Putusan No.2641/Pdt.G/2012/PA.Slw.dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasanhukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara initermasuk wewenang absolut Peradilan A gama;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan olehPenggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi (bukti P1).Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) UndangUndang R.I.

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang R.I.

Tahun 2000),sedangkan bukti P1 dan P3 adalah merupakan bukti asli surat yang dibuat olehPejabat berwenang dan bermeterai cukup, maka buktibukti tersebut dapatdipertimbangkan sebagai bukti surat;Menimbang, bahwa pertamatama berdasarkan bukti surat P2, maka terbuktibahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah padatanggal O02 Oktober 2005, dan setelah akad nikah, Tergugat telahmengucapkan/membaca dan menandatangani taklik talak (vide : Pasal 23 ayat (2)Peraturan Menteri Agama R.I

., sesuai dengan Peraturan MahkamahAgung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dandiajukan oleh orangorang , in casu. Termohon yang berdomisili di wilayahhukum Pengadilan Agama Kajen. Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat(1) dan pasal 66 ayat (2) UndangUndang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yangkemudian diubah dan ditambah dengan UndangUndang R.I.

sudah tidak ada hubungan lahir bathinlagi layaknya suami istri dalam berumah tangga ;Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istridengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,dan rahmah, karena itu unsur lahir dan batin dalam bersikap dan berperilaku adalahmemegang peranan penting dalam mencapai tujuan utama tersebut ;Menimbang, bahwa untuk menafsirkan aturan hukum, khususnya alasanperceraian pada pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah R.I

nomor 9 tahun 1975, dandalam menggali aturan hukum guna menemukan fakta hukum, maka Majelis Hakimdalam perkara ini sepakat dan mengambil alih pertimbangan hukum dalamYurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I nomor 58/K/AG/1985 tanggal 28 Mei1986 yang menyebutkan bahwa : Berlakunya pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintahnomor 9 tahun 1975 adalah tidak tergantung kepada siapa yang salah, tetapi dapatdilihat dari ada atau tidak adanya perselisihan / pertengkaran terus menerus yangberakibat tidak mungkin

Sedangkan nyata benar menurut kaidah hukum bahwasesuatu yang dapat menimbulkan bahaya penderitaan (madlorot) itu harus segera dihilangkan, sebagaimana tersebut dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi ;Ihe bolArtinya : Bahwa bahaya itu harus dihilangkan ;Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan dan halhal sebagimana tersebutdiatas, maka alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (F) PeraturanPemerintah R.I nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islamdi Indonesia

SALINAN PUTUSANNomor 0086/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.LESS =DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Gugat Cerai dan Hak Pengasuhan Anak, antara :PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS padaKementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I., tempattinggal di Kabupaten Bekasi, semula Penggugat sekarangPembanding, selanjutnya disebut PENGGUGAT

/PEMBANDING;melawanTERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS padaKementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I., tempattinggal di Kabupaten Bekasi, semula Tergugat sekarangTerbanding, selanjutnya disebut TERGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua suratyang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;DUDUK PERKARAMengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatunkanoleh Pengadilan Agama Cikarang, tanggal

itu; dipbandang belum lengkap dan jelas;Menimbang, bahwa pencantuman amar dalam putusan tersebut di atas,dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Hal.3 dr 13 hal.Put.No.0086/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganundangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undangundang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu sematamata demi tertibnya administrasipencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan padaKementerian Agama R.I

., Apt selaku pemeriksa dengan kesimpulan setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan Nomor Urut 8 dan 9Lampiran Undangundang R.I.

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sisabarang bukti berupa satu bungkus kertas warna coklat berisikan ganjadengan berat netio 1,6076 gram ;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal111 ayat (1) UndangUndang R.I.

