bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanPeninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 30 Agustus 2010 Nomor :25628/PP/M.IV/22/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikutBahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat KeputusanTerbanding Nomor: 973/757.A/02/DIPENDA

Surat Tanggal Surat Faktur Nilai yang diajukan KeberatanKeberatan Keberatan Pertamina No.1 MH:em/ 30 Oktober 809805682 USD 99,054.00NNT/07082 2007TOTAL USD 99,054.00 Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor: 973/757.A/02/DIPENDA tertanggal 18 Juni 2008 yang isinyamenyatakan bahwa :Bahwa menunjuk Surat Pemohon Banding masingmasing Nomor: MH:em/ NNT/07082tanggal 30 Oktober 2007 perihal permohonan keberatan atas pengenaan Pajak BahanBakar Kendaraan

Bermotor yang dipungut oleh PT Pertamina terhadap Pemohon Bandingdengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa permohonan keberatan Saudara ditolak;Bahwa adapun perincian dan penjelasan atas Keputusan keberatan Nomor: 973/ 757.A/02/DIPENDA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :1 Bahwa pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotordidasarkan pada UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan PemerintahNomor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dipungut olehPertamina terhadap Pemohon Banding dengan ini disampaikan kepada Saudarabahwa permohonan keberatan Saudara tidak dapat dikabulkan.Atas Surat Keputusan Keberatan No. 973/757.A/02/Dipenda tertanggal 18 Juni2008 tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding,telah mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak dengan surat No.

Put. 25628/PP/M.IV/22/2010.MENGADILI KEMBALI:1 Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;2 Membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 973/757.A/02/DIPENDA tertanggal 18 Juni 2008 tentang Pemungutan Pajak Bahan BakarKendaraan Bermotor berdasarkan faktur yang diterbitkan PT.

242.643,19;bahwa Dasar Hukum yang dipakai oleh Terbanding sebagai berikut :UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah;bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap penetapan a quo sehinggamengajukan keberatan terhadap Faktur Pertamina Nomor 5.10.NNT.0051 tanggal 06Desember 2010 melalui surat Nomor MH: saw/NNT/0311/0487 tanggal 01 Maret2011;bahwa terhadap permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Banding tersebut,Terbanding memberikan jawaban melalui surat Nomor 973/029/Dipenda

1) dan (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun2009 tersebut di atas, maka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulansejak tanggal surat keberatan diterima, Terbanding harus sudah memberi keputusanatas keberatan yang diajukan Pemohon Banding dan apabila jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberisuatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis menilai surat Terbanding Nomor973/029/DIPENDA

Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarahyang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapaikesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak;bahwa memperhatikan pendapat 1 hakim anggota dan Hakim Ketua tersebut di atasyang menyatakan untuk membatalkan surat keputusan Terbanding, dan pendapat 1hakim anggota yang tetap mempertahankan Keputusan Terbanding, maka Putusanyang diambil adalah berdasarkan suara terbanyak, yaitu membatalkan SuratKeputusan Terbanding Nomor 973/029/DIPENDA

terdapat sengketa mengenai tarif pajak;: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;: bahwa dalam sengketa ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi,kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketalainnya;: UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;: Membatalkan surat Terbanding Nomor: 973/029/DIPENDA

Putusan Nomor 959/B/PK/PJK/2013Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 10 Nopember 2010, Pemohon Bandingtelah mengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MHsaw/NNTPKBBBNKB/XV10183 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya SuratKetetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telahmenerbitkan Surat Keputusan Nomor: 073/3616/02/Dipenda tertanggal 21Oktober 2011 yang menyatakan bahwa permohonan keberatan PemohonBanding tidak dapat dipertimbangkan dengan

tanggal 21 Oktober 2011 adalah Keputusan yangcacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan formal, keputusanseharusnya memuat keputusan penolakan bukan memuat keputusan tidakdipertimbangkan.Bahwa Majelis dapat memahami pendapat Terbanding bahwa KeputusanTerbanding Nomor: 073/3616/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011menyatakan tidak dipertimbangkan karena Terbanding berpendapat bahwasurat Pemohonan Banding nomor......dst.....oukan surat keberatan sehinggaTerbanding hanya memeriksa formal pengajuan

keberatan, sedangkanmengenai materi pokok sengketa tidak diperiksa oleh Terbanding;Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum hal. 29 alinea ke sebelas(11) dan hal 30 alinea ke satu (1) dan ke dua (2) :"Bahwa menurut Majelis, Surat Keputusan Terbanding Nomor:073/3616/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 tidak memenuhi syaratsahnya keputusan menurut hukum (rechtgeldig beschikking) yang manakarena ketidakcermatan Terbanding keputusan tersebut tidak sesuai denganperaturan dasarnya yaitu tidak berdasarkan

;bahwa oleh karenanya, Majelis berkeyakinan bahwa Keputusan TerbandingNomor: 073/3616/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 yang menyatakantidak dapat dipertimbangkan surat Keberatan Pemohon Banding nomor:a dst..... berdasarkan pertimbangan formal mengenai alasan yang tidakjelas adalah cacat hokum dan harus dibatalkan;Halaman 22 dari 28 halaman.

Putusan Nomor 959/B/PK/PJK/2013bahwa dengan dibatalkannya Keputusan Terbanding Nomor:073/3616/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 tersebut, Majelisberpendapat pajak terutang dihitung sesuai dengan perhitungan pemohonBanding dalam surat keberatan Nomor.....dst....yaitu sebesar Nihil;Bahwa kami berpendapat Majelis Pengadilan Pajak telah memberikanpenafsiran yang keliru dalam pertimbangan hukumnya.

Tanggal FakturKeberatan Keberatan1 MH:my/NNT/0511/0502 2 Mei 2011 5.10.NNT.0002 08 Maret 2011 USD 243.506,52TOTAL USD 243.506,52 Menanggapi surat keberatan tersebut, Gubernur Nusa TenggaraBarat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 973/032/Dipenda tertanggal1 Februari 2012 yang isinya menyatakan bahwa:"Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (5) UndangUndang tersebut di atas, maka Surat Keberatan PT.

Newmont NusaTenggara atas pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidakdipertimbangkan";Adapun perincian dan penjelasan atas Keputusan keberatan Nomor973/032/Dipenda tanggal 1 Februari 2012 tersebut dapat dijelaskan sebagaiberikut:1.

Newmont Nusa Tenggara;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut44468/PP/M.XVI/04/2013, tanggal 16 April 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Membatalkan surat Terbanding Nomor: 973/032/DIPENDA tanggal 1 Februari2012 tentang Surat Jawaban Gubernur Atas Permohonan KeberatanPT. Newmont Nusa Tenggara Atas Pengenaan Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor (PBBKB) atas nama PT.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis menilai SuratTerbanding Nomor 973/032/Dipenda tanggal 1 Februari 2012 harusdibatalkan;Bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak di atas adalah bertentangandengan peraturan perundangundangan. Tanggapan Pemohon PeninjaunKembali atas pertimbangan Majelis di atas adalah sebagai berikut :1.a.

Putusan Nomor 1404/B/PK/PJK/2017Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmembatalkan Surat Terbanding Nomor 973/032/DIPENDA tanggal 1 Februari2012, tentang Surat Jawaban Terbanding atas permohonan KeberatanPemohon Banding atas Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor(PBBKB), atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.061.573.0091.000, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

bahwa Dasar Hukum yang dipakai oleh Terbanding sebagai berikut :e UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah;3. bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap penetapan a quo sehingga mengajukankeberatan terhadap Faktur Pertamina Nomor 5.11.NNT.007 tanggal 09 Pebruari 2011melalui surat Nomor MH:saw/NNT/1011/0959 tanggal 24 Oktober 2011;4. bahwa terhadap permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Banding tersebut,Terbanding memberikan jawaban melalui surat Nomor 973/037/Dipenda

dan (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut diatas, maka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal suratkeberatan diterima, Terbanding harus sudah memberi keputusan atas keberatan yangdiajukan Pemohon Banding dan apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukantersebut dianggap dikabulkan.8. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis menilai surat Terbanding Nomor973/037/DIPENDA

Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketualdan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suaraterbanyak;bahwa memperhatikan pendapat 1 hakim anggota dan Hakim Ketua tersebut di atas yangmenyatakan untuk membatalkan surat keputusan Terbanding, dan pendapat hakim anggotalyang tetap mempertahankan Keputusan Terbanding, maka Putusan yang diambil adalahberdasarkan suara terbanyak, yaitu membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor973/037/DIPENDA

menimbang bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;menimbang bahwa dalam sengketa ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecualibahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;mengingat UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Memutuskan Membatalkan surat Terbanding Nomor: 973/037/DIPENDA

dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut44467/PP/M.XVI/04/2013, tanggal 16 April 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 973/031/Dipenda

Tanggal FakturKeberatan Keberatan1 MH:my/NNT/0511/0502 2 Mei 2011 5.10.NNT.0001 09 Pebruari 2011 USD 237.224,24TOTAL USD 237.224,24 Menanggapi surat keberatan tersebut, Gubemur Nusa TenggaraBarat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 973/031/Dipenda tertanggal1 Februari 2012 yang isinya menyatakan bahwa:"Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (5) UndangUndang tersebut di atas, maka Surat Keberatan PT Newmont Nusa Tenggaraatas pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermator tidakdipertimbangkan

";Adapun perincian dan penjelasan atas Keputusan keberatan Nomor973/031/Dipenda tanggal 1 Februari 2012 tersebut dapat dijelaskan sebagaiberikut:1.

Jadi dalamhal ini surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding telahmemenuhi persyaratan Pasal 103 ayat (1) dari UndangUndang Nomor 28Tahun 2009;Berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding berpendapatbahwa surat keberatan Nomor MH.my/NNT/0511/0501 tertanggal 2 Mei2011 telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur di dalamPasal 103 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009;Berdasarkan uraian di atas, karena penolakan keberatan sebagaimanatertuang di dalam Surat Terbanding Nomor 973/031/Dipenda

Newmont Nusa Tenggara;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut44467/PP/M.XVI/04/2013, tanggal 16 April 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Membatalkan surat Terbanding Nomor: 973/031/DIPENDA tanggal 1 Februari2012 tentang Surat Jawaban Gubernur Atas Permohonan KeberatanPT. Newmont Nusa Tenggara Atas Pengenaan Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor (PBBKB) atas nama PT.

dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut44469/PP/M.XVI/04/2013, tanggal 16 April 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Gubemur Nusa Tenggara Barat Nomor 973/033/Dipenda

Tanggal FakturKeberatan Keberatan1 MH:saw/NNT/0511/0502 2Mei 2011 5.10.NNT.0002 08 Maret 2011 USD 308.069,65TOTAL USD 308.068,65 Menanggapi surat keberatan tersebut, Gubernur Nusa TenggaraBarat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 973/033/Dipenda tertanggal1 Februari 2012 yang isinya menyatakan bahwa:"Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (5) UndangUndang tersebut di atas, maka Surat Keberatan PT.

Newmont NusaTenggara atas pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidakdipertimbangkan";Adapun perincian dan penjelasan atas Keputusan keberatan Nomor973/033/Dipenda tanggal 1 Februari 2012 tersebut dapat dijelaskan sebagaiberikut:1.

Newmont Nusa Tenggara;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut44469/PP/M.XVI/04/2013, tanggal 16 April 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Membatalkan surat Terbanding Nomor: 973/033/DIPENDA tanggal 1 Februari2012 tentang Surat Jawaban Gubernur Atas Permohonan KeberatanPT. Newmont Nusa Tenggara Atas Pengenaan Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor (PBBKB) atas nama PT.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis menilai SuratTerbanding Nomor 973/033/Dipenda tanggal 1 Februari 2012 harusdibatalkan;Bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak di atas adalah bertentangandengan peraturan perundangundangan. Tanggapan Pemohon PeninjaunKembali atas pertimbangan Majelis di atas adalah sebagai berikut :1.a.

PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat/BesarMerk Caterpilar Type Forklit Cat DP115 11.5 Tone Tahun Perakitan 2002 sebesarRp.470.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor atas alatalat berat dan besar ini adalah sudah benar karenasudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. bahwa Terbandingmengusulkan agar permohonan banding Pemohon Banding atas Surat Terbanding Nomor:973/1832/02/Dipenda

tanggal 3 Desember 2012 tidak dapat diterima atau ditolak danmohon tetap mempertahankan Surat Terbanding Nomor: 973/1832/02/Dipenda tanggal 3Desember 2012;bahwa di dalam tahapan studi kelayakan, Pemohon Banding telah membuat suatu 'businessmodel dan financial model yang tidak memasukkan adanya unsur Pajak KendaraanBermotor karena berdasarkan Kontrak Karya dan peraturan yang berlaku pada saat KontrakKarya ditandatangani, tidak ada peraturan terkait yang mengatur mengenai pengenaan PajakKendaraan

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1832/02/Dipenda

XII/04/2013Pajak Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap sebagai berikutKoreksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis AlatBerat/Besar Merk Caterpilar Type Crane Grove AP308 8 Ton Carry Deck Tahun Perakitan1997 sebesar Rp.136.000,00;bahwa Terbanding mengusulkan agar permohonan banding Pemohon Banding atas SuratTerbanding Nomor: 973/1823/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 tidak dapat diterimaatau

ditolak dan mohon tetap mempertahankan Surat Terbanding Nomor: 973/1823/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012;bahwa di dalam tahapan studi kelayakan, Pemohon Banding telah membuat suatu 'businessmodel dan financial model yang tidak memasukkan adanya unsur Pajak KendaraanBermotor karena berdasarkan Kontrak Karya dan peraturan yang berlaku pada saat KontrakKarya ditandatangani, tidak ada peraturan terkait yang mengatur mengenai pengenaan PajakKendaraan Bermotor;bahwa halhal tersebut di atas sangat penting

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1823/02/Dipenda

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat/BesarMerk Toyota Type L/V Toyota L/Cruiser Van HZJ78RTJMRS Tahun Perakitan 2003sebesar Rp.828.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor atas alatalat berat dan besar ini adalah sudah benar karenasudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. bahwa Terbandingmengusulkan agar permohonan banding Pemohon Banding atas Surat Terbanding Nomor:973/1844/02/Dipenda

tanggal 3 Desember 2012 tidak dapat diterima atau ditolak danmohon tetap mempertahankan Surat Terbanding Nomor: 973/1844/02/Dipenda tanggal 3Desember 2012;bahwa sengketa atas kasus yang sama pernah disidangkan dan diputus oleh Majelis HakimXII dengan amar putusan menolak permohonan banding Pemohon Banding, atas putusantersebut, Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepadaMahkamah Agung, berdasarkan pengumuman yang ditampilkan di dalam website resmiMahkamah Agung.

bahwaolehkarenaberdasarkanhasilpemeriksaandalapersidanganterbuktiPemohoBandingtidaBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1844/02/Dipenda

Rp20.055.000,00 dan diperinci sebagai berikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah4 4 4 BBNKB20.055.000 + 20.055.000, PKB20.055.000 4 20.055.000, Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 10 November 2010, PemohonBanding telah mengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor MHsaw/NNTPKBBBNKB/X1I/10054 kepada Terbanding sehubungan denganditerbitkannya SKPD tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telahmenerbitkan Surat Keputusan Nomor 073/3487/02/Dipenda

PemohonBanding berpendapat bahwa PKB dan BBNKB tidak dapat dikenakankepada Pemohon Banding dan seharusnya Pemerintah Daerah NusaTenggara Barat menerbitkan SKPD Nihil yang memuat perinciansebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKBJumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put42338/PP/M.XV/04/2012, Tanggal 19 Desember 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor 073/3487/02/Dipenda

tanggal 21Oktober 2011 telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di atas,yaitu diterbitkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai pejabat yangberwenang menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding,bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagiPemohon Banding, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa SuratTerbanding Nomor: 073/3487/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011merupakan keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal104 ayat (1) UndangUndang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah dan bisa diajukan banding;Bahwa selanjutnnya dalam pertimbangan hukum hal. 15 alinea ke sembilan(9) dan ke sepuluh (10):"bahwa oleh karenanya, Majelis berkeyakinan bahwa Keputusan TerbandingNomor: 073/3487/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 yang menyatakantidak dapat mempertimbangkan Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor:Halaman 25 dari 31 halaman.

Vide antara lain: Nomor Put.25581/PP/M.IV/04/2010dan Nomor Put.25589/PP/M.IV/2010 yang keduanya diucapkan tanggal 30Agustus 2010, serta Nomor Put. 35473/PP/M.XIV04/2011 dan Put.35522/PP/M.X1V/04/2011 yang keduanya diucapkan tanggal 28 Desember2011.Bahwa Putusan Majelis Pengadilan Pajak yang membatalkan KeputusanGubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 073/3487/02/Dipenda tanggal 21Halaman 27 dari 31 halaman.

Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 September 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48509/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/1836/02/Dipenda, tanggal 3 Desember 2012, mengenai SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan

Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48509/PP/M.XII/04/2013, yang diucapkan pada tanggal 28November 2013;Mengadili Sendiri:Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48509/PP/M.XII/04/2013, yang diucapkan pada tanggal 28 November2013, yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor 973/1836/02/DIPENDA, tanggal 03Desember 2012, mengenai Permohonan Keberatan atas Pengenaan PKBatas nama PT Newmont Nusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000

Laksono Dwi Putranto,M.Si;atas surat panggilan tersebut tidak ada itikad baik dari terdakwa DADANGBin MUHAMAD ZAKARIA selaku Kepala Desa Cipancur untuk datang keKantor Dipenda Kabupaten Kuningan dan menyetorkan uang Pajak Bumi danBangunan Sebesar Rp. 33.034.198,00 (tiga puluh tiga juta tiga puluh empatribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) yang berada dalampenguasaannya ;Selanjutnya pada tahun 2016 untuk Desa Cipancur Dipenda KabupatenKuningan menerbitkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP

) SPPT PBBpada sektor pedesaan sebanyak 3.282 lembar SPPT dengan ketetapan PBBseluruhnya Rp. 64.157.323,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluhtujuh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) dan Daftar HimpunanKetetapan Pajak (DHKP) SPPT PBB sektor pedesaan oleh Dipenda KabupatenKuningan telah dikirimkan ke Kecamatan Kalimanggis dan oleh saksi Drs.

) SPPT PBBpada sektor pedesaan sebanyak 3.282 lembar SPPT dengan ketetapan PBBseluruhnya Rp. 64.157.323,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh tujuhribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak(DHKP) SPPT PBB sektor pedesaan oleh Dipenda Kabupaten Kuningan telahdikirimkan ke Kecamatan Kalimanggis dan oleh saksi Drs.

Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat/BesarMerk Volvo Type Truck Dump Volvo WG64 Cement AgitatorTahun Perakitan 1998sebesar Rp.484.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor atas alatalat berat dan besar ini adalah sudah benar karenasudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. bahwa dari penjelasan diatas Terbanding mengusulkan agar permohonan banding Pemohon Banding atas SuratTerbanding Nomor: 973/1878/02/Dipenda

tanggal 3 Desember 2012 tidak dapat diterimaatau ditolak dan mohon tetap mempertahankan Surat Terbanding Nomor: 973/1878/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012;bahwa sengketa atas kasus yang sama pernah disidangkan dan diputus oleh Majelis HakimXII dengan amar putusan menolak permohonan banding Pemohon Banding, atas putusantersebut, Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepadaMahkamah Agung, berdasarkan pengumuman yang ditampilkan di dalam website resmiMahkamah Agung.

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1890/02/Dipenda

Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25622/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding denganposita perkara sebagai berikut :Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Terbandingnomor : 973/1025/02/Dipenda

PK/Pdt/... 639.000,00 0,00 639.000 Pajak Kendaraan Bemotor 4.473.000,00 0,00 4.473.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Februari 2008, Pemohon Banding telahmengajukan Surat Keberatan dengan surat Nomor: 102/KPDPJH/NNT/I/2008kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerahtersebut di atas;Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor: 973/1025/02/Dipenda tertanggal 25 Agustus 2008 yangmenyatakan bahwa permohonan

Put.25622/PP/M.IV/04/2010, yang amar putusannya berbunyi sebagaiberikut :MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor : 973/1025/02/Dipenda tanggal 25 Agustus 2008 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan BermotorJenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2007 Nomor : 406/XII/AB/07E tanggal 20November 2007, atas nama PT.

Surat Keberatan Tanggal Surat keberatan Total Nilai yang diajukakeberatan1 102/KPDPJH/NNT/1/2008 21 Januari 2008 4.473.000 Bahwa atas surat keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali, PihakTermohon Peninjauan Kembali telah mengeluarkan surat keputusan keberatanyaitu dengan surat No. 973/1025/02/Dipenda tertanggal 25 Agustus 2008 yangisinya menyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon PeninjauanKembali ditolak;2 Atas Surat Keputusan Keberatan No. 973/1025/02/Dipenda tertanggal 25Agustus 2008 tersebut

NEWMONT NUSA TENGGARA, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25622/PP/M.IV/04/2010 tanggal30 Agustus 2010 ;MENGADILI KEMBALI, Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding; Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor : 973/1025/02/Dipenda tanggal 25Agustus 2008 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2007 Nomor 406/XII/AB/07E tanggal 20 November 2007, atas nama PT.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Agung Junianto bin Sunarto) terhadap Penggugat (Widiah Dipenda Romadoni binti Kasdik);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp510.000,00

Dipenda 800.000.00 120.000.0 680.000.00Subekti,MM 0, 00, 0,11 Mulyanto,SE.MM Kabid P20 Dipenda 50.000.000 7.500.000 42.500.00012 Ahmad Kabid 50.000.000 7.500.000 42.500.000Sahlan,S.Sos Pendaftaran&Pendata s7 scatan Dipenda13 Drs. Munardi Kabag TU Dipenda 125.000.00 18.750.00 106.250.000, 0,O~,14 Bambang Kabid Penagihan 305.500.00 45.825.00 259.675.00Sugeng.Bsc.SH Dipenda 0, 0,O~15 H.

Naryati, BSc Kasi Penghitungan 50.000.000 7.500.000 42.500.000Dipenda s7 st fat22 Sukarti,SH., dkk Staf Dipenda Gol. 90.000.000 90.000.00018 Orang 7 723 Mustafidah dkk Staf Dipenda Gol. 345.000.00 345.000.0046 Orang Il 0, 0,24 Subiakto,Ssos., Staf Dipenda 447.058.79 67.058.79 380.000.00dkk 38 Orang Gol.

50.000.000, 7.500.000, 42.500.000Penghitungan * 9Dipenda22 Sukarti,SH., dkk Staf Dipenda 90.000.000, 90.000.00018 Orang Gol. : s723 Mustafidah dkk Staf Dipenda 345.000.000 345.000.0046 Orang Gol.

50.000.000, 7.500.000, 42.500.000,Penghitunga n Dipenda22 Sukarti,SH., dkk Staf 90.000.000, 90.000.000,18 Orang Dipenda :Gol. 23 Mustafidah dkk Staf 345.000.000 345.000.00046 Orang Dipenda 7 eGol.

50.000.000, 7.500.000 42.500.000,Penghitunga o =n Dipenda22 Sukarti,SH., dkk Staf 90.000.000, 90.000.000,18 Orang Dipenda Gol. 23 Mustafidah dkk Staf 345.000.000 345.000.000046 Orang Dipenda 7 iaGol.

Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat/BesarMerk Volvo Type Truck Dump Volvo WG64 Cement AgitatorTahun Perakitan 1997sebesar Rp.458.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor atas alatalat berat dan besar ini adalah sudah benar karenasudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. bahwa dari penjelasan diatas Terbanding mengusulkan agar permohonan banding Pemohon Banding atas SuratTerbanding Nomor: 973/1878/02/Dipenda

tanggal 3 Desember 2012 tidak dapat diterimaatau ditolak dan mohon tetap mempertahankan Surat Terbanding Nomor: 973/1878/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012;bahwa sengketa atas kasus yang sama pernah disidangkan dan diputus oleh Majelis HakimXII dengan amar putusan menolak permohonan banding Pemohon Banding, atas putusantersebut, Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepadaMahkamah Agung, berdasarkan pengumuman yang ditampilkan di dalam website resmiMahkamah Agung.

