KEWENANGAN ABSOLUT MENGADILI :1.Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalahKeputusan Bupati Pati Nomor : 821.2/ 3264/ 2013, tanggal 2September 2013 tentang peninjauan kembali lampirankeputusan Bupati Pati Nomor : 800/ 271/ 2012 tentangPerpanjangan Batas Usia Pensiun Dalam Jabatan FungsionalDokter, Dokter Gigi dan Apoteker di Lingkungan PemerintahKabupaten Pati, yang selanjutnya disebut sebagai keputusan@ QUO 2 nena nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn ne en ene ee nnn nee neeBahwa menurut UU

Karena itu sudahsepatutnya pula Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yangmemeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskanberdasarkan keadilan ; 20225 16 DalamPenundaanBerdasarkan uraianuraian tersebut diatas untuk kepentinganPenggugat mohon Keputusan Tata Usaha Negara berupa SuratKeputusan Bupati Pati Nomor : 821.2/ 3264/ 2013, tanggal 21Oktober 2013.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Keputusan Bupati Pati Nomor : 821.2/ 3264/ 2013,tanggal 2 September 2013 tentang peninjauan kembalilampiran keputusan Bupati Pati Nomor : 800/ 271/ 2012tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Dalam JabatanFungsional Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker di LingkunganPemerintah Kabupaten Pati ;3.

Pati Nomor : 821.2/3264/2013, tanggal 2September 2013 yang dengan demikian seandainyaKeputusan Bupati Pati Nomor : 821.2/3264/2013, tanggal 2September 2013 dicabut oleh Tegugat, maka Keputusanmana yang akan diberlakukan ?

Bahwa Jawaban Tergugat dalam Eksepsi mohon secara mutatismutandis dijadikan bagian dari Jawaban Dalam Pokok Perkara ini ;Bahwa atas dalil gugatan Penggugat point 1 (satu) sampai denganpoint 4 (empat), Tergugat akan menanggapinya denganmenguraikan kronologis diterbitkannya Keputusan Bupati PatiNomor : 821.2/3264/2013 tanggal 2 September 2013, yaitu sebagaiDerikUt + = === === n2 2a ean anne annee an een3.1.

BupatiMojokerto Nomor 821.2/493/416204/2017, tanggal 31Maret 2017 (fotokopi Sesuai dengan asli); Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang diterbitkanKepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan,a.n.

BupatiMojokerto Nomor 821.2/1272/416208/2014, tanggal 16September 2014 (fotokopi Sesuai dengan asll);Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang diterbitkanKepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan a.n.Bupati Mojokerto Nomor 821.2/1275/416208/2014,tanggal 17 September 2014 (fotokopi sesuai dengan asli);Petikan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 821.2/1416/416208/2013 tentang Pemberhentian/PengangkatanDalam Jabatan, tanggal 03 Mei 2013 atas nama KHOIRULANAM, S.H., M.M., (fotokopi Sesuai dengan

BupatiMojokerto Nomor 821.2/524/416208/2013, tanggal 06 Mei2013 (fotokopi sesuai dengan asli); Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang diterbitkanKepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan a.n.Bupati Mojokerto Nomor 821.2/525/416208/2013, tanggal06 Mei 2013 (fotokopi Sesuai dengan asili); Petikan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 82122424162082010 tentang Pemberhentian/PengangkatanDalam Jabatan tanggal 17 April 2009 atas nama KHOIRULANAM, S.H., M.M.

(fotokopi Sesuai dengan asll);Surat Pernyataan Menduduki Jabatan yang diterbitkanKepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan PelatihanKabupaten Mojokerto Nomor 821.2/374/416208/2010,tanggal 14 April 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ;Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang diterbitkanKepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan PelatihanKabupaten Mojokerto Nomor 821.2/373/416208/2010,tanggal 14 April 2010 (fotokopi sesuai dengan asll) ;Surat Pernyataan Pelantikan yang diterbitkan KepalaBadan Kepegawaian

Pendidikan dan PelatihanKabupaten Mojokerto Nomor 821.2/123/416206/2009,tanggal 22 Januari 2009 (fotokopi sesuai dengan asli); Petikan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 821.2/696/416206/2007 tentang Pemberhentian/PengangkatanDalam Jabatan, tanggal 14 Maret 2007 atas namaKHOIRUL ANAM, S.H., M.M.

