RIVAI PANGGARBESI, SH, dan KMS MUHAMMAD AMIN, SH vs KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) CQ. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) SUMATERA SELATAN

Fadrianto, TH Melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten OKU,dkk

Ilir Barat IPalembang, yang selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT;MELAWAN1 KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Kabupaten Ogan KomeringUlu, beralamat di jalan Kapten Anwar Sastro No. 0766, Baturaja OganKomering Ulu, Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagaioan ne TERGUGATL2.

Penggugat:
ALIZA GUNADO
Tergugat:
1.Komisi Pemihan umum (KPU) Pusat
2.Pimpinan Komisi Pemilihan umum (KPU) Pusat

M E N G A D I L IDALAM PENUNDAAN- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor : 22/Kpts/KPU-LU.008.345560/Pilkada/VIII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Tanggal 01 Agustus 2013 ; --DALAM EKSEPSI - Menolak seluruh Eksepsi Tergugat; -------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA- Menolak

TERGUGAT : KPU LAMPUNG UTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN., 2. EBSON SAMBAI, DKK., 3. PARTAI HANURA, DKK;

., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat padaKantor Advokat dan Konsultan Hukum YC & Rekan,beralamat di Kota Jayapura, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 23 Oktober 2019Para Termohon Kasasi Il;DanKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KEPULAUANYAPEN, tempat kedudukan di Jalan Maluku Kelurahan Serui Kota,Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan YapenTurut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan

MARZUKI AJAD;KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA;

Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor 288/kpu-prov004/vi/2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang pemberitahuan hasil perhitungan dan rekapitulasi jumlah perbaikan dukungan; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor 288/kpu-prov004/vi/2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang pemberitahuan hasil perhitungan dan rekapitulasi jumlah perbaikan dukungan; 4.

., M.Si, Dkk MelawanKPU Kota Pekanbaru

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KERINCI

Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Rt.03, No. 03 Desa Simpang Belui Kecamatan DepatiTujuh, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, Pekerjaan11) (Cala leSelanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT; LAWANKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KERINCI, Bertempatkedudukan di Jl. KH. Ahmad Dahlan Sungai PenuhProvinst JAMDI 2=2=s

Penggugat:
RAHMAT HIDAYAT
Tergugat:
KPU PKU TIMUR

SYAMSUL BAHRI, ST : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PADANGSIDIMPUAN

Bahwa untuk dua kecamatan yaitu kecamatanPadangsimpuan Tenggara dan Padangsidimpuan Batunadua pihakPPS dan/atau PPK tidak bersedia menerima berkas akibat belumadanya petunjuk dari KPU Kota Padangsidimpuan yang manapada saat itu telah terjadi pembakaran di kantor KPU kotaPadangsidimpuan.

Kota Padangsidimpuan tidak menemukan aturanhukum pengajuan calon pengganti / calon baru apabila salahsatu bakal pasangan calon kepala Daerah dan wakil kepalaDaerah tidak memenuhi persyaratan ( calon perseorangan ), akantetapi KPU kota Padangsidimpuan hanya menemukan aturancalon pengganti yang di ajukan partai politik/gabungan partaipolitik, sementara KPU Kota Padangsidimpuan dalam berdasarkanKeputusan KPU Kota Padangsidimpuan Nomor 0O1/Kpts/KPUKota002.434920/2012 Tentang Tahapan, Program Dan JadwalPenyelenggaraan

walikotayang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diaturdalam peraturan perundangundangan ( Peraturan KPU No 13Tahun 2010 ), hal ini antara lain disebabkan diduga akibat tidakdilaksanakan verifikasi faktual terhadap dukungan calonperseorangan ( oleh PPS ) selanjutnya PPS diduga melakukanrekapitulasi data dari daftar dukungan ( Model B1KWK KPU )dengan tidak taat azas penyelenggara pemilu.

