Ditemukan 11413 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tamsir tasir ta'zir takdir tamhir
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama
Register : 10-10-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 16-03-2019
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 557/Pdt.G/2017/PA.Blk
Tanggal 1 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 10
  • dalam ketentuan Pasal 80 Kompilasi HukumIslam menegaskan pada;ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan:Hal. 34 dari 43 Putusan Nomor 557/Pdt.G/2017/PA.BIkSesual penghasilannya, suaami menanggung nafkah, kiswah dan tempatkediaman bagi istri;ayat (5):Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) hurufa dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dariisterinya.Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat dengan menggunakan tafsir
Pengadilan PN INDRAMAYU Perdata
Register : 22-01-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 4/Pdt.Bth/2019/PN Idm
Tanggal 23 Juli 2019 — Penggugat:
H. WATMO MIHARJO
Tergugat:
1.H. TOTO SUBROTO
2.NY. Hj. MAEMUN
3.MASHITA
4.MASHISI
5.PT. BANK NIAGA CIMB NIAGA, Tbk., Cabang Cirebon
58 — 28
  • telah jelasnya kedudukan masingmasing pihak,hubungan hukum yang terjadi antara Pelawan (dahulu Tergugat VIII) dengan ParaTerlawan (dahulu Penggugat I, Penggugat Il, Penggugat Ill dan Penggugat IV)maupun obyek gugatan / obyek jaminan pelelangan yang telah menjadi tetap sertatelah dipertimbangkannya alat bukti yang diajukan pada perkara ini di perkaraterdahulu dan mengingat asas hukum LITIS FINIRI OPORTET serta RESJUDICATA PRO VERITATE HABETUR maka perlawanan Pelawan yang dapatdikatakan memberikan tafsir
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus Kepailitan
Register : 13-01-2016 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Mdn
Tanggal 1 Maret 2016 — - 1. PT. NAKITA BERSAMA. -2. PT. QUEEN BERSAMA TUJUH. -Lawan- -PT. BANGUN MEGA SEMESTA.
238 — 48
  • ketentuan pasal 8 ayat 4UndangUndang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengisyaratkanadanya pemeriksaan secara sederhana dalam proses persidangandi Pengadilan Niaga, namun perkara ini tidak dapat diperiksasecara sederhana karena :a. kontrak yang dilakukan antara PARA PEMOHON denganTERMOHON dilakukan dengan menggunakan bahasaInggris,sehingga untuk bukti di Pengadilan harus diterjemahkan lebih dahuluoleh penterjemah resmi sehingga tidak menimbulkan multi tafsir
Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum
Register : 14-02-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Kln
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
INDAH KUSRINI.P.R, SH
Terdakwa:
ARDHI SAYOGA BIN SARDI ROSIDIN
29 — 5
  • Bahwa akibat kecelakaan Sepeda Motor Honda Vario tersebutmengalami kerusakan pada slebor depan pecah, posteb belakang sebelahkanan bengkok, untuk kerusakan lain Saksi kurang begitu memperhatikan,sedangkan tafsir kerugian sekitar Rp 500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah) Bahwa Sepeda Motor Honda Vario yang dikemudikan Ibu KandungSaksi merupakan sepeda motor yang biasa dipakai ibu kandung saksi. Bahwa ibu kandung saksi memiliki SIM yang masih berlaku,.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 12-03-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 April 2019 — Pemohon:
ROCHMANI RAKADITA Dan ASSOCIATES
Termohon:
OTORITAS JASA KEUANGAN Cq Direktur Penyidikan Sektor Jasa Keuangan
107 — 39
  • Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Pst Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut melengkapi,menyempurnakan dan memastikan profesionalitas dalam pelaksanaantugas penegakan hukum, sesuai konteks dalam KUHAP bahwatujuandiadakannya praperadilan adalah untuk menguji sah atau tidaknyaSuatu. penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknyapenghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan permintaanganti kerugian atau rehabilitasi; Bahwa putusan 21/2014 menghentikan multi tafsir
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-11-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2727 K/Pdt/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — ANIS HS. NASILA, dkk VS JAP SUSAN JUNIARTI
