Hasan Sadikin Bandung ;e Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, saksi tidak bisa lagimengerjakan pekerjaan saksi sebagai supir sampai dengan sekarangkarena untuk membuka mata saja dan berjalan, saksi sudah merasapusing ; Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari saksisaksi danjuga keterangan terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakahterdakwa dapat dipersalahkan telah melakukuan perbuatan sebagaimana yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun

., ;e Bahwa benar makusd dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika jenisshabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri dan bukan untukdijual ;e Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu itu tanpa ijin dari pihakyang bewrwenang ;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan akanmempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan secara alternativeyaltu :Kesatu. : Pasal 112 ayat (1) UndangUndang No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;Atau Kedua

penangkapan terhadap terdakwasedangkan para pelaku lainnya berhasil melarikan diri selanjutnyaHalaman 7 dari 12 Putusan Nomor 51/Pid.B/2017/PN Ligterdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan dibawake Polsek Muara Lakitan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaianperbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun

keteranganTerdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata satu sama lainsaling terkait dan saling mendukung, sehingga keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa maupun dengan adanya barang bukti menjadi suatu fakta hukum yangdiperoleh dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakimmempertimbangkan tentang dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah dapatdipersalahkan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun

perkara lain;

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasPengadilan Tinggi Agama Palembang akan menyusun putusan bandingperkara a quo dengan menggunakan format putusan perkara konpensi danrekonpensi sebagaimana terurai dalam putusan ini;.

Kurniadi untuk menyusun barang bahan bangunanpesanan seseorang kedalam mobil truck merk Toyota type WU340RTKMQSD3No.Pol : DA 1317 LA warna merah Tahun 2003 milik Sdr. Kurniadi, dan setelahpenuh kemudian Sdr. Kurniadi menyuruh terdakwa untuk membawa truck tersebut danmengantarkan barang muatan tersebut ke daerah Batulicin karena sebelumnyaterdakwa mencari pekerjaan melalui Sdr. Isam dan dan kebetulan Sdr.

Penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanapembangunan dan pembinaan masyarakat;Pelaksana pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa;Membuat peraturan desa bersamasama dengan BPD;Menyusun rencana pembangunan desa; 22200 =oo 20Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaanpembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.g. Pelaksana kerjasama dengan pihak lain berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku;h.

;Bahwa dengan Penggugat tidak menyusun secara sistematisgugatanya dengan cara menggabungkan gugatan Pokok perkara dan Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 54/Pat.SusPHI/2016/PN. PALpermohonan Putusan Sela maka patutlah Majelis HakimyangmemeriksaPerkara ini memutuskan bahwa Gugatan Penggugat tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). ;B. DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsimerupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;2.

yang dijatuhkanterlalu ringan serta tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakatdan tidak akan membuat terdakwa menjadi jera;Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa PenuntutUmum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyampaikan kontramemori banding akan tetapi telan menyampaikan memori banding yang padapokoknya mohon agar putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 1 Maret2018 Nomor 352/Pid.B/2017/PN.Cjr dibatalkan dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun

Penetapan No. 201/Pdt.SusPKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.masih memiliki pangsa pasar yang sangat luas, sehingga PARA PEMOHONPKPU berharap TERMOHON PKPU dapat segera menyusun danmengajukan Rencana Perdamaian guna membayar utangutangnya kepadapara kreditor untuk dibahas dan disetujui dalam Rapat Kreditor setelahTERMOHON PKPU berada dalam keadaan PKPU.

