.5 tahun 1979 yangditetapkan dan disahkan tanggal 01 Desember 1979 dan tela dicatat dalam LNNo.56 tahun 1979 dan TLN No.3153, sejak ikeluarkannya undangundangpemerintahan desa sebagaimana tersebut diatas maka istilah Pesirah/KepalaMarga sudah tidak dikenal lagi, oleh karena itu produk yang dikeluarkanPesirah/Kepala Marga berupa surat alas pancung Tanah Marga No.82/IVA/MS/12/1981 dan surat Keterangan Penggarapan Tanah No.18/IVA/1981 yangdikeluarkan oleh Pesirah/Kepala Marga Sabak Achmad Abu Bakar tertanggal30

No.82/IVA/MS/12/1981 dan surat Keterangan Penggarapan Tanah No.18/IVA/1981 yangdikeluarkan oleh Pesirah/Kepala Marga Sabak Achmad Abu Bakar tertanggal30 Desember 1981 adalah cacat hukum oleh karena itu patut untuk dibatalkan..

Pada tahap Persidangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, tertanggal30 Oktober 2018, Nomor 166/Pid.Sus/2018/PN Gin, sejak tanggal 30Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018.6.

Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor. 166/Pid.Sus/2018/PN Gin, tertanggal30 Oktober 2018, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari RABU,tanggal 7 November 2018.Telah mendengar Keterangan Saksisaksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan.Telah melihat barangbarang bukti di persidangan.Telah mendengar Tuntutan (Requisitor) dari Penuntut Umum dengan NomorReg.Perk.

P12;Amandemen Akad Nomor 037/IMB/V/14 tertanggal 14 Desember 2015;Bukti P13;Amandemen terakhir Akad terhadap Nomor 037/IMB/V/14Nomor:048/IMB/VI/16 tertanggal 30 Juni 2016;Bukti P14;Janji Para Pihak untuk Menjual dan Membeli Majur tertanggal 30 Juni 2016untuk Perjanjian Nomor : 048/IMB/VI/16 tertanggal 30 Juni 2016Bukti P15;Surat Kuasa Khusus Penarikan dan Penguasaan Unit tetanggal 30 Juni 2016untukPerjanjian Nomor 048/IMB/VI/16 tertanggal 30 Juni 2016;Bukti P16;Surat Pernyataan Penyerahan Unit tertanggal30

Perkasa Hasil Mandiri No. 26 tertanggal 15 Juli 2014;Fasilitas Pembiayaan Ill telah direkstrukturisasi berdasarkanAmandemen tertanggal 28 Desember 2015 dengan nilai pembiayaanmenjadi Rp14.768.167.197,( empat belas miliar tujuh ratus enampuuh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilanpuluh tujuh rupiah) dengan pembayaran selama 60 (enam puluh)bulan secara angsuran;Fasilitas Pembiayaan III untuk terakhir kalinya diubah berdasarkanAkad jarah Muntahhiyah Bittamlik Nomor : 047/IMB/VI/16 tertanggal30

Utr.10.11.12.13.506/Cilincing atas nama Tergugat Il seluas 261 M2 tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum;Memerintahkan Turut Tergugat menerbitkan alas hak atas tanah objeksengketa tersebut berupa sertifikat hak milik atas nama Penggugat,Tergugat dan Tergugat II;Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 15 tertanggal30 Agustus 2013 antara Tergugat dan Tergugat III yang dibuat di hadapanTergugat V dan aktaakta terkait yang ditimbulkan dari akta tersebut tidaksah dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat;Menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 17 tertanggal30 Agustus 2013 antara Tergugat II dan Tergugat IV yang dibuat di hadapanTergugat V dan aktaakta terkait yang ditimbulkan dari akta tersebut tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menyatakan semua akta maupun sertifikat hak milik yang terbit sebelumputusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan peralihan hak olehTergugat dan Tergugat Il atas tanah objek perkara aquo yang merupakanpeninggalan

Supardi tersebut,menyebutkan bahwa Tergugat melakukan pengikatan jual beli denganTergugat III berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli nomor 15 tertanggal30 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Tergugat V dan Tergugat Ilmelakukan pengikatan jual beli dengan Tergugat IV berdasarkan perjanjianpengikatan jual beli nomor 17 tertanggal 30 Agustus 2013 yang dibuatdihadapan Tergugat V;Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdatadan dikaitkan dengan faktafakta, bahwa sertipikat yang

Perjanjian Pengikatan JualBeli nomor 15 tertanggal 30 Agustus 2013 dan perjanjian pengikatan jual belinomor 17 tertanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Tergugat V,bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri, oleh karenanya petitum ke 6 (enam),petitum ke 7 (tujuh) dan petitum ke 11 (sebelas) tuntutan Penggugat tersebut,tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa tentang petitum ke 8 (delapan) tuntutan Penggugatmenuntut Supaya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 15 tertanggal30