99 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KUHPerdata, Hak milik belumberpindah selama belum ada penyerahan;Sehingga dalil Termohon Kasasi yang disebutkan dalam halaman15 dan 16 putusan banding, sudah terbantah dan tidak memenuhisyarat sahnya suatu perjanjian seperti disebutkan dalam pasalpasal KUHPerdata di atas poin huruf B;Bahwa Termohon Kasasi dalam putusan banding, halaman 17 huruf Bs/d 20, mengatakan kata palsu menurut hukum harus ditafsirkansebagai tindak pidana, itu hal yang keliru, karena palsu yang dimaksudsama dengan cacat hukum dalam tafsir
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 12-09-2012 — Upload : 07-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 PK/PDT.SUS/2012
Tanggal 12 September 2012 — Rd. SUSI DIANA MULIYATI ; PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
59 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 87 PK/Pdt.Sus/2012permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembalidikabulkan;13.Bahwa dengan hanya menggunakan Pasal 3 ayat (3) Peraturan DisiplinPegawai yang berbunyi: Melakukan halhal yang dapat menurunkankehormatan atau martabat bank dan/atau pegawai nyata sekali bahwapertimbangan Judex Facti sangat sempit dan terlampau memaksakan dirimenggunakan pasal yang jelasjelas sangat multi tafsir.
Pengadilan PN SINABANG Pidana Umum
Register : 01-04-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SINABANG Nomor 18/Pid.B/2021/PN Snb
Tanggal 12 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.Julia Rachman, S.H
2.Heri Ikbal, S.H
Terdakwa:
1.Fitra Ali Bin Ali Nur
2.Radimansyah Bin Alm. Wahab
3.RASWAN Bin Alm RAZALI
4.YOYOK SUHADI Bin Alm TAFARIN
5.ALI ADIN Bin JASIAH
132 — 31
  • sebagai berikut:> 20112013 Dosen tidak tetap di Fakultas Hukum UniversitasTrisakti dan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;> 2013sekarang Dosen tetap Program Sarjana IIlmu HukumUniversitas Bina Nusantara (BINUS University);> 20162017 Tenaga Ahli bidang hukum dan kebijakan WakilKetua DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah RI);> 2016sekarang Dosen tidak tetap Program Pasca SarjanaUniversitas Esa Unggul ; Bahwa, Ahli akan menjelaskan sesuai keahlian Ahli dalam asas hukumpidana jadi akan memberikan narasi dan tafsir
    kejahatan yang menurut sifatnyamenimbulkan bahaya bagi ketertiban dan ketentraman umum, kalaukita kutip pendapat Prof Vanhar ketertiban umum masyarakat dannegara tidak akan berdiri jika didalamnya terdapat ketertiban danketentraman ada perbuatan yang menggung ketertiban danketentraman Jadi pembentuk undangundang menentukan sejumlahkejahatan yang dapat menimbulkan bagi keberangsungan dankeamanan Negara halaman 446 tentang makna ketertiban umumyang salh satunya adalah pasal 170, kalua kita lihat tafsir
    historisdalam pasal 170 dalam MVvT tapa itu kejahatan terhadap ketertibanumum adalah tindakan dari alat kelengkapan terhadap tubuh danharta kekayaan seseorang yang dapat menimbulkan gangguanalamiah dalam masyarakat, jadi kalau kita lihat tafsir dalam babketertiban umum agar bisa membedakan, karena didalamnya ada 2delik kekerasan dan pengrusakan, kekerasan itu terhadap tubuh apabedanya dengan kejahatan dalam bab 10 penganiayaan itu jugakejahatan terhadap tubuh, ada juga kekerasan didalam 170, ada
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-04-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 81/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 16 September 2015 — GARTONO, S.Si
79 — 10
  • Tafsir,SE tentang DataLarasita Kelurahan Balumbang Jaya Tahun 2009 yaitu tentang DaftarPeserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang Berkas dan Biayanyaditerima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Wintarsa).40)Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal 09 April 2013 dari KordinatorKelurahan Harja Sari, yaitu Lurah Sdr.Nani Aryatna,SE tentang DataLarasita Kelurahan Harja Sari Tahun 2009 yaitu tentang Daftar PesertaPermohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterimaoleh
    Tafsir,SE tentang DataLarasita Kelurahan Balumbang Jaya Tahun 2009 yaitu tentang DaftarPeserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang Berkas dan Biayanyaditerima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Wintarsa).40.Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal 09 April 2013 dari Kordinator41.Kelurahan Harja Sari, yaitu Lurah Sdr.Nani Aryatna,SE tentang DataLarasita Kelurahan Harja Sari Tahun 2009 yaitu tentang Daftar PesertaPermohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterimaoleh
Pengadilan PA METRO Perdata Agama Perceraian
Register : 02-01-2015 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PA METRO Nomor 31/Pdt.G/2015/PA.Mt
Tanggal 22 Juni 2015 — PENGGUGAT, TERGUGAT
15 — 2
  • Bahwa, istri meninggalkan suami tidakada nafkah baginya dan layak mendapatazab, seorang ulama dan pemikir islamyang sangat dikagumi oleh para ulamapada waktu itu, penghafal Quran danribuan Hadis, ahli Tafsir dan Figh dariHarran, Turki yaitu lonu Taimiyah sampaiberkata : Jika istri keluar rumah suamitanpa ijinnya maka tidak ada hak nafkahdan pakaian, tidak dihalalkan bagi istriuntuk keluar dari rumah suaminya kecualidengan ijinnya (Ssuami), dan apabila iakeluar dari rumah suaminya tanpaseijinnya,
Pengadilan PA BULUKUMBA Perdata Agama
Register : 06-12-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 17-03-2019
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 683/Pdt.G/2017/PA.Blk
Tanggal 28 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 11
  • akanmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islammenegaskan pada;ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan:Sesuai penghasilannya, Suami menanggung nafkah, kiswah dan tempatkediaman bagi istri;ayat (5):Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf adan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat dengan menggunakan tafsir
Pengadilan PN MANADO Perdata
Register : 21-05-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 21/Pdt.G.S/2021/PN Mnd
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
DEIBBY KAUNANG
Tergugat:
1.PT Federal International Finance Group
2.PT Federal International Finance Group Cabang Manado
58 — 12
  • Bahwa Penggugat yang membuat Gugatan Sederhana Perbuatan Melawan Hukumsepertinya perlu belajar kembali untuk membedakan tafsir Perbuatan MelawanHukum dengan Wanprestasi, dalam Buku Saku Gugatan Sederhana yang disusun olehMahkamah Agung Republik Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia(PSHK), dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)pada tahun 2015, memberikan definisi Perbuatan Melawan Hukum adalah perkarayang timbul akibat dirugikannya satu pihak karena tindakan
Pengadilan PA GARUT Perdata Agama
Register : 03-01-2018 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 11-06-2019
Putusan PA GARUT Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Grt
Tanggal 17 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 0
  • oles 0525 eweall ale yroriogArtinya Dan hendaklah kamu berikan suatu mutah (pemberian) kepadamereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yangmiskin menurut Kemampuannya;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi tentangmut'ah tidak terjadi kesepakatan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengutippendapat ahli figih dalam tafsir lbnu Katsir Juz 1, halaman 641 dalam hal mut'ahyang berbunyi:glaio 8 ylog il Ejli io ail WI sa aor, aani> gl Und,wradl 69 Grdlidl Jlag glio pgo cai
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 26-07-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Pra/2019/PN Sby
Tanggal 2 September 2019 — Pemohon:
LIEM DONI HARIYANTO TALIM
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
2.KEPALA KEPOLISIAN RESORT LAMONGAN
155 — 44
  • Lamongan dengan luas 22.4 Hektar denganharga permeternya bervariasi dengan total keseluruhan Rp.67.800.000.000, (enam puluh tujuh milyar delapan ratus juta rupiah)dan pelapor sudah membayar lunas kepada Terlapor akan tetapisertifikat baru diterima pelapor kurang lebih seluas 13 Hektar,Halaman 7 Putusan Nomor : 29 /PidPra/ 2019/PN Sbysedangkan sisa lahan belum keluar sertifikat karena pemilik lahanbelum dibayar secara lunas oleh Terlapor, atas kejadian tersebutpelapor melaporkan ke Polres Lamongan tafsir