Rajagukguk dan saksi Dewen Pasaribu naik kemobil penumpang lalu membuka tasnya untuk mengambil ongkos, ParaHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor 220/PID.B/2015/PN PmsTersangka meliaht ada laptop/notebook didalam tasnya, sehingga ParaTersangka menyusun strategi dengan cara atau modus pengalihan perhatian,yakni Tersangka Anton Limbong berpindah tempat duduk ke bangku dekat pintukeluar dengan merunduk berpindah posisi sehingga Tersangka RinatoParlindungan Nainggolan membuka resleting tas dan mengambil laptop

Untuk Sekretariat PGI dengan alamat dirumah pak Mujiman dan saksi tidak pernah berkantor disekretariat ; Bahwa untuk pembuatan proposal, saksi membuat proposal kemudian mintatanda tangan, ada pertemuan beberapa orang duduk bersama ;Bahwa saksitidak pernah menerima sarana dan prasarana ; Bahwa saksi bersama Sekretaris tidak pernah menyusun laporan pembukuan ; Bahwa saksi menyusun laporan keuangan sebatas yang saksi terima, uang yangsaksiterima dibukukan dan Ketua bertanda tangan ; Bahwa setahu saksi

anggaran berbasis kinerja danpada waktu menyusun anggaran berbasis kinerja saksi mencoba untuk kesanaternyata menghimpun orang sulit maka saksi kembalikan kepada Terdakwa ; Bahwa menyusun anggaran berbasis kinerja disampaikan secara lisan dan saksisampaikan kepada Terdakwa *kelihatannya sulit karena untuk member,pengertiantransfer pengetahuan tehnisnya harus semua hadir ; Bahwa karena biro perencanaan dulu terfokus pada bantuan uang dengan kontrolsistem berbasis kinerja, harapannya mampu untuk membuat

Komisi pembibitan dan pemanduan bakat yaitu : Y menyusun standarisasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan polapermasalahan, pembibitan dan pemanduan bakat mulai dengan bibityang ada disekolah, perkumpulan olah raga, pelajaran danperkumpulan olah raga yang lainnya secara berkesinambungan : 1. Standarisasi cabor ; 2. Pelaksanaan Pordes, Porkec ;Ww. Piala Bupati (Porka / Kejurkab) piala KONI usia dini dan yunior;Tim pe mantauan Perdes, Perkec, Piala Bupati dan Piala KONI ;5.

Menyalin kerja sama dengan Kecamatan untuk membina olah raga unggulan di Kecamatan ; Menyusun laporan kerja secara periodic menyusun laporan setelahselesai melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan rutin secaraperiodic ; 2.

Yk. bekerja sama dengan Jembaga keolah ragaan untukmenyelenggarakan saresehan, seminar dan work shop ; Memberikan tanda kecakapan tenaga keolah ragaan bekerja samadengan instansi terkait ; Mendorong cabang olah raga bekerja sama dengan instansi terkaituntuk me lakukan sertifikasi kepada tena ga ke olah ra gaan; Y Menyusun laporan kerja secara periodik ; Menyusun laporan setelah selesai melaksanakan kegiatan danmenyusun laporan rutin secara periodic ; Bahwa untuk menentukan biaya daricabor ;Bahwa

TahunAnggaran 2014;Bahwa saksi ZULPENEDI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)pada kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Camat Bukit Bestari Tahap Tahun 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang telahHalaman 4 dari 120 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2016/PT.PBRmenerima Surat Keputusan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran padatanggal 05 Mei 2014, dan sejak saat itulah saksi ZULPENEDI, ST sebagaiKuasa Pengguna Anggaran selaku PPK melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, kemudian saksi ZULPENEDI, ST menyusun

persiapan pekerjaandengan mulai menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS),kemudian saksi ZULPENEDI, ST menyerahkan HPS senilai Rp.1.690.420.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh juta empat ratusdua puluh ribu rupiah) kepada ULP dengan item pekerjaan :e Land Clearing;e Pembuatan Direksi Keet;e Mobilisasi dan demobilisasi;e Pengukuran / Pas.

ROBERT PASARIBU, M.M. menerangkan :Halaman 45 dari 120 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2016/PT.PBRBahwa Saksi sebagai Pengguna Anggaran/PA berdasarkan SK WalikotaTanjungpinang Nomor 485 Tahun 2013 tentang Penetapan PA/PB padaSKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang TA 2014 tertanggal 31Desember 2013;Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai PA dalam kegiatan pekerjaanpembangunan gedung Kantor Camat Bukit Bestaritahap tahun 2014 diDinas PU Kota Tanjungpinang adalah :1. menyusun RKASKPD;2. menyusun

dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yangdipimpinnya;12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;13. melaksanakan tugastugas pengguna anggaran/pengguna baranglainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;14. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepaladaerah melalui sekretaris daerah;Bahwa ada sebagian besar tugas PA yang sudah dikuasakan kepada KPAberdasarkan SK Walikota Nomor 139 tahun 2014, sehingga saksi hanyamelaksanakan tugas sebagai PA yaitu menyusun

Bahwa apabila Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalamRekonvensi menyatakan sama atau beda, maka hal itu menjadikewajiban dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalamRekonvensi untuk membuktikannya.5Bahwa pada butir 9 halaman 3 pada posita gugatan, menunjukkanbahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telahbingung menyusun dalildalil gugatannya telah keliru dan tidak Jjelas,yaitu tentang meninggalnya HAMAMA ALKATIRI (alm) pada tahunberapa?

mengalami kerugian untukurusan tersebut ditaksir sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh jutaPUPT EIN). e nnn nnn nnn nn rennin nnn nn nnn nn nan nnn nnennn aaennenamnanamnmmmanmmannBahwa kerugian immaterial yang dialami Tergugat dalamKonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, yaitu tanggungjawabsebagai kepala keluarga yang seharusnya mencari nafkah untukkeluarga menjadi ternggangu karena harus meminta tolong kepadaorang lain untuk menyusun eksepsi dan jawaban serta gugatanrekonvensi, Dupliek dan kesimpulan

Bahwa atas dasar SURAT KUASA KHUSUS yangtidak sesuai dengan Pembuatan Hukum untuk membuat,menyusun dan mendaftarkan Surat Gugatan dalam perkara aquo, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim PemeriksaPerkara a guo menolak atau tidak dapat menerima GugatanPERKARA PERDATA NOMOR: 10/Pdt.G/2014/PN.OLM.,tertanggal 4 April 2014, karena perbuatan hukum membuat,menandatangani serta mendaftarkan GUGATAN PERKARAPERDATA NOMOR: 10/Pdt.G/2014/PN.OLM., tertanggal 4April 2014, yang dilakukan oleh ABDUL WAHAB,SH.

Halaman 59 dari 76(menyusun eksepsi dan jawaban serta gugatan rekonvensi, Dupliekdan kesimpulan serta mondarmandir ke pengadilan) dan biaya pulsahandphone untuk berkomunikasi guna berkonsultasi masalah hukumselama perkara a quo disidangkan, sehingga Tergugat dalamKonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian untukurusan tersebut ditaksir sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh jutarupiah).Kerugian lainnya, yaitu Tergugat Il dalam Konvensi/Penggugat Ildalam MRekonvensi harus membayar orang untuk

Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk dokumentasitersebut adalah sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah).Bahwa kerugian immaterial yang dialami Tergugat dalamKonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, yaitu tanggungjawabsebagai kepala keluarga yang seharusnya mencari nafkah untukkeluarga menjadi ternggangu karena harus meminta tolong kepadaorang lain untuk menyusun eksepsi dan jawaban serta gugatanrekonvensi, Dupliek dan kesimpulan serta mondarmandir kepengadilan selama 6 (enam) bulan atau lebih karena

Selanjutnya Bidang LPE memberitahukankepada UPTD Wilayah IV Tasikmalaya untuk menyusun danmengusulkan kegiatan pembangunan PLTMH Cibuluh T.A 2012,namun saat penyusunan usulan tersebut saksi Drs. ACEPTURISNO M.Si selaku Kepala UPTD Wilayah IV Tasikmalaya tidakmengusulkan anggaran untuk konsultan pengawas.

Kemudian wilayah selatan termasuk wilayahKabupaten Ciamis potensial untuk pengembangan konversi sumber energi airdan disisi lain melihat adanya kebutuhan elektrifikasi di daerah tersebut apakahsudah ada PLN atau belum, atas dasar itulah kita menyusun kegiatan surveyatau perencanaan PLTMH.

