Bahwa, dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadapdipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agarberfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidangdan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasahukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilanyang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

No.354/Pdt.G/2020/PA.TPIMenimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datangmenghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanayameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut patut yakni panggilan yangdisampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik IndonesiaTanjungpinang, sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor354/Pdt.G/2020/PA.TPI, yang relaas panggilannya dibacakan didalamsidang, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 27 angka (1,2 dan3) Peraturan

sidang yang telah ditetapbkan Penggugat telahdatang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusahamenasehati Penggugat agar berfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapiPenggugat tetap pada dailildalil gugatannya untuk bercerai denganTergugat;Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidangdan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasahukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilanyang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

kembai dengan Tergugat dalamrangka mendamaikan sesuai maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah, perubahanpertama Undangundang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua Undangundang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datangmenghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanayameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut patut yakni panggilan yangdisampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

Apabila tanah dan bangunan di atasnya tersebut sudah terjual, maka jumlah nominalnya tersebut di bagi 5, untuk anak laki-laki mendapat dua porsi dan untuk bagian anak perempuan 1 porsi, dan para pihak juga sepakat harta warisan tersebut dijual untuk selanjutnya dibagi sesuai dengan porsi masing-masing dan para pihak berhak untuk mempublikasikan objek perkara tersebut ke publik untuk dijual, kemudian para pihak juga sepakat pihak yang ingin membeli objek tanah tersebut boleh melihat tanah dan

Apabila tanah dan bangunan di atasnya tersebutsudah terjual, maka jumlah nominalnya tersebut di bagi 5, untuk anak lakilakimendapat dua porsi dan untuk bagian anak perempuan 1 porsi, dan para pihakjuga sepakat harta warisan tersebut dijual untuk selanjutnya dibagi sesuaidengan porsi masingmasing dan para pihak berhak untuk mempublikasikanPutusan Nomor 1442/Pdt.G/2020/PA.RAP.Hal. 8 dari 14 halaman.objek perkara tersebut ke publik untuk dijual, Kemudian para pihak juga sepakatpihak yang ingin membeli

Apabila tanahdan bangunan di atasnya tersebut sudah terjual, maka jumlahnominalnya tersebut di bagi 5, untuk anak lakilaki mendapat dua porsidan untuk bagian anak perempuan 1 porsi, dan para pihak juga sepakatharta warisan tersebut dijual untuk selanjutnya dibagi sesuai denganporsi masingmasing dan para pihak berhak untuk mempublikasikanobjek perkara tersebut ke publik untuk dijual, Kemudian para pihak jugasepakat pihak yang ingin membeli objek tanah tersebut boleh melihattanah dan bangunannya dengan

.:: ee , Kabupaten Maros;Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.Bahwa, sebelum hari persidangan atas perkara ini dilaksanakan, majelishakim telah memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Maros untukPenetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Mrs Hal. 2 dari 12mengumumkan kepada khalayak publik atas adanya permohonan pemohon danpemohon Il tersebut melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan AgamaMaros selama 14 hari;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan pemohon

secaralisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilanmenunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuatdan menjadi bagian dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh pemohon dan pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik

dilakukandengan kekuatan bersama, dan untuk mengadakan kekuatan bersama kekerasan harusdilakukan oleh beberapa orang secara .bersatu. dan para pelaku masingmasingmengetahuii bahwa terdapat orangorang lain yang turut serta melakukan perbuatannya.tindakan dengan kekuatan bersama sudah terdapat oleh hanya 2 orang saja. kekuatanbersama dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih.Menimbang bahwa yang dimaksud secara terbuka adalah kekerasan harusdilakukan secara terbuka yang berarti dapat terlihat oleh publik

, tetapi tidak perludilakukan dimuka umum. kekerasan ini dapat dilakukan di dalam sebuah rumah, tetapiharus tampak dari luar rumah untuk dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dapatdihukum.Bahwa terhadap kekerasan yang dilakukan di tempat yang sunyi, dimanaketenteraman umum tidak terlibat, tidak dapat diperlakukan pasal ini. tidak semuakekerasan yang tampak, tetapi apabila tidak dapat terlihat oleh publik,dapat dianggapsebagai kekerasan yang dilakukan secara terbuka.Bahwa syarat terbuka ini tidak

cara ;Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifatalternatif, yang artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, makaterpenuhi pula unsur tersebut ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsafi ataumenyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yangdilakukan tersebut ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberikesempatan kepada khalayak umum adalah menyebabkan ada atau menyelenggarakankepada publik