No. 1640 K/Pid.Sus/2015 Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengenaikepemilikan dari ganja tersebut dan Terdakwa tidak berada dalam masapengobatan atau rehabilitasi ;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal127 ayat (1) hurufa UndangUndang R.I. No. 35 Tahun 2009.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriCimahi tanggal 8 Januari 2015 sebagai berikut :1.

Undangundang R.1I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintahuntuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual belli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan jenis shabushabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmupengetahuan dan tekhnologi.Perbuatan terdakwa DARMANSYAH PUTRA RITONGA Als DARMANBin (Alm) JONI RITONGA, sebagaimana diatur dan diancam pidanaberdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undangundang R.I

tanggal 19 Mei 2020setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Bidang LaboratoriumForensik Polda Riau dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (Satu)bungkus plastik klip berisi kristal putin dengan berat netto 7,5 (tujun komaHalaman 5 dari 11 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2021/PT PBR.lima) gram milik terdakwa DARMANSYAH PUTRA RITONGA Als DARMANBin (Alm) JONI RITONGA adalah positif mengandung Metamfetamina danterdaftar sebagai Narkotika Golongan (Satu) Nomor urut 61 pada Lampiran Undangundang R.I

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang diberi izin olehPemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu serta digunakanbukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.Perbuatan terdakwa DARMANSYAH PUTRA RITONGA Als DARMANBin (Alm) JONI RITONGA, sebagaimana diatur dan diancam pidanaberdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undangundang R.I No. 35 tahun 2009tentang Narkotika.Menimbang, bahwa berdasarkan

angkat harus seagama dengan agamayang dianut oleh calon anak angkat, dan sebelum anak dapat menentukanpilihannya, maka agama yang dipeluk anak mengikuti agama orangtuanya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I, Pemohon II dan orangtua kandung anak yang dimohonkan untuk dijadikan anak angkatberagama Islam, serta berkewarganegaraan Indonesia, maka perkara initermasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa mengenai kewenangan relatif, makaberdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I

12pengangkatan anak, maka Majelis berpendapat bahwa permohonanpengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhimaksud dan unsurunsur pasal 49 ayat (1) huruf (bo) UU Nomor 3 Tahun2006 yang telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak dan pasal 171 huruf (h) serta pasal 209 KompilasiHukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua MahkamahAgung R.I

Dirjen Imigrasi, Departemen Luar Negeri,Departemen Kesehatan, Kejaksaan, Kepolisian dan Panitera MahkamahAgung R.I;Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak adalahperkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiPasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biayayang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon.Mengingat peraturan perundangundangan serta ketentuan hukumIslam yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1.

dengan berat bruto 0,32gram dan dengan berat netto 0,05 gramBarang bukti A dan B diduga mengadung narkotika milik terdakwa atas namaSurya Samosir alias Supres dan Candra alias Congek dengan kesimpulanadalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 Tentang Narkotika.Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2020/PT.MDNSebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasa 132 ayat (1) UU R.I

Pasa 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. RegPerkara : PDM09/Enz.1/LPKAM/01/2020 tanggal 4 Maret 2020, yang menuntutsupaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1.

Menyatakan terdakwa SURYA SAMOSIR alias SURPES bersalahmelakukan tindak pidana Telah melakukan permufakatan jahat, Ttnpa hakatau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,sebagaimana termaksud dalam dakwaan Atau Kedua pada perkara ini.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYA SAMOSIR alias SURPESdengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda Rp.N800.000.000

,Apt dan RISKIAMALIA, S.IK terhadap barang bukti yang diperiksa milik TerdakwaYUSTINUS WARUWU, Dkk diperoleh kesimpulan adalah benar positifmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomorurut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (MenteriKesehatan R.I.) untuk melakukan tindakantindakan yang berkaitan dengansediaan Narkotika ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah

berdasarkan fakta dan keadaankeadaan tersebutdi atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya atau tidak ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan Dakwaan terhadap Para Terdakwa dengan Dakwaan bentukAlternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132Ayat (1) UU R.I.