Berkas Perkara Nomor : 40/G/2009/PTUNSMD dan suratsurat lain yangberhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya sengketa ini, sebagaimana tercantum dalam Putusan PengadilanTata Usaha Negara Samarinda Nomor : 40/G/2009/PTUNSMD tanggal 29April 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI Dalam Penundaan : Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugatterhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor : 821.2/1261SK/BKDI1.1

BAMBANG IRAWAN dari Jabatan Struktural besertalampiran Keputusan Walikota Samarinda Nomor 821.2/1261SK/BKDI1.1/2009 tanggal 21 Oktober 2009 ; Dalam Eksepsi :e Menolak Eksepsi Tergugat ; Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor: 821.2/1261SK/BKDI1.1/2009 tanggal 21 Oktober 2009 Tentang Pemberhentian DenganHormat Drs.

BAMBANG IRAWAN dari jabatan struktural beserta lampiranKeputusan Walikota Samarinda Nomor 821.2/1261SK/BKDII.1/2009tanggal 21 Oktober 2009 ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan TergugatNomor 821.2/1261SK/BKDII.1/2009 tanggal 21 Oktober 2009 TentangPemberhentian Dengan Hormat Drs. BAMBANG IRAWAN dari jabatanstruktural beserta lampiran Keputusan Walikota Samarinda Nomor821.2/1261SK/BKDII.1/2009 tanggal 21 Oktober2009; 4.

Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Bahwa Terbanding menolak dalildalil memori banding Pembandingsebagaimana dikemukanan dalam poin 1, 2, 3,.4 dan 5 ;Bahwa Pembanding tidak memahami dasardasar hukum danpertimbangan Majelis Hakim ( yudex faxtie ) tingkat pertama, sebabkeberatankeberatan yang disampaikan Pembanding tidak relevandengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara a quo ;Bahwa hanya ada 1 (satu ) obyek sengketa dalam sengketa ini yaituSurat Keputusan Pembanding No.821.2

Bahwa pada perjanjian kredit pegawai tersebut PENGGUGAT Illmemasukan jaminan ASLI berupa :> KARPEG (kartu pegawai ) dengan nomor dokumen P, 4322 71,> TASPEN (tabungan pension) dengan nomor dokumen 1984 06112009 022002,> SK 80% no dokumen 813.2/364CP/BKDB.TU2009,> SK 100 % No dokumen 821.2 /173/BKDB.TU2010Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT PAL> SKTKT IC No Dokumen 821.2/224/BKDB.

TU2012> SK IID No Dokumen 821.2/457/BKDB.TU 2015.Bahwa PENGGUGAT III sejak tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 selalulancer membayar angsuran bulanan kepada TERGUGAT Ill sebesarRp, 1.066.700, /Bulan.Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019 terjadi pemotongan gaji milikPENGGUGAT III Melebihi ansuran yang seharusnya milik penggugat III,sebesar Rp.2.551.150, (Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu SeratusLimapuluh Rupiah), Disusul dengan sebuah amplop yang berisi sejumlahuang sebesar Rp.1.484.450, (Satu juta empat

/173/BKDB.TU2010 dan SK TKT II C NoDokumen 821.2/224/BKDB.TU2012) Pada tanggal 29 mei 2017.Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT PALh.

Penggugat III KARPEG ( kartu pegawai ) dengan nomor dokumen P, 4322 71, TASPEN ( tabungan pensiun ) dengan nomor dokumen 1984 0611 2009022002, SK 80% no dokumen 813.2/364CP/BKDB.TU2009,SK 100 % No dokumen 821.2 /173/BKDB.TU2010SK TKT II C No Dokumen 821.2/224/BKDB.TU2012SK II D No Dokumen 812.2/457/BKDB.TU 2015.d.

/173/BKDB.TU2010 SK TKT II C No Dokumen 821.2/224/BKDB.TU2012 SK IID No Dokumen 812.2/457/BKDB.TU 2015.d.

Tergugat; -----------------------------------

PNS dengan Nomor : SK.821.2/044/Asmat/l/2013,An. AGUSTINA PENIWOLO LAMAHODA, AMK, pada tanggal 01 Februari 2013.1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan An.