Klojen Kota Malang ;Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyelenggarakankepada publik adanya suatu tawaran bahwa adanya suatu tiaptiap permainan, dimanapada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka,juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

datangmenghadap dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehatiPenggugat agar berfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugattetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke mukasidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiHal. 3 dari 13 hal Putusan No.1278/Pdt.G/2017/PA.Btmwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutyakni panggilan yang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itugugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;Hal. 6 dari 13 hal Putusan No.1278/Pdt.G/2017/PA.BtmMenimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datangmenghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanayameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut patut yakni panggilan yangdisampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

Faktanya laporan keuanganhanyalah masalah administrasi yang menggambarkan kondisi usaha, halmana apabila Penggugat tidak mempercayai laporan kKeuangan tersebutdapat dilakukan audit keuangan oleh lembaga yang terpercaya, yangmana hal tersebut telah coba Tergugat lakukan dengan menunjuk KantorAkuntan Publik Kadim & Xxxxxxxxx sebagaimana yang telah didalilkandalam Gugatan Penggugat angka 24 halaman 8 sampai 9 halaman 4sampai 5.

Copy dari Asli, surat dari Tergugat tentang Audit D7 oleh kantorAkuntan Publik Kadim & Xxxxxxxxx nomor 008/D7KAN/BOD/VII/2018tertanggal 16 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberitanda P.10;14. Copy dari Printout surat dari kantor Akuntan Publik Kadim &XXXXXXXXX NOMOr SK.KOO3/KVD7THP/VII/2018 tertanggal 19 Juli2018.

Copy dari copy, Surat dari Kantor Akuntan Publik Kadim &XXXXXXXXX Nomor : SK.KOO3/KVD7THP/VII/2018, tertanggal 19 Juli2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu diberi tandaT.42;43. Copy dari copy, Surat Nomor : 008/D7KAN/XI/2018 tertanggal27 November 2018. Perihal tanggapan atas surat Peringatan TerakhirTagihantagihnan Restoran dan caf tertanggal 19 September 2018.Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu diberi tanda T.43;44.

Saksi Saksi T1, warga negara Indonesia, pekerjaan Akuntan Publik,Agama Islam, yang dalam persidangan telah memberikan keterangandihadapan Majelis Hakim, di bawah sumpah menurut agama Islam,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat. Bahwa saksi mengenal Tergugat, karena adanya kerjasamadalam hal perikatan audit laporan keuangan.

Bahwa saksi (kantor Akuntan Publik Kadim & Xxxxxxxxx)memberikan penawaran proposal audit kKeuangan kepada TergugatHal. 69 dari 83 hal. Putusan No. 1651/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.pada tanggal 15 Mei 2018, kemudian penawaran diterima olehTergugat pada tanggal 17 Mei 2018. Bahwa audit keuangan dimintakan oleh Restoran dan CafDistrict 7 yang dalam hal ini Tergugat. Bahwa usaha yang akan diaudit laporan keuangannyausahanya berbentuk restoran dan caf.

Sub LisensiHakhak Eksibisi Publik ( Hakhak Areal Komersial )Bahwa Hak Media untuk tayangan 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL di wilayahRepublik Indonesia didalam realisasinya PENGGUGAT telah memberikan SubLisensi untuk Tayangan Terrestrial TV Broadcaster yaitu antara lain ANTV dan TVOne, sedangkan untuk tayangan berbayar atau Pay TV Broadcaster yaitu antaralain K.Vision dan VIVA Sky dan Internet Mobile Rights ke Domikado;Bahwa terhadap hakhak Ekshibisi Publik atau hakhak Areal Komersial atau untukKepentingan

Sedangkan dalam UU No. 32/2002 tentang Penyiaranmenjelaskan pula pengertian Lembaga Penyiaran yakni penyelenggarapenyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta,lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlanggananyang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnyaberpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku;Konsekuensi HakHak Media yang telah tercakup dalam kategori LembagaPenyiaran maka terhadap semua siaran yang telah dimiliki dan disiarkanoleh

Smg4.34.44.54.6Bahwa hal tersebut dapat dilinat, pada ketentuan isi Perjanjian Lisensi padabagian III yang menjelaskan Hak Eksebisi Publik sebagai berikut:Ketiga unsur Hak Eksibisi Publik tersebut di atas haruslah dipahamisebagai hak syarat terhadap terpenuhinya hak ekshibisi, sehinggasudah semestinya dimaknai secara kumulatif, atau dengan kata lain, yangdimaksud sebagai hak eksibisi meliputi dan tidak dapat dipisahkan satu danlainnya dari ketiga unsur hak tersebut.

Sehingga secara mutatis mutandismaka dikatakan melanggar hak eksibisi apabila secara kumulatif melanggarketiga hak yang dimaksud;Ditambah lagi dalam Perjanjian Lisensi pada No. 7.1Lampiran Ill yangmemberikan batasan dari hakhak ekshibisi publik oleh FIFA kepadaPenggugat. adapun isi klausula Perjanjian Lisensi pada No. 7.LLampiran IIIberbunyi Tanpa melanggar klausul 1.3, (a) Jika transmisi bebas (Free ToAir) dari Penerima Lisensi akan liputan Audiovisual (atausesuatubagiandarinya) dapat jelas diterima

( hakhak areal komersial ).Bahwa yang dimaksud hak ekshibisi publik (areal komersial ) adalah semuahak untuk :1.

Apabila tidak ada aturan hukumnya, maka unsurpenyalahgunaan wewenang harus terikat pada Asas pemerintahanyang baik atau Algemene Bepalingen Van Behorlijk Bestuur;(Indriyanto Seno Adjie, paper, antara kebijakan publik dari tindakpidana korupsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,67 Mei 2004, halaman 35);Bahwa Terdakwa sebagai pejabat administrasi negara, maka asasasas terkait kewenangan publik dalam hukum administrasi berlakujuga pada Terdakwa, untuk itu selain dapat dikenakan Pasal 2

Makaseseorang dapat dituntut pertanggungjawabannya;Diskresi adalah kebijakan dari pejabat yang intinya membolehkanpejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undangundang dengan tiga syarat : yakni demi kepentingan umum, masihdalam batas kewenangannya dan tidak melanggar asasasas umumpemerintahan yang baik (AUPB);Pembatasan terhadap beleidsvrijneid adalah apabilaterdapatperbuatan yang masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang(detournement de pouvoir) dan perbuatan sewenangwenang(abuse

Makna penyalahgunaan wewenang tidak sama denganunsur melawan hukum dalam konsep tindak pidana korupsi;(Indriyanto Seno Adjie, paper, antara kebijakan publik dari tindakpidana korupsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,67 Mei 2004, halaman 35);Penyalahgunaan wewenang tersirat dari perobuatan melawan hukum,tetapi dalam sifat melawan hukum tidak berarti otomatis terdapatunsur penyalahgunaan wewenang kedua unsur ini jelas berbedabaik dari sisi materiele feit maupun stafoare feit karena

Persoalan yang harusdijawab oleh Hakim hanyalah sematamata; apakah suatu tindakanpemerintah sesuai dengan hukum atau tidak;Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Judex Facti telah kelirumelakukan pertimbangan sehingga melampaui batas kewenangannya,karena jika pertimbangan pejabat publik dalam kapasitas melakukankebebasan kebijakan atau beleidsvrijsheid atau freies ermessen,sehingga landasan atau motivasi adanya kebebasan negara dalammenjalankan tugas publik tidak dapat dinilai oleh pengadilan umum

Sebab hal ini adalah separation of power,khususnya dalam arti separation of function ataupun separation oforganism ;(Indriyanto Seno Adjie, paper, antara kebijakan publik dari tindak pidanakorupsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 67 Mei2004, halaman 28);Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebebasan kebijakan ataubeleidsvrijsheid atau freies ermessen tidak dapat dinilai oleh HakimUmum in casu penandatangan kontrak oleh Terdakwa bersama DrsJHONNY LAING IMPANG (Ketua DPRD Kabupaten

UtrBahwa saksi bekerja di Kantor Akuntan Publik Hananta Budianto &Rekan;Bahwa jabatan saksi ialah sebagai Managing Partner;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi ialah sebagai berikut: Bertanggung jawab atas penugasan audit klien masingmasing; Memberikan opini atas laporan keuangan yang diaudit; Melakukan riview umum atas kertas kerja yang disusun oleh Timauditor;Bahwa saksi mengetahui/mengenal PT.

, laporan tersebut adalah untuk memenuhi persyaratanyang ditentukan oleh bank dalam rangka perjanjian kredit bank dandikerjakan, atas instruksi Hendri Rusli selaku Direktur PT BangunPersada Tata Makmur.Bahwa laporan audit yang disesuaikan tersebut dibuat oleh saksi tanpasepengetahuan Kantor Akuntan Publik; dengan melakukan penyesuaianatas laporan audit yang dijadikan dasar untuk membuat atau menyusunlaporan perpajakan PT Bangun Persada Tata Makmur tahun 2015 dan2016.