Jabar yaitu sesuai denganKepgub No. 900/Kep.01Keu/2012 tanggal O02 Januari 2012 tentangPenunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan APBDTA. 2012 yaitu :Menyusun dan merumuskan bahan kebijakan teknis perbendaharaan danmelaksanakan fasilitasi serta pembinaan perbendaharaan belanja pegawai.Bahwa pembiayaan Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga MikroHidro (PLTMH) di Desa Haurmandala Kec. Cigugur Kab.

Jabar dan sepengetahuan saksi tidak ada/tidak satupunPLTMH yang sudah dibangun sebelumnya menggunakan konsultanPengawas.Bahwa yang mempunyai wewenang/tugas dalam menyusun DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) adalah PPTK pada UPTD, yakni Ir.

.> Pasal 20 ayat (1) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaankeuangan desa menyebutkan Sekretaris desa menyusun rancangan peraturandesa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenan.> Pasal 20 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaankeuangan desa menyebutkan Sekretaris desa menyampaikan rancanganperaturan desa tentang APBDesa kepada kepala Desa/kepala pemerintahanNegeri/Negeri Adminitratif.Halaman 33 dari 189 Putusan Nomor 02 /Pid.SusTPK/2021/PN Amb

Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahanAPB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa;c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telahditetapkan dalam APB Desa;d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;dane.

ZETH LATUSUAY alias ZET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi diangkat sebagai Kaur Pemerintahan Negeri berdasarkan suratKeputusan Kepala Pemerintahan Negeri Karlutukara Nomor : 01 Tahun 2014,tanggal 15 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Pejabat KepalaPemerintahan Negeri Karlutukara dan adapun tugas dan tanggung jawab KaurPemerintahan Negeri Yaitu :a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.b. melaksanakan kegiatan dan / atau bersama

Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.b. Melaksanakan kegiatan dan / atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desayang telah ditetapkan di dalam APBDesa.c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaranbelanja kegiatanHalaman 98 dari 189 Putusan Nomor 02 /Pid.SusTPK/2021/PN Amb.d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatane. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.f.

RKP kemudian Kepala seksidari masingmasing bidang menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dandiberikan kepada sekertaris Negeri untuk di verifikasi setelah itu dimasukan keBPMPN untuk permintaan dana dan setelah dana masuk ke rekening Negerikemudian kepala seksi membuat surat permintaan pembayaran (SPP) untukproses pencairan dana dan setelah dana tersebut dicairkan oleh Pejabat KepalaPemerintahan Negeri maka bendahara melakukan pembayaran kepada kepalaseksi Sesuai SPP namun kenyataanya pada tahun

menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakankepada para Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanoa hak ataumelawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapatunsur tanpa hak atau melawan hukum ini tidak berdiri sendiri karena eratkaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual bell, menukar,atau menyerahkan narkotika golongan , sehingga untuk menyusun

bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut diatas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakankepada para Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak ataumelawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapatunsur tanpa hak atau melawan hukum ini tidak berdiri sendiri karena eratkaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan bukan tanaman,sehingga untuk menyusun

Atas uraian dan alasan Pemohon tersebutjelaslan bahwa Pemohon dalam membuat dan menyusun permohonanperkara a quo dibuat tidak secara cermat, lengkap dan jelas olehnya ituharus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima.Dalam Pokok Perkara1. Bahwa apa yang dialasankan Pemohon dalam permohonananyaadalah alasan yang direkayasa belaka, oleh karena alasan yangdialasankan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.2.

Atasuraian dan alasan Pemohon tersebut jelaslan bahwa Pemohon dalammembuat dan menyusun permohonan perkara a quo dibuat tidak secaraHal. 14 dari 28 Put.

Menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasipengadaan;b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);c. Menyiapkan dokumen pengadaan;d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak danpapan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jikamemungkinkan melalui media elektronik;10e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atauprakualifikasi;Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;g. Mengusulkan calon pemenang;h.