Ditemukan 128028 data
ELY SHUPIDA
Tergugat:
WALIKOTA TANJUNG BALAI
182 — 98
Penggugat:
ELY SHUPIDA
Tergugat:
WALIKOTA TANJUNG BALAImengajukan Kesimpulan sedangkanTergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 15 Juli 2020;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara tidakmengajukan apaapa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimanatelah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan olehPenggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa ini berupa:Keputusan Walikota Tanjung Balai
Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor:880/510/K/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Ely Shupida, AM.,Kep NIP.198001021.200604.2.016 (vide bukti T.6);2. Bahwa Penggugat menerima atau mengetahui adanya Keputusan objeksengketa pada tanggal 31 Desember 2019 (vide dalil Penggugat dalamgugatan);3.
Bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan secara tertulis kepadaWalikota Tanjung Balai pada tanggal 10 Januari 2020 yang dikirim dengansurat kilat khusus tanggal 11 Januari 2020 (vide dalil Penggugat dalamgugatan) dan terhadap Keberatan Penggugat tersebut, Walikota TanjungBalai tidak memberikan tanggapan maupun keputusan penyelesaiannyaatas Keberatan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa terhadap faktafakta tersebut diatas dikaitkan denganketentuan pasalpasal mengenai Upaya Administratif dalam UndangUndangNomor
21 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
DUTA BALAI LELANG, DKK
DUTA BALAI LELANG, berkedudukan di Jalan BintoroNomor 6, Surabaya;2.
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Suriansyah
71 — 11
Pemohon:
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Suriansyah
10 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT PURIAYU LESTARI vs BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG CISADANE, dkk
112 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BALAI PUSTAKA (PERSERO), tersebut;
PT BALAI PUSTAKA (PERSERO), VS 1. FEBI DASA ANGGRAINI, DKK
Pada tanggal 1 September 2015, Serikat Pekerja Balai Pustakamengeluarkan Pernyataan Sikap untuk menolak terkait rencanaperumahan karyawan melalui Surat Nomor 034/SPBP/IX/2015;k. Pada tanggal 8 September 2015, Serikat Pekerja Balai Pustakamelakukan aksi damai di pelataran halaman kantor PT Balai Pustaka(Persero);.
Pada tanggal 18 September 2015, Serikat Pekerja Balai Pustakamelakukan audensi dengan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) unjukmenyampaikan aspirasi pekerja untuk segera membayarkan uangmakan;m. Pada tanggal 22 September 2015, Serikat Pekerja Balai Pustakameminta audensi dengan Komisaris PT Balai Pustaka (Persero) melaluiSurat Nomor 039/SPBP/IX/2015 namun tidak adanya tanggapan;n.
SuratKeputusan Direksi PT Balai Pustaka (Pejsero) Nomor 002/SET/SK.1.2016tertanggal 28 Januari 2016 tentang Perubahan Struktur Organisasi dalamrangka Restrukturisasi .Organisasi PT Balai Pustaka (Persero) Jo. SuratKeputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 007/SET/ SK.2.2016tentang Program Merumahkan Sementara Waktu Sebagian KaryawanTetap PT Balai Pustaka (Persero) adalah telah berdasarkan hukum;19.
SuratPersetujuaan Dewan Komisaris PT Balai Pustaka (Persero) Nomor025/KOM/12.2015 tanggal 04 Desember 2015 tentang PersetujuanHalaman 68 dari 72 hal. Put.Nomor 1173/Padt. SusPHI/2017Perubahan Struktur Organisasi PT Balai Pustaka (Persero) jo. SuratKeputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) NOMOROO02/ SET/SK.1.2016tertanggal 28 Januari 2016 Tentang Perubahan Struktur Organisasi dalamrangka Restrukturisasi Organisasi PT Balai Pustaka (Persero) Jo.
SuratKeputusan Direksi PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 007/SET/SK.2.2016tentang Program Merumahkan Sementara Waktu Sebagian Karyawan TetapPT Balai Pustaka (Persero) adalah telah berdasar hukum;16.
92 — 34
.; Melawan; BADAN PENGURUS BALAI PERTEMUAN BUMI SANGKURIANG;
PUTUSANNomor: 66/Pdt.SusPHI /2018/PHI/PN.BdgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri BandungKlas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihanhubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :ANDRY SUWITO, SE.Par. berumur 45 Tahun (Medan, 02 Agustus 1973),berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, jabatan AdministraturPerkumpulan Balai Pertemuan
Rajawali Barat No.81 Kota Bandung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2018 baik secarabersamasama maupun secara sendirisendiri yang dalam kedudukannyaberhak dan sah mewakili pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;Melawan:BADAN PENGURUS BALAI PERTEMUAN BUMISANGKURIANG beralamatjalan Kiputih Nomor 12 Ciumbuleuit Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan
Bahwa Tergugat adalah sebagai Perkumpulan Balai Pertemuan BumiSangkuriang kelanjutan dari Sociteit Concordia yang bergerak dalambidang usaha Jasa Hotel, Resto, Banquet, dan Sport;.
Bahwa tindakan dan perbuatan yang dituduhkan Tergugat terhadapPenggugat sebagaimana tersebut pada posita gugatan angka 4 diatasadalah merupakan tuduhan yang tidak beralasan, karena Penggugatsemasa menjabat sebagai Administratur di Tergugat telah menjalankantugas dan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja yang telahdisepakati, sedang terkait dengan adanya tindak pidana penggelapan/pencurian/manipulasi yang terjadi di Balai Pertemuan Bumi Sangkuriangsebagaimana tersebut pada posita gugatan angka
BahwakarenaPerkumpulan Balai Pertemuan Bumi Sangkuriang (BPBS)adalah organisasi yang berbasiskan anggota, maka kepercayaan anggotaterhadap TERGUGAT menjadi sangat penting dan mendasar. Segalatindakan yang dapat menurunkan kepercayaan anggota perkumpulankepada TERGUGAT, apalagi jika tindakan itu merupakan tindak pidanaharus bisa dicegah dan ditindak secara tegas oleh Administratur yangdalam perkara ini dijabat oleh PENGGUGAT.9.
41 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
SIMANJUNTAK, DkkLawanBALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN, Dkk
27 — 6
BALAI MANDIRI PRASARANA
63 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai ; YUSUP Bin DUNGCIK
perbuatan Terdakwa dan temantemannya, pohonpohon sawitmilik saksi HERRY DJHOHAN Bin TEGUH sebanyak 2.800 (dua ribu delapanratus) batang sawit menjadi mati, sehingga bila dinilai dengan rupiah, kerugiansaksi HERRY DJHOHAN Bin TEGUH sebesar Rp. 112.600.000, (seratus duabelas juta enam ratus ribu rupiah);Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat(1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan NegeriPangkalan Balai
terhadap TerdakwaYUSUP Bin DUNGCIK dalam perkara No. 178/Pid/2012/PT.PLG Jo No.289/Pid.B/2012/PN.SKY tidak dapat diterima;Menetapkan supaya Terdakwa YUSUP Bin DUNGCIK dikeluarkan daridalam tahanan;Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepadanegara;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/2012/PN.Sky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu yangmenerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2012, Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai
maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa;Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, UndangUndang No. 48 Tahun2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Thamberin
81 — 12
Pemohon:
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Thamberin
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ; FAIZAR NUR alias FAJAR
PUTUSANNomor 1296 K/Pid.Sus/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkanoleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai telah memutusperkara Terdakwa:Nama : FAIZAR NUR alias FAJAR;Tempat lahir : Bagan Asahan;Umur / Tanggal lahir > 33 tahun/21 April 1984;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Dusun V Desa Sei Apung, KecamatanTanjung Balai, Kabupaten Asahan;Agama > Islam;
Pengadilan Negeri TanjungBalai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUDakwaan Kedua : Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUDakwaan Ketiga =: Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTanjung Balai
Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahsebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor150/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 22 Maret 2018 yang amar lengkapnyasebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor419/Pid.Sus/2017/PN Tjb tanggal 29 Januari 2018 sekedar mengenaipemidanaannya yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarselengkapnya sebagai berikut :1.
No. 1296 K/Pid.Sus/2018Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2018/PN Tjbyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2018, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Tanjung Balai mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Mei 2018 dari Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai sebagai Pemohon Kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada
tanggal 15Mei 2018;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balaipada tanggal 23 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2018 serta memori kasasinya telahditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 15Mei 2018.
136 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PERKUMPULAN BALAI SAHABAT SURABAYA (BADAN HUKUM) tersebut;
PERKUMPULAN BALAI SAHABAT SURABAYA (BADAN HUKUM) vs 1. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 2. PERKUMPULAN BALAI SAHABAT;
J.A.5/46/22menjadi Balai Sahabat dan terakhir dirubah dengan Surat Penetapan MenteriKehakiman tanggal 25 April 1959 Nomor J.A.5/34/10, tentang PengesahanPerubahan Anggaran Dasar Pekumpulan Balai Sahabat Surabaya;Bahwa pada tahun 2009 tepatnya pada bulan Januari 2009 adalah batas masakepengurusan Pengurus Periode 20072009, namun tidak/belum ada Rapat LuarBiasa untuk Pemilihan Pengurus Baru/Pengganti, melihat kenyataan ini, beberapaHal. 3 dari 27 hal.Put.No.92 PK/TUN/2012perwakilan anggota mengambil
,Sp.N., tersebut dan telah memilih PengurusBaru/Pengganti dengan Ketua dan Sekretarisnya adalah yang mewakili Penggugat(Perkumpulan Balai Sahabat) dalam sengketa ini;Bahwa meskipun keberadaan Akte Perkumpulan Balai Sahabat Nomor 16 tanggal 29Januari 2010, yang dibuat oleh Notaris AGUS GIYANTO, SH. di Surabaya yangsecara materiil berisi data yang diduga palsu dan dibuat secara tidak sah, ternyatatelah diajukan oleh Dr. TAN HENNY TANUWIDJAJA, SH.
,SpN., telah menguasai Sertipikat HGB Nomor 206/Kelurahan Genteng yang tercatat atas nama Perkumpulan Balai Sahabat Surabaya,atas terjadinya hal itu Penggugat telah 3 (tiga) kali mengirim Surat Somasi/TeguranHukum kepada saudara Dr.
Sahabat berkedudukan di Surabaya.Bahwa Perkumpulan Balai Sahabat sudah ada sejak tahun 1948 sampai dengansekarang, belum pernah melakukan perubahan anggaran dasar;Bahwa Kepengurusan Perkumpulan Balai Sahabat periode 20052009 telah berakhirbulan Januari 2009, dan berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) untukpemilihan pengurus dilaksanakan tanggal 29 Januari 2010 telah memenuhi quorumdari 119 anggota yang hadir 65 anggota dengan menghasilkan kepengurusanPerkumpulan Balai Sahabat periode 20052009
Kota Surabaya tersebut adalah Akta No. 16 yangdibuat oleh Notaris AGUS GIYANTO, SH. yang merupakan hasil rapat gelap tanggal18 Januari 2010 yang diketuai oleh HENNY TANUWIDJAJA adalah merupakanPerkumpulan Balai Sahabat Tandingan dengan merampas assetasset PerkumpulanBalai Sahabat, sehingga bertentangan dengan hukum oleh karena berpindahnya assetPerkumpulan Balai Sahabat kepada yang tidak berhak, Perkumpulan Balai Sahabatyang asli dipimpin oleh HERU SUTANTIO;Bahwa Akta No. 16 yang dibuat oleh Notaris
29 — 23
BALAI LELANG SUKSES MANDIRI, DKK.
73 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
EEN YUNIAWATI vs BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI (BBWS) CITARUM, dkk
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Masdinah
63 — 0
Pemohon:
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Masdinah
601 — 192
PURIAYU LESTARImelawan BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG CISADANE, dkk
234 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA SEKSI PENYIDIKAN BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PROPINSI KEPULAUAN RIAU, 2. KEPALA BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PROPINSI KEPULAUAN RIAU, 3. KEPALA SEKSI PENYIDIKAN BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PUSAT, 4. KEPALA BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM) PUSAT
KEPALA BALAI PEMERIKSA OBAT DAN MAKANAN (BPOM)PROPINSI KEPULAUAN RIAU, beralamat di Komplek Citramas IndahBlok E 28 Jalan Hang Jebat, Kelurahan Batu Besar Nongsa Batam, untukselanjutnya disebut sebagai Termohon II Peninjauan Kembali, dahuluTermohon II Praperadilan;3. KEPALA SEKSI PENYIDIKAN BALAI PEMERIKSA OBAT DANMAKANAN (BPOM) PUSAT, beralamat di Jalan Percetakan NegaraNomor 23 Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon IllPeninjauan Kembali, dahulu Termohon Ill Praperadilan;4.
,Pemohon perkara a quo juga memohon kepada Pengadilan Negeri Batamuntuk memeriksa tindakan penyidikan Penyidik/PPNS Balai POM di Batamdi sarana Rumah Sehat Tradisional Djeng Ayu yang beralamat diPerumahan Puri Casablanca Blok A3 dan A6 Batam;Bahwa Pemohon dalam perkara a quo mendalilkan tindakan penyidikantermasuk penetapan Tersangka yang dilakukan Penyidik/PPNS Balai POMdi Batam tidak sah.
Ayu yangberalamat di Perumahan Puri Casablanca Blok A3 dan A6 Batam denganmelakukan tindakantindakan sebagaimana kewenangan yang diberikanperaturan perundangundangan tersebut;Bahwa Petugas Pengawas dan Penyidik/PPNS Balai POM di Batamditugaskan melakukan pemeriksaan sarana Rumah Sehat TradisionalDjeng Ayu yang beralamat di Perumahan Puri Casablanca blok A3 dan A6dengan dilengkapi Surat Tugas Kepala Balai Pengawas Obat danMakanan di Batam Nomor PR.07.01.864.09.15.2250 tanggal 09September 2015 (vide
Putusan Nomor 69 PK/Pid/201664.65.66.67.68.69,Bahwa atas hasil konsultasi dengan petugas kepolisian dari DirektoratKriminal Knhusus Polda Kepulauan Riau dan Kepolisian Resort Kota Batam,meskipun secara hukum sebagaimana disampaikan dalam angka 55 diatas PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam berwenangmelakukan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak tanpaterlebin dahulu mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Batam,namun demikian PPNS Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batammemutuskan
Dari keterangan saksi yang bernama Widya Cahyaningtyas Hardiyani,AMD., selaku petugas bagian Sertifikasi Balai POM di Batam yangdiperiksa dan dibuatkan BAP tanggal 10 September 2015 didapatketerangan bahwa Balai POM di Batam belum pernah diminta untukmelakukan pemeriksaan sarana produksi PD Citra Ayu Mandiri sebagaisalah satu syarat dalam mengajukan izin edar;. Ditemukan fakta bahwa Pemohon (Dra.
146 — 30
PT.WAHYU PRIMA,; PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK YOGYAKARTA,
YKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa telah mengeluarkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara antaraPT.WAHYU PRIMA dalam hal ini diwakili oleh BUDIONO SOEWANDIselaku Direktur PT .Wahyu Prima, KewarganegaraanIndonesia ; beralamat di Jalan Timoho Nomor 320Yogyakarta ;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BALAI
Setelah membaca dan memperhatikan Surat Permohonantertanggal 26 Oktober 2009 Nomor : 133/Per.WP/X/2009tentang Pencabutan Gugatan dalam perkara Nomor03/G/2009/PTUN.YK ;Menimbang, bahwa = Penggugat telah mengajukan suratgugatan tertanggal 03 September 2009, yang diterima dandidaftarkan dalam Register Perkara di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 03 September 2009 ;Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalamsengketa ini adalah Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen,Balai
Besar Kerajinan dan Batik Nomor1423/Kpts/I/Bd/BBKB/VII/2009 tertanggal 16 Juli 2009 tentangPenunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Konstruksi(Pemborongan) Penyempurnaan Gedung Pasca Gempa Balai BesarKerajinan dan Batik Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Persiapantertanggal 21 Oktober 2009 Penggugat secara lisan telahmengajukan permohonan pencabutan perkaranya kepada MajelisHakim, yang kemudian disusul dengan Surat Permohonantertanggal 26 Oktober 2009 Nomor : 133/Per.WP
102 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
CENTRAL ASIA BALAI LELANG vs KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA;
Central Asia Balai Lelang; Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP1/KN/2013, tanggal 15 Januari 2013, tentang Pemberian Izin PindahTempat Kedudukan Kantor Perwakilan Jakarta PT.
usaha di bidanglelang;Bahwa Pasal 16 PMK Nomor 160/2013, menguraikan: Kegiatanusaha Balai Lelang meliputi kegiatan jasa pralelang dan jasapascalelang untuk semua jenis lelang;Bahwa Pasal 17 PMK Nomor 160/2013, mengatur:(1) Jasa pralelang oleh Balai Lelang termasuk tetapi tidak terbataspada:... g. memasarkan barang dengan caracara efektif, menarik,dan terarah, baik dengan pengumuman, brosur, katalog maupuncara pemasaran lainnya; dan/atau(2) Pemberian jasa pralelang oleh Balai Lelang didasarkan padapernanjian
antara Balai Lelang dengan pemilik barang, yangmengatur termasuk tetapi tidak terbatas pada:a. besaran imbalan jasa dari pemilik barang kepada Balai Lelang;I,anyBahwa ketentauan dalam Pasal 19 PMK Nomor 160/2013 dengantegas mengatur /ega/ standing Pemohon Keberatan, yakni:(1) Jasa pascalelang oleh Balai Lelang termasuk tetapi tidak terbataspada:a. pengaturan pengiriman barang;b. pengurusan balik nama barang yang dibeli atas nama Pembell;dan/atauHalaman 11 dari 56 halaman.
Putusan Nomor 38 P/HUM/20152.12.2.13.c. jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan,;(2) Dalam memberikan jasa pascalelang sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Balai Lelang dapat memperoleh imbalan jasa dariPembeli yang menginginkan pelayanan jasa pascalelang, sesuaidengan kesepakatan antara Pembeli dengan Balai Lelang,Bahwa sebagaimana ditekankan lebih lanjut dalam Pasal 22 PMKNomor 160/2013: Dalam melakukan kegiatan usahanya, Balai Lelangberhak:a. mengadakan perjanjian
Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: PT.CENTRAL ASIA BALAI LELANG, tersebut;2.
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
Termohon:
Sukarti
59 — 46
Pemohon:
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
Termohon:
Sukarti