Dengan demikian,patut demi hukum agar Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima:Gugatan Penggugat Obscuur libels;14,Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libe/ls) karena dalam uraianpositanya banyak terdapat ketidakjelasan yang mengakibatkan Gugatanmenjadi kabur atau obscuutr libels.Gugatan Penggugat Kabur karena Ketidakjelasan Mengenai Kapasitas TergugatIl dalam Gugatan;15,16.Ketidakjelasan Penggugat dalam menyusun Gugatan dilakukan dengantidak membatasi kapasitas Tergugat Il dalam Gugatan.

Dengan demikian,patut demi hukum agar Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima:Gugatan Penggugat obscuur libels10.11.Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libe/ls) karena dalam uraianpositanya banyak terdapat ketidakjelasan yang mengakibatkan Gugatanmenjadi kabur atau obscuur libel:Gugatan Penggugat Kabur karena Ketidakjelasan Mengenai KapasitasTergugat II dalam Gugatan;Bahwa Ketidakjelasan Penggugat dalam menyusun Gugatan dilakukandengan tidak membatasi kapasitas Tergugat II dalam Gugatannya

Bahwa, cara Penggugat menyusun gugatannya dari Urut Nomor (satu)sampai dengan Urut Nomor : 16 (enam belas) keseluruhannya adalahPosita sedangkan Petitumnya secara sistematis tidak jelas/kabur (obscuurlibel), apalagi ada permohonan untuk menyatakan perbuatan Tergugat adalahmelawan hukum.9. Bahwa, oleh karena itu Gugatan Penggugat No. 16/G/2012/PHI.PN.TPI.tidak lazim didalam Praktek Persidangan , sehingga Gugatan yang demikianharus ditolak setidaktidaknya tidak dapat diterima.10.

Bahwa cara menyusun gugatannya, dari Nomor Urut (satu) sampai dengan 17(tujuh belas) keseluruhannya adalah Posita, sedangkan petitumnya tidak dijelaskan secara sistematis/tidak jelas, apalagi ada permohonan untuk menyatakanperbuatan Tergugat adalah melawan hukum.Bahwa berdasarkan alasanalasan Eksepsi tersebut diatas Kuasa Tergugat mohonMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakangugatan Penggugat harus di tolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijkverklaad

Fakta yangsedemikian ini adalah cenderung tidak bersesuaian dengan tempus delictiyang memberi penegasan bahwa pembuatan daftar fiktif adalahberlangsung pada bulan Februari 2007 atau dalam waktu di tahun 2007.Kenyataan yang sedemikian ini memperlihatkan ketidakcermatan dalamPenuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaannya. Oleh karenanyamaka berdasar menurut hukum untuk menyatakan bahwa Surat DakwaanPenuntut Umum dalam Dakwaan Kedua, adalah batal Demi Hukum (VidePasal 143 ayat (2), (3) KUHP).

Bahwa terdapat adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata hakimdengan menempatkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pihakyang secara bersama sama dengan Terdakwa membuat surat palsu dalambentuk daftar namanama pemilik lahan fiktif;Bahwa adapun yang menyusun daftar namanama pemilik lahanadalah Terdakwa sebagai Kepala Desa Singkoyo dan bukan PemohonPeninjauan Kembali.

Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan;Bahwa pekerjaan terdakwa adalah mencari manjal (barangbarangbekas) dan biasanya terdakwa pulang dari mencari manjal (barangbarang bekas) sekitar pukul 20.00 Wib;Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekira pukul 02.00Wib, terdakwa tidak ada masuk ke dalam kamar WN dan tidak adamenyetubuhi WN akan tetapi sebelumnya sekira pukul 24.00 Wib,terdakwa ada masuk kedalam kamar WN hanya untukmenyelesaikan pekerjaan terdakwa menyusun barangbarangbekas yang

terdakwa tersebut, WN mengalami sakitdibagian vagina (kemaluannya) dan WN telah kehilangankehormatannya juga mengalami takut dan trauma;Bahwa terdakwa adalah ayah tiri dari WN yang menikah denganibunya WN sudah sekitar 10 (Ssepuluh) tahun;Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekira pukul 02.00Wib, terdakwa tidak ada masuk ke dalam kamar WN dan tidak adamenyetubuhi WN akan tetapi sebelumnya sekira pukul 24.00 Wib,terdakwa ada masuk kedalam kamar WN hanya untukmenyelesaikan pekerjaan terdakwa menyusun

