M E N G A D I L I :

1. Menolak permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 403/Pid.B/2022/PN Dum, tanggal 3 Januari 2023, yang dimintakan banding;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

M E N G A D I L I :

• Menerima permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 529/Pid.Sus/2018/PN Pbr, tanggal 4 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;

-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

oleh Penasihat Hukumnyayakni : 1. Wita Sumanrni, S.H 2. Rafni Narti, S.H, 3. Rhidatullah Haryanda,S.HAdvokat / Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM WITA SUMARNI SH &REKAN, yang beralamat di Jalan Cendrawasih No. 16 Kel. Tangkerang TengahKec.

HukumTerdakwa tidak ada mengajukan memori banding;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi, kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telahdiberi Kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ( inzage ) Sesuai dengansurat perihal Mempelajari Berkas perkara masingmasing tanggal 18 Oktober2018 Nomor W4.U1/9034/HK.01/X/2018;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor529/Pid.Sus/2018/PN Pbr, tanggal 4 Oktober 2018 yang dimintakan bandingtersebut diucapkan

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4Oktober 2018 dengan dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa danPenuntut Umum, dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah pulamengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Oktober 2018, makapermintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktusebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 UndangUndang Nomor 8 Tahun1981;Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang

Hukum dalam bandingnya tidak adamengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Banding tidak mengetahuialasanalasan/keberatankeberatan apa sehingga Terdakwa/Penasihat HukumTerdakwa mengajukan banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari PengadilanTingkat Pertama tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan,kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Pidana yang dijatunkan kepadaTerdakwa oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dipertahankan, karenapidana yang dijatunkan dianggap

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru,tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,H.Sutiyono,S.H.,M.H. Yonisman,S.H.M.H.H.Jalaluddin,S.H.,M.H.Panitera Pengganti,Sinta Herawati,S.H.Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 325/PID.SUS/2018/PT PBR

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2815/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. tanggal 14 Desember 2020, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seIuruhnya dari

Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Januari 2021 sampaidengan tanggal 13 Maret 2021;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama EpraimSimanjuntak, S.H., dan Rony Pahala Nainggolan, S.H., Advokat, PenasihatHukum dan Pembela Umum pada ORGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH)YESAYA 56 Medan, alamat Jalan MedanBelawan Km. 21 No. 1A, KelurahanBelawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 16 September 2020;Pengadilan Tinggi tersebutTelah membaca :1.

Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktudan cara serta syaratsyarat yang telah ditentukan oleh UndangUndang dalamPasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, pada pokoknyasebagai berikut:1.

Bahwa Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa mengenai faktafaktahukum dipersidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dianggap telahterbukti maupun mengenai penerapan hukum yang menyangkut terbuktinyaPasal yang didakwakan kepada Pembanding/Terdakwa telah tepat danbenar, akan tetapi Penasihat WHukum Pembanding/Terdakwa tidaksependapat mengenai penjatuhan pidana kepada Pembanding/Terdakwadengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan adalahtidak tepat dan tidak benar sehingga tidak

Bahwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana, Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa menyampaikan halhalkeadaan yang meringankan bagi diri Pembanding/Terdakwa agar menjadiPertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medandalam menjatuhkan putusan, sebagai berikut: Bahwa Pembading/Terdakwa selama persidangan bersikap sopandimuka persidangan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya,sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan; Bahwa Pembanding/

Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor2815/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. tanggal 14 Desember 2020, yang dimintakanbanding;3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

M E N G A D I L I

1. Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding Penuntut Umum.

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 93/Pid.Sus/ 2021/PN Pbr, tanggal 11 Mei 2021, yang dimintakan banding.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat HukumTerdakwa Andi Hermanto Als Andi Bin Buchari telah menyatakan bandingdi hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasatanggal 18 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan BandingHal. 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 257/PID.SUS/2021/PT PBR.Penasihat Hukum Nomor 46/Akta.Pid/2021/PN Pbr dan permintaanbanding Penasihat Hukum Terdakwa

Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalamtenggang waktu dan tatacara serta syaratsyarat yang ditentukan olehUndangUndang, maka permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwadan Penuntut Umum tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut.Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam memoribandingnya tersebut pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggyang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pokoknya adalah :1.

