PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 75 K/TUN/1996 Tanggal 13 Agustus 1998Yang Telah Memperoleh Kerkuatan Hukum Tetap.

PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 75 K/TUN/1996 tanggal 13Agustus 1998 menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 471/RanomuutAn. Welly Leiden Mangarek Sastroamijoyo; b.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara UjungPandang No.40/BDG.TUN/1995/PT.TUN.U.PDG tanggal 23 Nopember 1995 Jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.75 K/TUN/ 1996 tanggal 13Agustus 1998 dan untuk melaksanakan Putusan dimaksud telah ditindaklanjutidengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan ProvinsiSulawesi Utara Tanggal 12 Maret 2014 Nomor 03/Pbt/BPN.71/201 4; Bahwa setelah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.75K/TUN/1996 tanggal 13 Agustus 1998 dan Surat

dan mengadilinya,melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yangberkepentingan; ~~ nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nen mn nen nnn nnn nnn nen nn nnn nnn Nomor : 445 K/TUN/2005 tanggal 03 April 2007 menyatakan : SengketaKepemilikan harus ditetapkan terlebih dahulu pihakpihak yang berhak atas tanahtersebut melalui Peradilan Umum (perkara perdata); Nomor : 93 K/TUN/1996 menyatakan : Bahwa mengenai fisik tanah sengketa dankepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untukmemeriksa

Putusan MahkamahAgung No. 75 K/TUN/1996 tanggal 13 Agustus 1998 yang telahberkekuatan hukum tetap, jika Majelis Hakim Tata Usaha Negaradiminta untuk menilai kembali Putusan tersebut maka hal ini merusaktatanan hukum yang berlaku di Indonesia serta Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini patutlah dipertanyakan krediblitasnya ; 5.

Nomor : 27 K/TUN/2015, salah satu amarnya berbunyi, Bahwasesual dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor : B.471/1/1991 tanggal 29 Mei 1991 jo. Nomor : 115/M.PAN/4/2003tanggal 9 April 2003 jo.

Nomor : 27K/TUN/2016 yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan sesuai suratKeputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganHalaman 28 Putusan Perkara Nomor 27/G/2019/PTUN.TPIBebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 522 Tahun 2017Tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu.

No. 27K/TUN/2015;e Bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam akan melaksanakan keputusan apabilaHimpinan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) pada saat kamimengajukan permintaan untuk ditebitkan Gambar Peta Lokasi (PL),Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (UWT), surat keputusan dandokumen lainnya.

BuktiP15 : Putusan Mahkamah AgungNomor 27 K/TUN/2016 Tanggal 14 April2016.................00.002++.+..

No. 27K/TUN/2016 (Bukti T1); Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor 217040010 pertanggal 13 Juni2017 atas nama perkumpulan Pengusaha Kecil Pribumi (Bukti T12 ); Surat Keputusan Kepala BP Batam No. 522 Tahun 2017 tanggal 13 Juni2017, Luas lahan 26.360 M?

Yang terdaftar dengan Nomor : 50PK/TUN/2001;Bahwa pada tanggal 8 Desember 2005 Majelis Hakim MahkamahAgung R.I. dalam rapat permusyawaratan memutuskan sebagai berikut:1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Yoppy TunggalJAYA tersebut;2.

Putusan Mahkamah Agung nomor: 325 K/TUN/1998, yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, Jo. Putusan Peninjauan Kembalinomor: 50 PK/TUN/2001. 2.0.0... .0. 002.0 cee ee cee eee eee ee eee sees (Bukti T 8);7.

Surat Keterangan tentang tidak sengketa;Kenyataannya masih dalam proses di Peradilan TUN;Bahwa proses penerbitan sertipikat Tergugat di Desa Cikanyere, bukandi Desa Pakuon, sebelum pemekaran Desa Tahun 1996, dan saudaraH.

Welino Kainama yang telah di B A Cek (Berita acarapengecekan) sebanyak dua (2) kali di Badan Pertanahan Negara Cianjurdan telah di benarkan/diakui secara sah dengan putusan terakhir BadanPeradilan yaitu putusan Peninjauan Kembali Nomor: 50 PK/TUN/2001,Tertanggal 8 Desember 2005;3. Bahwa Penggugattelah nyatanyata memiliki dua (2) Sertipikat Hak Milikdengan Objek Tanah yang sama yaitu:1.