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1889/02/Dipenda

Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat/BesarMerk Volvo Type Truck Dump Volvo WG64 Cement AgitatorTahun Perakitan 1998sebesar Rp.484.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor atas alatalat berat dan besar ini adalah sudah benar karenasudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. bahwa dari penjelasan diatas Terbanding mengusulkan agar permohonan banding Pemohon Banding atas SuratTerbanding Nomor: 973/1878/02/Dipenda

tanggal 3 Desember 2012 tidak dapat diterimaatau ditolak dan mohon tetap mempertahankan Surat Terbanding Nomor: 973/1878/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012;bahwa sengketa atas kasus yang sama pernah disidangkan dan diputus oleh Majelis HakimXII dengan amar putusan menolak permohonan banding Pemohon Banding, atas putusantersebut, Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepadaMahkamah Agung, berdasarkan pengumuman yang ditampilkan di dalam website resmiMahkamah Agung.

Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1891/02/Dipenda

2 tanggal 18 Agustus 2006 perihal TunggakanKontribusi Pembangunan Pasar Sentra Antasari.Surat Walikota Banjarmasin nomor : 973/051/Dipenda 2 tanggal 15Februari 2006 perihal Surat Susulan I.Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 973/108/2/Dipenda tanggal 10Maret 2006 perihal Tunggakan Kontribusi Pembangunan SentraAntasari Banjarmasin.Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 973/234/2/Dipenda tanggal 30 Mei2006 tentang Kontribusi Pembayaran Sentra Antasari.Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 973/406/2/Dipenda

tanggal 15Agustus 2006 tentang Peringatan Terakhir.Surat Walikota Banjarmasin Nomor: 973/575/Dipenda tanggal 20November 2006 Tentang Tunggakan Kontribusi.Hal. 41 dari 93 hal.

tanggal 10Maret 2006 Perihal Tunggakan Kontribusi Pasar Sentra AntasariBanjarmasin.Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 973/234/2/Dipenda tanggal30 Mei 2006 tentang Kontribusi pembayaran Sentra Antasari.Surat Walikota Banjarmasin No. : 973/406/2/Dipenda tanggal 15Agustus 2006 tentang peringatan terakhir.Surat Walikota Banjarmasin No. : 973/575/Dipenda tanggal 20November 2006 tentang Tunggakan Konitribusi.Keputusan DPRD Kota Banjarmasin Nomor : 24 tahun 2006Tanggal 28 Desember 2006 tentang Persetujuan

Antasari.Surat Walikota Banjarmasin nomor : 973/051/Dipenda 2 tanggal 15Februari 2006 perihal Surat Susulan I.Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 973/108/2/Dipenda tanggal 10Maret 2006 perihal Tunggakan Kontribusi Pembangunan SentraAntasari Banjarmasin.Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 973/234/2/Dipenda tanggal 30 Mei2006 tentang Kontribusi Pembayaran Sentra Antasari.Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 973/406/2/Dipenda tanggal 15Agustus 2006 tentang Peringatan Terakhir.Surat Walikota Banjarmasin

Nomor: 973/575/Dipenda tanggal 20November 2006 Tentang Tunggakan Kontribusi.Keputusan DPRD Kota Banjarmasin Nomor : 24 tahun 2006 tanggal 28Desember 2006 tentang Persetujuan Penetapan Tentang Pasar SentraAntasari (P3SA) Banjarmasin.Surat Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin Nomor : 08/DPRDPIMP/2007tanggal 8 Januari 2007 perinal Penyelesaian Pasar Sentra AntasariBanjarmasin.Surat Wakil Walikota Banjarmasin Nomor : 973/27/Dipenda tanggal 24Januari 2007.Telaahan Staf Nomor : 180/148/KUM tanggal 26 April