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggarPasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaankeadaan di atas,Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Pertama sebagaimana diatur Pasal114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Setiap orang ;Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN Btm2.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menjadi perantaraHalaman 17 dari 22 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN Btmdalam jual beli Narkotika Golongan dalam bentuk bukan Tanaman tersebuttelah dilakukan tanpa hak atau atau malah sebaliknya, sebagaimana diuraikandi bawah ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaankeadaan sepertidiuraikan di atas ternyata bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihakyang berwenang (Menteri Kesehatan R.I

Pasal 132 Ayat (1) UU R.I.

dilakukan penyisihnan terhadap barangbukti tersebut sebanyak 0,05 gram untuk dilakukan pemeriksaanlaboratorium;e Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikPusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang DenpasarNo.Lab. 1106/NNF/2019 tanggal 21 Oktober 2019 disimpulkan bahwabarang bukti dengan nomor : 6365/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam adalahbenar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan (Satu) No.Urut 61 Lampiran UndangUndang R.I

sebanyak 0,05 gram untuk dilakukan pemeriksaanlaboratorium ;e Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikPusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang DenpasarNo.Lab. 1106/NNF/2019 tanggal 21 Oktober 2019 disimpulkan bahwabarang bukti dengan nomor : 6365/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam adalahbenar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalamHalaman 7 dari 24 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN DpsGolongan (Satu) No.Urut 61 Lampiran UndangUndang R.I

dilakukan penyisihnan terhadap barangbukti tersebut sebanyak 0,05 gram untuk dilakukan pemeriksaanlaboratorium;e Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikPusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang DenpasarNo.Lab. 1106/NNF/2019 tanggal 21 Oktober 2019 disimpulkan bahwabarang bukti dengan nomor: 6365/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam adalahbenar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan (Satu) No.Urut 61 Lampiran UndangUndang R.I

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat LaboratoriumForensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 1106/NNF/2019tanggal 21 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 6365/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam adalahbenar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan (satu) No.Urut 61 Lampiran UndangUndang R.I.

yang sesuai dengan tempat penangkapan PutuPrasetya Febby Wahyudi pada saat mengambil tempelan Sabhu;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang DenpasarNo.Lab. 1106/NNF/2019 tanggal 21 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barangbukti dengan nomor 6365/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan (satu) No.Urut 61 Lampiran UndangUndang R.I

Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftarsebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran UndangundangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.e Bahwa Terdakwa Aldimas Saputra als Dimas bin Sapto Edi tidak memiliki ijindari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalamjual beli Narkotika jenis shabu yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut.Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 114 ayat (1) Undangundang R.I

Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftarsebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran UndangundangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa Terdakwa Aldimas Saputra als Dimas bin Sapto Edi tidak memiliki ijindari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan 1 (satu) dalam bentuk tanaman berupa ganjaseberat 1,81 gram tersebut.Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 111 ayat (1) Undangundang R.I

milik Terdakwa Aldimas Saputra alsDimas bin Sapto Edi mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftarsebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran UndangundangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.e Bahwa Terdakwa Aldimas Saputra als Dimas bin Sapto Edi tidak memiliki ijindari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut.Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang R.I

milik Terdakwa Aldimas Saputra alsDimas bin Sapto Edi mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yangterdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 9Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009tentang Narkotika.Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatanterdakwa memenuhi unsurunsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapatdinyatakan bersalah.Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaansubsidaritas pasal 114 ayat (1) Undangundang R.I

No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika subsidair pasal 111 ayat (1) Undangundang R.I. No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika ; lebih subsidair pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang R.I.

JAMIN, bersalahmelakukan tindak pidana Membujuk anak untuk melakukan perbuatancabul dilakukan oleh Tenaga Kependidikan sebagaimana didakwakandalam Dakwaan Alternatif kKedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal82 Ayat (2) UndangUndang R.I Nomor 17 tahun 2016 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang RI. No. 1 tahun 2016tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang R.I Nomor 23 tahun 2002tentang Perlindungan Anak ;2.