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 12-08-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 32/Pid.Pra/2019/PN Sby
Tanggal 3 September 2019 — Pemohon:
BUDHI SANTOSO
Termohon:
Ditreskrimum Polda Jatim
303 — 152
  • ~Dengan maksud, si pelakubenarbenar menghendakiperbuatan tersebut dan atauakibat dari perbuatan tersebut~Memakai / menyuruh oranglain memakai~Dapatmenimbulkankerugian,mengutip dari HR 22 April1907, menurut tafsir yangdibuat Lamintang, tidak harusmenimbulkan kerugian namuncukup ada kemungkinankerugian.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-07-2012 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 33/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim
Tanggal 17 Juli 2012 — LUCIE MARGARETHA, Cs VS PT. INDOLAKTO, cs
92 — 40
  • Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh eksepsiKuasa Tergugat I dan Tergugat II tidaklah tepat dan harus dinyatakan ditolak oleh MajelisHakim ;DALAM POKOK PERKARA.Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalah dalam gugatan Penggugat a quoadalah sebagai berikut :Menurut Para Penggugat :Bahwa dalam salah satu kemasan produk Tergugat I terdapat suatu gambar yangmemiliki kesan provokatif dan multi tafsir, yakni
Pengadilan PA BATANG Perdata Agama
Register : 24-01-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PA BATANG Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Btg
Tanggal 2 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 2
  • Bahwadalam Petitum poin 1 tidak jelas yang dimaksud dengan mengabulkanGugatan PENGGUGAT karena tidak disebutkan dengan jelas GugatanPENGGUGAT REKONPENSI atau Gugatan PENGGUGAT KONPENSI, halini akan menimbulkan multi tafsir karena gugatan yang dimaksudkan tidaksecara tegas menyebutkan GUGATAN PENGGUGAT REKONPENSI;Putusan Nomor: 193/Pdt.G/2019/PA.Btg.Halaman 108.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 19-02-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Dps
Tanggal 13 Maret 2019 — Pemohon:
Nyoman Tanaya
Termohon:
Kapolri, Cq. Kapolda Bali, Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum
70 — 35
  • praperadilan atassah atau tidaknya penetapan tersangka adalah syarat dari penetapantersangka itu sendiri, yang berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP,yang berbunyi : Tersangka adalah seorang yang karenaperbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patutdiduga sebagai pelaku tindak pidana.Bukti permulaan ini digunakan sebagai dasar untuk menetapkanseseorang tersebut menjadi pelaku tindak pidana atau Tersangka.Bahwa putusan Mahkamah konstitusi Nomor : 21/PUUXII/2014tanggal 28 April 2015 terkait tafsir
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 29-04-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 272 K/Ag/2015
Tanggal 29 April 2015 — PT. PERMODALAN BMT VENTURA VS TOTO SAPTORI, Dkk
561 — 450 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kemudian dalam Pasal 1343KUHPerdata disebutkan jika dalam kontrak mengandung multi tafsir, makakehendak para pihak lebih diutamakan daripada katakata yang tersamardalam kontrak tersebut. Dalam perkara a quo para pihak telah memilihPengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa kewenangan yangtersebut dalam kontrak Nomor 2;e Jika ada dua pilinan dalam akad, maka pihak bebas memilin ke lembagamana akan diajukan gugatannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 12-05-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 443 B/Pdt.Sus-Arbt/2015
Tanggal 12 Mei 2016 — PT TRUBA JAYA ENGINEERING VS 1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), , DK
208 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan LambangNegara serta Lagu Kebangsaan, maka demi hukum sudah selayaknya seluruhPerjanjian batal demi hukum;Bahwa frase diharusnya oleh undangundang pada Pasal 1339 KUHPerdatajelas merupakan keharusan bahwa Perjanjian dilarang bertentangan denganUndang Undang, sedangkan frase WAJIB dalam Pasal 31 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 adalah mutlak dan harusdilaksanakan sehingga tidak terdapat peluang untuk melakukan multi tafsir