HABIB NASUTION sudah lewat waktudan hal ini sudah saya adukan kepada Panwaslu ; Bahwa setahu Saksi tenggang waktu penjadwalanyang diberikan KPU Padangsidimpuan adalah daritanggal 6 Juli sampai 13 Juli 2012 tetapi padatanggal 14 Juli masih ada pasangan yang diterimaKPU mendaftar; Bahwa penjelasan dari KPU Padangsidimpuanmengapa masih diterima mendaftar adalah karenapada tanggal 13 Juli 2012 terjadi pembakaran diKantor KPU Padangsidimpuan ; Bahwa setahu Saksi Penggugat saat mendaftar,masih dalam tenggang

waktu yang ditentukan ;Bahwa peraturan KPU dipakai dalam halpencalonan perseorangan adalah Peraturan KPUPusat No. 13 tahun 2010 : Bahwa Saksi bekerja sebagai Ketua Tim SuksesPasangan M.

-LAWAN-KPU KAB. PASAMAN BARAT, Cs

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasikepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politikyang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perorangan;b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan dalamrapat pleno; Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPUProvinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, danKeputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupatiatau Walikota

masa perbaikanadministrasi calon;Berkaitan juga dengan syarat SE KPU RI 396/KPU/VIV2015 diatas, syaratcalon, angka 2 (dua) Surat Edaran KPU RI Nomor 402/KPU/VIV/2015tanggal 24 Juli 2015, hal Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah, lebih mentolerir lagi terkait RKDK yang belum ada :Apa bila dalam pendaftaran Pasangan Calon belum dapat menyerahkanpersyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Ayat (2) huruf ddan huruf e, dapat disampaikan dokumen terkait dengan dokumen

KPU Pasaman Baratmenetapkan Pasangan calon nomor 3 Drs. H.

Provinsi/KIP Acehuntuk Pemilinan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kab/Kotauntuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikotapaling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhirLPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPUProvinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota paling lambat pukul 18.00Waktu setempat;Pasal 54Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPUProvinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota sampai batas waktu yangditentukan sebagaimana

KPU provinsi/KIP aceh dan KPU/KIP Kab/Kota melakukan klarifikasikepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politikyang mengusulkan Pasangan Calon;b. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksudkan pada huruf a diputuskandalam rapat pleno.

,MH VS KETUA KPU NUSA TENGGARA TIMUR;

Kabupaten Alorperiode 20142019 dengan Nomor Peserta : 002/CAKPU/KA/2013 yang telahdinyatakan lolos sebagai Peserta 10 (sepuluh) besar yang direkomendasi TimSeleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Alor berdasarkan hasil seleksi yangdilaksanakan dalam 5 (lima) tahapan dengan sistim gugur, untuk mengikuti ujikelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh KPU Propinsi NTT dan selanjutnyaditetapkan berdasarkan urutan peringkat sebagai 1 (satu) dari 5 (lima) anggotaKPU Kabupaten Alor yang akan terpilih ;5Seleksi

Alor ;8Bahwa hasil uji kepayakan dan kepatutan disusun berdagsebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 15 tahun 201yang menyatakan KPU Propinsi menetapkan 5 (lima) CaldKabupaten/Kota peringkat teratas dari 10 calon sebagimanaPasal 23 Ayat 1 sebagai Anggota KPU Kabupaten/Kota , danPemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Bab V Pasal)3mnggal 29 JanuariKabupaten Alortetapkan sebagaiarkan peringkatl Pasal 24 Ayat 3n Anggota KPUdimaksud dalamPeraturan Komisi44 Ayat 1 yangsemenyatakan hasil uji kelayakan

Dan Tergugat juga tidak berikan nilai hasilperingkat berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh KPU PropinsiNTT terdahap Penggugat.

Kabupaten Alor, serta Penggugat jugatidak diberikan alasan resmi tentang alasan krusial diakomodirnya pesertayang ditetapkan Tergugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Alor SesuaiSurat Keputusan.

Bahwa Tergugat juga tidak memberikan keterangan tentangperingkat nilai peserta Calon Seleksi Anggota KPU Kabupaten Alor yangditetapkan dan tidak ditetapkan sebagai Angota KPU Kabupaten Alorperiode 20142019.

