Ditemukan 2675577 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Peraturan pemerintah Pemerintah daerah Penghinaan Pemerintah kota padang Barang jasa pemerintah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2200 K/Pdt/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — JAYADI, S.T VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN BUMN Cq PERUM BULOG Cq PERUM BULOG DEVISI REGIONAL PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT, Cq PERUM BULOG KANSILOG WAMENA KABUPATEN JAYAWIJAYA
44 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JAYADI, S.T VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN BUMN Cq PERUM BULOG Cq PERUM BULOG DEVISI REGIONAL PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT, Cq PERUM BULOG KANSILOG WAMENA KABUPATEN JAYAWIJAYA
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Paten
Register : 14-08-2012 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 19-01-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 50/PATEN/2012/PN.NIAGA/JKT.PST
Tanggal 18 September 2014 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT PATEN
1461 — 1698
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT PATEN
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA = cq. KEMENTERIANHUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA cq.
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata
Register : 01-09-2022 — Putus : 12-12-2022 — Upload : 08-08-2024
Putusan PN RABA BIMA Nomor 50/Pdt.G/2022/PN RBI
Tanggal 12 Desember 2022 — Penggugat:
JUFRI, SH
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA CQ KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI NTB
2.KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN BIMA
10 — 0
  • Penggugat:
    JUFRI, SH
    Tergugat:
    1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA CQ KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI NTB
    2.KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN BIMA
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-05-2023 — Putus : 14-11-2023 — Upload : 04-04-2024
Putusan PN SITUBONDO Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sit
Tanggal 14 Nopember 2023 — David Adjie Kantor ATR/BPN Situbondo Pemerintah Desa Tanjung Kamal Susan Raharja, S.E.
29 — 33
  • David AdjieKantor ATR/BPN SitubondoPemerintah Desa Tanjung KamalSusan Raharja, S.E.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 10-03-2022 — Putus : 18-08-2022 — Upload : 18-08-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 15/G/2022/PTUN.KDI
Tanggal 18 Agustus 2022 — Penggugat:
BAHARUDDIN
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI
2.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Intervensi:
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
268 — 69
  • Penggugat:
    BAHARUDDIN
    Tergugat:
    1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI
    2.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA
    Intervensi:
    PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1914 K/Pdt/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — EDDY TRIO TJAN, dk melawan PT. ALFA GOLDLAND REALITY
82 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BANTEN, Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, tersebut;
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSIBANTEN, Cq.
    Bahwa berdasarkan perundangundangan dan Peraturan Pemerintahsebagaimana ditegaskan di atas, dapat disimpulkan Seritifikat adalahPenetapan Pemerintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenangsebagai wujud konkret dari penetapan pemerintah ini adalah SuratKeputusan Pemberian hak Kepemilikan atas tanah (SK hak milik, SKHGB dan sebagainya), dengan demikian sertifikat Nomor 02534/Pakulonan dan Nomor 01060/Pakulonan merupakan keputusan TataUsaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan NasionalPropinsi
    Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah;b.
    Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian jelas bahwa perbuatanPemohon Kasasi Il/semula Pembanding II/semula Tergugat IV dalammelepaskan hak kepada negara adalah benar dan telah sesuai denganperaturan perundangundangan;.
    yang dilakukan oleh PemohonKasasi II/semula Pembanding II/semula Tergugat IV adalah merupakan tugaspokok sebagai Instansi Pemerintah yang ditugasi untuk melaksanakanpendaftaran tanah yang dijamin oleh peraturan perundangundangan(Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997);.
Pengadilan PN LAMONGAN Pidana Umum
Register : 22-09-2023 — Putus : 22-11-2023 — Upload : 05-12-2023
Putusan PN LAMONGAN Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Lmg
Tanggal 22 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
EKO VITIYANDONO SH
Terdakwa:
MISKAN Bin Alm. SHOLATIM
21 — 14

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa MISKAN Bin (Alm) SHOLATIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagaimana
Pengadilan PA MASOHI Perdata Agama
Register : 20-07-2022 — Putus : 10-08-2022 — Upload : 10-08-2022
Putusan PA MASOHI Nomor 97/Pdt.P/2022/PA Msh
Tanggal 10 Agustus 2022 — Pemohon melawan Termohon
22 — 13
    1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
    2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-04-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 854 K/Pdt/2019
Tanggal 29 April 2019 — TUAN TERA BURUMI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN RI di JAKARTA Cq. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA Cq. KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN, dkk.