STERREN SILAS SAMBERI, pada tanggal 06Oktober 2012.1 (satu) Lembar salinan Naskah Pelantikan dengan Nomor:821.2/215/ASMAT/VIV/2012 pada nomor 5 An. dr. STERREN SILAS SAMBERI,pada tanggal 03 Juli 2012.2 (dua) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor:821.2/215/ASMAT/VIV/2012, pada tanggal 03 Juli 2012.10866.67.68.69.70.71.42.73.74.79.76.77.78.79.80.81.82.83.2 (dua) Lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat dengan Nomor:821.2/215/ASMAT/VIV/2012 pada nomor 5 An. dr.

XAVERIAKAHOL, pada tanggal 20 Pebruari 2004.1 (satu) Lembar salinan SK PN dengan nomor : 821.2/118/ASMAT/2005 An.XAVERIA KAHOL, pada tanggal 31 Maret 2005.1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan nomor : SK.821.2/037/ASMAT/201 1An. YAKOBUS ADRIANUS MOKAN, pada tanggal 31 Maret 2011.1 (satu) Lembar salinan SK PN dengan nomor : SK.813.2/037/AMT/2009 An.YAKOBUS ADRIANUS MOKAN, pada tanggal 01 Desember 2009.1 (satu) Lembar salinan SK CPNS dengan nomor : SK.821.2/037/ASMAT/201 1An.

STERREN SILAS SAMBERI, pada tanggal 06Oktober 2012.1 (satu) Lembar salinan Naskah Pelantikan dengan Nomor:821.2/215/ASMAT/VIV2012 pada nomor 5 An. dr. STERREN SILAS SAMBERI,pada tanggal 03 Juli 2012.2 (dua) Lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor:821.2/215/ASMAT/VIV/2012, pada tanggal 03 Juli 2012.2 (dua) Lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat dengan Nomor:821.2/215/ASMAT/VIV/2012 pada nomor 5 An. dr.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor:821.2/556/BKD2015 Tentang Mutasi Jabatan Kepala SD, SMP,SMA/SMK, Pengawas dan Kepala UPTD di jajaran Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 06 Maret 2015beserta Petikan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor:821.2/656/BKD2015 tanggal 06 Maret 2015 khususnya atas nama1. Rasyidin, S.Pd. ( No.urut 14 ), 2. Yarni Yustina, S.Pd. ( No. urut76 ), 3. Yarnalis, S.Pd ( No urut 70 );3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiPesisir Selatan Nomor: 821.2/556/BKD2015 Tentang Mutasi JabatanKepala SD, SMP, SMA/SMK, Pengawas dan Kepala UPTD di jajaranDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan,tanggal 06 Maret 2015 beserta Petikan Surat Keputusan BupatiHalaman 4 dari 11 halamanPutusan Nomor: 21/B/2016/PTTUN.MDNPesisir Selatan Nomor: 821.2/656/BKD2015 tanggal 06 Maret 2015khususnya atas nama 1. Rasyidin, S.Pd. (No.urut 14 ), 2.

strong>DALAM EKSEPSI;------------------------------------------------------------------------------------

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA;-----------------------------------------------------------------------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----------------------------------
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2

Ema Sumarna, M.Si Dari Jabatan Pimpinaan Tinggi Pratama Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Bandung;--------------

Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.2/4251/BKD Tanggal 25September 2018 hal Persetujuan Pengangkatan dan pelantikan pejabatPimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kota Bandung; b. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/4411/BKD Tanggal 3Oktober 2018 hal Pelaksanaan Pelantikan Sekretaris Daerah danPejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kota Bandung;Cc.

Bahwa surat keputusan TERGUGAT Keputusan Walikota Bandung Nomor:821.2/Kep.245BKPP/Tanggal 21 Maret 2019 Tentang PemberhentianSaudara Drs. H.

Ema Sumarna, M.Si. melalui Keputusan Wali Kota Bandung Nomor:821.2/Kep.245BKPP/ Tanggal 21 Maret 2019 Tentang pemberhentianSaudara Drs. H.

PUTUSAN Nomor : 58/G/2019/PTUN.BDGHakim menyatakan BATAL Surat Keputusan TERGUGAT Nomor:821.2/Kep.245BKPP/ Tanggal 21 Maret 2019 Tentang PemberhentianSaudara Drs.H.

Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.245BKPP/2019 Tanggal 21 Maret 2019 tentang Pemberhentian Saudara Drs. H.Ema Sumarna, M.Si Dari Jabatan Pimpinaan Tinggi Pratama Kepala BadanPengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dan Pengangkatan DalamJabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Bandung;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan WalikotaBandung Nomor : 821.2/Kep.245BKPP/2019 Tanggal 21 Maret 2019 tentangPemberhentian Saudara Drs.

Dalam Penundaan;Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat untukmenunda obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati YahukimoNomor 821.2/06/2017, tanggal 2 Juni 2017, tentang PengangkatanJabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan JabatanPengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, SepanjangNomor Urut 64 Lampiran Il atas nama Jhon A. Tedang, S.T. NIP197901222006051001, Penata Tk.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati YahukimoNomor 821.2/06/2017, tanggal 2 Juni 2017, tentang PengangkatanJabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator danJabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo,Sepanjang Nomor Urut 64 Lampiran I atas nama Jhon A. Tedang,S.T., NIP 197901222006051001, Penata Tk. (III/d), Jabatan KepalaHalaman 2 dari 10 halaman.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiYahukimo Nomor 821.2/06/2017, tanggal 2 Juni 2017, tentangPengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, JabatanAdministrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan PemerintahKabupaten Yahukimo, Sepanjang Nomor Urut 64 Lampiran II atasnama Jhon A. Tedang, S.T., NIP 197901222006051001, PenataTk.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati YahukimoNomor: 821.2/06/2017, tanggal 2 Juni 2017, tentang PengangkatanHalaman 3 dari 10 halaman.

,NIP. 197604242009021001, Jabatan Kepala Seksi SDA dan Irigasipada Bidang Pengairan dan SPAM Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Kabupaten Yahukimo;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiYahukimo Nomor: 821.2/06/2017, tanggal 2 Juni 2017, tentangPengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administratordan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah KabupatenYahukimo, sepanjang: Nomor Urut 14 Lampiran atas nama Steven WondaNIP. 196012311989041005, Pembina (IV/a), Jabatan

No. 2243K/PID.SUS/2009padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukandengan caraBahwa Terdakwa selaku Sekretaris Korpri Kabupaten Bandungperiode 2005 2009 yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jawa BaratNomor : 821.2/KEP33/DPPROV/IV/2005 tanggal 20 April2005 tentang Pengukuhan Komposisi dan Personalia DewanPengurus Korpri Kabupaten Bandung Periode Tahun 2005sampai dengan tahun 2009, mempunyai tugas

orang selain Pegawai Negeri yangditugaskan menjalankan suatu) jabatan umum secara terusmenerus atau untuk sementara waktu, dengan sengajamenggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya, ataumembiarkan uang tersebut diambil atau digelapkan oleh oranglain, atau) membantu)s dalam melakukan perbuatan' tersebut,yang dilakukan dengan caraBahwa Terdakwa selaku Sekretaris Korpri Kabupaten Bandungperiode 2005 2009 yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Dewan Pengurus7 Korpri Provinsi Jawa BaratNomor : 821.2

Dewan Pengurus Kabupaten KorpriBandung ;Keputusan Dewan Pengurus Kabupaten Korpri BandungNomor : 841/KEP.001.A/DP.KAB/1/2007 tanggal 02Januari 2007 tentang Pemberian Honorarium KepadaDewan Pengurus Kabupaten Korpri Bandung ;Keputusan Dewan Pengurus Korpri Bandung Nomor841/KEP.001.B/DRKAB/I/2007 tanggal 02 Januari 2007tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Keuangan16Korpri Kepada Sekretaris Dewan Pengurus KabupatenKorpri Bandung ;Surat Keputusan Dewan Pengurus Kabupaten Korpri BandungNomor : 821.2

selaku Penangungjawab Kegiatan Nomor20900/006/Um tanggal 19 Januari 2006 tentangPenunjukan Pemimpin Kegiatan, Pelaksana Teknis,Pemegang Kas dan Pelaksana Administrasi PadaSekretariat Korpri Kabupaten Bandung Tahun Anggaran2006 ;Keputusan Bupati Bandung Nomor : 910/Kep.112 SetdaSetwan/2006 tanggal 10 Maret 2006 tentangPengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)APBD Tahun Anggaran 2006 Pada DPRD, Kepala Daerah,Wakil Kepala Daerah ;Surat Keputusan Dewan Pengurus Kabupaten KorpriBandung Nomor : 821.2