Menghukum Terdakwa/Pemohon Banding dengan hukuman penjaraseringanringannya dan seadiladilnya.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pengadilan tingkat bandingmempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusanPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr, tanggal 11Mei 2021 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, MajelisHakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memeori banding dari PenasihatHukum Terdakwa tersebut merupakan pengulangan saja dari pada Nota Pebelaan

(Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dan dibacakan pada hariSelasa tanggal 12 Mei 2020 dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaruyang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dan tidakHal. 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 257/PID.SUS/2021/PT PBR.ditemukan halhal baru yang dapat memperbaiki/merobah putusan PengadilanTingkat Pertama sehingga Majelis Pengadilan Tinggi sependapat denganpertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telahterbukti

Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa danpermintaan banding Penuntut Umum.2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Pbr, tanggal 11 Mei 2021, yang dimintakan banding.3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.5.

MENGADILI:

• Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 470/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 6 Agustus 2019 yang dimohonkan banding.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Permohonan banding dari Penasihat Hukum TerdakwaNomor 121/Akta.Pid/2019/PN Kis tanggal 7 Agustus 2019.sesuai dengan suratkuasa khusus tanggal 6 Agustus 2019 Permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2019;Membaca Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yangditerima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 19 Agustus 2019dan dikirimkan

pulang kerumahnya di Lingkungan III Kelurahan Lima Puluh KotaKecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara untuk menggunakan Narkotikashabu tersebut dirumahnya namun keburu ditangkap Polisi di pinggir jalinsumHalaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2019/PT MDNtepatnya di Simpang Martok Desa Perk.Dolok Kecamatan Lima PuluhKabupaten Batu Bara ;Bahwa bila kita kupas tentang suatu tindak pidana, maka unsurunsur tindakpidana itu harus terpenuhi, oleh sebab itu dalam perkara a quo Terdakwamelalui Penasihat

Hukumnya harus mengungkap kambali tentang faktafaktayang terjadi di persidangan, agar nantinya Terdakwa tidak merasa dizolimi atasputusan Majelis Hakim ;Bahwa oleh karena itu Terdakwa melalui Penasihat Hukum akan mengupastentang unsurunsur tindak pidana tersebut yaitu ;1.

2019 Nomor W2.U11/2397/HK.01/8/2019 telah diberi kesempatanuntuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut umum dan Terdakwaterhitung sejak mulai surat ini diterima selama 7(tujuh) hari dikepaniteraanPengadilan Negeri Kisaran;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat bandingTerdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertasyaratsyarat yang ditentukan di dalam undangundang, maka permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima.Menimbang, bahwa meskipun Penasihat

Hukum Terdakwa mengajukanbanding akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan PengadilanNegeri Kisaran Nomor 470/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 6 Agustus 2019, danmemori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim TingkatHalaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2019/PT MDNBanding tidak menemukan suatu alasan untuk membatalkan PutusanPengadilan Negeri Kisaran Nomor

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 Mei 2021 Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Lbp yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya

., Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,ternyata pada tanggal 25 Mei 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telahmengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri LubukPakam tanggal 20 Mei 2021 Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Lbp danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut UmumHalaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 870/Pid.

banding tersebut di atasPenuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 3 Juni 2021 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 8 Juni2021 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2021 sesuai RelaasPenyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Azhary Siregar, S.H., JurusitaPengadilan Negeri Lubuk Pakam;Menimbang, bahwa sebelum perkara yang dimintakan bandingtersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, kepada Penasihat

Sus/2021/PT MDN.188/Akta.Pid/2021/PN Lop kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal25 Mei 2021 Nomor 199/Akta.Pid/2021/PN Lbp kepada Penuntut Umum;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu danmenurut caracara serta syaratsyarat yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memoribandingnya telah mengemukakan alasanalasan

Bahwa karena menurut pendapat kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa sesuai fakta persidangan perbuatan Pembanding/Terdakwaadalah sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan bagi diri sendiri,akan tetapi pasal tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum,namun demikian untuk menegakkan keadilan sesuai dengan SuratEdaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 JoSurat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah

Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa danPenuntut Umum;Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 870/Pid. Sus/2021/PT MDN.2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 Mei2021 Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Lbp yang dimintakan bandingtersebut;3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telahdijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

M E N G A D I L I : - Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 4 April 2017 Nomor 400/Pid.Sus/2016/PN Dum, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :- Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda sebesar 1 (satu) milyar, apabila denda tidak

MENGADILI

- Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Pbr, tanggal 5 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama

06 Juli 2021;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbarusejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 09 Agustus2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 08Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 421/PID.SUS/2021/PT PBRSeptember 2021 s/d tanggal 06 Nopember 2021;Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwadidampingi Penasihat

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000, (tiga ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru,Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding tertanggal 9Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor74/Akta Pid/2021/PN Pbr, dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum Nomor 74/Akta/Pid/2021/PN Pbr pada tanggal 12 Agustus 2021;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri

Umum telah diajukan dalam tenggang waktu danmenurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memoribandingnya telah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor569/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 05 Agustus 2021 MENGADILISENDIRI :1.