Utr.tuntutan Penggugat dalam petitumnya yang ke 8 (delapan) dan ke 9 (Sembilan)tersebut adalah tuntutan yang melampaui hak (Ultra Vires), oleh karenanyaberalasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa tentang petitum ke 12 (dua belas) menuntutmemerintahkan Tergugat V untuk menghapus dan mencoret di dalam bukutanah dan pencatatan yang ada padanya, yaitu menghapus dan mencoretsemua penulisan semua Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 15 tertanggal30 Agustus 2013 dan perjanjian pengikatan

Persil No. 32, 33, 17) ;Sebagaimana yang tersebut dalam Surat Keterangan No. 120/LR/Ket/1970 tertanggal 2 Februari 1970, yang dikeluarkan oleh KepalaAgraria/Ketua Badan Pekerdja Landreform Kabupaten Deli Serdang(Turut Tergugat ) jo Surat Keterangan No. 670/SK/MJ/1979 tertanggal30 April 1979, yang dikeluarkan oleh Camat Medan Johor (TurutTergugat III) ;Bahwa sejak tahun 1960an orang tua Para Penggugat semulamengerjakan dan/atau mengusahai sendiri tanah tersebut secara aktif,dengan menanami tanamantanaman

Abdul Haris Nasution, Kelurahan Pangkalan Mansyur,Kecamatan Medan Johor berdasarkan Surat Pernyataan AhliWaris tanggal 13 Pebruari 2014 jo Surat Keterangan No.470/566/SK/HP/2013 tanggal 14 Nopember 2013 jo Surat KeteranganNo.120/LR/Ket/1970 tertanggal 2 Pebruari 1970 yang dikeluarkanoleh Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerdja Landreform KabupatenDeli Serdang jo Surat Keterangan No. 670/SK/MJ/1979 tertanggal30 April 1979 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Johor dalamPutusan No.180/PDT/2015/PTMdn. hal.

ratus limapuluh delapan ribu dua ratus Rupiah) ;1 (satu) lembar kuitansi yang dikeluarkan oleh Koperasi KSP ASLI untukpembayaran angsuran bulan 6 (enam), biaya keterlambatan () tertanggal04 Agustus 2016 milik nasabah yang bemama WIDYA WATI, DusunGebang, RT.01,RW.02, Desa Gebangbunder, Kecamatan Plandaan,Kabupaten Jombang sebesar Rp. 400.000, (empat ratus ribu Rupiah) ; 1 (satu) lembar kuitansi yang dikeluarkan oleh Koperasi KSP ASLI untukpembayaran angsuran bulan 6 (enam), biaya keterlambatan () tertanggal30

Bahwa dengan adanya surat pernyataan tertanggal30 Januari 1992 yang dianggap sebagai wakaf olehTergugat I dan Tergugat II, Penggugat sangatkebaratan dan oleh karena itu mohon kepadaPengadilan Agama Samarinda segeramembatalkannya, karena penuh dengan rekayasa dantidak sesuai dengan prosedur tentang wakaf;7.

Begitu pula terhadap dalildalil positapoint (5) dan posita point (6) dengan tegasTergugat I tolak, sebab secara fakta hukumterhadap surat pernyataan wakaf tertanggal30 Januari 1992 yang ada cap jempol AlmarhumXXXXXxXXKX alias Xxxxxxx adalah benar adanyadan bukan rekayasa karena almarhum XxXxXxXxXxXxxalias Xxxxxxx sendiri yang tidak maumenanda tangani surat pernyataan wakaftersebut dan Almarhum XxXxXXXXXX aliasXXXXXXX sendirilah yang menginginkan capjempol dengan alasan katanya, kalau tandaPutusan

Kartu Tanda Penduduk No. atas nama (Pemohon), yang dikeluarkanoleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta tertanggal30 Desember 20113.

Kartu Tanda Penduduk No. atas nama (Termohon), yang di keluarkanoleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta tertanggal30 Desember 2011Halaman 25 dari 41 putusanNomor 168/Padt.G/2019/PA.JU10.11.12.13.14.Kartu Keluarga No . , yang dikeluarkan oleh Kepala Camat tertanggal 7Maret 2012Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Nomor : , yang dikeluarkan oleh Kepala suku Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kotamadya Jakarta Utara tertanggal 2 Maret 2010Surat Keterangan

Sumsel PS /VIII /2016 tertanggal30 Agustus 2016, dengan dalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:1. Bahwa antara Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) denganTermohon Keberatan (dulu Termohon Informasi) pernah terjadi perselisinan(bersengketa) di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan terkaitPermohon Data Dokumen Kontrak T.A 2013 APBD yang diajukan olehPemohon Keberatan Kepada Termohon Keberatan tertanggal 08 AgustusHalaman 1 dari 32 halaman.