37 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TUAN TERA BURUMI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN RI di JAKARTA Cq. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA Cq. KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN, dkk.
    KEPALA DINAS MKEHUTANANKABUPATEN KEPULAUAN YAPEN, berkedudukan diSerui;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cg. MENTERIDALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cg.GUBERNUR PROVINSI PAPUA, Cg. BUPATIKABUPATEN KEPULAUAN YAPEN, berkedudukan diJalan Irian di Serui, Papua, diwakili oleh Tonny Tesar,S.Sos selaku Bupati Kepulauan Yapen, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Sonny Nur Hidayat, S.H.
    ResortPemangkuan Hutan Kabupaten Kepulauan Yapen dan telah dikuasai olehPemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen;Bahwa penyerahan tersebut dilakukan oleh orangtua Penggugat danselanjutnya telah tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten KepulauanYapen;Bahwa dengan demikian status objek sengketa bukan lagi milikHalaman 8 dari 10 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-09-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 816 K/Pdt/2012
Tanggal 6 September 2012 — BAMBANG WAHYONO vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN RI. Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN RI BADAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANTOR WILAYAH VI BUPLN Cq. KEPALA KANTOR LELANG NEGARA SURABAYA , dkk
39 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BAMBANG WAHYONO vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN RI. Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN RI BADAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANTOR WILAYAH VI BUPLN Cq. KEPALA KANTOR LELANG NEGARA SURABAYA , dkk
Pengadilan PT BANTEN Perdata Tanah
Upload : 19-11-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 96/PDT/2015/PT.BTN
AHYAR, 2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Direktur Bank BRI Cq Kepala Cabang Bank BRI Kantor Cabang Tangerang di Jl. Ahmad Yani No. 4 Tangerang Banten
28 — 16
  • AHYAR, 2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Direktur Bank BRI Cq Kepala Cabang Bank BRI Kantor Cabang Tangerang di Jl. Ahmad Yani No. 4 Tangerang Banten
    Pemerintah Republik Indonesia Cq. Direktur Bank BRI Cq Kepala CabangBank BRI Kantor Cabang Tangerang di JI. Ahmad Yani No. 4 TangerangBanten. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula TurutTergugat.Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 30 September 2015Nomor 96/PEN/PDT/2015/PT.BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-09-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3199 K/Pdt/2022
Tanggal 19 September 2022 — HUSAINI), DKK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. BUMN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CQ. PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SULSEL, SULTRA DAN SULBAR, DKK
48 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HUSAINI), DKK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. BUMN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CQ. PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SULSEL, SULTRA DAN SULBAR, DKK
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 27-09-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 336/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 27 September 2017 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA dkk
50 — 33
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA dkk
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cqg. KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA Cq. KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH Cq.
    hukum, maka Hak Tanggungan yang dikeluarkan olehTergugat atas obyek sengketa tidak sah dan tidak memilikikekuatan mengikat;10.Bahwa Tergugat didalam perkara ini agar selama proses perkara11ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyeksengketa, apabila ada permohonan perubahan balik nama dan ataupembebanan dalam bentuk apapun baik dari Tergugat Il atausiapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyaikekuatan hukum pasti/tetap (in kracht), dan atau berdasarkanPeraturan Pemerintah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-05-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1591 K/Pdt/2018
Tanggal 25 Mei 2018 — PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA CQ DINAS BINA MARGA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, vs. PATRICIA SUZANNA MADAKURI, KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DKI JAKARTA,
93 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA CQ DINAS BINA MARGA DAERAHPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, vs. PATRICIA SUZANNA MADAKURI, KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTASELATAN PROVINSI DKI JAKARTA,
    kerugiansebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 12Tahun 2012 dan Pasal 5 PERMA Nomor 3 Tahun 2016;Bahwa dalam perkara a quo musyawarah penetapan ganti rugidilaksanakan pada tanggal 29 November 2016 sedangkan keberatandiajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Agustus2017 sehingga keberatan tersebut telah melampaui waktu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 16-02-2010 — Upload : 26-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1531 /K/PDT/2008
Tanggal 16 Februari 2010 — PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RI dahulu BANK UMUM NASIONAL PUSAT Cq. BANK UMUM NASIONAL CABANG BOGOR Cq. TIM PEMBERESAN PT. BANK UMUM NASIONAL TBK,dk;LODEWIJK KAREL GERUNGAN
41 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RI dahulu BANK UMUM NASIONAL PUSAT Cq. BANK UMUM NASIONAL CABANG BOGOR Cq. TIM PEMBERESAN PT. BANK UMUM NASIONAL TBK,dk;LODEWIJK KAREL GERUNGAN
    PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq.KEPALA WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALJAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHANKOTAMADYA BEKASI, berkedudukan di Bekasi;Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, IV dan V/TurutTerbanding I, Il dan III;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Hal. 1 dari 18 hal. Put.
    Ray White Lelang TergugatIV Pemerintah RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kepala Wilayah BPNJawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi TurutTergugat Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1531 K/Pdt/2008 Bahwa subyek hukum dalam perkara Nomor: 366/Pdt.G/2000/PN.JAKSEL tanggal 28 Agustus 2000 adalah:LODEWIJK KAREL GERUNGAN Penggugat MELAWAN: Bank Umum Nasional Tbk Cg. Bank Umum Nasional Cabang Bogor Cq.
    Ray White Lelang TergugatIV Pemerintah RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kepala Wilayah BPNTurutJawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Tergugat 3.
    Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Pemerintah RI Cq.
    Bahwa setelah Tergugat dibekukan kegiatan operasinya (BBO)oleh pemerintah pada tanggal 21 Agustus 1998, maka segalakegiatannya dialihkan kepada Tergugat Il, hal tersebut sesuaidengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional;8. Bahwa setelah Tergugat dibekukan kegiatannya oleh pemerintah,maka segala aset milik Tergugat tersebut (in casu objek gugatan)masuk dalam penguasaan Tergugat II dan terdaftar sebagai asetdalam restrukturisasi;9.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 25-09-2018 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 187/B/2018/PT.TUN.SBY
Tanggal 8 Nopember 2018 — PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. 2. TANTYO SUHARNO. vs SITA KRISTIANA. dkk
178 — 75
  • PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. 2. TANTYO SUHARNO. vs SITA KRISTIANA. dkk
    . ; Hal. 3 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.1.Nama JabatanTempat Kedudukan :PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA; Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 180/02628 Tertanggal 16 Juli 2018 memberikan Kuasa kepada:1. DEWO ISNU BROTOLI.S, SH., Jabatan KepalaBiro Hukum Sekretariat Daerah, Daerah lstimewaYogyakarta; 2.
    (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di KelurahanNgupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta atas nama Pemegang Hak: Pemerintah ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17122014; Hal. 9 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.3.
    (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi)terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, KotaYogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama PemegangHak: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkanoleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17122014 danselanjutnya dicoret dari register buku tanah; 5.
    Ngupasan, Surat Ukur tanggal 06/05/2013, Nomor :00718/2013, luas 5.170 M2, atas nama PEMERINTAH PROVINSIDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, yang terletak di KelurahanNgupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;4.