Oleh karena itu selanjutnya terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82Ayat (1) UndangUndang R.I Nomor 17 tahun 2016 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang RI. No. 1 tahun 2016tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang R.I Nomor 23 tahun 2002tentang Perlindungan Anak.AtauKeduaBahwa ia terdakwa DEWIMARIZAL Alias DEWI Bin M.

Oleh karena itu selanjutnya terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82Ayat (2) UndangUndang R.I Nomor 17 tahun 2016 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang RI.

No. 1 tahun 2016tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang R.I Nomor 23 tahun 2002tentang Perlindungan Anak.Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwamenyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidakakan mengajukan tanggapan atau eksepsi ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa PenuntutUmum mengajukan Anak, saksisaksi yang didengar keterangannya dibawahSumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Saksi 1.

KT.Smda tanggal 03 April 2008 ;3 Putusan Mahkamah Agung R.I.

KT.Smda tanggal 03 April 2008 ;e Putusan Mahkamah Agung R.I.

Smda , tanggal 03 April 2008 jo PutusanMahkamah Agung R.I.

JKT jo MahkamahAgung R.I. No: 489 K / TUN / 2007 yang telah berkekuatan hukumtetap dan dimenangkan oleh Terlawan V, dimana salah satu amarnyamenyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( NietOntvankelijke Verklaard ). Dengan demikian bahwa obyek sertifikattersebut telah diuji kebenarannya mengernai administrasi di PengadilanTata Usaha Negara Samarinda bahwa Penerbitan SHGB No: 707 /Kel. Klandasan ir an.

Adalah tidak dapat dibenarkan karena Terlawan Vdalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 707 Kel.Klandasan Ilir atas nama Eddy Dhamawan dan Rudy Dharmawan , telahmemenuhi persyaratan dan telah sesuai prosedure dan ketentuan yangberlaku, hal tersebut telah dituangkan dalam Putusan Tata Usaha Negarayang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan MahkamahAgung R.I.

berisi 1 (Satu) bungkusplastik bening berisi kristalkristal putin dengan berat netto 0,240 gram,selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB1, dengan kesimpulan:: Berdasarkan Barang bukti yang dikirim penyidik kepada PemeriksaBidlabfor, setelan dilakukan pemeriksaan secara LaboratoriumKriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 tersebut diatas Positif mengandungMetamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan (Satu) nomor urut 61Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2020/PN LhtLampiran PERMENKES R.I

botol plastik berisi urine denganvolume 20 ml milik Tomi Heriadi Bin Saharudin, disebut BB 1 dan 1 (satu)botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik Haja Winata BinSaptudin, disebut BB 2 dengan kesimpulan: Berdasarkan Barang bukti yang dikirim penyidik kepada PemeriksaBidlabfor, setelan dilakukan pemeriksaan secara LaboratoriumKriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 tersebut diatas Positifmengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan (satu)nomor urut 61 Lampiran PERMENKES R.I

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistikdari Bidang Laboratorium Forensik POLRI Daerah Sumatera Selatan NomorLab: 1387 / NNF / 2020 tanggal 16 April 2020, urine Terdakwa positifmengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan (satu)nomor urut 61 Lampiran PERMENKES R.I Nomor 05 Tahun 2020 tentangperubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang undang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tomi Heriadi Bin saharudin setelah pulang kerumah;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLRI Daerah SumateraSelatan Nomor Lab: 1386 / NNF / 2020 tanggal 16 April 2020, 1 (Satu) paketkecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diatas positifmetamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan (Satu) nomor urut 61Lampiran PERMENKES R.I Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahanpenggolongan Narkotika di dalam Undang undang

Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLRI Daerah SumateraSelatan Nomor Lab: 1387 / NNF / 2020 tanggal 16 April 2020, urine Terdakwajuga positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan (satu) nomor urut 61 Lampiran PERMENKES R.I Nomor 05 Tahun 2020 tentangperubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang undang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotikajenis shabu yang belum terjual.wane anne Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Kristalkristalputih tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, yang bukansebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu ataukepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu. atau untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin kKhususpenyaluran dari Menteri Kesehatan R.I

sdr.Teguh (Dpo) langsung kerumah terdakwa, danterdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dalam bentuk 1(satu) Kantong yang berisikan Kristalkristal putih jenis shabu dengan harga Rp2.400.000, (Dua Juta empat Ratus Ribu Rupiah),.wonnnnnee Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Kristalkristal putin tersebut tidak adahubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa juga tidak memiliki izinkhusus penggunaan dari Menteri Kesehatan R.I

Narkotikadidalam lampiran UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan bahwaperbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dapat dipersalahkan melakukantindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa oleh Penuntut Umumtelah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu: Melanggar Pasal 114ayat (1) UndangUndang R.I

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAUKedua: Melanggar Pasal 112 ayat (1) UndangUndang R.I.

alternative, makaMajelis Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan mana yang menuruthemat Majelis Hakim lebih relevan dengan perbuatan yang telah dilakukan olehterdakwa dan apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selebihnyatidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling relevansesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkanfaktafakta dipersidangan adalah dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum,melanggar Pasal 112 ayat (1) UndangUndang R.I

putusan antara lainmemerintahkan kepada Pengadilan Negeri Polewali untuk membuka kembalipersidangan memeriksa kembali pihakpihak yang bersengketa dan mengambilkeputusan yang baru;Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut pada butir 2 di atas,sehingga Pengadilan Negeri Polewali Mamasa memeriksa dan memutus kembaliPerkara Perdata Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.POL, tanggal 12 Mei 1998, junctoPutusan Pengadilan Tinggi Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.Pdg, 15 Oktober 1998,juncto Putusan Mahkamah Agung R.I

SertifikatObyektum Litis pada tanggal 24 Juli 2009 setelah Tergugat menjelaskan dalamSurat Nomor 620.2/152/5.6.3/2009, sama sekali adalah tidak benar dan merupakandalil yang dicaricari saja guna menghindari ketentuan lampau waktu mengajukangugatan dalam perkara a quo sebab fakta sebenarnya Penggugat sudah lamamengetahui adanya Sertifikat Obyektum Litis jauh hari sebelum tanggal 24 Juni2009, pada saat Penggugat mengirim surat mengenai Laporan dan PerlindunganHukum yang ditujukan kepada Ketua Ombudsman R.I

Selain itu Tergugat II Intervensi2 tidak ikut sebagai pihak dalamperkara tersebut, sehingga tidak diketahui apakah tanah yang sertifikatnya digugatuntuk dibatalkan oleh Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 146/Pekkabata,Surat Ukur Nomor 300/1997 termasuk didalamnya (namun quodnon), karenaPenggugat tidak menunjukkan batasbatas tanah yang diperoleh berdasarkanputusan Mahkamah Agung R.I. yang telah dieksekusi tersebut, maka gugatanPenggugat menjadi kabur;Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi2

tidak terlibat sebagai pihak dalamperkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.POL. yang katanya telah dilakukan eksekusipada tanggal 7 Mei 2007, sehingga Penggugat adalah salah obyek (Error inObyekto) karena dalam perkara/putusan perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.POL, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.Pdg.juncto Putusan Mahkamah Agung R.I.