Oleh karena itu, eksepsi tersebutharus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi mengenai Nebis in Idem, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwaberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 Jo. 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001Jo. 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 bahwa Kaidah hukumnya adalahHalaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pat.G/2019/PN Cjr.bahwa Keputusan TUN yang

KEP/11/DPNPM/VII/2010 tanggal 26 Juni 2010 adalah bukan dalamrangka penyelenggaraan urusan pemerintahan maka DewanPimpinan Nasional Partai Merdeka tidak dapatdipersamakan dengan Badan /Pejabat TUN yang keputusannyadapat di gugat di Peradilan TUN ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, olehkarena Tergugat/ Dewan Pimpinan Nasional Partai Merdeka adalahbukan Pejabat TUN atau yang dipersamakan dengan Badan/ PejabatTUN dan apa yang diputuskan adalah bukan keputusan dibidangTata Usaha Negara

Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 di atas dapat dipahamibahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah produkyang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau Jabatan Tata Usaha Negara)berdasarkan wewenang yang ada padanya (atributie) atau diberikanpadanya dalam bidang urusan pemerintah (delegatie). PenjelasanHalaman 9 dari 70 hal Putusan Nomor : 009/G/2014/PTUN.Smg.ketentuan tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud denganurusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif;.

Bahwa yang menjadi kata kunci yang penting dalam suatu KTUNadalah adanya wewenang atau kewenangan yang selalu harus adadan yang menjadi dasar berpijak bagi Pejabat TUN untuk dapatmelakukan tindakantindakan hukum dan khususnya dalam hal iniadalah menerbitkan keputusankeputusan TUN sebagai salah satuinstrumen yuridis dalam menjalankan pemerintahan.

Salah satu ciriterpenting dalam penerapan wewenang menurut hukumpubliktersebut (terutama dalam menerbitkan keputusankeputusan TUN)adalah bahwa penerapan wewenang yang demikian itu membawaakibat atau konsekuensi hukum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban yangbersifat hukum publik bagi warga masyarakat yang bersangkutan,kewenangan mana dapat dilaksanakan secara sepihak (bersifatunilateral).

Apabila pada saat itu yang dilaksanakannyaadalah urusan pemerintahan berdasarkan perundangundangan yangmemberikan wewenang kepadanya, maka pada saat itu ia termasukPejabat TUN (sekalipun secara struktural/organisatoris ia bukantermasuk dalam jajaran pemerintahan/eksekutif) sehingga dapatdigugat di Pengadilan TUN;.

Bahwa berdasarkan dalildalil di atas, Penggugat menyimpulkanTergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa a quoberkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan berdasarkanperundangundangan yang memberikan wewenang kepadanya, makapada saat itu ia termasuk Pejabat TUN (sekalipun secara struktural/Halaman 11 dari 70 hal Putusan Nomor : 009/G/2014/PTUN.Smg.Organisatoris ia bukan termasuk dalam jajaran pemerintahan/eksekutif), sehingga dapat digugat di Pengadilan TUN;10.Bahwa berdasarkan pada

Rimba Rokan Lestari, tidak adahubungannya dengan penerbitan keputusan TUN a quo.Dengan demikian gugatan Para Pengugat salah alamat (error inobjecto) sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard).Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum TerhadapObjek Gugatan TUN a quo.a.

Dengan kata lain Para Penggugat tidak dapatmembuktikan adanya kepentingan hukum yang dirugikan akibatditerbitkannya Keputusan TUN a quo.d.

Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, makaterhadap terbitnya Keputusan TUN a quo, dapat Tergugatsampaikan kronologis sebagai berikut :a. Menteri Kehutanan dengan Keputusan No. 173/KPTSI/1986tanggal 6 Juni 1986 menunjuk areal Hutan di Wilayah PropinsiDaerah Tingkat Riau sebagai Kawasan Hutan.b.

Dalil Para Penggugat pada Romawi V angka 1 halaman 14 yangmenyatakan bahwa Tergugat melanggar Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku yaitu Keputusan Menteri KehutananNomor 262/KptslV1998 tanggal 27 Februari 1998 dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 adalah dalil yang tidak berdasarsebagaimana Tergugat jelaskan pada kronologis angka 2 diatas, dimana penerbitan Keputusan TUN a quo telah sesuaidengan Peraturan PerundangUndangan.Dengan demikian penerbitan keputusan TUN a quo tidakmelanggar peraturan

Objek Gugatan TUN Belum Bersifat Finala.