    BadanBadan Hukum Yang Ditinggalkan Direksi/Pengurusnya yaitu ditentukan di dalam :Pasal 2(1) Rumah/Tanah sebagai dimaksud dalam Pasal 1, oleh Menteri Agrariadapat dijual kepadamereka yang memenuhi syaratsyarat tertentusepanjang tidak dipergunakan oleh Pemerintah.(2) a.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 28-09-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor Nomor 54/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga Jkt Pst
Tanggal 27 Oktober 2020 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
342 — 128
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA RI CQ DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN INTELEKTUAL CQ DIREKTORAT MEREK DANINDIKASI GEOGRAFIS, beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav.89Setiabudi, Kuningan,Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca suratsurat dalam perkara ini;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohontelah mengajukan surat Pencabutan tertanggal 27 Oktober 2020 yangditujukan kepada Majelis
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 22-09-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 10/Pid.Pra/2016/PN.Kendari
Tanggal 22 September 2016 — - SERLI FERLI JOHARI, S.E Binti FRENGKY JOHARI M e l a w a n - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI TENGGARA
153 — 68
  • - SERLI FERLI JOHARI, S.E Binti FRENGKY JOHARI M e l a w a n - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI TENGGARA
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 20-10-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 05-09-2019
Putusan PT PADANG Nomor 177/PDT/2014/PT PDG
Tanggal 9 Desember 2014 — LELOMARAJO
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq BPN RI Cq BPN SUMATERA BARAT Cq BPN TANAH DATAR
47 — 20
  • LELOMARAJO
    Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq BPN RI Cq BPN SUMATERA BARAT Cq BPN TANAH DATAR
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 08-03-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 97/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 30 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : SUTRISNO
Terbanding/Tergugat I : SATIBI
Terbanding/Tergugat II : YAHYO
Terbanding/Tergugat III : SUHADI
Terbanding/Tergugat IV : WIJAYANTO
Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH DESA KEDONDONG
39 — 20
  • Pembanding/Penggugat : SUTRISNO
    Terbanding/Tergugat I : SATIBI
    Terbanding/Tergugat II : YAHYO
    Terbanding/Tergugat III : SUHADI
    Terbanding/Tergugat IV : WIJAYANTO
    Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH DESA KEDONDONG
    Demak, Jawa Tengah, sebagaiTerbanding IV semula Tergugat IV;PEMERINTAH DESA KEDONDONG, bertempat tinggal di Kantor DesaKEDONDONG, Kecamatan GAJAH, KabupatenDEMAK, Desa Kedondong, Gajah, Kab.Demak, Jawa Tengah dalam hal ini diwakili olehSUTOMO berdasarkan surat kuasa tertanggalO05 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagaiTurut Terbanding semula Turut Tergugat;Pengadilan Tinggi tersebut ;Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 97/Pdt/2021/PT.SMGTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarangtanggal
    Karnadi bin Sapawimerasa keberatan terhadap surat hibah yang dibuat olehPenggugat pada 17 April 2001, karena surat hibah tersebuttidak di buat dihadapan PPAT sesuai aturan hukumPeraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentangpendaftaran tanah setiap pemberihan hibah tanah danbangunan harus dilakukan dengan akta pejabat pembuatakta tanah;7. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 5 Gugatan Penggugat,Maka Para Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, dan Tergugat IV,tidak menanggapi;8.
    Karnadi bin Sapawimerasa keberatan terhadap surat hibah yang dibuat olehPenggugat pada 17 April 2001, karena merasa keberatanterhadap surat hibah yang dibuat oleh Penggugat pada 17April 2001, tidak sah dan cacat hukum karena surat hibahtersebut tidak di buat dihadapan PPAT sesuai aturan hukumPeraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentangpendaftaran tanah setiap pemberihan hibah tanah danbangunan harus dilakukan dengan akta pejabat pembuatakta tanah;14.
    Karnadi bin Sapawimerasa keberatan terhadap surat hibah yang dibuat olehPenggugat pada 17 April 2001, karena merasa keberatanterhadap surat hibah yang dibuat oleh Penggugat pada 17April 2001, tidak sah dan cacat hukum karena surat hibahtersebut tidak di buat dihadapan PPAT sesuai aturan hukumPeraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentangpendaftaran tanah setiap pemberihan hibah tanah danbangunan harus dilakukan dengan akta pejabat pembuatakta tanah;Bahwa terhadap dalil gugatan angka 16, 17 dan