Sumsel adalah Informasi Yang Dikecualikan dantentunya tidak akan terjadi sebagaimana dimaksud dalam PertimbanganHukum dari Judex Facti (Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang),secara fakta hukumnya pada sidang ajudikasi pemeriksaan berkas hinggaterhadap Putusan Nomor 023/PTS/KIProv.SumselPS/VIII/2016 tertanggal30 Agustus 2016, Komisi Informasi Prov.Sumsel.

Ratnawati tertanggal30 Maret 2017 sebesar Rp 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah); 1(satu) lembar resi transfer Bank BNI atas nama Sdri.

Ratnawati tertanggal30 Maret 2017 sebesar Rp 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah); 1(satu) lembar resi transfer Bank BNI atas nama Sdri. Ratnawati tertanggal03 Maret 2017 sebesar Rp 13.200.000, (tiga belas juta dua ratus riburupiah);Oleh karena berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Mei 2019 telahnyata barang tersebut disita dari Firdha Nur Binti H. Muh. Nur maka beralasanhukum untuk dikembalikan kepada Firdha Nur Binti H. Muh.

pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapansebagai berikut, yang diajukan oleh :LASEMIN bin SATIMAN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,bertempat kediaman di Dusun Sumber Waluh RT.025 RW. 004Desa Pringgodani Kecamatan Bantur Kabupaten Malang,selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan pihakpihak terkait dalam perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal30

sudah berusaha agar Pemohon dan Termohon rukun dan membina kembalirumah tangganya tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkanmereka;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohonmembenarkan dan tidak menyatakan keberatannyaMenimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulistertanggal 01 Mei 2012 yang pada pokoknya tetap menuntut cerai seperti dalam suratpermohonan Pemohon dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secra tertulis tertanggal30

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3528/LU3004219029, tertanggal30 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, yang sudah bermeterai cukupdansudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh KetuaMajelis Hakim diberi paraf dan tanda (P.1)3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Nomor0363/009/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018.

Kabupaten Malang pada tanggal 30 Juli2018 dengan Nomor : 1927/Kuasa/7/2018/PA.Kab.Mlg.selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta,tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebutsebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal30

Sita/76/IX/2017/Reskrimtertanggal 16 September 2017 serta berdasarkan Penetapan Wakil KetuaPengadilan Negeri Samarinda Nomor : 1256/Pid.Sus/2017/PN Smr tertanggal30 Oktober 2017 tentang persetujuan atas tindakan penyitaan terhadapbarang bukti sebagaimana telah tersebut diatas; Halaman 8Putusan Nomor : 114/Pid.Sus./2018/PN Smrnono Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut juga telahdiperlihatkan kepada SaksiSaksi maupun Terdakwa dipersidangan,selanjutnya SaksiSaksi dan Terdakwa telah membenarkan

306/Pid.Sus/2012/PN Kpj, tertanggal 07 Mei 2019 =0ne0nn nmin cnecnncnnsnncrecnnennnncecennnsPengadilan Negeri tersebut ; 22 nme nn nnn n ence ncnTelah membaca dan mempelajari suratsurat yang berkaitan denganPETIA IN ~~~ nnn nnn Ie Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen No. 306/Pid.Sus/ 2013/PNKPJ, tertanggal 26 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmengadili perkara terdakwa ; ne nono nono n cnn nnn nn nen ncnee Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 306/Pid.Sus/2013/PN KP, tertanggal30

semua unsur dari Pasal 351 ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN AdlMenimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akanmempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tertanggal30

Pendidikan S1 (Profesi Keperawatan),Pekerjaan PNS Perawat, Alamat Perum Pesona GriyaKaranganyarBlok L3 RT. 003 RW. 005 Desa Kulu, KecamatanKaranganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagai Termohon ;Pengadilan Agana terse Dultjseqaa nent ceteris mnt nennnnmicitnneneSetelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi sertamemeriksa alatalat bukti Surat; 2220 soon nn nee crn nnn nee ennTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal30

pertama telah menjatuhkan penetapansebagai berikut, yang diajukan oleh :MOCHAMAD SHOLEH bin NURPAKEH, umur 37 tahun, agama Islam,pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat kediaman di DusunBodean Krajan Rt.008 Rw.001 Desa Toyomarto KecamatanSingosari Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan pihakpihak terkait dalam perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal30

atas"Penghunian rumah oleh bukan pemiliknya yang sahdan tanpa persetujuan atau tanpa seijin pemilikyang sah", karena belum adanya kepastian hukumatau ketetapan hukum pembuktian atas SertifikatHak Guna Bangunan No. 4012/Petojo Utara, karenaPemohon Kasasi/Terdakwa masih mempunyai hak atassewa rumah a quo tersebut, sehingga apabilaPemohon Kasasi/ Terdakwa dinyatakan bersalah makaseharusnya dilakukan upaya hukum melalui gugatanperdata, hal ini sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI No, 1658 K/Pid/1996, tertanggal30