., -KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BARITO TIMUR,

., Pekerjaan Advokat, beralamat Jalan BaritoRaya RT.44 RW.03 Buntok, KabupatenBarito Selatan, Provinsi KalimantanTengah, sebagai Penggugat ;danKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BARITO TIMUR,berkedudukan di Jalan A. Yani No. 34,Kabupaten Barito Timur, yang diwakilioleh:1. ZAINAL HAMLI, Ketua KPU Kab. BaritoTimur;2. Drs. ROKET, Anggota KPU Kab. BaritoTimur;3. ABDUL HANIF, S.Hut., Anggota KPUKab. Barito Timur;4.

ROKET, Anggota KPU Kab. Barito Timur)sendiri secara lisan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017, setelah membayarbiayabiaya untuk keperluan itu.Tamiang Layang, 14 Juni 2017PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANGPANITERAMATSEMAN, S.H.NIP. 19611108 198403 1 001 Biayabiaya :1. Materai :Rp. 6.000.2. Leges 4 lembar @Rp300, :Rp 1.200,3. Leges : Rp. 3.000,Jumlah Rp. 12.200,Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Tml.

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

Putusan Nomor 07 P/HUM/2013KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU), tempat kedudukan Jalan ImamBonjol Nomor 29, Jakarta:Selanjutnya memberi kuasa kepada:1.2.3.IDA BUDHIATI, S.H., M.H., Anggota Komisi Pemilinan Umum;SIGIT PAMUNGKAS, S.IP, M.A., Anggota Komisi Pemilihan Umum;LINDAWATY AMBARITA, S.H., Kepala Subbagian PenyelesaianSengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;DARYATUN, S.H., Kepala Subbagian Advokasi Hukum pada BiroHukum Sekretariat Jenderal KPU;ATIYAH S.H., Kepala Subbagian Legalisasi

Produk Hukum pada BiroHukum Sekretariat Jenderal KPU;DYAH ARNIASITA, S.H., Pelaksana pada Biro Hukum SekretariatJenderal KPU;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 85/KPU/II/2013, tanggal7 Februari 2013;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal10 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal15 Januari 2013 dan diregister dengan Nomor 07 P/HUM/

Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2012 Jis.Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 Jis. Peraturan KPU Nomor 14Tahun 2012) dalam rangka melaksanakan dan menyelenggarakanseluruh proses dan tahapan pemilihan umum secaraberkesinambungan, utuh, aman, adil, jujur dan lancar sehingga dapattercapai dan terwujud pemilu yang berdemokrasi Indonesia yang baik,aman dan sukses;d.

Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012Jis. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012;e.

Fotokopi Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan UmumTahun 2014 (Bukti T7);PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak ujimateriil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak ujimateriil Para Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor5/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta PemilihanUmum

DANNY STEPHANUS, S.Psi melawan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) SALATIGA

Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu (PDKB);Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

SURATINOYO,Hal aman 1 dari 83 hal arvan.KETUA KOMISIPutusan Nonor : 140/ G 2008/ PTUN J KTWarga Negara Indonesia, selakuPejabat Sekretaris Jenderal DPPPDKB yang beralamat di Jl.Mutiara Ill A.9 RT. 001 / RW. 013Harapan Jaya, Bekasi Utara KotaBekasi.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT,MELAWANPEMILIHAN UMUM (KPU), berkedudukan di JalanImam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat.Berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 27 Oktober 2008Nomor : 2926/15/X/2008menguasakan kepada1.

2008menyatakan: Ayat (1) Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemiludengan mengajukan pendaftaran untuk menjadicalon Peserta Pemilu kepada KPU.Ayat (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diajukan dengan surat yang ditandatanganioleh ketua umum dan sekretaris jenderal atausebutan lain pada kepengurusan pusat partaipolitik.Ayat (8) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilengkapi dengan dokumen persyaratan.Ayat (4) Jadwal waktu pendaftaran Partai PolitikPeserta Pemilu ditetapkan oleh KPU

Penggugat:
NUS WAKERKWA
Tergugat:
Ketua KPU RI

Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Nomor : 3908/KPTS/KPU-Prov-002/2013 tertanggal 23 Desember 2013 Tentang Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BatuBara (KPU BatuBara) Provinsi Sumatera Utara atas nama Khairul Anwar.,S.H :------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Nomor : 3908/KPTS/KPU-Prov-002/2013 tertanggal 23 Desember 2013 Tentang Pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BatuBara (KPU BatuBara) Provinsi Sumatera Utara atas nama Khairul Anwar.,S.H ;---------------------------------------------------4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Batu Bara ;--------------5.