Bahwa mengenai pertimbangan hukumnya dari Pengadilan Tinggi, yangmenyatakan bahwa Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkanhukum pembuktian dan salah dalam menyusun putusan, karena PihakTermohon Kasasi dahulu Tergugat (Pembanding 1!)

tidak dapatmengajukan bukti atau penyangkalan terhadap apa yang diutarakan olehPemohon Kasasi (dahulu Terbanding), namun hanya mengajukan dalildalilyang tidak bisa dibuktikannya, sehingga jika Majelis hakim Pengadilan Tinggiyang memeriksa perkara ini menyatakan salah dalam menerapkan hukumpembuktian maupun salah dalam menyusun putusan karena tidak adanorma maupun dasar hukum dalam membuat putusan dan mengenaikonvensi maupun rekonvensi, di mana Para Termohon Kasasi (dahuluPembanding dan Pembanding

menguntungkan, berlandaskan pada PP Nomor 44Tahun 2006 dimana PT Sang Hyang Seri (Persero) sebagai perusahaanpembimbing dan petani/kelompok tani sebagai yang dibimbing;Bahwa sesuai Surat Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor1589/SHS.01/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 perinal Penugasan PelaksanaanKawalan Pangan Terintigrasi (KPT) sebagai Pelaksanaan GP3K yangditujukan kepada General Manager Kantor Wilayah sampai dengan IV PTSang Hyang Seri (Persero) pada poin 4 menyebutkanan langkah pertamaagar menyusun

menguntungkan, berlandaskan pada PP Nomor 44Tahun 2006 dimana PT Sang Hyang Seri (Persero) sebagai perusahaanpembimbing dan petani/kelompok tani sebagai yang dibimbing;Bahwa sesuai Surat Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor1589/SHS.01/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 perinal Penugasan PelaksanaanKawalan Pangan Terintigrasi (KPT) sebagai Pelaksanaan GP3K yangditujukan kepada General Manager Kantor Wilayah sampai dengan IV PT.Sang Hyang Seri (Persero) pada poin 4 menyebutkanan langkah pertamaagar menyusun

Dengan demikian, keberadaan barang bukti tersebut, dapatpula dijadikan bahan oleh Majelis Hakim untuk menyusun pertimbangan hukumHalaman 20 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.

Olehkarena itu, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan,namun tidak termuat dalam putusan ini, harus dinyatakan telah turutdipertimbangkan dengan seksama oleh hakim dalam menyusun putusan ini danharus pula dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pertimbangan hukumtentang terbukti atau tidaknya unsurunsur Pasal yang didakwakan, terlebihdahulu Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangan konstruksi suratdakwaan dalam perkara

Puspahastama;Merencanakan dan menyusun program kerja PD. Puspahastama 4 tahun dan tahunan;Mengurus dan mengelola kekayaan PD. Puspahastama;Menyelenggarakan administrasi unum dan keuangan;Melaksanakan kegiatan teknis dan pemeliharaan PD. Puspahastama;ABW N Re14 6 Mewakili PD.

Puspahastama;Merencanakan dan menyusun program kerja PD. Puspahastama 4 tahun dan tahunan;Mengurus dan mengelola kekayaan PD. Puspahastama;Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;Melaksanakan kegiatan teknis dan pemeliharaan PD. Puspahastama;Mewakili PD.

Puspahastama KabupatenPurbalingga adalah :Tugas :e Memimpin dan mengendalikan semua kegiatanPD.Puspahastama;e Merencanakan dan menyusun program kerja PD.Puspahastama4 tahunan;e Mengurus dan mengelola kekayaan PD.Puspahastama;e Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;e Melaksanakan kegiatan teknis dan pemeliharaanPD.Puspahastama;e Mewakili PD.PUSPAHASTAMA baik di dalam dan di luarpengadilan;24e Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatantermasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi

Puspahastama Kabupaten Purbalingga adalahTugas : memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD.PUSPAHASTAMA;e merencanakan dan menyusun program kerja PD.PUSPAHASTAMA 4 tahun dan tahunan;e mengurus dan mengelola kekayaan PD.PUSPAHASTAMA menyelenggarakanadministrasi umum dan keuangan;e melaksanakan kegiatan tehnis dan pemeliharaanPD.

Puspahastama Kabupaten Purbalingga adalahTugas :e Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD.PUSPAHASTAMA;34e Merencanakan dan menyusun program kerja PD. PUSPAHASTAMA 4tahun dan tahunan;e Mengurus dan mengelola kekayaan PD.