UkurNomor 300/1997 tidak ada tercantum (tidak termasuk didalamnya, maka secarayuridis gugatan Penggugat tersebut adalah salah subyek (salah orang yang digugat)dan salah obyek sengketa;Selain pada poin 6, Penggugat mendalilkan pula dalam gugatannya bahwakepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa yang dimohonkan pembatalanSertifikatnya yaitu berdasarkan dengan putusan perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.POL, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.Pdg.juncto Putusan Mahkamah Agung R.I

berupa Kartu Keluarga danKartu Tanda Penduduk karena tidak terkait dalam perkara ini maka tidak akandipertimbangkan dalam putusan ini, maka terhadap buktibukti P.1 dan P. 8tersebut haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah dalil atau alasan perceraian yang dikemukakanoleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadiperselisinan/percekcokan terusmenerus yang dapat dijadikan alasan sebabperceraian;Menimbang, bahwa menurut UndangUndang R.I

yangmenyebutkan, Antara suami dan istn terusmenerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga,Menimbang, bahwa kini yang menjadi permasalahan yang harusdipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah percekcokan atauperselisihnan yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakharmonis sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya,telah memenuhi unsur/maksud sebagaimana ditentukan dalam undangundang vide Pasal 39 UndangUndang R.I

dari rumah bersama mereka, sedangkan Penggugat dan anakanak mereka masih bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat denganTergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat masingmasing sudah hidupterpisah meja dan ranjang (scheiding van tafel en bed), lebihlebin Penggugatsudah tidak berkehendak untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya,sehingga tujuan perkawinan semula untuk membentuk keluarga/rumah tanggayang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin dicapai, sebagaimanadiamanatkan UndangUndang R.I

No. 9 Tahun 1975);Mengingat, peraturan perundangundangan yang bersangkutan,khususnya Pasal 38 dan Pasal 39 UndangUndang R.I. No. 1 Tahun 1974 jo.Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975;MENGADILI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.

dari PerumPegadaian kantor Cabang Lhokseumawe Nomor: 230/sp.401S02/2012tanggal 17 September 2012, terhadap 6 (enam) bungkus paket shabushabu dengan berat 2,6 (dua koma enam) gram, serta berdasarkan beritaacara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB: 5410/NNE/VITI/2012 tanggal 08 Oktober 2012, berkesimpulan terhadap barangbukti yang dianalisis milik dari terdakwa HARI SAPUTRA bin JUARDIWIJAYA benar mengandung positif metamfetamin yang terdaftardalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I

Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika;Halaman 5 dari 28 Halaman.Putusan No. 172/Pid.b/2012/Pn.Lsm.Bahwa benar terdakwa ARDIANSYAH bin ILYAS SYAFIE telah membelinarkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabushabu,sebagaimana yang diterangkan di atas, tanpa ijin dari menteri kesehatan R.I atausetidak tidaknya tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

dari Perum Pegadaian kantor Cabang Lhokseumawe Nomor: 230/sp.401S02/2012 tanggal 17 September 2012, terhadap 6 (enam) bungkuspaket shabushabu dengan berat 2,6 (dua koma enam) gram, sertaberdasarkan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NomorLAB: 5410/NNF/VII/2012 tanggal 08 Oktober 2012, berkesimpulanterhadap barang bukti yang dianalisis milik dari terdakwa HARISAPUTRA bin JUARDI WIJAYA benar mengandung positifmetamfetamin yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61Lampiran UU R.I

PerumPegadaian kantor Cabang Lhokseumawe Nomor: 230/sp.401S02/2012tanggal 17 September 2012, terhadap 6 (enam) bungkus paket shabushabu dengan berat 2,6 (dua koma enam) gram, serta berdasarkan beritaacara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB: 5410/NNEF/VITI/2012 tanggal 08 Oktober 2012, berkesimpulan terhadap barangbukti yang dianalisis milik dari terdakwa HARI SAPUTRA bin JUARDIWIJAYA benar mengandung positif metamfetamin yang terdaftardalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I

Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa benar terdakwa HARI SAPUTRA Bin JUARDI WIJAYA telah menyimpan,narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabushabu,sebagaimana yang diterangkan di atas, tanpa ijin dari menteri kesehatan R.I atausetidak tidaknya tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Halaman 9 dari 28 Halaman.Putusan No. 172/Pid.b

menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerimaNarkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)gram sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undangundang R.INo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHIDIN Alias PANJUL BinSANAWI (Alm) berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan dendasebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah) apabila putusan pidana dendasebagaimana diatur dalam Undangundang R.I