KHAIRUL ANWAR, SH : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SUMATERA

Iza Usman mempunyaibanyak teman di KPU Sumatera Utara, sehingga menurut H.

Bukti T1)3 Bahwa karena masa jabatan Anggota KPU Kabupaten Batubara telahhabis, maka KPU Provinsi Sumatera Utara memperpanjang masa jabatanAnggota KPU Kabupaten Batubara dengan menerbitkan KeputusanKomisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 3369/Kpts/KPUProv002/2013 tanggal 25 Oktober 2013, tentang PerpanjanganMasa Jabatan Keanggotaan KPU Kabupaten Batubara Provinsi SumateraUtara we (Bukti T2)4 Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP) Nomor : 136/DKPPPKEII

(Bukti T5)Bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utaramenerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor :3908/Kpts/KPUProv002/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentangPemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BatubaraProvinsi Sumatera Utara.

,KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten / Kota berhenti antar waktua Meninggal Dunia ; b Mengundurkan diri dengan alas an yang dapat diterima ; c Berhalangan tetap lainnya ; atau ; d Diberhentikan dengan tidak hormat ; Juncto ayat (4) menyebutkan : Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :a Anggota KPU oleh Presiden ; b Anggota KPU Propinsi oleh KPU ; dan ; c Anggota KPU Kabupaten / Kota oleh KPU Propinsi ; Menimbang,

segi Prosedur formal penerbitan Surat Keputusan objektum litis sebagaiberikut :Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor : 15 Tahun2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pasal 27Menyebutkan :1 Anggota KPU,KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten / Kota berhenti antar waktue Meninggal Dunia ; f Mengundurkan diri dengan alas an yang dapat diterima ; g Berhalangan tetap lainnya ; atau ; h Diberhentikan dengan tidak hormat ; 2 Anggota KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten / Kota diberhentikan dengantidak

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

Bahwa pemberian kewenangan tersebut juga diatur secara jelasdalam Pasal 119 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggara Pemilu yang berbunyi:(1) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentukperaturan KPU dan Keputusan KPU;(2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan pelaksanaan peraturan perundangundangan;(3) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota membentuk keputusan dengan mengacukepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU;(4) Peraturan KPU sebagaimana

memilikiketerkaitan dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015;B.

Kementerian Dalam Negeri;v) Mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan parapakar hukum dan ahli di bidang pemilihan umum;vi) Menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuanAnggota KPU dalam pleno KPU;vii) Penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU;vill) Permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum danHAM RI;.

Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikansalinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusanPartai Politik Tingkat Pusat kepada KPU sesuai denganpermintaan KPU;3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politiktingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada Pimpinan PartaiPolitik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon;4.

Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinankeputusan kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi dan/ataukabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU;5. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan salinan keputusan Pimpinan PartaiPolitik Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan atau KPU/KIPKabupaten/Kota sebelum masa pendaftaran Paslon;6.

PATI SERVASIUS (Penggugat)KETUA KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (Tergugat)

politik menyampaikan hasil klarifikasi secara tertulissebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi,dan KPU Kabupaten/Kota.(4).

KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR.b. KPU provinsi untuk daftar calon sementara anggota DPRDprovinsi.c.

KPU kabupaten/kota untuk daftar calon sementara anggotaDPRD kabupaten/kota.Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPUkabupaten/kota.Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusunberdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRDkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkanoleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten

provinsi, dan KPU kabupaten/kota diterima olehpartai politik.(6) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota melakukan verifikasiterhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratanadministrasi pengganti calon anggota DPR, DPRD provinsi, danDPRD kabupaten/kota.(7) Dalam hal partai politik tidak mengajukan pengganti calon dan daftarcalon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat(5), dengan sendirinya urutan nama dalam daftar calon sementaradiubah oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten

hukum tetapyang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen ataupenggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63dibacakan setelah KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kotamenetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRDkabupaten/kota, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.Pasal 65 : (1) KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR.(2) KPU provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi.(3) KPU kabupaten/kota menetapkan daftar calon