Ditemukan 187 data
210 — 79
In the event USERdesires to use the mark in connection with the program in countries other than those listed onschedule A, such schedule may be amended with OWNER's written consent to include such othercountries"bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Visa tidakmengenakan royalti kepada Pemohon Banding;bahwa sengketa ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi atas pembayaran ke Masterdan Visa, yang menurut Terbanding merupakan pembayaran royalty sehingga terutang
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Krama Yudha Tiga BerlianMotors (KTB) yang ditandatangani tanggal 2 Juli 2007 (tanpa materai), yangPasal 2 menyatakan bahwa "MMC and KTB agreed that the Contractual Feesshould be decreased and amended to Japanese Yen 3,252,051,000 frim theoriginal.
Krama Yudha Tiga BerlianMotors (KTB) yang ditandatangani tanggal 2 Juli 2007 (tanpa materai), yangPasal 2 menyatakan bahwa "MMC and KTB agreed that the ContractualFees should be decreased and amended to Japanese Yen 3,252,051,000 frimthe original.
56 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kena Pajak;c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan olehPengusaha;d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean;e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam DaerahPabean; atauf. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak";Bahwa sesuai dengan Pasal 4 UndangUndang PPN Pajak Pertambahan Nilaiterutang sehubungan dengan pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud dari LuarDaerah Pabean, sesuai dengan kontrak Amended
demikian, tidak ada dasar untuk menyatakan bahwa tidak adaPPN terutang atas pemanfaatan JKP dan/atau BKP tidak berwujud dari LuarDaerah Pabean;Bahwa seperti yang sudah Pemohon Banding sampaikan di dalam SuratKeberatan atas SKPLB PPh Badan, Pemohon Banding tidak menyetujui koreksiTerbanding atas Biaya /ntercompany Technical Assistance Fee dan BiayaEnterprise Resource Planning (ERP) Platform Fee yang menjadi dasardilakukannya koreksi atas objek PPN BKP tidak berwujud dari Luar DaerahPabean;Bahwa Amended
51 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
tax obligations such as Tax IdentificationNumbers, Tax Returns, tax payments, reporting, etc. and rights on taxation suchas appeal on tax assessment, refund, tax credit, compensation and penaltiesare subject to provisions provided in LawNo. 6 of 1983 concerning General TaxNo. 7 of 1983 concerning Income Tax which has been revised many times andfinally it has been changed by Law No. 10 of 1994; Law No. 8 of 1983concerning Value Added Tax of goods and services and Selling Tax onluxurious goods as amended
by Law No. 11 of 1994; Law No. 12 of 1985concerning Land and Building Tax (as amended by Law No. 12 of 1994); LawNo. 13 of 1985 on Stamp Duty and all of their implementing regulations";Bahwa dalam KKPB diatur bahwa Pemohon Banding berkewajiban sebagaiPengusaha Kena Pajak untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPNatas penyerahan barang kena pajak sesuai Undang Undang PPN Nomor 11Tahun 1994;Bahwa Pemohon Banding juga dikenakan PPN dan PPnBM atas pembelianbarang kena pajak dan perolehan jasa kena
72 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
the settlement of arrearages asprovided in Section 3.12 of this Amendment, and thewaiver of certain claims arising out of or in connectionwith the Original PPA, as provided in Article 5 of thisAmendment;Section 3.8:The following definitions are inserted in Article 1(Definitions) of the Original PPA after the definition of"Required Commercial Operation Date":"RSP Term" shall mean the period commencing on January1, 2002 and ending on December 31, 2031;Section 3.12:Section 9 of the Original PPA is amended
Section 3.22 (g):Appendix F of the Original PPA is amended by adding anew Section 2.2. (b) (ili) as follows, and changing thesection number of Section 2.2. (b) (ili) in the Original PPAto Section 2.2.
50 — 79
I MARU No. 2845 14 tanggal 29Oktober 2014 ;25.1 (satu) lembar asli Certificate Of Entry MT KYOSEI MARU No.C14/19568 tanggal 29 Oktober 2014 ;26.1 (satu) lembar asli Amended Confirmation Of Cover MT KYOSEI MARUtanggal 29 Oktober 2014 ;27.1 (satu) set asli IMO Crew List MT KYOSEI MARU ;28.1 (satu) lembar asli Boarding Certificate MT KYOSEI MARU ;29.1 (satu) buah Telepon Satelit Inmarsat No. +870776389067.30.1 (satu) buah buku Diary "INLAD WATER TRANSPORT?