Kriminalistik dariBadan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang SurabayaNo.Lab : 2221/NNF/2015 tanggal 23 Maret 2015, terhadap barang bukti dengannomor bukti 3294/2015/NNF yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik berisikanKristal warna putih dengan berat netto 0,492 gram yang merupakan hasilpenyisihan dari barang bukti shabu yang telah disita dari saksi Petrus Als NendetBin Ubet, terdeteksi mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undangundang R.I

bersih barang bukti setelah disisihkan tersebutadalah 19 gram;e Bahwa terdakwa Wahidin als Panjul Bin Sanawi (Alm) tidak memiliki ijin daripihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerimaNarkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)gram tersebut;Bahwa perbuatan terdakwa Wahidin als Panjul Bin Sanawi (Alm) sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UndangUndang R.I

Kriminalistik dariBadan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang SurabayaNo.Lab : 2221/NNF/2015 tanggal 23 Maret 2015, terhadap barang bukti dengannomor bukti 3294/2015/NNF yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik berisikanKristal warna putih dengan berat netto 0,492 gram yang merupakanhasilpenyisihan dari barang bukti shabu yang telah disita dari saksi Petrus Als NendetBin Ubet, terdeteksi mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undangundang R.I

ditandatangani oleh Pemimpin CabangAn.MIFTAHUL FALICH berat bersih barang bukti setelah disisihkan tersebutadalah 19 gram;e Bahwa terdakwa Wahidin als Panjul Bin Sanawi (Alm) tidak memiliki ijin daripihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnyamelebihi 5 (lima) gram tersebut;Bahwa perbuatan terdakwa Wahidin als Panjul Bin Sanawi (Alm) sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UndangUndang R.I

dan tersangka Il PRIYAYI BAYUANGGARA Bin MAINUDI adalah positif mengandung Metamfetamina danHalaman 6 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2016/PN.Lgsterdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika dan 2 (dua) botol plastik masingmasing berisi 25 ml urinemilik Tersangka MULIA DARMA Bin SYAMSUDIN dan tersangka Il PRIYAYIBAYU ANGGARA BinMAINUDI adalah Positif mengandung Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) UU R.I

) gram an.Tersangka MULIA DARMA Bin SYAMSUDIN dan tersangka Il PRIYAYI BAYUANGGARA Bin MAINUDI adalah positif mengandung Metamfetamina danterdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika dan 2 (dua) botol plastik masingmasing berisi 25 ml urinemilik Tersangka MULIA DARMA Bin SYAMSUDIN dan tersangka Il PRIYAYIBAYU ANGGARA BinMANUDI adalah Positif mengandung Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf (a) UU R.I

dan beratneto 0.20 (nol koma dua puluh) gram milik tersangka Mulia DarmaBin Syamsuddin dan Priyayi Bayu Anggara Bin Maiyudi.B. 1 (satu) set botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka MuliaDarma Bin Syamsuddin.C. 1 (satu) set botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka PriyayiBayu Anggara Bin Maiyudi.Barang bukti A, B dan C di duga mengandung narkotika setelah di analisisbarang bukti A, B dan C adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalamgolongan nomor urut 61 lampiran Undangundang R.I

sehingga tidakterjadi salah orang/error in persona;Menimbang, bahwa para Terdakwa selama dalam persidangan tampaksehat jasmani maupun rohani dengan dapatnya ia menjawab pertanyaanMajelis Hakim dengan lancar;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebutdiatas, Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini telahterpenuhi menurut hukum;Ad.2.: Penyalah Guna Narkotika Golongan bagi diri sendiri.Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalah guna pada Pasal 1 angka15 Undangundang R.I