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapatmenghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek..Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 50 tahun 2009, Hakim telan berupaya secara maksimal untukmendamaikan
Register : 28-01-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 0240/Pdt.G/2019/PA.Gsg Tanggal 27 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 6
9 — 6
belah pihak yangdisebabkan oleh beberapa sebab sebagaimana diuraikan dalam posita gugatanPenggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggalsampai dengan sekarang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telan mengedepankan asas audi etalteram partem di dalam persidangan, namun dengan ketidakhadiran pihakTergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yangdikemukakan oleh Penggugat, namun demikian karena perkara a quo adalahperkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani keharusan
Register : 13-05-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA BUNTOK Nomor 0255/Pdt.P/2015/PA.Btk Tanggal 9 Juni 2015 — Pemohon melawan Termohon
14 — 5
14 — 5
Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dansesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf d dan e dan ayat(4) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dan Pemohon IIdapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dan Pemohon Il, maka terkait dengan pencatatan perkawinan yangmerupakan suatu keharusan yang diperintahkan undangundangsebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Register : 07-08-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 0545/Pdt.G/2019/PA.Tgm Tanggal 19 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 11
14 — 11
diuraikan dalam posita gugatanHal. 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2019/PA.TgmPenggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggalsampai dengan sekarang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas audi etalteram partem di dalam persidangan, namun dengan ketidakhadiran pihakTergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yangdikemukakan oleh Penggugat, namun demikian karena perkara a quo adalahperkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani keharusan