Ditemukan 16944 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-04-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PA PALU Nomor 191/Pdt.G/2014/PA.Pal Tanggal 5 Juni 2014 — Penggugat Vs Tergugat
8 — 5
8 — 5
Tergugat juga tidak ada keterbukaan dalambanyak hal pada Penggugat;. Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut, pada tanggal 4 Januari 2014Penggugat meninggalkan rumah karena Tergugat memperlakukanHal .2 dari 17 hal. PutusanNomor191/Pdt.G/2014/PA PALPenggugat dengan sangat kasar, memukul dan mengusir Penggugat darirumah serta menjatuhkan talak pada Penggugat, yang lebih menyakitkanadalah karena Tergugat melakukan hal tersebut di depan anak kami;7.
Register : 30-06-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 29-12-2021
Putusan PA CIKARANG Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Ckr Tanggal 24 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 4
9 — 4
Kemudian penggugat bukan bicaranominal yang harus diserahkan oleh tergugat oleh tergugat namunlebih sering keperluan hidup rumah tangga dan untuk keperluanpendidikan anakanak saja yang dimaksud keterbukaan yangdiharapkan toh selama berumah tanggapun penggugat hanya diberiuang untuk belanja makan anak anaknya sedangkan nafkah seorangistri tak dipenuhi dan apa bila penggugat saat itu mempunyaikeinginan sendiri harus mencari Sendirl.Bahwa pada perinsipnya penggugat mengerti paham tentangpengabdian seorang
Register : 07-12-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 05-11-2019
Putusan PA TEMANGGUNG Nomor 1565/Pdt.G/2015/PA.Tmg Tanggal 24 Februari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 1
11 — 1
Namun karena kurangnyamusyawarah dan keterbukaan, tanpa sepengetahuan Penggugat,Tergugat sudah pindah kerja menjadi seorang wartawan tetapi Penggugattidak mengetahui di bagian apa atau di perusahaan apa tempat Tergugatbekerja.Karena belum mempunyai rumah sendiri, Penggugat dan Tergugat tinggaldi rumah orang tua Tergugat (mertua). Selang satu tahun menikah, hamilanak pertama.
Register : 24-08-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 17-08-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 1265/Pdt.G/2017/PA.Tmk Tanggal 23 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 4
6 — 4
Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebutdikarenakan sudah tidak adanya kecocokan sudah tidak ada salingpengertian dan sudah tidak ada saling keterbukaan, yang disebabkanTergugat kurang tanggungjawab Nafkah lahir dan bathin;5. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antaraPenggugat dengan Tergugat telah ditempuh musyawarah namun usahatersebut tidak berhasil ;6.
Register : 07-09-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan PA TUBAN Nomor 0324/Pdt.P/2017/PA.Tbn Tanggal 27 September 2017 — PEMOHON I dan PEMOHON II
19 — 6
19 — 6
, hukum dan kesusilaan yanglebih jauh lagi;Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim memandangmembiarkan hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebuttanpa status yang jelas justru akan menimbulkan madhorot yang lebih besarbagi keduanya, yakni dengan terjadinya pelanggaran normanorma tersebut,apalagi perkembangan dewasa ini dimana kemungkinan kemadhorotantersebut jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macamkeadaan seperti lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan
Register : 12-01-2022 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 27-01-2022
Putusan PA BANJARBARU Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Bjb Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 10
15 — 10
Tergugat tidak jujur atau berbohong soal pekerjaan, dan berhutang tanpasepengatahuan Penggugat atau tidak ada keterbukaan Tergugat kepadaPenggugat;7.
Register : 10-01-2012 — Putus : 27-03-2012 — Upload : 10-04-2013
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 0337/Pdt.G/2012/PAJT Tanggal 27 Maret 2012 — Pemohon melawan Termohon
6 — 0
6 — 0
Belasan tahunTermohon berumah tangga tidak pernah adanya keterbukaan akanpenghasilan Pemohon selama bekerja sampai saat ini dan Termohonpun sabar menerimanya dan tidak pemah menuntut yang lebih daripenghasilan Pemohon. Sebaliknya Pemohon selalu memintaTermohon untuk membantu mengatasi masalah keuangan. Dari halmembangun rumah ataupun merenovasi rumah sampai uang yangdiperoleh dari orang tua Termohon pun ikut Termohon limpahkan(dalam hal pembangunan rumah).
Register : 24-06-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PA SOA SIO Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.SS Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 10
16 — 10
harmoniskarena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejakJanuari 2019 hingga sekarang atau kurang lebih 7 bulan secara berturutturut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbuktirumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;Put.No. 116/Pdt.G/2019/PA.SS Halaman 10 dari 15Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat kuat(miitsaagan ghalliznan), yang dalam proses membangun rumah tangga yangharmonis harus dilandasi kebersamaan, kejujuran, keterbukaan
Register : 09-08-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 23-08-2019
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 1192/Pdt.G/2017/PA.Tmk Tanggal 12 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 4
7 — 4
Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebutdikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada salingpengertian dan keterbukaan didalam membina rumah tangga yangdikarenakan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, olehsebab itu Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;6.
Register : 16-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 07-12-2020
Putusan PA KETAPANG Nomor 715/Pdt.G/2020/PA.Ktp Tanggal 7 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 2
25 — 2
Padahal sebenarnya antara Penggugat denganTergugat adalah jiwa yang satu, harus ada keterbukaan dankebersamaan dalam mengurus rumah tangga, termasuk mengurusanak.6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidakdapat dipertahankan lagi karena seharihari diwarnai perselisihan dankesalahpahaman. Antara Pemohon dan Termohon tidak berdasarkanpada hubungan baik (mu'asyarah bi al ma'ruf).7.
Putus : 04-03-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 124 PK/TUN/2014 Tanggal 4 Maret 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA vs ADRIANA SAMPE PONGRANTE
43 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan :Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan penyelidikan tentangriwayat bidang tanah dan penetapan batasbatasnya" dan karena itu pula tindakanTergugat jelasjelas melanggar azasazas umum pemerintahan yang baik khususnyaazas kecermatan, azas ketelitian, azas kepatutan dan kepantasan, azas kehatihatian,azas keterbukaan
Register : 24-05-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA KENDARI Nomor 0331/Pdt.G/2016/PA.Kdi Tanggal 13 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 9
46 — 9
=it=BIOA a OSA waftitiGlhMagcd Ge iseurnis) srniciclA IB Woo SO PSTIOG Bie ate orn OG eproelern Ci Wen. ian Wk & vis AAUielyTergugat mengojek tidak ada keterbukaan hasil/pendapatan mengojekkepada Penggugat, bahkan beberapa kali cicilan sepeda motor tersebut dibayar oleh Penggugat ;14.
Register : 25-04-2014 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 11-08-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 156/Pid.B/2014/PN Bna Tanggal 15 Juli 2014 — Terdakwa
80 — 25
80 — 25
Sulastiawati juga sering curhat sama saya dan mengatakan kalaudia juga punya masalah dalam rumah tangganya katanya selama kawin tidakpernah dibawa jalanjalan, tidak ada keterbukaan dan kasih sayang ;e Bahwa saya berhubungan layaknya suami isteri sejak tahun 2009 danmelakukannya di rumah sdri.
Register : 18-06-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 613/Pdt.P/2021/PA.Cbn Tanggal 26 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
5 — 7
5 — 7
Dari asasperkawinan tersebut tidaklan dikenal umur minimal demi untuk mencegahkemadlaratan yang lebin besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagimanusia zaman sekarang, dimana kemungkinan kemadharatan tersebut lebihjauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaanseperti makanan, lingkungan, pergaulan, tekhnologi, keterbukaan informasi,dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi.