Menyusun DIPA;b. Menetapakan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkanpengeluaran anggaran belanja Negara;c. Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan danmenerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara;d. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatandan pengelola anggaran/keuangan;e.

Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaransesuai dengan peraturan perundangundangan;Bahwa pada bulan Januari 2014 pegawai BPS Kab. Lutra antara lain ArisArdiansyah, S.

KUHPHalaman 20 Putusan Nomor 125/Pid.GUS.TPK/2016/PN.MksMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, PenasihatHukum Terdakwa dan Penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan.Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukanbuktibukti berupa saksisaksi:1)Saksi ABD RASYID, SP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi adalah Kasubag TU pada Badan Pusat Statistik diKabupaten Luwu Timur sejak tahun 2006 s/d sekarang yangmempunyai tugas dan wewenang menyusun

Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikandana berdasarkan DIPA;b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrakdengan Penyedia Barang/Jasa;d. Melaksanakan kegiatan swakelola;e. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yangdilakukannya;f. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;g. Menguji dan mendatangi surat bukti mengenai hak tagih kepadanegara;h. Membuat dan mendatangani SPP;i.

Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaransesual dengan peraturan perundangundangan.Bahwa pada tahun anggaran 2014 pada Badan Pusat Statik (BPS)Kabupaten Luwu Utara terdapat kegiatan Pengadaan Tanah untuk KantorBPS Kab Lutra dengan anggaran senilai Rp. 300.000.000, (tiga ratus jutarupiah) dalam DIPA Nomor SPDIPA054.01.2.637283/2014 tanggal 05Desember 2013 untuk tanah seluas 750 M2 dan menjadi Rp. 499.800.000, (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah

Menyusun Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan/RAPP programsebagai dasar pelaksanaan di lapangan,d. Menyusun risalah rapat dan melaporkan hasil risalah rapat kepada PihakPertama maksimal 3 (tiga) hari setelah rapat berjalan melalui email ataupunfaximili,e. Menyampaikan laporan mingguan dalam bentuk format CSR (ConstructionSupervisory Report) yang telah disiapkan oleh Pihak Pertama, Bertanggungjawab penuh agar kemajuan proyek sesuai dengan rencana,f.

dan Kebudayaan RI tahun 2012 +senilai Rp. 1.900.000.000. ; Bahwa Mekanisme memonitor perkembangan progres proyek yang dilakukan olehTim Leader dalam penggunaan dana untuk pembangunan USB SMPN 5 CikarangTimur adalah dari Komite Pelaksana berupa Laporan penggunaan uang,pembelanjaan barang, pembelanjaan upah, laporan progres yang menyusunKomite Pelaksana didampingi dengan Konsultan Lapangan yaitu Terdakwa yangkemudian laporan tersebut disampaikan kepada Tim Leader bernama Ainul YaqginAli widodo dan menyusun

Menyusun Laporan Hasil Audit danmenentukan kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut; Bahwa Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang Ahli lakukanadalah sebagai berikut, Ahli bersama tim Menghitung nilaipekerjaan/pembangunan KPUSB SMPN 5 Cikarang Timur sesuai perjanjiandikurangi dengan nilai pekerjaan yang telah diperiksa LPJK DKI Jakarta dikurangidengan nilai pekerjaan hasil pemeriksaan BPKP sesuai kuitansi yang diperoleh.Menghitung nilai pekerjaan yang diperiksa LPJK DKI Jakarta dikurangi

PersiapanPemilihnan Penyedia : Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan a.Pengadaan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan 2) Harga PerkiraanSendiri (HPS). d) Dalam menyusun HPS telah memperhitungkan : (1) PajakPertambahan Nilai (PPN); dan (2) keuntungan dan biaya overhead yang dianggapwajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas perseratus) tidak termasuk pajak. e)HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lainlain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia; Menimbang, bahwa sesuai

Kukar Kaltim sebesar Rp 25.000, (dua puluhlima ribu rupiah) dan setelah selesai di gunakan untukmembongkar seng, maka palu tersebut di tinggal di lokasibongkar.Bahwa sekitar tanggal 2 Oktober 2019 pada saat Terdakwa8setelah selesai makan siang dipanggil oleh Praka Lajuati, NRP31110454430490, Jabatan Tabanso Ru2 Ton II Kipan C Yonif611/Awl diperintahkan untuk membantu menyusun seng yangsudah selesai dibongkar dan berada di tanah, kemudianTerdakwa8 menyusun seng tersebut dengan cara ditumpukmenjadi

Kubar Kaltim.Bahwa benar sekitar tanggal 2 Oktober 2019 pada saat Terdakwa8 setelah selesai makan siang dipanggil oleh Praka Lajuati, NRP31110454430490, Jabatan Tabanso Ru2 Ton Il Kipan C Yonif611/Awl diperntahkan untuk membantu menyusun seng yangsudah selesai dibongkar dan berada di tanah, kemudianTerdakwa8 menyusun seng tersebut dengan cara ditumpukmenjadi satu setelah selesai diberi uang oleh Praka Lajuatisebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) selanjuinya pergimeninggalkan lokasi tersebut.Bahwa

benar yang kedua pada tanggal 10 Oktober 2019 setelahselesai makan Terdakwa8 diperintah oleh Praka Lajuati untukmembantu menyusun seng yang sudah dibongkar dan setelahselesai dan diben uang oleh Praka Lajuati sebesar Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).Hal. 122 dari 139 hal Putusan Nomor 46K/PM.107/AD/X/2020MenimbangBahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan yangdimaksud tempat yang seharusnya diamankan dimana para Terdakwatersebut diatas yang seharusnya mengamankan aset yang

Bahwa benar sekitar tanggal 2 Oktober 2019 pada saat Terdakwa8 setelah selesai makan siang dipanggil oleh Praka Lajuati, NRP31110454430490, Jabatan Tabanso Ru2 Ton Il Kipan C Yonif611/Awl diperintahkan untuk membantu menyusun seng yangsudah selesai dibongkar dan berada di tanah, kemudianTerdakwa8 menyusun seng tersebut dengan cara ditumpukmenjadi satu setelah selesai diberi uang oleh Praka Lajuatisebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pergimeninggalkan lokasi tersebut.26.

Bahwa benar yang kedua pada tanggal 10 Oktober 2019 setelahselesai makan Terdakwa8 diperintah oleh Praka Lajuati untukmembantu menyusun seng yang sudah dibongkar dan setelahselesai dan diben uang oleh Praka Lajuati sebesar Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan adanya salingpengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama,memang para Terdakwa tidak sendirian dalam melakukanperbuatannya namun saling membantu dengan pengertian danperannya

Benar yang menjabat selaku Walikota Bandung tahun 2010 adalahsaksi DADA ROSADA.Benar pada APBD Setda Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 adaanggaran dana bantuan sosial.63Bahwa salah satu tugas selaku Ka Bag TU Setda pada Ass III PemkotBandung adalah menyusun rencana keuangan Setda Kota Bandung,saksi hanya menyusun Dana Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian TataUsaha Setda yaitu anggaran untuk 3 (tiga) sub Bagian:a.Sub Bagian Keuangan, dipergunakan untuk kegiatan penyusunanlaporan keuangan per bulan, triwulan

Menyusun rancangan APBD;b. Menyusun rancangan perubahan APBD;c.

Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepadaDPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapatmenunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturanperundangundangan; dang.

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok membantuSekretaris Daerah dalam menyusun perumusan kebijakan lingkupadministrasi unum, pembinaan dan aparatur pemerintah daerah;2.

Setelahsaksi tandatangai, saksi serahkan lagi berkasberkas itu kepada saksiFIRMAN HIMAWAN.Sepengetahuan saksi, dana bansos tersebutberhasil dicairkan karena saksi pernah diminta bantuan olehtersangkaROCHMAN, Sos untuk menyusun dan mengarsipkan suratpertanggungjawaban(SPJ) dana bansos itu, dan saat itu saksimelihatSurat Perintah Pencairan Dana bantuan sosial atas nama saksiAGUS HIDAYAT, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menerimadana bansos tersebut.

yang menyatakan pengelolaan usaha tambak oleh Penggugatsudah sesuai dengan Zonasi peruntukan Peraturan Daerah Provinsi DIYNomor 16 Tahun 2011 ;Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo.Berdasarkan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PengelolaanPesisir dan PulauPulau Kecil Pasal 7 Ayat (1), Ayat (8) dan Ayat (5) bahwaberdasarkan UndangUndang tersebut mengamanatkan kepada PemerintahDaerah Kabupaten untuk menyusun

Pemerintah Daerah KabupatenKulon Progo telah menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan DaerahKabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana ZonasiWilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil tahun 2014 2034 (merupakanpelengkap dari Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor1 tahun 2012) yang terdapat pada Pasal 6 yang berbunyi RZWP3K Kabupatenberkedudukan : a. melengkapi RIRW kabupaten ; dan b. bersama denganRTRW kabupaten sebagai instrumen kebijakan penataan ruang wilayahkabupaten

PemerintahKabupaten Kulon Progo menyusun Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 1 September2014, sehingga dengan berlakunya Peraturan Daerah Pemerintah KabupatenKulon Progo Nomor 10 Tahun 2014 maka semua tambak yang telah ada danyang berada diluar Zonasi agar kegiatannya dihentikan ;.

Untuk memperoleh kelengkapan data atas tanah yang dimohon PanitiaPemeriksaan Tanah A dapat meminta keterangan dari pemohon yangbersangkutan untuk menyusun Risalah Pengolahan Data (RPD), sesuaidengan hasil penelitian data fisik dan data Yuridis.Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUSTPK/2017/PT.

Untuk memperoleh kelengkapan data atas tanah yang dimohon PanitiaPemeriksaan Tanah A dapat meminta keterangan dari pemohon yangbersangkutan untuk menyusun Risalah Pengolahan Data (RPD), sesuaidengan hasil penelitian data fisik dan data Yuridis.Bahwa yang mana dalam tugas dan tanggungjawab tersebut terdakwa WAHYUSUDJOKO, A.Ptnh., harus berpedoman pada ;a.

Untuk memperoleh kelengkapan data atas tanah yang dimohon PanitiaPemeriksaan Tanah A dapat meminta keterangan dari pemohon yangbersangkutan untuk menyusun Risalah Pengolahan Data (RPD), sesuai denganhasil penelitian data fisik dan data Yuridis.Bahwa yang mana dalam tugas dan tanggungjawab tersebut terdakwa WAHYUSUDJOKO, A.Ptnh harus berpedoman pada ;a.

Bahwa selanjutnya pada sore hari sampai dengan malam hari beberapaanggota Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) menyusun rencana balasanterhadap warga di Jalan Raya antara Desa Kayuputih, Kec. Panji, Kab.Situbondo dan Desa Trebungan, Kec. Mangaran, Kab.

tersebut diawali dengan adanyapencabutan bendera milik warga setempat yang dipasang di jalan yangdilakukan oleh 1 (Satu) orang anggota Persatuan Setia Hati Terate (PSHT)wilayah Situbondo yang kemudian ditegur oleh warga setempat tetapibeberapa anggota Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) tidak terimasehingga terjadi bentrokan antara Persatuan Setia Hati Terate (PSHT)dengan warga setempat.* Bahwa selanjutnya pada sore hari sampai dengan malam hari beberapaanggota Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) menyusun

Bahwa pemukulan terjadi akibat adanya pencabutan benderamilik warga setempat yang dipasang di jalan yang dilakukan oleh 1(satu) orang anggota Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) wilayahSitubondo yang kemudian ditegur oleh warga setempat tetapi beberapaanggota Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) tidak terima sehinggaterjadi bentrokan antara Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) denganwarga setempat.a Bahwa selanjutnya anggota Persatuan Setia Hati Terate (PSHT)menyusun rencana balasan terhadap warga di

No. 1922 K/Pid.Sus/2013Dan berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PanitiaPengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :a.Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan sertalokasipengadaan;Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);Menyiapkan dokumen pengadaan;Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papanpengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika mungkin melaluimedia

Kroons,Sp.Bsebagai Direktur RSUD Tobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA)tidak begitu saja menyetujui usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari KetuaPanitia Pengadaan Barang/Jasa yang menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)dengan hanya berpedoman pada harga distributor di Jakarta, karenaseharusnya dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Ketua PanitiaPengadaan Barang dan Jasa berpedoman pada ketentuan Pasal 13 KeputusanPresiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang

wewenang sebagi berikut :a Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawaidari jabatan di bawah direksi;b = Mengelola keuangan dan menandatangani laporan keuanganpersiapan operasionalisasi Perusahaan Daerah di luar penerimaanretribusi, kecuali telah ada penyerahan resmi dari Dinas kepadaPerusahaan Daerah; danc Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.Pasal 7 : "Uraian tugas Pejabat Sementara Direksi, meliputi ;a Memimpin, mengendalikan persiapan dan operasionalisasiPerusahaan Daerah, b Menyusun

' rencana kerja dan bisnis plan Perusahaanc Menyusun rincian tugas dan fungsi Perusahaand Menyusun dan mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan danBelanja Perusahaan daerah;e Mempersiapkan sarana dan prasarana kantor Perusahaanf Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan PerusahaanDaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Menginventarisasi kebutuhan pegawai;Mempersiapkan dan melaksanakan rekruitmen serta penempatanpegawai pada Perusahaan Daerah;1 Mengelola sarana dan prasarana

secara terselubung serta seseorang yang bisamembantu) untuk melakukan pembelian secara terselubung denganTerdakwa, hingga pada hari itu Saksi peroleh nomor handphone Terdakwa; Bahwa berbekal nomor handphone yang telah di peroleh, pada hariSabtu tanggal 19 mei 2018 serta sudah di perolah seseorang lakilaki yangbisa melakukan pembelian secara terselubung kepada Terdakwa sekira jam20.00 wita anggota satuan rerserse narkoba berkumpul di sekitar halamanmasjid yang ada di depan mako polres Tabalong untuk menyusun

secara terselubung serta seseorang yang bisamembantu untuk melakukan pembelian secara terselubung dengan Terdakwa,hingga pada hari itu Saksi peroleh nomor handphone Terdakwa; Bahwa berbekal nomor handphone yang telah di peroleh, pada hari Sabtutanggal 19 mei 2018 serta sudah di perolah seseorang lakilaki yang bisamelakukan pembelian secara terselubung kepada Terdakwa sekira jam 20.00wita anggota satuan rerserse narkoba berkumpul di sekitar halaman masjidyang ada di depan mako polres Tabalong untuk menyusun

terselubung sertaseseorang yang bisa membantu untuk melakukan pembelian secaraterselubung dengan Terdakwa, hingga pada hari itu diperoleh nomorhandphone Terdakwa;Menimbang, bahwa berbekal nomor handphone yang telah di peroleh,pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 serta sudah di perolah seseorang lakilakiyang bisa melakukan pembelian secara terselubung kepada Terdakwa sekirajam 20.00 wita anggota satuan rerserse narkoba berkumpul di sekitar halamanmasjid yang ada di depan mako polres Tabalong untuk menyusun

Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenaiAPBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;d. Membina kehidupan masyarakat Desa ;e. Membina perekonomian desa ;f. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;g. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukkuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan ;h.

Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenaiAPBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;e. Membina kehidupan masyarakat Desa ;f. Membina perekonomian desa ;Hal 20 dari 51 hal Put.No.18/Pid.Sus/2012/PTRg. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukkuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan ;i.

Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenaiAPBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;e. Membina kehidupan masyarakat Desa ;f. Membina perekonomian desa ;g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukkuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan ;i.

Manajer Eksekutif;(7) Badan Pelaksana LPJK Provinsi sebagaimana dimaksud padaayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus LPJKProvinsl.Pasal 31 ;(1) Badan Pelaksana LPJK bertanggungjawab atas pengelolaankeuangan termasuk penerimaan keuangan dan penggunaankeuangan untuk kegiatan operasional LPJk;(3) Bapel LPJK menyusun dan menyampaikan laporanpertanggung jawaban keuangan kepada pengurus LPJK setiap6 (enam) bulan pertama dan setiap akhir tahun dalam tahunberalan;Pasal 32;(1) Pengelolaan aset LPJK

masa transisi LPJKRapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Lembaga PengembanganJasa Konstruksi (LPJK) di Jakarta pada tanggal 26 28 April 2018Salah satu hasil dan tindak lanjutnya adalah karena Saat ini posisiLPJK dalam masa transisi yang belum diketahui kedepan, apakahmasih ada atau tidak, untuk itu diharapkan tidak ada PHK selamamasa transisi LPJK., Peraturan LPJK Nasional No.2 Tahun 2017Tentang Organisasi Dan Tata Kerja LPJK;Pasal 27(3) Rakornas memiliki tugas dan wewenang antara lain meliputi :a. menyusun

inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakantugastugas;Berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat untuk melakukankoreksi yang konstruktif secara santun;Bertanggung jawab atas pengelolaan asset lembaga dan menghindarkanpenggunaannya di luar kepentingan Lembaga;Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar dandapat dipertanggungjawabkan;Menyajikan laporan secara singkat, jelas, tepat, komunikatif untukdipergunakan dalam pengambilan keputusan dan sebagai umpan balikguna