., dan yang terakhir atas nama Swandono Adijanto (Tergugat).Dimana pertimbangan hukum putusan tersebut karena penerbitan SertifikatHak Milik Nomor 1347 mengandung cacat yuridis;Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak sebagaimana posita 6 di atas, kemudian Tergugat mengajukanupaya banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dimanadalam putusan banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 92/B/2007/PT TUN

Kemudianatas putusan banding tersebut, Penggugat mengajukan kasasi kepadaMahkamah Agung RI, dan putusan kasasi tersebut pada tanggal 7 Oktober2008 menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT, tanggal 6 Agustus 2007,serta mengadili sendiri: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima, dengan pertimbangan hukumnya terdapat masalah kepemilikanyang harus diselesaikan lebih dulu melalui pengadilan negeri;Bahwa atas dasar dan alasan tersebut

Nomor92/B/2007/PT TUN JKT, Jo. Nomor 184 K/TUN/2009., yang diajukan olehsuami/ayah Para Penggugat selaku Penggugat melawan SwandonoAdijanto (yang kemudian digugat lagi dalam perkara a quo) selakuTergugat serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak selakuTergugat (bukti T3);2. Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan a quo setelahsuami/ayahnya meninggal dunia, dimana objek dan materi serta pihakyang digugat adalah sama sehingga merupakan pengulangan;3.

Nomor 2569 K/Pdt./2014Tergugat Konvensi sebagai miliknya padahal bukan, sebagaimana ternyatadalam Perkara Nomor 23/G/2006/PTUN Pik;Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartasebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT,tanggal 6 Agustus 2007 gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para PenggugatKonvensi telah ditolak, kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah AgungNomor 184 PK/TUN/2009., gugatan Para Tergugat Rekonvensi/ParaPenggugat Konvensi juga dinyatakan tidak

Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT, Jo.

Sawit RT.001 RW.010, KelurahanBlorong, Kecamatan Jumantono,Kabupaten KaranganyarDalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor03/SKK/YLO/TUN/V/2021 tanggal O03 Mei 2021, diwakili oleh kuasanyayang bernama:Penetapan Nomor 48/G/2021/PTUN.SMG. Halaman 1 dari 5 HalamanYULIUS EKA SETIAWAN, SH, M.HTHOMAS, S.HKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat dan KonsultanHukum pada YES Law OFFICE yang berkantor di Kp.

.001/013, Lalung, Karanganyar, Surakarta, Phone 081310918765, email :vincensiusthomas@yahoo.com,Selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT;MELAWAN:Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, tempat kedudukan Jl.Lawu No. 202, Tegalasri, Bejen, Kecamatan Karanganyar, KabupatenKaranganyar, Jawa Tengah;selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca: Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 18 Mei 2021 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TUN

Semarang pada tanggal 19Mei 2021 dengan register Nomor 48/G/2021/PTUN.SMG; Surat Penetapan Ketua Pengadilan TUN Semarang, tentangPenunjukan Majelis Hakim tanggal 19 Mei 2021, Nomor 48/PENMH/2021/PTUN.SMG Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:48/G/2021/PTUN.SMG tanggal 19 Mei 2021 tentang PenunjukanPanitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 48/PENPP/2021/PTUN.SMGtanggal 19 Mei 2021 tentang Penetapan hari dan tanggal PemeriksaanPersiapan;

385 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 385 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:. REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN,berkedudukan di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Komplek UniversitasLambung Mangkurat Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Prof. Dr. H. M. HADIN MUHJAD, SH., MH.2. H. M. ERHAM AMIN, SH., MH.3. H.

Nomor Putusan 385 K/TUN/20127.8.9.MASJUHAIDA, S.Ag., SH.RITAWATI, S.Ag.M. KHARISMA P. HARAHAP, SH.10. HAMDALIAH, SH.Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor HukumAdvokat DR.

Nomor Putusan 385 K/TUN/2012 Keputusan Tergugat ini diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 Februari2011, sedangkan pelantikan dan serah terima jabatan tanggal 10 Februari2011, tanpa dihadiri oleh Penggugat karena Penggugat tidak menerimakeputusan Tergugat tersebut sebelumnya.Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 058/H8/KP/2011,tanggal 25 Januari 2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan KetuaKetua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam ;Diktum pertama keputusan

menanyakan kepada sdv H.Ashari dan tidek sedang monamnen ikan danikan bandeng yang dijual toerdakwa Junot bulkan niliknya.Bahwa bonar sebelunnya saksi tidak tahu atau monaruh curigabahwoa iakan bandeng tersebut adlah hasil curian yang dicuridavi tanbak milik sdr tlustorikah don saksi tahu bahwa iakanbandong torsebut adalah hasil curian saetelah dibovitahtcobehsdr Mustorikah. 7~Bahwa bonar terdakwa Junet monjual ikan bandeng kepada sokgi 4cuma satu kali namum seingat sakei istri tordogkwa Junot yaitusir Tun

pernah menjual udang kepada saksi sobanyak onmpat kalidan sewaktu sakeLl tanya kepada Tun "aanikokjgotiop tharimons> guat udang kamu dapat dari mana ?

" lemudian dijawab olch Tun Bahwa udang tersebut hasil dari tambak milik H.Ashari karona suai saya monasang perangkap udang (posong) ditanbak ailik H.Ashari.~Bahwa bonar sakei tidak menaruh curiga kepada isteri Junot 'karena pada saat itu sakei tanya kepada istri Junot bahwa uangtevsebut hasil lari memasang peranekap ikan (posong) ditambakmilik H.Ashari karena terdakwa Junet mengaku sebagai koponakan atau H.Ashari dan saksi pun porecaya bahwa udang tersebut adalahtidak hasil curiqn.2.

Rappocini Raya tidak dalam sengketaberdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.347K/TUN/2001, telah diterbitkan salinan putusannya, telah diberikankepada ahli warisnya tertanggal 6 November 2013 yakni Abdul Kadir SiamaDg. Naba.

Terdakwa Nur Warkah, S.lp, M.Si selaku Lurah Buakana waktuitu telah meregister dengan Nomor : 12/BK/X1I/2013 tertanggal 18 November2013 kemudian menandatanganinya, padahal surat pemyataan tersebutmengandung isi yang tidak benar karena berdasarkan putusan MahkamahAgung RI No. 347K/TUN/2001, pihak Abdul Kadir Siama Dg. Nabadinyatakan sebagai pihak yang kalah. Bahwa selain itu Muhammad Kasimbersama Terdakwa II Drs.

tanggal4 April 2013 ;1 (satu) buah papan bicara yang bertulis tanah milik DAHING BinTJONGA Ahli waris ABD KADIR SIAMA DG NABA Persil 26 D Kohir31 Cl;1 (satu) examplar Foto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha NegeriUjung Pandang Nomor : 55 / G.Tun / 1999 /P.TUN.Uj Pdg tanggal26 Pebruari 2000 ;1 (satu) examplar Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar Nomor : 21 / Bdg.TUN / 2000 /PT.TUN Pdg tanggal11 Desember 2000 ;4 (satu) examplar Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 347.K / TUN

TUN / 2000 /PT.TUN Pdg tanggal11 Desember 2000 ;1 (satu) examplar Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 347.K / TUN / 2001 kepada ABD KADIR SIAMA DG NABAtanggal 06 November ; Berita Acara Peninjauan lapangan pada hari senin tanggal28 Oktober 2013 yang diketahui oleh Lurah Buakana NUR WARKAH,SIP, Msi ;4 (satu) lembar permohonan penerbitan / pemecahan / balik namapajak bumi dan bangunan tanggal 13 November 2013 olehABD....

Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 303/Pdt/2021/PT MDNBahwa kemudian ketentuan pasal 62 ayat 2) UU No. 5 tahun 1986 tentangPengadilan TUN menegaskan:a. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalamrapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan denganmemanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;b.

UU RI NO. 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TUN;Bahwa dalam pertimbangannya halaman 25 dari 27 alinea 7, 8 dan9 JudexFactie tertulis :Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 62 UndangUndang No. 5 tahun1986 yo Undangundang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara bermakna bahwa Ketua Pengadilan tata Usaha Negara melakukanproses dismissal, berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yangdiajukan penggugat layak diajukan atau tidak.

Bahwa terbukti TERBANDING melanggar ketentuan pasal 62 ayat 1 UUNo. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN dengan tidakmempertimbangkan apakah gugatan MANUMPAK TONGGO OLOANSIMORANGKIR diajukan sebelum waktunya atau sudah lewat waktu;Fakta ini sama sekali tidak dibantah oleh TERBANDING;3.

Bahwa terbukti TERBANDING melanggar ketentuan pasal 62 ayat 2 UUNo. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN dengan tidak memanggil keduabelah pihak termasuk PEMBANDING untuk didengarkan sebelummenerbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor 194/PENDIS/2020/PTUN.MDN bertanggal 9 Nopember 2020tersebut; Fakta ini sama sekali tidak dibantah oleh TERBANDING;4.

Bahwa terbukti TERBANDING tidak memberikan salinan atau fotocopyPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor194/PENDIS/2020/PTUN.MDN bertanggal 9 Nopember 2020 kepadaPEMBANDING meskipun telah dimohonkan secara resmi melalui suratPEMBANDING sebagaimana Bukti P10 berupa Surat berkop KantorHukum Marwan, SH & Rekan No. 198/KHMR/XII/2020 tanggal 10Desember 2020 tentang Mohon Salinan/Fotocopy Penetapan Dismissalditujukan kepada Ketua Pengadilan TUN Medan (ic.

Pada hari Kamis tanggal19 Mei 2011 No. 100 K/TUN/2011 Juncto putusan MahkamahAgung RI. Dalam Peninjauan Kembali (PK) tertanggal 26 Maret 2013Nomor. 127 PK/TUN/2012, Seandainya Putusan Pembatalansertifikat atas nama Samsiarti Natsir ini sudah ada dan berkekuatanhukum tetap pada saat Jumasang Dg. Tiro, Sudding Dg. Bani, danDaeng Talli diproses dalam perkara pidana pencurian dan10penuerobotan dan mengajukan bukti pembatalan sertifikat tersebut,maka Jumasang Dg. Tiro, Sudding Dg. Bani, dan Dg.

Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 No.100K/TUN/2011 Juncto Putusan Mahkamah Agung, RI Dalam PeninjauanKembali (PK) tertanggal 26 Maret 2013 Nomor. 127 PK/TUN/2012,Juncto Penetapan Eksekusi Nomor.07/PEN.EKS/G.TUN/2012/P.TUN.Mks. Pada tanggal 8 Mei 2012;.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor WilayahProvinsi Sulawesi Selatan Nomor. 14/Pbt/BPN73/2013 tanggal 14Mei 2013, Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor.23549/Batua atas nama Hj.

No.100 K/TUN/2011 tanggal 19 Mei2011, diberitanda 1.1, 2, 33;4. Putusan PK No.127 PK/TUN/2012 tanggal 26 Maret 2013, diberi tanda T.1,2,34;5. Salinan Resmi Penetapan Eksekusi No. 07/PEN.EKS/ G.TUN /2012/P.TUN.MKS tanggal 08 Mei 2012, diberi tanda T.1, 2, 35;6. Turunan/Salinan Akta Jual beli No. 08 tanggal 17 September 2013, diberitanda T.1, 2,36;7. Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik), tanggal 10 102013, diberitanda T.1, 2, 3 7, diberi tanda T.1, 2, 3 7;8.

Hj, Samsiartitersebut ;Menimbang, bahwa isi bukti T1.2.3 4 yakni foto copy PutusanMahkamah Agung RI No.127 PK/TUN/2012, maka telah terungkap fakta bahwaMajelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadiliPerkara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Hj, Samsiarti Natsir terhadapPutusan Mahkamah Agung RI No. No.100 K/TUN/2011, telah memberikanunPutusan yang dictumnya adalah Menolak Permohonan PeninjauanKembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Hj.

33Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.No.87 /G.TUN/ 2009/P.TUn.Mks tanggal 25 Mei 2010 jo Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar No.79/B.TUN/2010/P.TUN.Mks tanggal 16Nopember 2010 jo Putusan Kasasi MARI No.100 K/TUN/2011 jo Putusan PKMARI No.127 PK/TUN/2012 memerintahkan : Menyatakan Batal Sertifikat Hak Milik No.23549/Batuatanggal 18 Maret 2009, Surat UkurNo.03602/Batua/2008 tanggal 26 September 2008 luas8.440 m2 atas nama Hj.

No.414K/TUN/2013;Tanah objek sengketa perkara No. 660/Pdt.G/2010/PA.WTP, jo. No.75/Pdt/2012/PTA.MKS dan tanah objek sengketa perkara No.31/G.TUN/2012/PTUN.MKS, jo. No. 30/B/2013/PT.TUN.MKS, jo.414K/TUN/2013 adalah SAMA dengan tanah objek sengketa perkara No.50/Pdt.G/2012/PN.WTP yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT);Putusan No. 660/Pdt.G/2010/PA.WTP, jo. No. 75/Pdt/2012/PTA.MKS danputusan No. 31/G.TUN/2012/PTUN.MKS, jo.

TUN/2012/PTUN MKStanggal 16 Oktober 2012 yang mana putusan tersebut telah dibatalkandengan putusan No.30/B/2013/PT. TUN MKS tertanggal 23 April 2013yang selanjutnya dikuatkan oleh putusan No. 414/K/ TUN/ 2013 padatanggal 18 Desember 2013 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 80/PDT/2020/PT MKS11.12.Selanjutnya Para Terlawan Tersita memohon kepada Pengadilan NegeriWatampone Cq.

TUN/ 2012/PTUNMKS tanggal 16 Oktober 2012 yang mana putusan tersebut telahdibatalkan dengan putusan No.30/B/2013/PT.

TUN MKS tertanggal 23 April2013 yang selanjutnya dikuatkan oleh putusan No. 414/K/ TUN/2013 padatanggal 18 Desember 2013 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;Bahwa lebih jauh lagi, Para Terlawan Tersita juga membenarkan alasanperlawanan Para Pelawan terhadap eksekusi yang dimohonkan TerlawanPenyita karena bidang tanah yang pernah disewa oleh Turut Terlawan Cakatang adalah bidang tanah yang sama dalam perkara lain yakniperkara No. 50/Pdt.

TUN/ 2012/PTUNMKS tanggal 16 Oktober 2012 yang mana putusan tersebut telah dibatalkandengan putusan No.30/B/2013/PT.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT dalam perkara ini bukanlah PihakPENGGUGAT dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008 jo Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008,maka putusan dimaksud tidak mengikat dan/atau tidak memilikikekuatan pemaksa terhadap TERGUGAT IV terlebih lagi kepadaTERGUGAT terkait tidak teroayarnya NCD milik PENGGUGAT.3.

alasan untuk memintaTERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT denganmendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008Jo.

Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008 karenaputusan tersebut benarbenar bersifat limitatif.Berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT di atas, jelas membuktikandengan sangat meyakinkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.54K/TUN/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008sebagaimana dikutip PENGGUGAT dalam surat gugatan butir 10 halaman6 sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara yang sekarangsedang diperiksa karena putusan tersebut bersifat limitatif.

ada alasan untuk memintaTERGUGAT Ill melakukan pembayaran kepada PENGGUGATdengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No.54 K/TUN/2008 Jo.

Putusan Peninjauan Kembali No.111 PK/TUN/2008karena putusan tersebut benarbenar bersifat limitatif.Berdasarkan seluruh uraian TERGUGAT Ill di atas, jelas membuktikandengan sangat meyakinkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.54K/TUN/2008 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 111 PK/TUN/2008sebagaimana dikutip PENGGUGAT dalam surat gugatan butir 10 halaman6 sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara yang sekarangsedang diperiksa karena putusan tersebut bersifat limitatif.

Ecogreen Oleochemicals sesuai kesepakatan jual bell,selanjutnya pada tanggal 05 April 2019 Mohammad Jasa Abdullahmenugaskan Saksi Saw Tun Als Alamsah Als Alam menunjuk SaksiDedy Supriadi Als Dedy dan Saksi Dwi Buddy Santoso Als Dwi AlsBuddy untuk melakukan pekerjaan pemotongan terhadap crane noelltersebut, Saksi Saw Tun juga ditugaskan oleh Mohammad JasaAbdullah untuk mengawasi proses pemotongan. Sedangkan SaksiKasidi Als.

Ecogreen Oleocimicas Saksi Saw Tun dan Saksi DedySupriadi bertanya kepada Saksi Purwanto sebagai orang yangdipekerjakan oleh Saksi Dedy Supriadi untuk melakukan pemotongancrane noell apakah ada yang mau beli scrap ? dijawab oleh SaksiPurwanto ada, saya telpon dulu, selanjutnya pada tanggal 20 April2019 Saksi Purwanto bertemu dengan Saksi Haryono mengatakan adayang mau jual besi scrap di gudang PT.

Ecogreen Oleochemicalss Terdakwa dan Saksi Haryonomenemui Saksi Purwanto selanjutnya oleh Saksi Purwantodipertemukan dengan Saksi Dedy Supriadi dan Saksi Saw Tun untukmembicarakan penjualan besi scrap crane noell, Kemudian Terdakwa,Saksi Dedy Supriadi dan Saksi Saw Tun sepakat penjualan besi scrapcrane noell sebanyak 100 ton dengan harga Rp. 440.000.000, (EmpatHalaman 4 dari 32 Putusan Nomor 472/PID.B/2021/PT PBRRatus Empat Puluh Juta Rupiah) atau Rp. 4.400, (Empat Ribu EmpatRatus Rupiah) per kg

Ecogreen Oleochemicalss Terdakwa dan Saksi Haryonomenemui Saksi Purwanto selanjutnya oleh Saksi Purwantodipertemukan dengan Saksi Dedy Supriadi dan Saksi Saw Tun untukmembicarakan penjualan besi scrap crane noell, Kemudian Terdakwa,Saksi Dedy Supriadi dan Saksi Saw Tun sepakat penjualan besi scrapcrane noell sebanyak 100 ton dengan harga Rp. 440.000.000, (EmpatRatus Empat Puluh Juta Rupiah) atau Rp. 4.400, (Empat Ribu EmpatRatus Rupiah) per kg dan pembayarannya melalui transfer ke rekeningBNI nomor

TUN. Mks tanggal 4 Desember 2007, dalamPerkara antara DR Ir Julius Pontoh Msc, Dosen Fakultas Matematikadan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) selaku Penggugat melawanRektor Universitas Sam Ratulangi Manado selaku Tergugat, tentangsengketa TUN berkaitan dengan pemilihnan Dekan FakultasMatematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas SamRatulangi Manado.

Putusantersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makasar No: 43/B/TUN/ 2007/PT.TUN. Mks. yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap. ;> Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakasarNomor: 44/B/2014/PT. TUN. MKS. tanggal 11 Juli 2014. DalamPerkara: DR. SYAHRIL MUHAMMAD, M.Hum. sebagai Penggugat Putusan Perkara Nomor : 193/G/2016/PTUN.SBY.Halaman 37 dari 244 Halamandan CHAIRUL ANWAR, ST.

., sebagai Penggugat II melawanREKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE, sebagai Tergugat,tentang sengketa TUN berkaitan dengan pemilinan/pengangkatanDekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Dekan FakultasTeknik UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE, walaupun Penggugat dan Il mendapatkan suara terbanyak dalam pemilinan (peringkat ke1), namun yang diangkat Rektor menjadi Dekan justru calon lainperingkat kedua. ;2 2229222 nnn n nnn n ee 22 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Makasarmembatalkan

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 767/J27/KP/2002 danNomor: 71K/ TUN/2004, tidak terkait secara yuridis dengan statutauniversitas jember, sehingga Putusan Mahkamah Agung Nomor:767/J27/KP/2002 dan Nomor: 71K/TUN/2004 tidak dapat dijadikansebagai dasar pertimbangan pengangkatan dekan oleh rektor diLingkungan Universitas Jember;C.

Nomor: ...K/TUN/...(Tahun). ;e. Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71K/TUN/2004,setelah dicari melalui website resmi Mahkamah Agung RepublikIndonesia = (https:/Awww.mahkamahagung.go.id/) maupun melaluisearch engine google tidak pernah ditemukan/tidakf. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71K/TUN/2004 tersebut hanyaberlaku kasuistis untuk perguruan tinggi Universitas Sebelas Maret(UNS).

,menyangkut sengketa TUN Perkara No. 66/G/2016/PTUN.JKT. (fotokopi sesuai dengan aslinya).Pasal 13 ayat (38) huruf f Jo. Pasal 6 ayat (1) PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikHalaman 39 dari 92 halaman.

Keputusan TUN tersebut bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku.2.

Sehinggaapabila Pejabat TUN dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAMmengesahkan suatu badan hukum yang sesungguhnya bukanlah badanhukum, maka hal ini menyalahi aturan.Halaman 49 dari 92 halaman.

Dalam ayat tersebut ada kata wajib,hal ini berarti harus dilaksanakan, sehingga apabila ada yang melanggarmaka merupakan suatu kesalahan.Bahwa, menurut pendapat Ahli, jangka waktu seseorang atau badanhukum perdata dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN untukmemohon pembatalan atas suatu Keputusan TUN dihitung sejakdiketahui adanya Keputusan TUN yang ternyata merugikan seseorangatau badan hukum perdata tersebut.Bahwa, menurut pendapat Ahli, ketentuan mengenai Perkumpulandiatur dalam Pasal 1618

Putusan Nomor : 66/G/2016/PTUNJKTdari Pejabat TUN yang bersangkutan, sehingga Pejabat TUN harusmemastikan apakah syaratsyaratnya telah terpenuhi karena sistemsecanggih apapun tetap saja tidak dapat menghapuskan kewajiban PejabatTUN untuk bersikap hatihati.Bahwa, menurut pendapat Ahli, jika atas suatu nama belum pernahdidaftarkan, maka berarti bukan milik siapapun, sehingga siapapun yangmendaftarkan pertama kali dan diterima, maka dia yang berhakmenggunakan yaitu berlaku prinsip first to file.SAKSI

139 PK/TUN/2012

PUTUSANNomor 139 PK/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT. INVESTAMA RESOURCES, dalam hal ini diwakili oleh Ir. ANANGMUJIANTORO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. InvestamaResources, tempat kedudukan di Grand Bintaro No.

Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 6162, Jakarta 12069,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2012;Para Termohon Peninjauan Kembali I, I dahulu Para Termohon KasasiI, II/Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukanPeninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 366 K/TUN

Bahwa petitum gugatan Penggugat tidak menunjukan pengujian langsung (directwerking) dari Hakim PTUN, padahal berdasarkan Buku Pedoman TeknisAdministrasi Dan teknis Peradilan TUN Buku II yang diberlakukan berdasarkanKeputusan Ketua MA RI tanggal 4 April 2006 Nomor KMA/032/SK/IV/2006huruf U angka 6 memberikan petunjuk keseragaman petitum/amar putusan sbb :e Mengabulkan gugatan Penggugat; Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan TUN yangdisengketakan melanggar UndangUndang (dicantumkan pasal

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 366K/TUN/2011 tanggal 19 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.

INVESTAMARESOURCES, tersebut:Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 366 K/TUN/2011 tanggal 19Januari 2012, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat padatanggal 31 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat denganperantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa

, Cetak Kedua, Jakarta, 2005) antara lain : 1 Risalah Lelang: kaidah hukumnya adalah bahwa risalah lelang bukanmerupakan keputusan badan atau pejabat TUN, tetapi merupakan beritaacara hasil penjualan barang, karena tidak ada unsur beslissing maupunpernyataan kehendak dari kantor lelang, pelelangan yang dilakukan olehkantor lelang adalah atas permintaan Pengadilan Negeri, sehingga apa yangdilakukan oleh kantor lelang merupakan tindak lanjut dari PutusanPengadilan sehingga termasuk ketentuan pasal

2 UndangUndangPeratun (Nomor 150K/TUN/1994, tanggal 791995) jo Nomor 47 K/TUN/1997, tanggal 26011998 jo Nomor 245 K/TUN/1999, tanggal 3082 Sengketa Kepemilikan Tanah: kaidah hukumnya adalah bahwa KeputusanTUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenangPeradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umumdengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

(Nomor 22 K/TUN/1998, tanggal 2772001 jo 16 K/TUN/2000, tanggal 2822001 jo 93 K/TUN/1996, tanggal 2421998) ;3 Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertifikat HGB Nomor 250/Ceger tercatat atas nama Tergugat II Intervensi (Bukti TII Intervensi1), dimanaPara Penggugat mendalilkan tanah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan SHGBNomor 250/Ceger tersebut adalah milik Para Penggugat berdasarkan Akta Jual BeliNomor 291/2004 tertanggal 4 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Eva Junaeda SH,Notaris

dengan sengketa kepemilikan tanah, dimana dasarkepemilikan tanah yang diajukan oleh Para Penggugat adalah AJB Nomor290/2004 dan AJB Nomor 291/2004 sedangkan atas perkaraperkara yangdiajukan Para Penggugat terkait dengan Akta Jual Beli Nomor 290/2004 danAkta Jual Beli Nomor 291/2004 masihdiperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (peradilan umum), makaberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22K/TUN/1998, tanggal 2772001 jo 16 K/TUN/2000, tanggal 2822001 jo93 K/TUN/1996

, tanggal 2421998 memutuskan bahwa atas sengketakepemilikan tanah bukan merupakan kewenangan Peradilan TUN,melainkan menjadi wewenang Peradilan Umum untuk memeriksa danmemutus dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ;BDi Dalam Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Tidak JelasObjek Sengketanya Maupun FaktaFakta Yang Mendasari Gugatan(Fetelijke Grond) (Eksepsi Obscuur Libel)1 Bahwa obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo, adalah SHGB Nomor 250/Ceger atas nama