Hukum Terdakwatersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau memperbaikiputusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dimohonkan banding a quo ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaMemori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslahdikesampingkan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelahmempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dariBerita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama,keterangan

,MH, sebagai Hakim Anggota, serta dihadiri BiskerManik,S.Sos.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 421/PID.SUS/2021/PT PBRtanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa danTerdakwa .HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Jumongkas Lumban Gaol,SH.,MH. H.Baktar Jubri Nasution, SH.,MHH. Heri Sutanto,SH.,MH.Panitera Pengganti,Bisker Manik, S.Sos., MH.Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 421/PID.SUS/2021/PT PBR

Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan

Penuntut Umum;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Juni 2022 Nomor

20/Pid.B/2022/PN Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;

3.

Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;--------------------------------------2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 24 April 2013 Nomor : 23/Pid.B/2013/PN.ADL.

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan NegeriAndoolo tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakanBanding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Andoolopada hari Rabu tanggal 24 April 2013, sebagaimana ternyatadari akta permintaan Banding Nomor:01/Akta.Pid/2013 /PN.Andoolo, dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum padahari Jumat tanggal 26 April 2013 sebagaimana

ternyatapada Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor : 01/Akta.Pid. /2013/PN.Andoolo ; Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telahmengajukan permintaan pemeriksaan banding, tetapi tidakmenindak lanjuti dengan mengajukan memori banding, sehinggaoleh karenanya Pengadilan Tinggi akan memutus perkara iniberdasarkan berkas perkara serta turunan resmi PutusanPengadilan Negeri Andoolo tersebut; ~~Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwatelah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas

perkaratersebut, terhitung mulai tanggal 29 April 2013 sampaidengan 13 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari suratPemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Tertanggal26 April 2013 Nomor W23.U6/261/HK.1/IV/2013 ; Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalamtingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telahdiajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syaratsyarat yang telah ditentukan oleh UndangUndang, makapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah

Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat HukumDLerdakwa ft ees2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Andoolotanggal 24 April 2013 Nomor : 23/Pid.B/2013/PN.ADL.

Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara tanggal 20 Mei 2013 Nomor: 22/Pen.Pid /2013 /PT.Sultra, untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasatanggal 25 Juni 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdengan dihadiri HakimHakim Anggota, serta dibantu olehMUHAMMAD IQBAL,SH, Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa PenuntutUmum dan Penasihat

M E N G A D I L I

• Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 13 Nopember 2019 Nomor 637/Pid.Sus/2019/PN Rap yang dimintakan banding tersebut ;
• Menetapkan Terdakwa tetap

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umumdan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan NegeriRantauprapat Nomor 637/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 13 Nopember 2019telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Penuntut Umumdan Penasihat hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan bandingdihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat masingmasing padatanggal 20 Nopember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta PermintaanBanding masingmasing Nomor 294/Akta.Pid/2019/PN Rap, permintaanbanding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada PenuntutHalaman 7 dari 12

Putusan Nomor 1589/Pid.Sus/2019/PT.MDNUmum pada tanggal 27 Nopember 2019 serta pemberitahuan kepadapenasihat hukum Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2019 ;Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut diatas,Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 26 Nopember2019, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat hukumTerdakwa pada tanggal 27 Nopember 2019 ;Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut diatas,penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang bahwa alasanalasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwaterhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 13 Nopember 2019Nomor 637/Pid.Sus/2019/PN Rap didalam memori bandingnya adalah KepadaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi agar memutus sebagai berikut :1.Menerima Permohonan Banding Kuasa Hukum TERDAKWA terhadapPutusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 637/Pid.Sus/2019/PN Rap;Membatalkan Putusan Pengadilan