Register : 06-09-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 174/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
ZHANG DEYI
Tergugat:
1.DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS SELAKU KEPALA INSPEKSI pada DIR JEND. MINYAK DAN GAS BUMI, KEMEN. ESDM RI,
2.KEPALA TEKNIK PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN PT. PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT V
201 — 140
ZHANG DEYI
Tergugat:
1.DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS SELAKU KEPALA INSPEKSI pada DIR JEND. MINYAK DAN GAS BUMI, KEMEN. ESDM RI,
2.KEPALA TEKNIK PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN PT. PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT V
201 — 140
Dimana dalam surat tersebut,PENGGUGAT juga meminta copy dari Obyek Sengketa sebagai bentukpengejawantahan Keterbukaan Informasi Publik;Atas hal tersebut, kKemudian TERGUGAT memberikan tanggapannyamelalui Surat No. 1155/18.01/DMT/2019 tertanggal 5 Juli 2019 Perihal:Penyelesaian atas Keberatan Administratif, yang pada intinyamenyatakan bahwa Obyek Sengketa telah diterbitkan sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;.
AUPB;Lebih lanjut lagi, Pasal 10 ayat (1) UndangUndang AdministrasiPemerintahan menjelaskan Asasasas Umum Pemerintahanyang Baik (AUPB) berupa:Halaman 32 dari 114 halaman, Putusan Nomor: 174/G/2019/PTUNJKTAUPB yang dimaksud dalam UndangUndang inimeliputi asas:Kepastian hukum;Kemanfaatan;Ketidakberpihakan;Kecermatan;Tidak menyalahgunakan kewenangan;~ 29209 5 Keterbukaan;Kepentingan umum; danh.
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itubertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndang PerubahanPTUN No. 9/2004:Yang dimaksud dengan asasasas umumpemerintahan yang baik adalah meliputi asas:Kepastian hukum;Tertib penyelenggaraan Negara;Keterbukaan;Proporsionalitas;Profesionalitas;AkuntabilitasHalaman 35 dari 114 halaman, Putusan Nomor: 174/G/2019/PTUNJKTii)a.Sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan BebasDari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;TERGUGAT telah melanggar Asas Akuntabilitas:Bahwa dalam UndangUndang Penyelenggaraan Negara BebasKKN No. 28/1999 dinyatakan bahwa Asas Akuntabilitasmerupakan salah satu) asasasas umum penyelenggaraannegara, sebagai berikut:Asasasas umum penyelenggaraan negara meliputi:Asas Kepastian Hukum;Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;Asas Kepentingan Umum;Asas Keterbukaan;Asas Proporsionalitas;oa Fr WON PRAsas Profesionalitas; dan7.
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itubertentangan dengan asasasas umum pemerintahanyang baik;Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UndangUndang PerubahanPTUN No. 9/2004:Yang dimaksud dengan asasasas umum pemerintahanyang baik adalah meliputi asas: Kepastian hukum; Tertib penyelenggaraan Negara; Keterbukaan; Proporsionalitas; Profesionalitas; Akuntabilitas;Sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan BebasDari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Putus : 12-09-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1950 K/Pdt/2017 Tanggal 12 September 2017 — WAWAN ZULMAWAN VS PT BANTEN GLOBAL DEVELOPMENT DKK
96 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan InformasiPublik, pasal 1 angka 2.
Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik, Pasal 1 angka 2, berbunyi: Badan Publik adalah LembagaEksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Badan lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara, yang sebagaianatau seluruhnya dananya bersumber dari anggaran pendapatan danbelanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,sumbangan masyarakat, dan atau luar Negeri;b.
Register : 27-09-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 23-04-2019
Putusan PA PADANG Nomor 1021/Pdt.G/2016/PA.Pdg Tanggal 19 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 1
18 — 1
sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adikkandung saksi dan juga kenal dengan Termohon yang bernama Yonnetisebagai isteri Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun1984 dan telah punya anak empat orang; Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun danharmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu tidak rukun lagi, seringterjadi pertengkaran disebabkan Termohon cemburu pada Pemohon yangberteman dengan wanita, tidak ada keterbukaan
Adapun secara materil saksi pertama menerangkan, pada awalnyarumah tangga Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi rukun danharmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu tidak rukun lagi, sering terjadipertengkaran disebabkan Termohon Konpensi cemburu pada PemohonKonpensi yang berteman dengan wanita, tidak ada keterbukaan antaraPemohon Konpensi dan Termohon Konpensi masalah ekonomi yang tidakmencukupi, bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon Konpensidan Termohon Konpensi, akan tetapi
Register : 03-01-2017 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 09-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/TUN/2017 Tanggal 22 Februari 2017 — YOHANES BING, DKK VS KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI DAN I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG., II. M. ALI PAWOWO, DKK;
46 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa yang dimaksud dengan AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik adalah meliputi asas: Kepastian hukum; tertiob penyelenggaraannegara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; dan akuntabilitassebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme;2.
Kecamatan Ilir Timur IIPalembang;Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 23 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan sudahjelas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh BadanPertahanan Kota Palembang sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatoleh Penggugat telah sesuai dengan asasasas umum pemerintah yangbaik yang meliputi: asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara,keterbukaan
Register : 19-07-2012 — Putus : 18-04-2013 — Upload : 13-11-2013
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 812/Pdt.G/2012/PAJU Tanggal 18 April 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
29 — 13
29 — 13
Bahwa perselisihan dan pertengkaran terusmenerus tersebut terjadidikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagidalam menjalankan kehidupan berumah tangga, terlebih lebih tidakadanya keterbukaan dari Termohon dalam berumah tangga sehinggaterhadap perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudahdapat dipertahankan lagi;.
Bahwa, tidak benar dan mengadaada serta berlebihan alasanalasanPemohon point 6, 7 dan 8 halaman 3 dalam surat permohonan talaknyayang pada intinya mengatakan bahwa antara Pemohon dan Termohonsudah tidak sejalan lagi dalam menjalankan kehidupan berumah tanggadisebabkan karena permasalahanpermasalahan kecil hingga tidakadanya keterbukaan dari Termohon dengan alasan dan pertimbanganhukum sebagai berikut ;Termohon tidak pernah membantah dan atau dengan sengajamelawan Pemohon, karena Termohon sadar betul
utama yang mewarnai kehidupan rumah tangga rumah tanggaPemohon dan Termohon, karena sejak pernikahan tepatnya bulan Juli 2009hingga bulan Februari 2012, merupakan tahun dimana Pemohon danTermohon sangat menikmati masamasa indah pernikahan denganmenghabiskan waktu berdua atau dengan keluarga untuk berkumpulbersama keluarga sesuai bukti 17.13, kalau terjadi perselisihan danpertengkaran kecil adalah hal yang lumrah dan merupakan bumbupernikahan, Termohon membantah yang mengatakan Termohon. tidakadanya keterbukaan
Register : 14-07-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 04-03-2015
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 058/G/2014/PTUN-SMG. Tanggal 11 Desember 2014 — TOFIK Melawan I. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG II. SUGENG, A .Md
144 — 113
144 — 113
MakaTergugat selaku penyelenggara pemilu, dalam hal ini telah melanggar UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011, Pasal 2 tentang asas penyelenggara pemilu, yangberbunyl: == 22 22 nnn nnn nnn nnnPenyelenggara pemilu berpedoman pada asas ; a. mandirt,Halaman 9 dari 56 Hal Perkara Nomor :058/G/2014/PTUN.Smg19.20.Bis UN a ce ern Seen LeC. adil, === === n= 22 wo enn nnn nnn nnn en nnn nnn nnn nn nnn nnnd. tertib; == 2 22 22222 oo on on annee. kepastian hukum;f kepentingan umum;g. keterbukaan;h. proporsionalitas
;i. profesionalitas ; j. akuntabilitas; k. efisien; efektivitas;Bahwa Tergugat juga melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7Tahun 2013, Pasal 2: KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kotaberpedoman pada asas penyelenggaraan pemilu:a. mandiri, == 2 2222 ooWG ces rs eas TESS ETEK ERE. ails == === ee3d. tertib; e. kepastian hukum;f. kepentingan umum;g. keterbukaan;h. proporsionalitas ; i. profesionalitas;j. akuntabilitas ;k. efisien; 1. efektivitas ;Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara pemilu
Asas keterbukaan adalah membuka dirterhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dantidak diskriminatif tentang penyelengaraan negara dengan tetap memperhatikanperlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. 5. Asasproporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dankewajiban penyelenggara negara. 6.