Putusan Put. 45565/PP/M.X V/99/2013PengadilanPajak NomorJenis Pajak GugatanTahun Pajak 2010Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Surat KeputusanNomor : KEP1491/WPJ.04/2012 tanggal 19 Oktober 2012;Menurut : bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : KEP1491/WPJ.04/2012 tanggal 19 OktoberTergugat 2012 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi Atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor : 00010/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak

September2010;Menurut bahwa Penggugat mengajukan banding terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP1491/Penggugat WPJ.04/2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi AtasSKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00010/207/10/019/11 tanggal 15November 2011 Masa Pajak September 2010;Menurut Majelis bahwa Surat Gugatan Nomor : 156/MSALPAJAK/XI/2012 tanggal 02 November 2012 ditandatangani oleh Sdr.

memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;156/MSALPAJAK/XI/2012KEP1491/bahwa yang diajukan Gugatan dalam Surat Gugatan Nomor :tanggal 02 November 2012 adalah Surat Keputusan Tergugat NomorWPJ.04/2012 tanggal 19 Oktober 2012;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP1491/WPJ.04/2012 tanggal 19 Oktober 2012adalah Surat Keputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barangdan Jasa Nomor : 00010/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa

Pajak September2010;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat permohonan Pengurangan SanksiAdministrasi atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00010/207/10/019/11 tanggal 15November 2011 Masa Pajak September 2010 nomor 0089/MSALPajak/VI/2012 yangmendasari jawaban tergugat dengan Surat Keputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasiatas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00010/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011Masa Pajak September 2010 diketahui Penggugat mengajukan permohonan atas

pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar Rp 95.741.229,00;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap risalah pembahasan pemeriksaan yangmendasari penerbitan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor :00010/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak September 2010 diketahuiPenggugat menyetujui atas koreksi Pajak Masukan yang menyebabkan timbulnya sanksiadministrasi berupa kenaikan sebesar Rp 95.741.229,00;bahwa dalam persidangan diketahui bahwa

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi wajib membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
   1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
   2. Mutah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
   3. Biaya maskan selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
   4. Biaya kiswah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima

iddah Majelis Hakim Tingkat Banding tidaksependapat dengan putusan Pengadilan Agama Mataram yaitu Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) untuk selama 3 (tiga) bulan, karena jumlah tersebut tidak layakdan tidak patut mengingat keadaan ekonomi sekarang dan denganmempertimbangkan status Tergugat Rekonvensi sebagai PNS/ Panitera PenggantiPengadilan Agama, maka ditetapkan nafkah iddah setiap bulan Rp.2.000.000,(dua juta rupiah ) sehingga selama masa iddah berjumlah Rp.6.000.000, (enamjuta rupiah );Hal 7 dari

Put. 0077/Pdt.G/2019/PTA.MtrMenimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentangmaskan(tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) selama masa iddah dipertimbangkanoleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menyatakan bahwa seorang istri yangdiceraikan oleh suaminya selama masa iddah berhak mendapat nafkah, maskandan kiswah karena istri yang diceraikan suaminya masih dalam tanggung jawabsuami yang menceraikannya dan istri tersebut belum boleh menikah dengan lakilaki lain, oleh karena itu Majelis

Hakim Tingkat Banding disamping menetapkannafkah selama istri menjalani masa iddah sebagaimana tersebut di atas jugamenetapkan kewajiban suami ( Tergugat Rekonvensi ) untuk membayar tempattinggal Istrinya ( Penggugat Rekonvensi ) sesuai dengan kelayakan dan kepatutanserta sesuai status Tergugat Rekonvensi seorang PNS yaitu sejumlahRp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah )setiap bulan selama 3 (tiga) bulanberjumlah Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan menetapkanbiaya kiswah

Menetapkan Tergugat Rekonvensi wajib membayar kepada PenggugatRekonvensi berupa:2.1.Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.6.000.000,(enam juta rupiah);2.2.Mutah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah);2.3.Biaya maskan selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,(empat jutalima ratus ribu rupiah);Hal 11 dari 13 hal.

Put. 0077/Pdt.G/2019/PTA.Mtr2.4.Biaya kiswah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,(satu jutalima ratus ribu rupiah);Sehingga berjumlah Rp.22.000.000,(dua puluh dua juta rupiah);3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkahnafkah yangtersebut dalam amar nomor 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensisebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan AgamaMataram;4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;5.

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon,uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah prosesPHK yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp387.750.000,00 (tiga ratusdelapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);5. Menyatakan agar Tergugat menerbitkan surat keterangan kerja terhadapPenggugat;6.

pertama, masa kerjaTermohon Kasasi/Penggugat dimulai pada tanggal 1 Juli 2013 dan berakhirpada tanggal 26 Juli 2016, dengan ketentuan bahwa TermohonKasasi/Penggugat harus melalui masa percobaan terlebin dahulu selama 6bulan, dimana hubungan kerja diantara para pihak baru bersifat tetapsetelah dilewatinya masa percobaan;2.

Bahwa apabila Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwaseharusnya yang dapat dihitung sebagai masa percobaan berdasarkanketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang undang Nomor 13 tahun 2003Halaman 9 dari 12 hal.Put.Nomor 1196 K/Pdt.SusPHI/2017hanyalah 3 bulan masa kerja (Vide Putusan Halaman 32), maka masa kerjatetap Penggugat/Termohon Kasasi harus dihitung mulai 1 Oktober 2013 26Juli 2016 dengan kata lain masa kerja Termohon Kasasi adalah 2 Tahun 9Bulan (lebih dari 2 tahun tidak sampai 3 tahun).

Sehingga konsekuensihukum dari perihal tersebut adalah Penggugat/Termohon Kasasi tidakberhak atas Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana diamanatkandalam Pasal 156 ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang Undang Ketenagakerjaan);3. Bahwa dikarenakan telah jelas secara hukum Masa Kerja Tetap dariPenggugat/Termohon Kasasi adalah 2 (dua ) tahun 9 (sembilan) bulan,maka perhitungan hak Termohon Kasasi/Penggugat selayaknya adalahsebagai berikut:a.

kerja Penggugatdan upah proses perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang Undang Nomor 13tahun 2003 masa percobaan dapat dilakukan 3 (tiga) bulan sehinggaseharusnya masa kerja Penggugat mulai diangkat sebagai pekerja tetap 1Oktober 2013 s/d 26 Juli 2016 atau kurang dari 3 (tiga) tahun;Halaman 10 dari 12 hal.Put.Nomor 1196 K/Padt.SusPHI/2017Bahwa upah proses karena alasan efisiensi sebagaimana dimaksudketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO FEBRIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong masa tahanan.

berfoya foya ;Hal hal yang meringankan :Page 28 of 32 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; Terdakwa mengakui perbuatannya ; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidakmengulangi lagi ; Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa masih berusia muda yang masih diharapkansumbangsihnya bagi pembangunan ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diriTerdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yangsah maka memenuhi ketentuan dalamPasal 22 ayat (4) KitabUndang Undang Hukum Acara Pidana masa

Tahun 1986 Tentang Peradilan Umumsertaperaturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkaraini ;MENGADI LI Menyatakan Terdakwa JOKO FEBRIYANTO telahterobukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana PENGGELAPAN; Menjatuhkan pidana terhadap tTerdakwa JOKOFEBRIYANTO oleh karena itu dengan pidanaPage 30 of 32penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; Menetapkan masa penangkapan dan masa penahananyang telah dijalani Terdakwa = dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Menetapkan

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TRI YUMILUANTO,Peltu NRP 515123, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana DESERSI DALAM WAKTU DAMAI PidanaMemidana Terdakwa oleh karena itu dengan :: Penjara selama 3 (tiga) bulan.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.Menetapkan barangbarang bukti berupa Surat :e 10 (sepuluh) lembar daftar Absensi An.

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulanMenetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Penyalah guna Narkotika Golongan bagi diri sendiri .Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulanMenetapkan masa penahanan yang telahdijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan.Menetapkan barangbarang bukti berupa suratsurat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan BNNP Sumbar tentang hasiluji pemeriksaan urine milik Terdakwa Pratu Roni AndreanTanjung Nrp. 31010027501180 Nomor : R/1519/X/2013/BNNPtanggal 7 Oktober 2013. 1 (satu) lembar surat

Rp.23.250.000 Psl.156 ayat2016 masa kerja 5x (3) huruf aNUR Rp.4.650.000, UU 13/2003MUHAM = 2001 s/d Uang Penggantian Rp.16.042.500 Psl.156 ayat3 MAD 2016 (4) huruf UURumah dan Pengobatan 13/200315%xRp.106.950.000Total Rp.122.992.500No NAMA TAHUN KETERANGAN RINCIAN RUJUKAN1998 s/d Pesangon Rp.46.890.000, Psl 156 ayat2016 9x2xRp.2.605.000 (2) huruf e Psl169 ayat (2)UU 13/20031998 s/d Uang penghargaan Rp.15.630.000, Psl.156 = ayat2016 masa kerja 6x (3) huruf a UURp.2.605.000, 13/2003AGAM AL4 1998

169 ayat(2) UU13/20031997 s/d Uang penghargaan Rp.24.150.000, Psl.156 ayat2016 masa kerja 7X (3) huruf a7 BELSASAR Rp.3.450.000, UU 13/2003SITOMPUL 4997 s/d Uang Penggantian Rp.12.937.500, PsI.156 ayat2016 (4) huruf UURumah dan 13/2003Pengobatan15%xRp.86.250.000Total Rp.99.187.500No NAMA TAHUN KETERANGAN RINCIAN RUJUKAN1991 s/d Pesangon Rp.134.460.000 Psl 156 ayat2016 9x2xRp.7.470.000 (2) huruf ePsl 169 ayat(2) UU13/20031994 s/d Uang penghargaan Rp.74.700.000 Psl.156 ayat2016 masa kerja ==10x (3)

kerja dan Penggantian perumahan danpengobatan atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini berdasarkan Pasal 156 danPasal 169 UU No. 13 Tahun 2003 adalah sebagai berikut : UP.PerumahanPesangon Penghagaan dan JumlahNO NAMA (Rp) Masa Kerja (Rp) Pengobatan (Rp)(Rp)1 Ade Chandra 9x2x 8xRp.7.240.000 15% x 216.476.000,(Masa kerja 22 tahun Rp.7.240.000= = 57.920.000, 188.240.000=1994 2016) 130.320.000, 28.236.000,2 Nur Muhammad 9x2x Rp. 5xRp.4.620.000 15%x Rp. 122.820.000,(masa kerja 15 tahun 4.620.000= = 23.100.000

, 106.800.0002001 2016 ) 83.700.000, =16.020.000,3 Agam Al Adam 9x2x Rp. 6 x Rp. 15% x 71.898.000,(Masa kerja = 18 2.605.000= 2.605.000= 62.520.000,=tahun/ 1998 2016) 46.890.000, 15.630.000, Rp.9.378.000,4 Ricky Santoso 6 x2Rp. 2 x 4.620.000, 15% x Rp. 74.382.000,(masa kerja 5 tahun/ 4.620.000,= = 9.240.000, 64.680.000, =2011 2015) 55.440.000, 9.702.000,5 Belsasar Sitompul 9x 2x Rp, 7 X Rp. 15% x Rp. 99.187.500,(masa kerja 19 3.450.000,= 3.450.000, = 86.250.000,=tahun/ 1997 2016) 62.100.000, 24.150.000

(masa kerja 22 7.470.000,= 7.470.000,= 209.160.000,= 240.534.000,tahun/ 1994 2016) 134.460.000, 74.700.000, 31.374.000,7 Karel Samosir 9x2x Rp. 7 X Rp. 15% x Rp.(masa kerja 19 3.200.000,= 3.200.000, = 80.000.000,= 92.000.000,tahun/ 1997 2016) 57.600.000, 22.400.000, 12.000.000,8 Selamat Silitonga 9x2x Rp. 6 x Rp. 15% x Rp.

Putusan Put. 44921/PP/M.XV/99/2013 PengadilanPajak NomorJenis Pajak GugatanTahun Pajak 2007Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap mengenai penerbitanSurat Keputusan Tergugat Nomor : KEP1736/WPJ.04/2012 tanggal 30 November 2012tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 Nomor :00018/240/07/014/09 tanggal 27 Maret 2009 dengan jumlah yang harus dibayar

sebesarRp.22.940.000,00;Menurut bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : KEP1736/WPJ.04/2012 tanggal 30Tergugat November 2012, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final Nomor : 00018/240/07/014/09 tanggal 27 Maret2009 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007;Menurut bahwa perhitungan menurut Penggugat tentang jumlah pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)Penggugat Final Masa Pajak Januari s.d.Desember 2007 adalah sebagai

Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final Masa Pajak Januaris.d.Desember 2007 adalah Rp 12.000.000,00;bahwa mengingat hal tersebut di atas Pengugat mohon agar jumlah yang masih harus dibayarpada Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP1736/WPJ.04/2012 tanggal 30 November 2012dan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final Masa Pajak Januari s.dDesember 2007Nomor 00018/240/07/014/09 tanggal 27 Maret 2009 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2007sebesar Rp.22.940.000,00 dikurangkan menjadi Rp.12.000.000,00;Menurut Majelis

dalam Pasal 40 ayat (6)Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP1736WPJ.04/2012 tanggal 30 November 2012;bahwa berdasarkan penelitian Majelis Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP1736WPJ.04/2012 tanggal 30 November 2012 adalah Surat Keputusan tentang PenguranganKetetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)Final Nomor : 00018/240/07/014/09 tanggal 27 Maret 2009 Masa

Desember 2012, tidak dapat diterima; MengingatUndangundang Nomor : 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturanperundangundangan serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengansengketa ini; MemutuskanMenyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP1736/WPJ.04/2012 tanggal 30 November 2012, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Final Nomor :00018/240/07/014/09 tanggal 27 Maret 2009 Masa

Fotokopi SKPKB PPN masa pajak Nopember 2011 #Nomor:00013/227/11/055/13 tanggal 24 Juli 2013,3. Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP00147/WPJ.07/KP.0303/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang pembetulan atasSKPKB;4. Fotokopi Surat Keberatan Nomor : 033/X/HPPM/2013 tanggal 21 Oktober2013;5.

Fotokopi SSP atas pembayaran SKPKB PPN masa pajak Nopember 2011Nomor: 00013/227/11/055/13 tanggal 24 Juli 2013;Pemenuhan Ketentuan Material BandingPerhitungan Pajak menurut SKPBahwa SKPKB PPN masa pajak Nopember 2011 Nomor:00013/227/11/055/13 diterbitkan tanggal 24 Juli 2013, dengan perhitungansebagai berikut:DPP PPN Impor menurut Pemohon Banding Rp33.080.790.670,00Koreksi DPP PPN impor oleh Terbanding Rp 9.639.010.384,00DPP PPN impor menurut Terbanding Rp42.719.801.384,00PPN terutang Rp 4.271.980.105,00Kredit

Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah MemoriPeninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung RepublikIndonesia.Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah sebagai berikut:Sengketa tentang koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPertambahan Nilai (PPN) Impor Masa Pajak Nopember 2011 sebesarRp9.639.010.384,00yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.Halaman 9 dari 29 halaman.

Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas DasarPengenaan Pajak (DPP) PPN Impor Masa Pajak Nopember2011 adalah sebesar Rp9.639.010.384,00;3.3. Bahwa terkait kewenangan pemungutan dan penentapan PPNImpor, menurut Termohon Peninjauan Kembali kKewenanganpemungutan dan penentapan PPN Impor adalah kewenanganDirektur Jenderal Bea dan Cukai;3.4.

Putusan Nomor 1766/B/PK/PJK/2017Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa atas Impor BKP Masa Pajak November 2011 Nomor:00013/227/11/055/13 tanggal 24 Juli 2013 sebagaimana telah dilakukanpembetulan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP00147/WPJ.07/KP.0303/2014 tanggal 11 Juli 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.869.489.3055.000, sehingga pajak yang masihharus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

UPBJJUTPalangka Raya.6. 1 (Satu) lembar fotocopy Bukti Sah Pembayaran untukPembayaran Honor Pengawas Keliling Non Pendas (H.1, H.O danH.3) Masa 2018.1 tanggal 06/05/2018 sebesar Rp. 260.000, (duaratus enam puluh ribu rupiah) PPh sebesar Rp. 13.000, diterimadan ditandatangani oleh AKHMAD SYAIKHU, S.IP sebesar Rp.247.000, dan setuju dibayarkan oleh Drs. HAHOLONGANSIMANJUNTAK, M.Pd. selaku PPK Keg.

UPBJJUTPalangka Raya.8. 1 (Satu) lembar fotocopy Bukti Sah Pembayaran untukPembayaran Honor Pengawas Keliling Non Pendas (H.1, H.O danH.3) Masa 2018.1 tanggal 13/05/2018 sebesar Rp. 260.000, (duaratus enam puluh ribu rupiah) PPh sebesar Rp. 13.000, diterimadan ditandatangani oleh AKHMAD SYAIKHU, S.IP sebesar Rp.247.000, dan setuju dibayarkan oleh Drs. HAHOLONGANSIMANJUNTAK, M.Pd. selaku PPK Keg.

ANDI JAYANDI.Dikembalikan kepada Saksi Andi Jayandi26. 1 (satu) lembar potocopy Kuitansi Biaya RegistrrasiMahasiswa UT Non Pendas untuk masa registrasi 2018.1 dilingkungan Pengurus Pokjar Kab. Sukamara an.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniterdakwa 1 Supriyanto,S.AP., Bin Pawirotinoyo, terdakwa 2 KhoyumatulKiftiyah,S.Pd.Ing., Binti Ilyas dikurangkan seluruhnya dari lamanyapidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan terdakwa 1 Supriyanto,S.AP., Bin Pawirotinoyo, terdakwa2 Khoyumatul Kiftiyah,S.Pd.Ing., Binti Ilyas, tetap berada dalamtahanan;5.

ANDI JAYANDI.Dikembalikan kepada Saksi Andi Jayandi26) 1 (satu) lembar potocopy Kuitansi Biaya RegistrrasiMahasiswa UT Non Pendas untuk masa registrasi 2018.1 dilingkungan Pengurus Pokjar Kab. Sukamara an.

Putusan Nomor 2171/B/PK/PJK/2017sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atasKeputusan Terbanding Nomor KEP893/WPJ.31/2014 tanggal 07 Oktober 2014tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPKB PPN) Nomor00016/207/09/922/13 tanggal 05 Desember 2013 Masa Pajak September 2009,surat keputusan sebagaimana disebut di atas Pemohon Banding terima padatanggal 13 Oktober 2014;Bahwa

PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama 0,00 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00 0,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 0,00b.5. Lainlain 0,00 0,00b.6. Jumlah 0,00 0,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00 0,00d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0,00 0,00e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 0,00 375.000.000,003. Kelebinan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0,00 0,00b.

Dikompensasikan ke masa pajak ... 0,00 0,00c. Jumlah 0,00 0,004. PPN yang kurang dibayar 0,00 375.000.000,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0,00 180.000.000,006.

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 555.000.000,00 Surat KeberatanBahwa terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor00016/207/09/922/13 tanggal 05 Desember 2013 Masa Pajak September 2009tersebut telah diajukan Keberatan dengan Surat Nomor 003/SMRJKT/I/2014tanggal 21 Januari 2014 dan dikirimkan via pos pada tanggal 22 Januari 2014ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang dengan Bukti Pengiriman Nomor13209784764 tanggal 22 Januari 2014 Jam 14.53 WIB, adapun jumlah pajakyang terhutang menurut

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)melakukan Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak PPNsebesar Rp3.750.000.000,00 atas penyerahan hasilpertambangan berupa Mangaan pada Masa PajakSeptember 2009 sebesar Rp3.750.000.000,00 karenaMangaan adalah Barang Kena Pajak yang tidak termasukHalaman 18 dari 30 halaman.

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01462/NKEB/WPJ.01/2017 tanggal 15 November 2017 tentangPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00428/107/16/123/16tanggal 5 Desember 2016 Masa Pajak April 2016;3.

Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00428/107/16/123/16 tanggal 5 Desember 2016 Masa Pajak April2016;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 16 Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118809.99/2016/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01462

/NKEB/WPJ.01/2017 tanggal 15November 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak Kedua Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2016 Nomor 00428/107/16/123/16 tanggal 5 Desember 2016, atas PTBrahma Debang Kencana, NPWP 01.536.723.8123.000, beralamat di JalanHaryono MT, Gedung Medan Mall Lantai V Medan Kota, Kota Medan,Sumatera Utara;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada

Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak April 2016 Nomor 00428/107/16/123/16 tanggal 5Desember 2016, atas nama PT Brahma Debang Kencana, NPWP01.536.723.8123.000;e.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) Nomor KEP01462/NKEB/WPJ.01/2017 tanggal 15November 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak Kedua Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak April 2016 Nomor 00428/107/16/123/16 tanggal 5Desember

nama PT Kencana Sawit Indonesia, NPWP 01.071.361.8058.000,beralamat di Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B,Jakarta Selatan, sehingga jumlah pajak yang kurang dibayar dihitungkembali menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 6.761.158.750,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 409.718.571,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 766.403.414,00Jumlah Perhitungan PPNyang kurang/(lebih) dibayar (Rp 356.684.843,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikanke masa

pajak berikutnya Rp 356.684.843,00Dikompensasi ke masa pajak Rp 0,00Jumlah Rp 356.684.843,00Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 April 2014, kKemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 27 Juni 2014, dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51297/PP/M.XIIB/10/2014, tanggal 17 Maret 2014 terkait koreksi a quokarena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku terkait sengketa Koreksi DasarPengenaan Pajak pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januarisampai dengan Juni 2008;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP 222/PJ/2013, tanggal 4 April 2013, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak April 2008 Nomor00027/207/08/058/12, tanggal 30 Maret 2012, atas nama PTKencana Sawit Indonesia, NPWP 01.071.361.8058.000, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Halaman 3 dari 7 halaman.

pajak berikutnya Rp 356.684.843,00Dikompensasi ke masa pajak Rp 0,00Jumlah Rp 356.684.843,00Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanHalaman 5 dari 7 halaman.

Penerbitan dan Penerimaan SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2009:1. Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunyingmenerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2009 Nomor001 19/207/09/423/11 tertanggal penerbitan 16 Juni 2011 dengan rinciansebagai berikut: SKPKBKeterangan(Rupiah)Dasar Pengenaan Pajak 734.394.240PPN Terhutang Kurang Dibayar 73.439.424Sanksi Kenaikan Pasa113 (2) KUP 85.250.924Jumlah Pajak YMH Dibayar 108.690.348 2.

Bahwa atas SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2009 tersebut di atas,Penggugat baru menerimanya pada tanggal 30 Juni 2011;3. Bahwa keterlambatan penerimaan SKPKB PPN Masa Pajak Februari2009 yang baru Penggugat terima pada tanggal 30 Juni 2011 adalahkarena Agen Pos Fajar baru mengambil SKPKB tersebut pada tanggal23 Juni 2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying;4. Bahwa Bukti Pengambilan SKPKB tersebut dibuat pada buku EkspedisiHalaman 2 dari 6 Halaman.

Putusan Nomor548/B/PK/PJK/201 7di KPP Pratama Bandung Cibeunying dengan cara Agen Pos Fajarmembubuhkan cap/stempel pada buku Ekspedisi tersebut, kemudianAgen Pos Fajar mengirimkan SKPKB tersebut ke PT Pos Indonesiadengan perangko Rp1.500;Bahwa dengan demikian maka SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2009tersebut sangat terlambat diterima olen Penggugat;B. Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak:1.

Bahwa dari aturan di atas maka, Pengiriman SKPKB PPN Masa PajakFebruari 2009 Nomor 00119/207/09/423/11 tanggal 16 Juni 2011 tidakmemenuhi formal karena tidak terdapat Bukti Pengiriman Surat yangjelas sehingga tanggal pengiriman SKPKB yang menjadi dasar waktu 3bulan untuk mengajukan keberatan tidak dapat ditentukan;C.

Pengajuan Surat Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2009:bahwa Penggugat mengajukan Surat Keberatan Nomor002/OM/PH/KKCN/IX/2011 tanggal 14 September 2011 yang diterima KPPPratama Bandung Cibeunying pada tanggal 29 September 2011;D. Kesimpulan Gugatan:1. Bahwa dari fakta yang telah dijelaskan di atas bahwa Surat KeberatanPenggugat Nomor 002/OM/PH/KKCN/IX/2011 merupakan suratkeberatan yang seharusnya di proses lebih lanjut sebagai keberatanwajib pajak;Halaman 3 dari 6 Halaman.

Putusan Nomor 3401/B/PK/Pjk/2018(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2012 Nomor00029/207/12/646/15 tanggal 16 Maret 2015, dengan perincian menurutPemohon Banding menjadi Rp0,00 (nihil);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 9 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88957/PP/M.IIIA/16/2017, tanggal 23 November 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan

Sudirman Nomor 100, Jururejo, Ngawi, Jawa Timur,dengan perhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp1.557.591.481,00Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 155.759.148,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 155.759.148,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 0,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2017kemudian terhadapnya

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalNomor Pajak KEP00118/KEB/WPJ.24/2017 tanggal 13 Mei 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2012Nomor 00029/207/12/646/15 tanggal 16 Maret 2015, atas namaPT Cahaya Sakti Chandra Motor, NPWP02.305.155.0646.002, beralamat di Jalan PB.

Putusan Nomor 3401/B/PK/Pjk/2018Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu mengenai yuridis fiskalmengenai pemusatan pelaporan dan pemungutan Pajak PertambahanNilai, sehingga Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding tidak melaporkan penjualannya pada Kantor Pelayanan Pajaktempat terdaftar akan tetapi dilaporkan dalam SPT Masa PPN KantorPusat yang terdaftar di Kantor Pelayanan

yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp1.557.591.481,00Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 155.759.148,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 155.759.148,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Dikompensasi Ke Masa

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat danTergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (karyawan tetap);Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugatkepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar kepadaPenggugat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),uang penghargaan masa

kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156ayat (3), dan uang pengganti hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,dengan perincian sebagai berikut:Uang Pesangon: masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9(sembilan) bulan upah; Uang Penghargaan Masa Kerja : masa kerja 18 (delapan belas) tahunatau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulanupah; Uang Penggantian Hak : ditetapbkan 15 % dari Uang Pesangon danatau Uang Penghargaan

Masa Kerja, maka dapat diperinci sebagaiberikut: Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp3.100.000,00 = Rp55.800.000,00 Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x 7 bulan x Rp3.100.000,00 = Rp21.700.000,00 Uang Penggantian Hak 15 % dari Vang PesangonDan Uang Penghargaan Masa Kerja :15 % x Rp55.800.000,00 + Rp21.700.000,00= 15 % x Rp77.500.000,00 = Rp11.625.000,00Total =Rp89.125.000,00(delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);Halaman 2 dari 7 hal.Put.Nomor 24 PK/Pdt.SusPHI/20205.

PENGADILAN PAJAKPutusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.50301/PP/M.XIVB/16/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut MajelisHalaman : Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiPajak masukan masa pajak September 2009 sebesar Rp. 295.302.190,00;: bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak masukan masa pajak September 2009sebesar Rp. 295.302.190,00 dengan perhitungan pajak masukan menurutTerbanding adlah

Masukan yangtidak dapat dikreditkan sebesar Rp. 295.302.190,00, dimana perhitungan kredit pajakmenurut Terbanding adalah Rp. 5.264.573.756,00 dan menurut Pemohon Bandingadalah sebesar Rp. 5.559.875.946,00;: bahwa terdapat koreksi atas Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesarRp. 295.302.190,00, dimana perhitungan kredit pajak menurut Terbanding adalahRp. 5.264.573.756,00 dan menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp.5.559.875.946,00;bahwa alasan Terbanding melakukan koreksi dikarenakan dalam masa

tanaman menghasilkan/produktif, Majelis berkesimpulan bahwa pada saat pemeriksaan tidak terdapatpenjualan TBS, karena bibit yang ditanam belum menghasilkan TBS;bahwa terdapat bukti bahwa atas penjualan bibit kelapa sawit sebesar Rp.3.375.000.000,00 telah dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak November dan Masa Pajak Desember 2009, dengan nilai penjualan untukMasa Pajak November sebesar Rp. 1.875.000.000,00 dan untuk Masa PajakDesember 2009 sebesar Rp. 1.500.000.000,00, dan Terbanding

tidak melakukankoreksi atas penyerahan dimaksud;bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding dapatmembuktikan bibit kKelapa sawit yang dijual adalah bibit yang telah berumur melebihi2 tahun, sehingga atas penyerahan bibit kelapa sawit yang terjadi pada Masa PajakNovember dan Desember 2009 tidak terkait dengan Pajak Masukan Masa PajakSeptember 2009;bahwa berdasarkan fakta yang didapat didalam persidangan, buktibukti, sertapenjelasan baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding

yakni koreksi Pajak Masukan MasaPajak September 2009 dengan membandingkan adanya Pajak Keluaran pada MasaPajak November dan Masa Pajak Desember 2009;bahwa faktanya pada Masa Pajak September 2009 tidak terdapat penyerahan TBS,sehingga yang berlaku adalah ketentuan Pasal 9 ayat (2a) Undangundang Nomor:8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak AtasPenjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor: 11 Tahun 1994 dan Undangundang Nomor: 18 Tahun 2000

SPT Masa PPN bulan Maret 2005 telah dilaporkan kepada KantorPelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat pada tanggal 15 Maret2005 dan di revisi (revisi administrasi) pada 26 Agustus 2005, dalam halSPT Masa diisi lengkap termasuk permohonan restitusi kelebihan PajakPertambahan Nilai ;Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 147 B/PK/PJK/2008.2.

Masa Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan ;c. Tanda tangan Wajib Pajak atau kuasanya ;Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 147 B/PK/PJK/2008.Pasal 2 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor.534/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tertulis : Suratpemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 huruf g, selain berisi data sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), juga berisi data tambahan palingsedikit tentang :a. Jumlah penyerahan ;b. Jumlah Pajak Keluaran ;c.

Kep214/PJ/2001tanggal 15 Maret 2001 Tentang Keterangan dan atau Dokumenlain yang harus dilampirkan dalam surat pemberitahuan,khususnya pasal 12 berbunyi :Pasal 12Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkanpada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai danSurat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas BarangMewah.Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 147 B/PK/PJK/2008.1.

Kep.215/Pj/2001 tanggal 15 Maret 2001 Tentang TataCara Penerimaan Surat Pemberitahuan, khususnya Pasal 2 ayat (2)berbunyi :(2) Surat pemberitahuan tidak lengkap sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) yang disampaikan secara langsung, ditolak dandikembalikan untuk dilengkapi.(6) Bahwa penyerahan laporan SPT Masa PPN Masa Pajak Maret2005 pada tanggal 18 April 2005, tidak ditolak atau dikembalikanuntuk dilengkapi. Ini dibuktikan dengan diberikannya BuktiPenerimaan Surat Nomor.

SKPLB PPN Masa Pebruari 2005 13 Oktober 2006 Rp. 2.847.459.395diterbitkan2. SPT Masa PPN Masa Pebruari 18 April 20052005 dilaporkan pada tanggal :3. SKPLB PPN seharusnya 17 April 2006 (Penjelasan UU KUP Pasal 17Bpe ; ayat (1) paling lambat 12 (duaditerbitkan paling lambat belah) bulan sejak suratpermohonan diterima secaralengkap, dalam arti bahwa suratpemberitahuan telah diisilengkap.4. Jumlah bulan keterlambatan 6 bulan 13 Oktober 0617 April 06 = 7bulan5.

Putusan Nomor 2676/B/PK/Pjk/2019yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum Banding sebagai berikut:Bahwa jumlah Dasar Pengenaan Pajak seharusnya menurut PemohonBanding adalah sesuai dengan yang telah kami laporkan dalam SPT MasaPajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Maret 2013 yaitu sebesarRp568.000.000,00; Dasar Pengenaan Pajak 568.000.000Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang 1.420.000Kredit Pajak 1.420.000Pajak yang tidak/kurang dibayar 0Sanksi

Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 27 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116015.11/2013/PP/M.XIIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurun banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00045/KEB/WPJ.28/2017tanggal 7 Agustus 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa

Setoran masa Rp 1.420.000,00c. STP (pokok kurang bayar) Rp 0,00d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak Rp 0,00e. Lainlain Rp 0,00f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak. Rpg. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan Rp 1.420.000,004.

Putusan Nomor 2676/B/PK/Pjk/2019Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Maret 2013 Nomor00003/202/13/322/16 tanggal 13 Juni 2016, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.213.515.8322.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangkan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPenghasilan 22 Masa Pajak Maret 2013 sebesar Rp12.355.962. 700,00;yang tidak dipertahankan

Setoran masa Rp 1.420.000,00c. STP (pokok kurang bayar) Rp 0,00d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak... Rp 0,00e. Lainlain Rp 0,00f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak....... Rpg. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan Rp 1.420.000,004.

yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT107788.13/2011/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 11 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim yang terhormatdapat menerima permohonan banding Pemohon Banding, serta menetapkankembali kewajiban PPh Pasal 26 untuk Masa

Setoran Masa 32.648.016.957 32.648.016.957 0c. STP (Pokok Kurang Bayar) 0 0 0d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak ..... 0 0 0e. Lainlain 0 0 0f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak .. 0 0 0g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (atb+c+d+e f) 32.648.016.957 32.648.016.957 04 Pajak yang tidak/kurang dibayar (2 3.g) 9.991.750.134 O 9.991.750.1345 Sanksi administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUP 4.796.040.0064 0 4.796.040.064b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0 0 0c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0 0 0d.

tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT107788.13/2011/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 11 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00465/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 15Juli 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00465/KEB/WPJ. 19/2016 tanggai 15 Juli 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2011 Nomor 00001/204/11/092/15 tanggal 10Juni 2015, atas nama PT Nokia Solutions and Networks Indonesia,NPWP 01.071.623.1092.000, beralamat di Gedung Menara MuliaLantai 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 911 KaretSemanggi, Jakarta Selatan

Pajak Januari sampai dengan Desember2011, Nomor 00001/204/11/092/15, tanggal 10 Juni 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.071.623.1092.000, sehingga Tarif PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011menjadi 10% adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.