Dewan Pengurus KabupatenKorpri Bandung ;Keputusan Dewan Pengurus Kabupaten Korpri BandungNomor : 841/KEP.001.A/DP.KAB/1/2007 tanggal 02Januari 2007 tentang Pemberian MHonorarium KepadaDewan Pengurus Kabupaten Korpri Bandung ;Keputusan Dewan Pengurus~ Korpri Bandung Nomor841/KEP.001.B/DRKAB/I/2007 tanggal O02 Januari 2007tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan KeuanganKorpri Kepada Sekretaris Dewan Pengurus KabupatenKorpri Bandung ;Surat Keputusan Dewan Pengurus Kabupaten KorpriBandung Nomor : 821.2

/3264/2013 tanggal 2 September 2013untuk dinyatakan batal atau tidak sah ; Bahwa selain itu petitum gugatan Penggugat juga tidak lengkap, dimanadidalam petitum gugatan point 3 (tiga), Penggugat meminta mewajibkanTergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Pati Nomor 821.2/3264/2013,tanggal 2 September 2013 yang dengan demikian seandainya KeputusanBupati Pati Nomor 821.2/3264/2013, tanggal 2 September 2013 dicabutoleh Tegugat, maka Keputusan mana yang akan diberlakukan ?

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 821.2/3264/2013,tanggal 2 September 2013 tentang peninjauan kembali lampiran keputusanBupati Pati Nomor 800/271/2012 tentang Perpanjangan Batas Usia PensiunDalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker di LingkunganPemerintah Kabupaten Pati;3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 821.2/3264/2013 tanggal 2 September 2013 tentang Peninjauan KembaliLampiran Keputusan Bupati Pati Nomor 800/271/2012 tentangPerpanjangan Batas Usia Pensiun Dalam Jabatan Fungsional Dokter,Dokter Gigi dan Apoteker di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati PatiNomor 821.2/3264/2013 tanggal 2 September 2013 tentangPeninjauan Kembali Lampiran Keputusan Bupati Pati Nomor800/271/2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun DalamJabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi dan Apoteker di LingkunganPemerintah Kabupaten Pati.4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 821.2/3264/2013 tanggal 2 September 2013 tentang Peninjauan KembaliLampiran Keputusan Bupati Pati Nomor 800/271/2012 tentangPerpanjangan Batas Usia Pensiun Dalam Jabatan FungsionalDokter, Dokter Gigi dan Apoteker di Lingkungan PemerintahKabupaten Pati ;3.

Bahwat TERGUGAT dalam penerbitan obyek sengketatersebut, tidak memperhatikan dan mengacu kepadakebijakan Pejabat diatasnya, yakni Surat EdaranGubernur Propinsi Papua Nomor : SE 821.2/73/SET tentangpengangkatan /pemberhentian dan pemindahan SekertarisDaerah Kabupaten /Kota Serta Tata Cara PengangkatanPegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas (PLt) danHal. 5 dari 46 Hal.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KeputusanPejabat Tata Usaha Negara Nomor: 821.2 065,tanggal 19 Agustus 2010, Tentang PengangkatanPejabat Eselon Il, Ill dan IV di LingkunganPemerintah Daerah Kabupaten Supiori, khususdalam daftar lampiran nomor urut' 13, = padajabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah KabupatenSupiori ;3.

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabutSurat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor:821.2 065, tanggal 19 Agustus 2010, TentangPengangkatan Pejabat Eselon Il, III dan IV diLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori,khusus dalam daftar lampiran nomor urut 13, padajabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah KabupatenSupiori 5Hal. 9 dari 46 Hal. Putusan No. 387/G/2010/PTUN.JPR104.

T8Keputusan Bupati Supiori Nomor : 821.2 065,Tanggal 19 Agustus 2010 Tentang PengangkatanPejabat Eselon Ill, Ill dan IV di LingkunganPemerintah Kabupaten Supiori (Photo Copy sesuaiasli);9. T9Naskah Pelantikan Atas Nama : Benyamin Mansoben,SH., Sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah PadaPemerintah Kabupaten Supiori (Photo Copy sesuaiasli) ;10.

T 10Petikan Keputusan Bupati Supiori Nomor : 821.2065, Tanggal 19 Agustus 2010 (Photo Copy sesuaiasli) ;11. 711Surat Bupati Supiori Nomor : 821.2/238 tanggal 11September 2010 Perihal Instruksi Dan Himbauan(Photo Copy dari Photo Copy) ;D212. T12Surat Bupati Supiori Nomor : 821.2/252 PerihalPenegasan Tentang Keputusan Bupati Supiori Nomor :821.2 065, Tanggal 19 Agustus 2010 TentangPengangkatan Pejabat selon Il, III dan IV diLingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori (PhotoCopy sesuai asli) ;13.

Wiwin Widya Astuti, dkk (10(sepuluh) orang);1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota PagarAlam Nomor 821.2/431/KPTS/BKD/2011 tanggal 28 November 2011tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi PegawaiNegeri Sipil Kota Pagaralam a.n.

Jonson Marten, S.Pi;1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota PagarAlam Nomor 821.2/588/KPTS/BKD/2011 tanggal 28 November 2011tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi PegawaiNegeri Sipil Kota Pagaralam a.n. Wiwin Widya Astuti, S.P;1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota PagarAlam Nomor 821.2/714/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi PegawaiNegeri Sipil Kota Pagaralam a.n.

Irpansi:1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota PagarAlam Nomor 821.2/728/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi PegawaiNegeri Sipil Kota Pagaralam a.n. Lusianti:1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota PagarAlam Nomor 821.2/729/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi PegawaiNegeri Sipil Kota Pagaralam a.n. Marlando;Hal. 3 dari 22 hal.

Sus/20199)10)11)12)13)14)15)16)1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota PagarAlam Nomor 821.2/751/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi PegawaiNegeri Sipil Kota Pagaralam a.n. Panharudin;1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota PagarAlam Nomor 821.2/758/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi PegawaiNegeri Sipil Kota Pagaralam a.n.

Pipin Oktarlin, A.Ma;1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota PagarAlam Nomor 821.2/773/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi PegawaiNegeri Sipil Kota Pagaralam a.n. Samsidin;1 (satu) rangkap fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota PagarAlam Nomor 821.2/809/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi PegawaiNegeri Sipil Kota Pagaralam a.n.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

• Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Medan Nomor: 821.2/43.K/2020 tentang Pemberhentian Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Pengembangan dan SDM Perusahaan Daerah Pasar Kota

Yohni Anwar, MM, M.H., dan Arifin Rambe, S.Kom;

Bahwa Para Penggugat adalah subjek hukum yang telah memenuhiketentuan Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan legalitas padapokoknya yakni Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/1139.Ktanggal 24 Nopember2016 ; 2.

Menyatakan batal atau tidak sah : Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 821.2/43.K/2020 tanggal16 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Direktur Utama, DirekturOperasional dan Direktur Pengembangan dan SDM PerusahaanDaerah Pasar Kota Medan 3.

Yohni Anwar, MM,MH/Direktur Operasional) ;Petikan Keputusan Walikota Medan No.821.2/43.K/2020tentang Pemberhentian Direktur Utama, Direktur Operasionaldan Direktur Pengembangan dan SDM Perusahaan DaerahPasar Kota Medan tertanggal 16 Januari 2020 yang diterbitkanoleh Plt.

Rusdi Sinuraya ;Bukti P44 Fotokopi SK Walikota Medan Nomor : 821.2/1139.K tanggal 24 Nopember2016 atas nama DR.

Walikota Medan Nomor: 821.2/43.K/2020 tertanggal 20 Januari2020) (vide: built Pid T=) ysess

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketaberupa Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 821.2/43.K/2020,tanggal 16 Januari 2020 tentang Pemberhentian Direktur Utama,Direktur Operasional dan Direktur Pengembangan dan SDMPerusahaan Daerah Pasar Kota Medan selama pemeriksaan sengketasedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap atau ada putusan Pengadilan yang mencabutnya;I. Dalam Pokok Perkara:1.

Menyatakan batal atau tidak sah: Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 821.2/43.K/2020, tanggal16 Januari 2020, tentang Pemberhentian Direktur Utama, DirekturOperasional dan Direktur Pengembangan dan SDM PerusahaanDaerah Pasar Kota Medan;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut: Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 821.2/43.K/2020, tanggal16 Januari 2020, tentang Pemberhentian Direktur Utama, DirekturOperasional dan Direktur Pengembangan dan SDM PerusahaanDaerah Pasar Kota Medan;Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 48 PK/TUN/20214. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugatdengan mengembalikan Para Penggugat kepada jabatan dankedudukan semula;5.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang telahberkekuatan hukum tetap telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruanyang nyata di dalamnya dengan pertimbangan: Bahwa objek sengketa tata usaha negara dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Walikota Medan Nomor: 821.2

Bekerja dengan Jabatan sebagai Camat Perwakilan Long Iran di Long Hubung,dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Nomor: 821.2/3808/MUT1/96 tanggal 15September 1990 ;1.5. Bekerja dengan Jabatan sebagai Sekcam Jempang di Tanjung Isui, dengan SuratKeputusan Bupati Kutai Nomor : 821.2/936/MUT/SK87/1995 tanggal 11 Desember1995 ;1.6. Bekerja dengan Jabatan sebagai Camat Jempang di Tanjung Isui, dengan SuratKeputusan Bupati Kutai tanggal 26 Juni 1999 ;1.7.

Bekerja dengan Jabatan sebagai Staf Bagian Tata Pembangunan SekretariatKubar, dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 821.2/I1.3/BKDTU/2003tanggal 28 Pebruari 2003 ;1.10. Bekerja dengan Jabatan sebagai Kabag TU Dinas Perhubungan KutaiBarat dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor :820/1615/VII/2004 tanggal 1 Juli 2004 ;1.11. Bekerja dengan Jabatan sebagai Camat Muara Lawa, dengan Surat KeputusanBupati Kutai Barat Nomor : 821.22/1538/2005 tangeal 14 Juli 2005 ; 1.12.

Padjonga Dg Ngalle Kabupaten Takalar berdasarkan SuratKeputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/048/BKD/I/2009 tanggal 13Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon Ill diLingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar, baik secara sendirisendirimaupun bersamasama dalam ruang lingkup batas tanggungjawabmasingmasing dengan Andi Tenri Senge Binti Andi Abd. Rahman, Hj.Suparmi, S.Sos, Hj. Rosliah Sarro Dg Ngona Binti Djuma, dan drg.

Padjonga Dg Ngalle Kabupaten Takalar berdasarkan SuratKeputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/048/BKD/I/2009 tanggal 13 Januari2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III di LingkunganPemerintah Kabupaten Takalar, baik secara sendirisendiri maupunbersamasama dalam ruang lingkup batas tanggungjawab masingmasingdengan Andi Tenri Senge Binti Andi Abd. Rahman, Hj. Suparmi, S.Sos, Hj.Rosliah Sarro Dg Ngona Binti Djuma, dan drg. H. SyarifuddinHal. 17 dari 46 hal.

Bupati Takalar Nomor :821.2/383/BKD/IV/2010, tanggal O7 April 2010 tentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil Dari Dan dalam Jabatan Struktural Eselon Ill LingkupHal. 35 dari 46 hal.

Takalar yang telah disahkan sesuai denganaslinya oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Takalar pada tanggal 16 = Januari2012 ;26. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan PelantikanNomor : 821.2/048.a/BKD/I/2009, tanggal 13 Januari 2009, yangtelah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bidang MutasiPegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar padatanggal 16 Januari 2012 ;27. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Petikan Keputusan Bupati TakalarNomor : 821.2/383/BKD/

PelantikanNomor : 821.2/387/BKD/IV/2010, tanggal 08 April 2010, yang telahdisahkan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bidang Mutasi PegawaiBadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Takalar pada tanggal 16Januari 2012 ;30. 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Direktur RSUD H.

STERREN SILAS SAMBERI, padatanggal 26 Agustus 2011.63) 1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan denganNomor: 821.2/005/Asmat/X/2012 An. dr. STERREN SILAS SAMBERI,pada tanggal 06 Oktober 2012.64) 1(satu) Lembar salinan Naskah Pelantikan dengan Nomor:821.2/215/ASMAT/VII/2012 pada nomor 5 An. dr.

KRISTIANA REGINA WAMBRAUW, padatanggal 20 Nopember 2006.136) 1 (satu) Lembar salinan SK PNS dengan Nomor:821.2/342/ASMAT/2008, An.

PNS dengan NomorSK.821.2/044/Asmat/II/2013, An. AGUSTINA PENIWOLOLAMAHODA, AMK, pada tanggal 01 Februari 2013.5) 1 (satu) Lembar salinan Spesimen tanda tangan An.

STERREN SILAS SAMBERI, padatanggal 26 Agustus 2011.63) 1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikandengan Nomor : 821.2/005/Asmat/X/2012 An. dr. STERREN SILASSAMBERI, pada tanggal 06 Oktober 2012.64) 1 (Satu) Lembar salinan Naskah Pelantikan dengan Nomor:821.2/215/ASMAT/VII/2012 pada nomor 5 An. dr.

STEVENLANGI, pada tanggal 06 Februari 2009.80) 1 (satu) Lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikandengan Nomor : 821.2/103/Asmat/VII/2012, An. dr.

Bahwa setelah satu tahun lebih, pada tahun 2011 Para Penggugat diangkat menjadi PegawaiNegeri Sipil penuh berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam masingmasing : Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No.821.2/714/KPTS/BKD/2011,Tentangpengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Atas namaIrpansi NIP. 440042013 tanggal 31 Desember 2011 ; Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No.821.2/809/KPTS/BKD/2011,TentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil. Atasnama Yudi Harianto NIP.440042018. tanggal 31 Desember 2011 ; Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No 821.2/773/KPTS/BKD/2011,Tentangpengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Atasnama Samsidin. NIP. 440042020.

Tanggal 31 Deember 2011 ; Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No.821.2/751/KPTS/BKD/2011, Tentangpengangkatan Calon Pegawai Ngegri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Atasnama Panharudin. NIP.440042008. tanggal 31 Desember 2011 ; Surat Keputusan Walikota Pagar Alam No.821.2/758/KPTS/BKD/2011, Tentangpengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Atas namaPipin Oktarlin.A.Ma.

. ;1 (satu) buah buku BKU (buku kas umum tahun 2006);1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor:821 .2/02/429.305/2008 tanggal 02012008 (asli);1 (satu) lembar Surat Pernyataan pelantikan Nomor : 841.1/09/429.305/2008 tanggal 2 Januari 2008 (asili);1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 821.2/150/429.305/2006 tanggal 17072006 (asli);1(satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/252/429.305/2005 tanggal 28062005 (asli);Hal. 16 dari 29 hal.

No. 945 K/Pid.Sus/20091(satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor841.1/090/429.305/2006 tanggal 28 Agustus 2006 (foto copi);1(satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.1/090/429.305/2006 tanggal 28 Agustus 2006 (foto copi);1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 821.2/198/429.305/2006 tanggal 25082006.

No. 945 K/Pid.Sus/200926).27).28).29).30).31).32).33).34).35).36).37).38).39).40).41).42).43).Nomor: 821.2/02/429.305/2008 tanggal 02012008 (asli);1 (satu) lembar Surat Pernyataan pelantikan Nomor : 841.1/09/429.305/2008 tanggal 2 Januari 2008 (asli);1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 821.2/150/429.305/2006 tanggal 17072006 (asli);1(satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/252/429.305/2005 tanggal 28062005 (asli);1(satu) lembar Surat Peryataan Melaksanakan

Tugas Nomor : 841.1/090/429.305/2006 tanggal 28 Agustus 2006 (foto copi);1(satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.1/090/429.305/2006 tanggal 28 Agustus 2006 (foto copi);1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor:821.2/198/429.305/2006 tanggal 25082006.

Bwi, nominal Rp 35.000.000. ;1 (satu) buah buku BKU (buku kas umum tahun 2006);1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati BanyuwangiNomor: 821.2/02/429.305/2008 tanggal 02012008 (asli);1 (satu) lembar Surat Pernyataan pelantikan Nomor : 841.1/09/429.305/2008 tanggal 2 Januari 2008 (asli);1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 821.2/150/429.305/2006 tanggal 17072006 (asli);1(satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/252/429.305/2005 tanggal 28062005 (asli);1(