BBC2001/14 tanggal 29 Oktober 2014;23.1 (satu) lembar asli Blue Card MT KYOSEI MARU No. 2845 14 tanggal 29Oktober 2014;hal 63 dari 716424.1 (satu) lembar asli Certificate Of Entry MT KYOSEI MARU No.C14/19568 tanggal 29 Oktober 2014;25.1 (satu) lembar asli Amended Confirmation Of Cover MT KYOSE!
BBC2001/14 tanggal 29 Oktober 2014 ;24.1 (satu) lembar asli Blue Card MT KYOSEI MARU No. 2845 14 tanggal 29Oktober 2014 ;25.1 (satu) lembar asli Certificate Of Entry MT KYOSEI MARU No.C14/19568 tanggal 29 Oktober 2014 ;26.1 (satu) lembar asli Amended Confirmation Of Cover MT KYOSEI MARUtanggal 29 Oktober 2014 ;27.1 (satu) set asli IMO Crew List MT KYOSEI MARU ;28.1 (satu) lembar asli Boarding Certificate MT KYOSEI MARU ;29.1 (satu) buah Telepon Satelit Inmarsat No. +870776389067.DIKEMBALIKAN KEPADA
PT. BANK QNB INDONESIA TBK
Termohon:
1.PT. CISADANE RAYA CHEMICALS
2.LUSIANA
3.DIANA TJHANG
4.PT. DINARETTA LESTARI
551 — 99
Terjemahan Tersumpah;Amandement Agreement To The Facility AgreementDated 14 Februari 2014 (Perjanjian Amandemenpada Perjanjian Fasilitas 14 Februari 2014) dated 9May 2014 PT Cisadane Raya Chemicals dalamFormat Bahasa Asing;Amandement Agreement To Tlie Facility AgreementDated 14 Februari 2014 (Perjanjian Amandemenpada Perjanjian Fasilitas 14 Februari 2014) dated 9May 2014 PT Cisadane Raya Chemicals dalamFormat Terjemahan Tersumpah;US$47.000.000 Facilities Agreement Originally dated14 Februari 2014, as amended
by the AmendementAgreement to the facility Agreement dated 14Februari 2014 dated 9 May 2014 and amended andHalaman 62 dari 75 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt.SusPKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst20.2,22.Bukti TITII3.aBukti TITII4Bukti TITIl4.arestated by the Amendement and RestatementAgreement dated 11 March 2015(Perjanjian Kredit US$47.000.000 sebelumnyaditandatangani pada 14 Februari 2014, sebagaimanadiubah dengan Perjanjian Perubahan TerhadapPerjanjian Kredit tanggal 14 Februari 2014 tanggal 9May 2014
dan diubah dan dinyatakan kembalidengan perubahan dan pernyataan kemballiperjanjian tanggal 11 Maret 2015) dalam FormatBahasa Asing;US$47.000.000 Facilities Agreement Originally dated14 Februari 2014, as amended by the AmendementAgreement to the facility Agreement dated 14Februari 2014 dated 9 May 2014 and amended andrestated by the Amendement and RestatementAgreement dated 11 March 2015(Perjanjian Kredit US$47.000.000 sebelumnyaditandatangani pada 14 Februari 2014, sebagaimanadiubah dengan Perjanjian
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Walaupun isi danketentuan tersebut telah mengalami perubahan;Pihakpihak yang melakukan kontrak tidak bisa keluar dariketentuan yang ada dalam Kontrak Karya, walaupunpemerintahan berganti: Dalam membaca undangundang, biasanya terdapat kalimatundangundang nomor sekian yang merupakan perubahankesekian dari undangundang nomor sekian, atau dalam bahasainggris adalah as amended,Karena Kontrak Karya tidak ditulis as amended, berarti yangdipakai tetap UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1447/B/PK/PJK/201715) Bahwa berdasarkan perbandingan Pasal 13 angka 4 danPasal 13 angka 5 terlihat jelas bahwa terkait ketentuan yangmengatur Pajak Penghasilan Karyawan tidak tercantum frasa"as amended" atau "yang berlaku dari waktu ke waktu"sebagaimana ketentuan Pasal 13 angka 5 atas penerapanPPh Pasal 26.
Walaupunisi dan ketentuan tersebut telah mengalami perubahan;d) Pihakpihak yang melakukan kontrak tidak bisa keluar dariketentuan yang ada dalam Kontrak Karya, walaupunpemerintahan berganti;e) Dalam membaca UndangUndang, biasanya terdapatkalimat UndangUndang nomor sekian yang merupakanperubahan kesekian dari UndangUndang nomor sekian,atau dalam bahasa inggris adalah as amendea, karenaKontrak Karya tidak ditulis as amended, berarti yangdipakai tetap UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilan
1200 — 1294 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari pernyataan tersebut adalah sebagai berikut :"we confirm that our award final/v determined the followina issues:i) The Respondent's challenae to tribunal's jurisdiction which wedismissed ;.il) The joinder of the sixth. seventh and eiaht claimants to thisarbitral reference which allowed under Rule 24.b of the SIAC Rule ;iit) The commencement and pursuit of the IndonesianProceedinas (Case No. 1100/Pdt.G/200B/P.N.JKT.SEL in theSouth Jakarta District Court was a breach of clause 17.6 of theSSA as amended
HUKUMAN ATASPELANGGARAN PERJANJIAN YANG TERKAIT DENGAN RENCANAKERJASAMA PATUNGAN YANG BERNAMA SUBSCRIPTION ANDSHAREHOLDERS AGREEMENT YANG DITANDATANGANI PADATANGGAL 1 MARET 2005 YANG MELARANG' ADANYAPENYELESAIAN SECARA LITIGASI DI PENGADILAN.Bahwa Putusan SIACG Arbitration No. 062/08 telah dengan tegasmenyatakan sebagai berikut :The commencementand pursuit of the Indonesian Proceedinas (CaseNo.1100/Pdt.G/200B/PN.JKT.SEL in the South Jakarta District Court was abreach of clause 17.6 of the SSA as amended
43 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kewajiban memotong dari Pajak Penghasilan atas bunga,dividen, sewa, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasalainnya;Pasal 13 ayat 4 angka (i):Perusahaan berkewajiban untuk memotong dan menyetorkanpajak penghasilan atas penghasilan pegawai Perusahaanberdasarkan Pasal 21 UndangUndang Pajak Penghasilan1984, UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 (tidak dicantumkanfrasa "yang berlaku dari waktu ke waktu" sebagaimanatercantum pada Pasal 13 ayat 5 huruf (a), huruf (b), huruf (c)Kontrak or "as amended);Pasal 13 ayat
Bahwa karena Kontrak Karya tidak ditulis "as amended", berartiyang dipakai tetap UU PPh.7.7. Bahwa Kontrak Karya bersifat naildown, baik untuk perusahaanyang menjadi Kontraktor dan juga berlaku bagi pemotonganuntuk pihak ketiga sesuai Pasal 13 Kontrak Karya, dan sesuaiPasal 32 Kontrak Karya, bahwa yang diatur hanya yangdinyatakan dalam Kontrak Karya.7.8.
502 — 279
Bukti T4 : Pasal 15 Credit Agreement (Perjanjian Hutang Piutang)tertanggal 31 Agustus 2007 yang telah diubah dandinyatakan kembali melalui Amended and Restated CreditAgreement sebagaimana tercantum dalam AmendingAgreementtertanggal 7 Maret 2008..
Bukti T4.A : Terjemahan resmi Pasal 15 Credit Agreement (PerjanjianHutang Piutang) tertanggal 31 Agustus 2007 yang telahdiubah dan dinyatakan kembali melalui Amended andRestated Credit Agreement sebagaimanatercantumdalam Amending Agreementtertanggal 7 Maret 2008.. Bukti T5 : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2452 K/Pdt/2009tanggal 28 Oktober 2010Halaman 104 Putusan No. 136/Pdt.G/2013/PN.JKT.Pst10. Buktl 6 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 Kisip/1980tanggal 8 Desember 1982:11.
>asal 2 ayat 1 Credit Agreement (Perjanjian Hutang Piutang)tertanggal 31 Agustus 2007 yang telah diubah dandinyatakan kembali melalui Amended and Restated CrediiAgreement sebagaimana tercantum dalam AmendingAgreement tertanggal 7 Maret 2008.16.
Henny Singgih,Sarjana Hukum, Notaris di Jakart3pousal Consent (persetujuan istri) tertanggal 4 Maret 2008yang ditandatangani oleh Tiny Tantono (Penggugat )erjemahan resmi Spousal Consent (persetujuan istri) tertanggal4 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Tiny Tantono(Penggugat )Pasal 15 Credit Agreement (Perjanjian Hutang Piutang)tertanggal 31 Agustus 2007 yang telah diubah dan dinyatakankembali melalui Amended and Restated Credit Agreementsebagaimana tercantum dalam Amending Agreementtertanggal
Amending Agreementtertanggal 7 Maret 2008.Bukti T4.A : Terjemahan resmi Pasal 15 Credit Agreement (PerjanjianHutang Piutang) tertanggal 31 Agustus 2007 yang telah diubah dandinyatakan kembali melalui Amended and Restated Credit Agreementsebagaimana tercantum dalam Amending Agreement tertanggal 7 Maret2008.Halaman 155 Putusan No. 136/Pdt.G/2013/PNJKT.Pst9.
95 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penagihan secara Fidusia Atas Hak Kepemilikan untuk keperluan penjaminantertanggal 5 Februari 1997 (vide Bukti P10);Perjanjian pengalihan secara Fidusia Atas Benda tak berwujud untuk keperluan penjaminantertanggal 5 Februari 1997, (vide Bukti P11);Perjanjian (Agreement) tertanggal 12 Maret 1998, (vide Bukti P12);Perjanjian (Agreement) tertanggal 12 Maret 1998, (vide Bukti P13);Bahwa perjanjian penerbitan Obligasi (Indenture) tertanggal 5 Februari 1997 sebagaimana telahdiubah dan dinyatakan ulang (Amended
95 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
GL/ Hamburg tanggal17092009;e International Anti Fouling System CertificateIssued by/place GL/ Hamburg tanggal31032010;e Anti Fouling TBTFree Paint CertificateIssued by/place GL/ Hamburg tanggal31032010;e Chemical Tankcoating Certificate Issued by/place RMRS tanggal 09062006.1 (satu) lembar fotocopy' Certificate OfEndorsement Attesting The Recognition Of aCertificate under the provisions of theInternational Convention on standars of trainingcertification and watchkeeping for seafarers,1978, AS Amended
Hamburg tanggal 17092009;26 International Anti Fouling System Certificate Issued by/place GL/Hamburg tanggal 31032010;27 Anti Fouling TBTFree Paint Certificate Issued by/place GL/ Hamburgtanggal 10012008;28 Chemical Tanks Coating Certificate Issued by/place RMRS tanggal09062006 ;1 (satu) lembar foto copy Certificate OfEndorsement Attesting The Recognition Of aCertificate under the provisions of theInternational Convention on standars of trainingcertification and watchkeeping for seafarers,1978, AS Amended
119 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
GL/ Hamburg tanggal17092009;e International Anti Fouling System CertificateIssued by/place GL/ Hamburg tanggal31032010;e Anti Fouling TBTFree Paint CertificateIssued by/place GL/ Hamburg tanggal31032010;e Chemical Tankcoating Certificate Issued by/place RMRS tanggal 09062006.1 (satu) lembar fotocopy' Certificate OfEndorsement Attesting The Recognition Of aCertificate under the provisions of theInternational Convention on standars of trainingcertification and watchkeeping for seafarers,1978, AS Amended
Hamburg tanggal 17092009;26 International Anti Fouling System Certificate Issued by/place GL/Hamburg tanggal 31032010;27 Anti Fouling TBTFree Paint Certificate Issued by/place GL/ Hamburgtanggal 10012008;28 Chemical Tanks Coating Certificate Issued by/place RMRS tanggal09062006 ;1 (satu) lembar foto copy Certificate OfEndorsement Attesting The Recognition Of aCertificate under the provisions of theInternational Convention on standars of trainingcertification and watchkeeping for seafarers,1978, AS Amended
356 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena beberapa pertimbangan perjanjian awal tersebutmengalami beberapa perubahan yang kemudian dituangkan dalam perjanjianyang diubah dan dinyatakan kembali (Amended and Restated Agreement) padatanggal 16 September 2007 dengan ketentuanketentuan pokok antara lainsebagai berikut :e TGHC akan menerbitkan saham baru atas nama PTGI yang setara dengan50% di TGHC dengan prasyarat : harus memenuhi ketentuan ShareSubscription Agreement I Perjanjian Pembelian Saham ;e PTG diwajibkan untuk melakukan
Oleh karena beberapa pertimbangan perjanjian awaltersebut mengalami beberapa perubahan yang kemudian dituangkan dalamperjanjian yang diubah dan dinyatakan kembali(Amended and Restated Agreement) pada tanggal 16 September 2007 denganketentuanketentuan pokok sebagai berikut : TGHC akan mendapatkan pinjaman dari PTGI sebesar US$ 25,000,000 untukbiaya pembelian Conoco Philips Indonesia Inc Ltd ;e TGHC akan menerbitkan saham baru atas nama PTGI yang setara dengan 50%di TGHC dengan prasyarat : harus memenuhi
Oleh karena beberapa pertimbangan perjanjian awaltersebut mengalami beberapa perubahan yangkemudian dituangkan dalam perjanjian yang diubah dan dinyatakan kembali(Amended and Restated Agreement) pada tanggal 16 September 2007 denganketentuanketentuan pokok sebagai berikut :TGHC akan mendapatkan pinjaman dari PTGI sebesar US$ 25,000,000 untukbiaya pembelian Conoco Philips Indonesia Inc Ltd ;Hal. 29 dari 58 hal. Put.
189 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di dalam keterangan tambahan di persidangan(amended answer) tertanggal 30 November 1982,IRS =menyampaikan perubahan perhitungandimana royalty wajar menurut IRS yang semula 6%menjadi O% atau tidak dapat dibebankanseluruhnya (Jn an amended answer, respondentsought to disallow the previously allowed andremaining royalties paid by petitioner to its parentcompany Halaman 2 Putusan);c.
131 — 22
Maiden, karena mesin adalah tanggung jawabKepala Kamar Mesin (KKM) dan bukan tanggung jawab bagiandeck sesuai dengan STCW International Konvention OnStandards Of Training Certification And Watchkeeping ForSeaferers, 1978, as amended in 1995 (konvensi tentang standardpelatinan sertifikasi dan tugas jaga dilaut) yang telah disyahkanoleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan KeputusanPresiden No. 60 tahunBahwa perbuatan Tergugat yang tidak menghadiri panggilan dariKantor Dinas Tenaga Kerja Propinsi
88 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa didalam penerbitan Irrevocable L/C yang berlaku dalamperdagangan antar negara tidak dapat diubah kecuali persetujuan semuapihak, baik pembeli, penjual maupun pihak bank yang bersangkutan,sebagaimana ketentuan didalam Uniform Customs and Practice forDocumentary Credits sebagaimana disebutkan didalam articel 10 d,yang menyatakan:Such undertakings can neither be amended nor cancelled without theagreement of the issuing bank, the confirming bank (if any), and thebeneficiary.
62 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
) sebagaimana dikemukakan dalam BagianPembukuan KOB/JOC tersebut, sebagai berikut:WHEREAS PERTAMINA wishes to promote the development ofthe Wayang Windu Area and CONTRACTOR desires to jointand assist PERTAMINA in accelerating the exploration anddevelopment of the potential Geothermal Energy resourceswithin such area and the conversion of such GeothermalEnergy resources to Electricity on the basis of the followinglaws and regulations:(c) presidential Decree No. 22 Year 1981 dated June 1,1981, as amended
sebagaimana dikemukakan dalam BagianPembukaan dari KOB/JOC tersebut, sebagai berikut :WHEREAS PERTAMINA wishes to promote thedevelopment of the Wayang Windu Area and CONTRACTORdesires to join and assist PERTAMINA in accelerating theexploration and development of the potential Geothermal36Energy resources within such area and the conversion ofsuch Geothermal Energy resources to Electricity on the basisof the following laws and regulations:(c) Presidential Decree No. 22 Year 1981 dated June 1,1981, as amended