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding olehPenuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalamtenggang waktu dan cara serta syaratsyarat yang telah ditentukan olehUndangUndang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, makapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa setelah membaca memori banding dari JaksaPenuntut Umum dan memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa, menurutMajelis

MENGADILI:

• Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ll;
• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya tersebut ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 6 Mei 2020, Nomor 13/Pid.B/2020/PN Wtp yang dimintakan banding tersebut ;

----- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

, (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Watamponetanggal 6 Mei 2020, Nomor 13/Pid.B/2020/PN Wtp, Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa/Pensihat Hukumnya meminta banding berdasarkan akta permintaanbanding pada tanggal 11 Mei 2020, permintaan banding tersebut telahdiberitahukan berdasarkan akta pemberitahuan permintaan banding masingmasing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei2020 ;Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Jaksa PenuntutUmum dan Penasihat

tetap dilanjutkan karena memori banding dalampemeriksaan pada tingkat banding bukanlah suatu keharusan ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan bandingdikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan haknya untukmempelajari berkas perkara berdasarkan risalah pemberitahuan merneriksaberkas perkara masingmasing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwapada tanggal 19 Mei 2020 ;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat bandingoleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat

Pasal 55 ayat (1)KUHPidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa / Penasihat Hukumnya tersebut ;Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No.301/PID/2019/PT MKS Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 6 Mei 2020,Nomor 13/Pid.B/2020/PN Witp yang dimintakan banding tersebut ; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya .HAKIMHAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS HAKIM, MADE SUPHARTHA,S.H.,M.H. H. MAKKASAU, S.H.,M.H. MADE SERAMAN, S.H.,M.H.PANITERA PENGGANTISULAIMAN, S.H.Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No.301/PID/2019/PT MKSUntuk salinan sesuai dengan aslinyaPanitera Pengadilan TinggiMakassar,DARNO, S.H.,M.H.NIP.19580817 198012 1 001 Halaman 20 dari 20 halaman Putusan No.301/PID/2019/PT MKS

M E N G A D I L I

• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;---------------------------------------------------------------------
• Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 September 2016 Nomor:1071/Pid.Sus/2016/PN.Mks, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :------------------------------

1. Menjatuhkan pidana terhadap

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassarsejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 DesemberTerdakwa didampingi olen Penasihat Hukum Herdia, SH.,dari Drs.IngAndi Ware, SH.

,Panitera Pengadilan Negeri Makassar bahwa pi MENGADILI20 September 2016 Penasihat HukumTerdakwa telah mM BalamHal 12 dari 21 hal.

Hukum Terdakwa masingmasingtelah diberi Kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;wonne Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umumdan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu danmenurut tata cara serta syaratsyarat yang ditentukan dalam undangundang,maka permintaan banding tersebut dapat diterima;Hal 13 dari 21 hal.

Put.No.382/Pid.Sus/2016/PT.Mkswonnnon Menimbang,bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memoribandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan Hakim tingkatpertama yang pada pokoknya telah mengemukakan halhal sebagai berikut ;1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkanputusan judex factie tersebut sangatlah tinggI.2.

PaniteraPengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,tanpa dihadiri oleh PenuntutUmum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,ttd ttdAHMAD GAFFAR,SH.,MH., H.KOMARI,SH.M.Hum.,ttdH.BUDI SUSILO SH.,MH.,PANITERA PENGGANTI,ttdMARWATI, SH.,Hal 21 dari 21 hal. Put.No.382/Pid.Sus/2016/PT.Mks

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 21 Desember 2022 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menjatuhkan pidana kepada ARIYANSYAH Als ANCA Bin KARITING oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwatersebut;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri PalembangNomor 318/Pid.B/2024/PNPlgtanggal 11 Juni 2024yang dimintakan bandingtersebut ;

- Menetapkan

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 418 / Pid.Sus/2021/PN Rhl, tanggal 10 Februari 2022, yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;----- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Februari 2016 Nomor 1332/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :----------------1.

M E N G A D I L I :

• Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 78 / Pid.

MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa danJaksa Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 78 / Pid. B/2018/ PN Sru tanggal 15 Januari 2019 yang dimintakan banding; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkatperadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 ( lima riburupiah );Halaman 1 Putusan Akhir Nomor22/PID/2019/PT JAP

M E N G A D I L I:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Andri Gunawan tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 682/Pid.Sus/2023/PN Stb., tanggal 30 Oktober 2023 atas nama Terdakwa Muhammad Andri Gunawan yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa