KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.;PERUM PERUMNAS.;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA.;MARIBUN.;

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, KebayoranBaru, Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberi kuasa3 Drs. Agus Sugianto S.H., M.Hum., jabatan Kepala Seksi Perkara Tata UsahaNegara Wilayah III, 4 Wahyu Arthamaji Stia Widodo, S.H., Staf Direktorat Perkara Pertanahan;5 Seri Maharani Br. Karo, S.H., Staf Direktorat Perkara Pertanahan;6 Chrisning Thyas Manik, S.H., Staf Direktorat Perkara Pertanahan;Hal 1 dari 23 hal Put.

C.1983, seluas 1.200 M2 ; 3 Mewajibkan :e Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 175/HPL/BPN/95, tanggal 29 Desember 1995 tentang Pemberian HakPengelolaan atas nama PERUM PERUMNAS di Kotamadya JakartaTimur dan/atau setidaktidaknya sepanjang tanah milik Penggugat eksGirik No.

S U P A R J O ,Dkk VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA; Berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnyadisebut sebagaiTERGUGAT ;2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN ;Berkedudukan di Jin Asahan No 39Pematang Siantar , selanjutnya disebutsebagai ......................... TERGUGAT Il ;3. PT.3. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV ( Persero ) : Berkedudukan diJin. Letjen Suprapto No. 2 Medan, dalam hal inidiwakili oleh Ir. Dahlan Harahap, Direktur UtamaPT.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

TERGUGAT I;KEPALA BADAN' PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,berk edudukan di Jalan SisingamangarajaNomor 2, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, dalam hal ini diwakili olehkuasanyaNama > R. B. AGUS WIDJAYANTO,Jabatan : Direktur Perkara PertanahanNama : MARDIATI PERMANA LESTARI,SH.Jabatan : Kepala Sub DirektoratPerkara =Wilayah III;Nama : HUSAINI, SH., M.Kn. ;Jabatan : Kepala Sub DirektoratKonflik Kelompok Masyarakat ;Nama : SITTI HAFSIAH, SH.

- DIANA LIZA MUSTAQIM VS Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia DKK

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS

Berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 102/S&PRiau/SKXI/2013 Tanggal 19November 2013; selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Halaman 1 dari 134 halaman Putusan No.211/G/2014/PTUNJKT.MELAWAN1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;Berkedudukan di JI. Sisingamangaraja No.2 Kebayoran BaruJakarta Selatan, dalam hal ini di sebut sebagai TERGUGAT;2. PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS, berkedudukan di JI.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannyatertanggal 22 November 2013 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 November 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 205/G/2013/PTUNJKT, dan telah puladiperbaiki /disempurnakan pada tanggal 23 Desember 2013, dengan mengemukakanalasan alasan sebagai berikut :Adapun dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut :1.Bahwa Yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah suratkeputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 90/HGU/BPN RI/2013 yang di keluarkan oleh TERGUGAT padatanggal 9 september 2013yang kemudian pada Tanggal 2 Oktober 2013diralat dengan surat ralat Nomor : 4061/14.3/X/2013Tentangpemberikan izin Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha AtasNama PT.

Tunggal Perkasa Plantantions AtasTanah di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;(Fotocopy Sesuai dengan Asli);: Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiatanggal 2 Oktober 2013 Nomor 4061 / 14.3 /X/2013 HalRALAT Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia tanggal 9 September 2013 Nomor 90/HGU/BPN RI/2013; (Fotocopy sesuai dengan Asli);: Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B tanggal 20 Maret 2010Nomor: 04/RSL/HGU/2010;(Fotocopy Sesuai dengan Asli);: Surat Kepala

Kuwat Slamet, DKK;1.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2. PT. Pagilaran

SITI RAKMA MARYHERWATI, SH.3.FEBI YONESTA, S.H.Kesemuanya, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan4Advokat dari Lembaga Bantuan WHukum (LBH) Jakarta danLembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, dalam hal iniberalamat kantor di Jalan Diponegoro Nomor 74 JakartaPusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei2009 untuk selanjutnya disebut sebagai ; PARA PENGGUGAT;Mel awan:1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2 JakartaSelatan, dengan ini memberikan

PUNTO WIBISONOVSPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, DKK

1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON;PT. PASETRAN WANARATTINDO;

PUTUSANNOMOR : 265/B/2012/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutussengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam sengketa antara : 1 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,Tempat Kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor : 2, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan 12110 ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24/Sk/VI/2012,tanggal 22 Juni 2012, dalam hal ini

Kota Cilegon (dahulu Kabupaten Serang), ProvinsiBanten (dahulu Provinsi Jawa Barat), dan yang dikeluarkan oleh Tergugat I berupaPengumuman Kantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 162/Peng36.72/IV/2012,tanggal 10 April 2012, yang dimohonkan Penggugat ;DALAM EKSEPSI oee2noen econ cence Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima untuk seluruhnya ;1Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang5dikeluarkan oleh Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiaberupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 4/PTTHGB/BPN RI/2012, tanggal 18 Januari 2012, TentangPenetapan Tanah Terlantar Atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4Atas Nama PT.

.;1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.;2.PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS.;

Tuti Soeyati Binti Sajuti;Harri Buchari Bin Burhanudin, DKK;Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Penjelasan tersebutantara lain memberitahukan bahwa, agar yang bersangkutan mengajukanpembatalan kepada KepalaKantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, karena Putusan Pengadilanyang Berkekuatan Hukum Tetap tersebut menjadi kewenangan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakannyaberdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan KasusPertanahan.

(Fotocopy sesuai dengan asili).Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2011, Tanggal 4 Pebruari 2012, Tentang PengelolaanPengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. (Fotocopy).

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Bab VII,Bagian Kesatu, Paragraf I, pasal 54 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1), serta keterangan Ahli Hj.Enny Koeswarini, S.H.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa terhadap Bukti P17 = T3, yaitu, Surat Nomor2441/27.3600.27/VII/2012, tanggal 10 Juli 2012, Perihal : Pelaksanaan PembatalanPeralihan Hak Milik Nomor : 350/Kel.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011,Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dengan keteranganKuasa Tergugat di Persidangan, maka Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa sampaidengan saat ini belum ada/belum terbit peraturan tentang pendelegasian/pelimpahanwewenang dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi tentang Pembatalan Hak Atas Tanahdan Pendaftaran Hak Atas Tanah

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I (Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) berupa Surat Keputusan Nomor: 24/Pbt/BPN-73/2013 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 21264/Tanjung Merdeka, Surat Ukur Nomor: 00673 Tanggal 04 Desember 2001 seluas 17.074 m2 (tujuh belas ribu tujuh puluh empat meter persegi) dari luas 605.803 m2 (enam ratus lima ribu delapan ratus tiga meter persegi) atas nama PT.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN PERTANAHAN' NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No.02 Kebayoran Baru, JakartaSelatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masingmasing bernama: 1. ANDJAR SETIANA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, JabatanDirektur Perkara Pertanahan, 2. SUNU DUTO WIDJOMARMO,S.H.,Mkn., Kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Kepala Subdirektorat Perkara Wilayah II, 3.

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. KepalaKantor Wilayah BPN Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 24/Pbt/BPN73/2013 tanggal31 Mei 2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor21264/Tanjung Merdeka, Surat Ukur Nomor 00673 tanggal 4 Desember 2001 seluas17.074 mn? (tujuh belas ribu tujuh puluh empat meter persegi) dari luas 605.803 ne34 (empat (enam ratus lima ribu delapan ratus tiga meter persegi) atas nama PT.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;Menimbang, bahwa oleh karena dalam penerbitan obyek sengketa pertama diatas, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasonal Propinsi Sulawesi Selatanbertindak atas nama (AN.)

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, halmana menurut doktrin hukum administrasi negara penggunaan terminologi atas namaadalah bentuk penggunaan kewenangan yang bersumber dari mandaat, sehinggapenanggung jawab dan penanggung gugat dalam tindakan admmistrasi yang dilakukanoleh badan atau pejabat tata usaha negara menjadi tanggung jawab pemberi mandaatyaitu mandaan dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia dan bukanpenerima mandaat (mandataris) dan hanya Penerima wewenang

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. menyatakan 60Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat I (Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) berupa SuratKeputusan Nomor: 24/Pbt/BPN73/2013 tentang Pembatalan Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor: 21264/Tanjung Merdeka, Surat Ukur Nomor: 00673 Tanggal 04Desember 2001 seluas 17.074 m/ (tujuh belas ribu tujuh puluh empat meter persegi)dari luas 605.803 m?

.;1.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,2.Bambang Heru Djuwito, S.H., M.H

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;Berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No.2, Kebayoran Baru, JakartaSelatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. Andjar Setiana, S.H., Direktur Perkara Pertanahan;2. Saikun, S.H., Kepala Sub Direktorat Perkara Wilayah II; 3. Sitti Hafsiah, S.H., Kepala Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah4. Wahyu Arthamaji Stia Widodo, S.H., Staf Direktorat PerkaraPertanahan;5. Seri Maharani Br. Karo, S.H., Staf Direktorat PerkaraPertanahan;De6.

yang menjadi dasardasar diajukannya gugatan ini adalah : 1.Bahwa Penggugat adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Surabaya yangmerupakan Pihak Ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan dengan keluarnyaKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 168/KEP17.3/IV/2012, tanggal 24 April 2012, Tentang Penetapan Perubahan DaerahKerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya I dan Kota Surabaya II, LampiranKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun11.12.1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pasal 30, PasalBahwa Pengangkatan Kembali Sdr.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor : 168/KEP17.3/IV/2012, tanggal 24 April 2012,Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 168/KEP17.3/IV/2012, tanggal 24 April 2012, Nomor Urut 23 atasnama Bambang Heru Djuwito, S.H., M.H., Tempat dan Tanggal Lahir Surabaya,12 September 1953, Daerah Kerja Lama : Kota Surabaya, Daerah Kerja Baru :Kota Surabaya II;3.

, Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 168/KEP17.3/IV/2012, tanggal 24 April 2012, Nomor Urut 23 atasnama Bambang Heru Djuwito, S.H., M.H., (Tergugat IIIntervensi);2.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, (Kepala BPN RI);PT. SUNNYMAS PRIMA AGUNG;

Jakarta,telahmenjatuhkan putusansebagai berikut, dalam sengketa antara: KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,(Kepala BPN RP)berkedudukan diJalan Sisingamangaraja,Nomor : 2, Kebayoran Baru, Jakartal2110;dalam hal ini diwakili1 ANDJAR SETIANA, S.H, Jabatan Direktur PerkaraPertanahan ;2 GEMBONG JOKO WURYANTO, S.H., M.H, Jabatan KepalaSub Direktorat Perkara Wilayah I ;3. MARTINA WIDIASTUTI, S.H., M.Kn, Jabatan Kepala SubDirektorat Penelolaan Tanah Terlantar ;4 ABGRID PRANOWO, S.H.

Penggugat:
SUPRAPTO
Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN cq.Kepala Kantor Pertanahan, Kota Batu

Penggugat:
Saleh Alhasni
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,seharusnya Obyek Sengketa tersebut dibuat oleh Menteri Dalam Negeriberdasarkan Pasal sebagaimana tersebut pada posita 11 (Sebelas) di atas.Hal tersebut dikarenakan Obyek Sengketa in litis dikeluarkan olehTERGUGAT sebelum lahirnya Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor: 3Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan PembatalanKeputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;Bahwa dari apa yang terurai pada dalil Posita ke12 (dua

1.Liang Tonny,2.Lily Ohnio,DKK;1.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,2.Eddy Simon,DKK

Penggugat Kurang Pihak ( eksepsi Tergugat )Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :4620/27.2500/ XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, tentang : Permohonantindak lanjut Nota Dinas Sekretaris Jenderal Departemen Dalam NegeriNomor : 112.SJ/76 tentang Peninjauan Kembali Surat Keputusan MenteriPAGE Dalam Negeri No.40/DJA/1974 yang berisi pembatalan Hak Guna BangunanNo.186/Kampung Melayu atas nama Ahmad Kiu, padahal

Tergugatdan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 tentang Gugatan Kadaluarsa,Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa dalam dalilnya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2, 3 dan 4 menyatakan, bahwa gugatan terhadap Surat Keputusan MenteriDalam Negeri No.40/DJA/1974 yang berisi pembatalan Hak Guna BangunanNo.186/Kampung Melayu atas nama Ahmad Kiu terbit tanggal 20 Mei 1974, telahmelewati tenggang waktu 90 hari, sedangkan yang digugat oleh Para Penggugatadalah Surat Keputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor : 4620/27.2500/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, tentangPermohonan tindak lanjut Nota Dinas Sekretaris Jenderal Departemen DalamNegeri Nomor : 112.SJ/76 tentang Peninjauan Kembali Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri No.40/DJA/1974 yang berisi pembatalan Hak GunaPAGE Bangunan No.186/Kampung Melayu atas nama Ahmad Kiu (vide bukti P7 = T10= P59), sehingga tidak sinkron antara Obyek Sengketa dengan materieksepsinya, namun demikian terhadap materi eksepsi

Pembanding/Tergugat I : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Diwakili Oleh : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Penggugat : PT. PONDOK KALIMAYA PUTIH diwakili oleh DEWANTO KURNIAWAN
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG

Pembanding/Penggugat : Saleh Alhasni
Terbanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia

1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;2.EDDY SIMON DKK ( 4 ORANG );LIANG TONNY DKK ( 5 ORANG );