bahwa peraturan yang di buatlebih tinggi mempunyai kedudukan lebih tinggi di banding peraturan yang di buatlebih rendah kedudukannya Jutice Fatice menjalankan logika terbalik denganmemilahmilih pasal dan dalam pertimbangannya sebagai pembenaran yang diambiloleh Judexs Fatice utamanya sebagai dasar penentuan kewajiban yang harusditerima bedasarkan keadilan menjadi tidak tempat dan bias antara anasir keadilandengan ketentuan normative ;Keberatan Ketiga ;3 Bahwa Judex Facti tidak memperhatikan bukti ajuran

Agar masingmasing pihak memberikan jawaban atas anjuranselambatlambatnya dalam jangka waktu sepuluh hari setelahditerimanya anjuran ini;Bahwa terhadap Surat Mediator Hubungan Industrial Nomor567/1994/DSTKM/2012 perihal Anjuran tanggal 13 Juli 2012,Penggugat melalui kuasanya menyatakan menerima isi anjurantersebut, namun Tergugat menyatakan menolak anjuran tersebutbahkan sampai hampir setahun ditunggu tidak pernah mau berniatbaik untuk melaksanakan ajuran yang sudah ditetapkan oleh DinasTenaga Kerja

bukti yang diajukan oleh Penuntut Umumdipersidangan;Menimbang, bahwa Majelis tidak melihat adanya alasanpemaaf atas kesalahan terdakwa tersebut, karenanya terdakwaharuslah dihukum setimpal dengan kesalahannya ;Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akanditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, makatelebih dahulu akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkandan meringankan hukuman atas terdakwa;Hal hal yang memberatkan ; Terdakwa tidak mengindahkan ajuran

2 % dibayar oleh Pekerja yang dipotong dari upah setiap bulannya; dandalam proses Mediasi saksi diminta keterangan dan pertimbangan perhitungan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,sekalipun Tergugat telah mengakui bahwa memang benar Penggugat selaku pekerjatidak diikutsertakan program Jamsostek, tetapi pekerja diberikan jaminan sebagaimanaprogram Jamsostek kecuali tunjangan hari tua, akan tetapi Penggugat mendasarkanposita gugatannya sebagai mana angka 15 pada Ajuran

Mediator, bagi Majelis Hakimkarena sifatnya hanya Ajuran, terlebih ajuran pada angka 4 tidak didasarkan pada alasanhukum yang tepat Majelis hakim tidak terikat oleh ajunran tersebut, dan Mediatormenginterpretasikan pasal 156 ayat (4) Uang Penggantian Hak yang seharusnyaditerima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : huruf a sampai dengan hurufd, tidak mencakup Uang Tunjangan Hari Tua (karena termasuk Perselisihan Hak tidak47bisa dicampur adukan dengan konsekuensi adanya perselisihan PHK)

YULIANTI MARHENI, ST)untuk menentukan mengenai kekurangan upah, dan kekurangan Tunjangan hari raya,akan tetapi menurut Hemat Majelis Hakim pertimbangannya tidak tepat dan menuruthukum tidak beralasan; karena juga sifatnya hanya Anjuran saja yang ditujukan kepadaPekerja/Penggugat dan Pengusaha/Tergugat yang mana ajuran tersebut diterimatidaknya diserahkan kepada Para Pihak, terlebih bagi Majelis Hakim tidak adakewajiban untuk terikat oleh Anjuran; dengan mengingat Ketentuan Pasal 86 UndangHalaman

menggunakan shabushabu ;Bahwa shabushabu tersebut tidak kepunyaan terdakwa ;Bahwa saya menggunakan shabushabu 3 hari sebelum tertangkap ;Bahwa terdakwa keluar dari penjara baru 7 (tujuh) bulan dengan bebas bersyarat ;Bahwa Sisa hukuman terdakwa ada 4 tahun lagi ;Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.Menimbang, bahwa Majelis Hakim memutuskan perkara ini, perlu dipertimbangkan halhalyang memberatkan dan meringankan terdakwa :Hal hal yang memberatkan : e Terdakwa tidak menghiraukan ajuran

sayatidak menggunakan shabushabu; Bahwa shabushabu tersebut tidak kepunyaanterdakwa; Bahwa saya menggunakan shabushabu 3 hari sebelum tertangkap ;Bahwa terdakwa keluar dari penjara baru 7 (tujuh) bulan dengan bebas bersyarat;Bahwa Sisa hukuman terdakwa ada 4 tahun lagi; Dengan demikian unsur ini telahterbukti dan terpenuhi.Menimbang, bahwa Majelis Hakim memutuskan perkara ini, perludipertimbangkanhalhal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :Hal hal yang memberatkan :Terdakwa tidak menghiraukan ajuran

Hal ini sesuai sebagaimana ketentuanpasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jopasal 149 huruf (a) dan (b), dan pasal 152 Kompilasi HukumIslam, serta sesuai pula dengan ajuran didalam Al QuranSurat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyiile sUlorj,gs sal cls IloisiyArtinya : Bagi wanitawanita yang diceraikan itu(hendaklah) diberi mutah oleh suaminya sebagaikewajiban bagi orang yangtdaqwa; eee eeeDan Ibarat Kitab Syarqawi Alat Tahrir juz IV halaman 349yang Majelis ambil sebagai pendapat Majelis

Dengan Tanpakehadiran TERGUGAT Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi telahmengeluarkan anjuran, yakni Ajuran No. 65/ANJ/D/V/09 (P2) ;Bahwa TERGUGAT tidak memberikan tanggapan atas anjuran no.65/ANJ/D/IV/09 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProv DKI Jakarta ;Bahwa pada pertemuan Kuasa Hukum PENGGUGAT dengan HRDTERGUGAT pada tanggal 19 Juni 2009, HRD TERGUGAT menyatakan yangHal. 2 dari 9 hal. Put.

Bahwa pertengkaran tersebut berlanjut puncaknya pada tahun 2006 yang pada saat ituTermohon mengalami kehamilan kedua dan pada masa kehamilan tersebut, ternyatakandungan Termohon mengalami gangguan yang menurut medis harus digugurkan dandioperasi, apabila tidak digugurkan dan dioperasi maka berakibat pada keselamatanjiwanya Termohon, sehingga mau tidak Pemohon mengambil sikap tindakan medistersebut sebagaimana ajuran dan dokter kandungan. akan tetapi sikap Pemohon tersebutoleh pihak Ketiga ( ibu Termohon

PERMA Nomor 1 tahun 2008;Menimbang, bahwa oleh karena ajuran kepada Pemohon untuk berdamaidengan Tergugat tidak berhasil, maka Pengadilan akan mempertimbangkangugatan Penggugat berdasarkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan PermohonanPemohon yang lain, maka terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkanhubungan hukum Penggugat dan Tergugat dalam hal ikatan pernikahan/perkawinan mereka;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pengugat dan dikuatkandengan

Bahwa gugatan kabur karena dalam petitum point 5 gugatan penggugatmenyatakan: Menghukum tergugat untuk membayar hakhak penggugatsesuai dengan Pasal 169 ayat (2) UndangUndang No. 13 tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan dengan total sebesar Rp. 19.780.000,.Bahwa angka sebesar Rp. 19.780.000, merupakan angka ajuran dari DinasTenaga Kerja Kabupaten Bandung dalam mediasi yang mana angka tersebutmerujuk pada ketentuan I kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4)UndangUndang No. 13 tahun 2003, sedangkan

yang besarnyadan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,atau perjanjian kerja bersama.Bahwa berdasarkan butir point 4 dan 5 diatas, pemutusan hubungan kerjadilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sudah sesuai dengan PeraturanPerusahaan dan ketentuan Pasal 168 ayat (1) dan (3) UndangUndang 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan memberikan uang penggantihak dan uang pisah sebesar Rp. 5.000.000, tetapi ditolak oleh pihakPenggugat, malahan apabila kita merujuk pada ajuran

Uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 (4) ;Bahwa setelah menerima surat ajuran tersebut Penggugat tidakmemberikan jawaban mengingat Penggugat berpendapat Mediator tidakberpihak kepada hukum yang adil sebagaimana UndangUndangKetenagakerjaan yang berlaku karena pendapat Mediator tidak masuk dalamlogika, yaitu memperbolehkan mutasi dari perusahaan PT. Citra Petala yangmempunyai badan hukum sendiri ke perusahaan PT.

namunTergugat maupun pihaknya tidak pernah datang ,lalu permintaan Perundingandilanjutkan ke pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, untuk dilakukanMediasi dan selama peroses Pemanggilan yang dilakukan oleh Mediator melaluiundangan Tergugat dan pihak Tergugat juga tidak pernah datang atau hadir;Bahwa setelah secara patun Tergugat di panggil untuk dimediasikan oleh DinasTenaga Kerja tetapi tetap saja tidak hadir, maka pihak Dinas Tenaga Kerja KotaPelembang melalui Mediator telah mengeluarkan Surat ajuran

pada tanggal 27Mei 2016 Nomor 560/418/Disnaker/2016;Bahwa sampai dikeluarkannya Surat ajuran tersebut, Tergugat tetap tidak adakabar untuk menyelesaikan, sementara Penggugat sendiri menanti danmenunggu dengan itikat baik juga sabar untuk agar adanya sebuahPenyelesaian dalam Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat padaPenggugat dengan alasan karna Pengurangan atau Efisiensi;Bahwa melihat tidak adanya kabar dan niat serta etikat baiknya dari Tergugatdalam Penyelesaian Perselisihan ini, dan

Agar Pengusaha membayar upah selama tidak dipekerjakan kepadaPekerja dari bulan Januari 2010 s/d April 2010,4 X Rp. 5.030.000, = Rp. 20.120.000.Total = Rp. 170.517.000,Selanjutnya PENGGUGAT memberikan jawaban Ajuran kepadaKadisnaker Kota Surabaya U/P Mediator Hubungan Industrial dan menyatakanmenerima / menyetujui atas Anjuran tersebut diatas.Bahwa menyikapi perouatan TERGUGAT yang tidak mempunyai itikatbaik untuk membayar Pesangon kepada PENGGUGAT sesuai Anjuran bahwaPendapat Mediator dan Pertimbangan

Penggugat menganggapbahwa Tergugat secara tidak langsung dan diamdiam telah mengundurkan diri;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, melalui Surat tertanggal 26 Januari2016 Tergugat telah mengajukan permohonan Mediasi melalui Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, dan atas dasar permohonanMediasi dari Tergugat tersebut, kemudian Mediator pada Dinas Sosial, TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor melalui Surat Nomor 5651/2557/HISyaker/2016, tertanggal 15 April 2016, Perihal: Ajuran

Uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 (4) ;Bahwa setelah menerima surat ajuran tersebut Penggugat tidakmemberikan jawaban mengingat Penggugat berpendapat Mediator tidakberpihnak kepada hukum yang adil sebagaimana UndangUndang Ketenagakerjaan yang berlaku karena pendapat Mediator tidak masuk dalam logika, yaitumemperbolehkan mutasi dari perusahaan PT. Citra Petala yang mempunyaiHal. 3 dari 12 hal. Put. No.394 K/Pdt.Sus/2012badan hukum sendiri ke perusahaan PT.

Agar para pihak memberikan jawaban secara tertulis selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya ajuran ini;IV.

Agar para pihak memberikan jawaban secara tertulis selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya ajuran ini;IV. Apabila para pihak atau salah satu pihak menolak Anjuran, makapihakpihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaianhubungan kerja ini kepada Pengadilan hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai ketentuan Pasal 14 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004";Halaman 19 dari 23 hal. Put.

Agar para pihak memberikan jawaban secara tertulis selambatlambatnya 10(sepuluh) hari setelah diterimanya ajuran ini;IV. Apabila para pihak atau salah satu pihak menolak anjuran, maka pihak pihakatau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian hubungan kerja inikepada Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatHal. 9 dari 25 hal.Put.Nomor 695 K/Pdt.SusPHI/2014sesuai ketentuan Pasal 14 UndangUndang Nomor 02 tahun 2004 (videhalaman 3 Anjuran Mediator);6.

Khairullah agar dapat menerima anjuran mediator yang besarnyasebagaimana pada point I tersebut di atas;Agar para pihak memberikan jawaban secara tertulis selambatlambatnya 10(sepuluh) hari setelah diterimanya ajuran ini;Apabila para pihak atau salah satu pihak menolak anjuran, maka pihakpihakatau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian hubungan kerja inikepada Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsesuai ketentuan Pasal 14 UndangUndang Nomor 02 tahun 2004."

berdasarkan Akta autentik yang dikeluarkan Badan PertanahanNasional No. 27 tanggal 18 Juni 1993, Putusan Mahkamah Syariyah Tapaktuan No. 12/Pdt.G/2005/MSy.TTN tanggal 04 April 2006 dikuatkan oleh Putusan MahkamahSyariyah Provinsi NAD Nomor : 48/Pdt.G/2006/MsyProv, dikuatkan lagi denganputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 304.K/AG/2008.Bahwa terdakwa menempati tanah dan rumah yang terletak di Desa KedaiKecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya adalah atas ajuran dari ibuterdakwa yang bernama Hj.Cut

bipartitsebagimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dibuat risalah yangditandatangani oleh para pihak;Seluruh dokumen hasil pertemuan tanggal 28 April 2014, tanggal 2Juni 2014 dan tanggal 27 Juni 2014 bukan merupakan dokumenrisalah perundingan bipartit melainkan dokumen yang dibuatsepihak oleh Penggugat tanpa disertai tanda tangan dari pejabatatau kuasa Para Tergugat yang secara hukum berwenang untukmewakili perusahaan PT PLN (Persero) ataupun dari pihak TurutTergugat;Bahwa pelaksanaan mediasi dan terbitnya ajuran

Sebagaimana SuratTergugat Nomor 0003/613/R.KAL/2014, tanggal 29 September2014 perihal Jawaban Tentang Ajuran Mediator HubunganIndustrial yang pada intinya menyatakan Para Tergugat tidakHalaman 14 dari 22 hal. Put.