Utr NOMOR: 0020008975 Laporan Audit Akuntan Publik Tahun 2015HANANTA BUDIANTO dan Rekandengan Independent AuditorsReport Nomor: 007JKP/BPTMV/FA5/II/16 tanggal 29 Februari2016: PT BANGUN PERSADATATA MAKMUR AND SUBSIDIARYCONSOLIDATED FINANCIALSTATEMENTS For The Year EndedDecember 31, 2015 andINDEPENDENT AUDITORSREPORT1 (Satu) set, print out 10Laporan Audit Akuntan Publik Tahun 2016HENDRAWINATA EDDYSIDDHARTA & TANZIL denganIndependent Auditors Report Nomor192/01/FA/I/BPTM4/17 tanggal 21April 2017: PT

Nomor Laporan Audit: 007JKP/BPTMV/2/FA5/II/16 Tanggal 29 Februari 2016.Bahwa, Laporan Keuangan PT Bangun Persada Tata Makmur tahun 2016diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil(License Nomor : KEP775/KM.1/2014) dengan nama Auditornya FerdinandAgung, CA, CPA (License Nomor : AP.0078).

Laporan tersebut adalah untukmemenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank dalam rangka perjanjiankredit Bank dan dikerjakan atas instruksi Hendri Rusli selaku Direktur PTBangun Persada Tata Makmur;Bahwa, Laporat Audit PT Bangun Persada Tata Makmur And SubsidiaryConsolidated Statements of Financial Positions As of December 31, 2015 andIndependent Auditors Reports dari Kantor Akuntan Publik Hananta Budiantodan Rekan yang beralamat di JI.

Menimbang bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebutdisidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonanPengesahan Nikah yang diajukan oleh para pemohon melalui lembagapenyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.noone Menimbang bahwa kemudian oleh Ketua dibacakanlah permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, PemohonTela MeENGalUKAN BURG BSP Pa inne seen neecinannninnamemmnnnnnneemenmnnnnnnnBukti

Pwtpenegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumasdan terdakwa atas nama TEGUH WIDODO kedapatan tidak memakai masker saatberaktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemu orang lain dengan barangbukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama TEGUH WIDODO.

Untuk mengatasi persoalan tersebut,Mahkamah Agung memberikan solusi adanya Hakim Tunggal dalampenyelesaian perkara sehingga pelayanan publik dapat terlaksana sesuaidengan regulasi yang berlegitimasi.

Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWTT), Karena ia bekerja terusmenerus selama lebih dari 3 (tiga) tahundan sifat pekerjaan Penggugat pada barang produksi yang merupakanpekerjaan pokok dari Tergugat;Bahwa karena dasar merumahkan Penggugat adalah dasar efisiensidan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tindakannya tersebutdisebabkan oleh karena Tergugat mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut yang dibuktikan dari hasil audit oleh akuntan publik

PwtBahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 10.07 WIB di Jl.Raya Kedungbanteng Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng telah dilakukankegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Banyumas dan terdakwa atas nama EKO PRAYITNO kedapatan tidakmemakai masker saat beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemuorang lain dengan barang bukti berupa 1 (Satu) buah KTP atas nama EKO PRAYITNO.Atas perbuatannya, terdakwa diduga

yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yangditerima tanggal 16 Desember 2019 dan kontra memori kasasi yang diterimatanggal 30 Desember 2019, dihubungkan dengan pertimbangan judex factidalam hal ini Pengadilan Negeri Tangerang tidak terdapat kesalahan dalammenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa terhadap penilaian besarnya nilai ganti Kerugian harus dilakukanoleh penilai pertanahan atau penilai publik

No.116/Pdt.G/2019/PA.TPIyang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio RepublikIndonesia Tanjungpinag, sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor116/Pdt.G/2019/PA.TPI, yang relaas panggilannya dibacakan didalamsidang;Bahwa, perkara ini tidak bisa dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatanPenggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugatdan menambahkan

ketentuanpasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itugugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datangmenghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanayameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut patut yakni panggilan yangdisampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

sidang yang telah ditetapbkan Penggugat telahdatang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusahamenasehati Penggugat agar berfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapiPenggugat tetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidangdan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasahukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilanyang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

kembai dengan Tergugat dalamrangka mendamaikan sesuai maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah, perubahanpertama Undangundang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua Undangundang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datangmenghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanayameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut patut yakni panggilan yangdisampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik

adalahperawan sedangkan almarhum suaminya adalah duda dan memiliki dua oranganak dari istri pertamanya yang telah meninggal dunia;Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalamperkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah olehPemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik