Ditemukan 3210 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-08-2012 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-46435/PP/M.VII/19/2013
Tanggal 25 Juli 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
17482
  • Fakta dan Data1. bahwa Perjanjian Distribusi Eksklusif dan Lisensi Kekayaan Intelektual dan PerjanjianDistribusi Eksklusif dan Lisensi Kekayaan Intelektual Yang Diubah dan DinyatakanKembali, antara Pemohon Banding (Penerima Lisensi) dengan NIKE EuropeanOperations Netherlands B.V.
    Dst. ...bahwa didalam Perjanjian Distribusi Eksklusif dan Lisensi KekayaanIntelektual Yang Diubah dan Dinyatakan Kembali, disebut:Penerima Lisensi berhak untuk mengadakan subkontrak atas (i)pembuatan Produk Lisensi oleh pemasok produk jadi, (ii) imporproduk lisensi ke wilayah lisensi, dan (iii) pemasaran, penciptaankebutuhan, jasa keagenan penjualan atau jasa lainnya.
    HAK DAN MANFAATNIKE memberikan hak eksklusif kepada Perusahaan Peserta di Wilayahuntuk (i) membuat, dan mengadakan subkontrak untuk membuat, ProdukCBF/Manchester United, (ii) menjual Produk CBF/Manchester United diWilayah dan (iii) menggunakan Hak di Wilayah sehubungan denganpemasaran dan penjualan Produk CBF/Manchester United.3. NIKE harus membantu Perusahaan Peserta dalam mengurus penampilan dan aktifitaspromosi lainnya oleh Tim di Wilayah.4. UPAH4.1.
    (NEON),e Atas Royalti yang dibayar Pemohon Banding tersebut belum ditambahkan dalam NilaiPabean,e Nilai TMR dan CBFManU yang menjadi penambah Nilai Pabean adalah Nilai Royaltiyang dihitung dari prosentase tertentu dikalikan dengan nilai jual barang impor ke daerahpabean,e Nike Europe (NEON) ditunjuk sebagai Supplier Eksklusif CBF dan MUFC untuk alaskaki, pakaian, aksesoris dan perlengkapan dan diberikan lisensi eksklusif untukmemproduksi dan menjual produk dengan merk dagang dan hak kekayaan intelektuallainnya
    Bahwa Tim Audit menemukan adanya pembayaran Royalti dalam Perjanjian Lisensi HakIntelektual dan Distribusi Eksklusif dengan NEON. Dalam perjanjian tersebut NEONmemperbolehkan Auditee untuk menggunakan Merk Dagang dan Hak Kekayaann Lainnya,asalkan semua barang/produk berlisensi dijual oleh Auditee di Indonesia.
Register : 12-05-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BEVERAGE PARTNERS WORLDWIDE INDONESIA
4525 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pemohon Banding memegang hak eksklusif untuk menggunakanmerek Frestea dan Nestea dalam usaha minuman teh siap saji diIndonesia dan oleh karenanya bertanggung jawab secara langsung ataskesuksesan bisnis minuman teh siap saji di Indonesia;Bahwa Pemohon Banding merupakan anak perusahaan dariBeverage Partners Worldwide SA (BPWSA) yaitu suatu perusahaanJoint Venture yang dimiliki sama rata (50:50) antara Nestle SA danThe CocaCola Company (TCCC).
    Sebagaikompensasi atas pemberian hak eksklusif tersebut, Pemohon Bandingharus membayar royalti kepada BPWSA;Bahwa di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian SubLisensidinyatakan secara jelas bahwa Pemohon Banding diberikan haksecara eksklusif oleh BPWSA untuk menggunakan kekayaanintelektual, dimana meliputi penggunaan merek dagang Frestea danNestea, logo, desain kemasan, beserta teknologinya (termasukformula dan spesifikasi produk yang dibutuhkan) (selanjutnya disebutmerek Frestea dan Nestea) untuk
    memproduksi, mendistribusikan danmenjual produkproduk teh dengan merek Frestea dan Nestea diIndonesia;Bahwa sebagai akibat dari pemberian hak eksklusif tersebut,Pemohon Banding merupakan pihak yang menanggung risiko usahasecara langsung atas suksesnya usaha minuman teh dan penjualanprodukproduk teh dengan merek Frestea dan Nestea di Indonesia.Hal ini disebabkan pihak pemberi lisensi biasanya akanmengharapkan pemegang Lisensi untuk dapat menjalankan usahadengan baik dan meningkatkan atau mempertahankan
    Bahwa Pemohon Banding diizinkan untuk menunjuk pihakpihak lainuntuk membantu pembuatan dan pendistribusian produkproduk tehdengan merek Frestea dan Nestea;Bahwa sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian SubLisensi,hak eksklusif yang diberikan oleh BPWSA kepada Pemohon Bandingtermasuk hak untuk menunjuk pihakpihak lain untuk membantuPemohon Banding dalam membuat dan mendistribusikan produkproduk teh merek Frestea dan Nestea di Indonesia;Halaman 5 dari 30 halaman.
    Semua pengambilan keputusan menyangkuthalhal di atas dilakukan oleh Pemohon Banding;Bahwa hal ini jelas menunjukkan Pemohon Banding merupakanpemegang hak eksklusif dan oleh karenanya berwenang untukHalaman 7 dari 30 halaman. Putusan Nomor 344/B/PK/PJK/2014menentukan formula, komposisi dan bahanbahan utama atasminuman teh siap saji dan sari minuman teh merek Frestea danNestea;Bahwa Pemohon Banding menunjuk PT.
Putus : 31-10-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 792 K/PID.SUS/2011
Tanggal 31 Oktober 2011 — SAID Bin TAHA ;
2128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Agama : Islam ;Pekerjaan : Nahkoda PMN Tanpa Nama ;Terdakwa berada di luar tahanan ;Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Nunukan karena didakwaKESATUBahwa ia, Terdakwa SAID Bin TAHA pada hari minggu tanggal 7 November2010 sekira pukul 17.55 WITA atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalambulan November tahun 2010 atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2010,bertempat di Perairan Laut Sulawesi pada posisi titik koordinat posisi 04 06 16U dan 118 10 50 T dan merupakan Zona Ekonomi Eksklusif
    No.792 K/PID.SUS/2011 Bahwa pada saat KRI Ahmad Yani351 sedang melakukan patroli danberada pada posisi 04 0425 U dan 118 12 20 T melihat ada 1 (satu)buah kapal Motor dengan jarak kurang lebih 1 Mil laut denganmenggunakan teropong Bushneel sedang mengapung dan melakukanpenangkapan ikan pada posisi 04 0616 U dan 118 1050 T yangmerupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;e = Selanjutnya KRI Ahmad Yani351 mendekati kapal motor tersebut danmemerintahkan Nakhoda kapal yaitu Terdakwa SAID Bin TAHA
    UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.DANKEDUABahwa ia, Terdakwa SAID Bin TAHA pada hari minggu tanggal 7 November2010 sekira pukul 17.55 WITA atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalambulan November tahun 2010 atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2010,bertempat di Perairan Laut Sulawesi pada posisi titik koordinat posisi 04 06 16U dan 118 10 50 T dan merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE))yang termasuk wilayah kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur yangtermasuk dalam
    berbenderaasing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa pada saat KRI Ahmad Yani351 sedang melakukan patroli danberada pada posisi 04 0425 U dan 118 12 20 T melihat ada 1 (satu)buah kapal Motor dengan jarak kurang lebih 1 Mil laut denganmenggunakan teropong Bushneel sedang mengapung dan melakukanpenangkapan ikan pada posisi 04 0616 U dan 118 1050 T yangmerupakan Zona Ekonomi Eksklusif
    UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;DANKETIGABahwa ia, Terdakwa SAID Bin TAHA pada hari minggu tanggal 7 November2010 sekira pukul 17.55 WITA atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalambulan November tahun 2010 atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2010,bertempat di Perairan Laut Sulawesi pada posisi titik koordinat posisi 04 06 16U dan 118 10 50 T dan merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)yang termasuk wilayah kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur yangtermasuk
Putus : 15-03-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PT PONTIANAK Nomor 16/PID.SUS-PRK/2017/PT PTK
Tanggal 15 Maret 2017 — TRAN VAN DANG
9130
  • CHIENTHANG BD 96846 TS, pada hari Jum/at, tanggal 9 September 2016 sekirapukul 23.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia pada posisi 05 41 58 U 106 02 56 Tsesuai Global Posision System (GPS) setelah dikonversi dan diplot pada petalaut masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diPerairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti ditahan diPelabuhan/Dermaga
    CHIENTHANG BD 96846 TS dalam melakukan penangkapan ikan pada posisi 0541 58 U 106 02 56 T sesuai Global Posision System (GPS) yang masihtermasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang merupakanWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi denganSurat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah RI.wane nne Selanjutnya ketika KP. ENGGANO 5015 akan membawa KM.
    CHIENTHANG BD 96846 TS, pada hari Jumat, tanggal 9 September 2016 sekirapukul 23.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia pada posisi 05 41 58 U 106 02 56 Tsesuai Global Posision System (GPS) setelah dikonversi dan diplot pada petalaut masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diPerairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti ditahan diPelabuhan/Dermaga
    CHIEN THANG BD 96846 TS merupakan kapal penangkap ikandari Negara Vietnam atau bukan merupakan Kapal Penangkap Ikan dariIndonesaa yang dalam melakukan penangkapan ikan pada posisi 05 41 58U 10602 56 T sesuai Global Posision System (GPS) yang masih termasukdalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang merupakan WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izinpenangkapan Ikan) yang dikeluarkan oleh pemerintah RI.Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor Nomor 16/PID.SUSPRK
Register : 07-10-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 416/PID.SUS/2019/PT PBR
Tanggal 24 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum I : SENOPATI, S.H.
Terbanding/Terdakwa : DAO VAN QUYNH
7825
  • hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.30WIB Saksi EKO HENDRIK SULISTIYAWAN dan saksi RIDWAN RIKIHARYADI (masingmasing anggota KN.BINTANG LAUT401) sedangmelaksanakan patroli disekitar perairan laut Natuna pada posisi 05 09416 LU 108 43 477 BT dan mendeteksi sebuah titik pada radar dikoordinat 05 13 002 LU 108 39 002 BT merupakan Kapal IkanHalaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 416/PID.SUS/2019/PT PBRasing BV 909 TS yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikandi wilayah Zona Ekonomi Eksklusif
    diletakkan pada kapal Terdakwa sebagai kapalinduk.e Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.30WIB Saksi EKO HENDRIK SULISTIYAWAN dan saksi RIDWAN RIKIHARYADI (masingmasing anggota KN.BINTANG LAUT401) sedangmelaksanakan patroli disekitar perairan laut Natuna pada posisi 05 09416 LU 108 43 477 BT dan mendeteksi sebuah titik pada radar dikoordinat 05 13 002 LU 108 39 002 BT merupakan Kapal Ikanasing BV 909 TS yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikandi wilayah Zona Ekonomi Eksklusif
    diletakkan pada kapal Terdakwa sebagai kapalinduk.e Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 22.30WIB Saksi EKO HENDRIK SULISTIYAWAN dan saksi RIDWAN RIKIHARYADI (masingmasing anggota KN.BINTANG LAUT401) sedangmelaksanakan patroli disekitar perairan laut Natuna pada posisi 05 09416 LU 108 43 477 BT dan mendeteksi sebuah titik pada radar dikoordinat 05 13 002 LU108 39 002 BT merupakan Kapal Ikan asingBV 909 TS yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif
    perkara ini sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah).Mengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang halhal yangtercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor16/Pid.SusPrk/2019/PN Ran tanggal 16 September 2019 yang amarnyasebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa DAO VAN QUYNH tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telahmelakukan perbuatan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbenderaasing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif
    putusanPengadilan Negeri Ranai Nomor 16/Pid.SusPrk/2019/PN Ran tanggalHalaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 416/PID.SUS/2019/PT PBR16 September 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan hukum dan alasanalasan Hakim Tingkat Pertama dalamputusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : telah melakukanperbuatan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing,melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif
Putus : 19-11-2020 — Upload : 01-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1355 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 19 Nopember 2020 — ALEXANDER POLTAK RONGGUR LUMANTOBING VS SWISS-INDONESIAN CHAMBER OF COMMERCE atau SWISSCHAM INDONESIA, diwakili oleh Christopher Franz Bendl, selaku Ketua Dewan Pengurus dari Perkumpulan Swisscham, dk.
323128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kerugian immateriil:Tercoreng nama baik, citra, maupun kredibilitasnya Penggugat dimata dunia internasional khususnya FIFA, selama empat tahun lebihPenggugat tersita waktu, tenaga, beban pikiran, dan moril untukmemikirkan semua upaya hukum yang harus ditempuh; Penggugatkehilangan kontrak eksklusif HakHak Media Piala Dunia FIFA Rusia2018 yang telah ditandatangani antara Penggugat dan FIFA, namunpihak lainlah yang berhasil memenuhi pembayaran Lisensi 2018,kehilangan keuntungan yang diharapkan pada
    Penggugatkehilangan kontrak eksklusif hakhak media piala dunia FIFA Rusia2018 yang telah ditandatangani antara Penggugat dan FIFA, namunpihak lainlah yang berhasil memenuhi pembayaran Lisensi 2018,kehilangan keuntungan yang diharapkan pada Turnamen Piala DuniaFIFA Rusia 2018 yang telah berlangsung pada bulan Juni 2018 yangdapat dinilai sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);Total keseluruhan kerugian materiil dan immateriil yang dialamiPenggugat adalah sebesar Rp1.017.750.000.000,00
    Kerugian immateriil:Tercoreng nama baik, citra, maupun kredibilitasnya Penggugat dimata dunia internasional khususnya FIFA, selama empat tahun lebihPenggugat tersita waktu, tenaga, beban pikiran dan moril untukmemikirkan semua upaya hukum yang harus ditempuh; Penggugatkehilangan kontrak eksklusif HakHak Media Piala Dunia FIFA Rusia2018 yang telah ditandatangani antara Penggugat dan FIFA, namunpihak lainlah yang berhasil memenuhi pembayaran Lisensi 2018,kehilangan keuntungan yang diharapkan pada Turnamen
    Nomor 1315 K/Pdt.SusHKI/2020menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan kepada pihak yangmerugikan dirinya, namun PT Nonbar tidak perlu ikut digugat dalamperkara a quo karena PT Nonbar adalah kepanjangan tangan dariPenggugat; Bahwa PT Inter Sports Marketing telah menunjuk PT Nonbar sebagaikoordinator tunggal kegiatan nonton bareng, dengan Surat Penunjukantanggal 12 November 2013 yang mempunyai hak eksklusif ataspenayangan Piala Dunia Brazil
Putus : 05-10-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1978 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 5 Oktober 2015 — YOYONG. M
5738 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 31 Tahun2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Yang Telah Dirubah Dan DitambahDengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, makaPengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan berbendera Asing melakukanpenangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEl) yang tidakmemiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang dengancara sebagai berikut;Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 20.00Wita
    Kapal FB VIENT09 milik Marchael Sea Venture Co yang beralamat diLeunledo Palgie Srit General Santos City Philipina yang dinahkodai olehTerdakwa memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEl) diperairan Laut Sulawesi pada posisi 03 03' 30 U 122 36 00 T gunaHal. 2 dari 10 hal.
    jaring/oukat menurunkan jaringmelaksanakan penangkapan ikan, selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2015sekira pukul 07.00 Wita setelah Kapal FB VIENT09 sebagai Kapal lampupenangkap ikan yang dinahkodai Terdakwa kurang lebih sekira 1 (satu) minggumenerangi rumpon di laut dan mengumpulkan ikan pada rumpon, lalumemanggil Kapal S.T Michael yang berfungsi sebagai kapal jaring/oukat melaluiradio HF, selanjutnya Kapal S.T Michael langsung datang menuju posisi KapalFB VIENT0O9 pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif
    Indonesia (ZEEI) diperairan Laut Sulawesi pada posisi 03 03' 30 U 122 36 00 T tersebut lalumenurunkan jaring/pukat untuk menangkap ikan yang terkumpul tersebut yangselanjutnya dibawa menuju kapal penampung dan dibawa menuju Philipina,selanjutnya kapal FB VIENT09 kembali melanjutkan kegiatan penangkapanikan sebagai kapal lampu dan pada tanggal 22 Februari 2015 sekira 05.30 Witaketika Kapal FB VIENT09 melakukan penerangan lampu guna mengumpulkanikan pada rumpon di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Register : 09-09-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 26-07-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 96/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK
Tanggal 21 September 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : YUSE CHAIDI ADHAR, SH
Terbanding/Terdakwa : HO CU
7820
  • BV 5183 TS bersamasama dengan NGO VAN MINH (dilakukan penuntutandalam perkara terpisah) yang merupakan Nahkoda Kapal Penangkap Ikan KM BV5185 TS pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira Pukul 07.00 Wib atausetidaktidaknya pada bulan Mei tahun 2016 atau setidaktidaknya dalam tahun2016 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatanyaitu pada posisi koordinat 05 19. 598 N109 43 231 E sesuai GPS atau 05 1936 N 109 43 14 E setelah dikonversi dan di plot pada peta laut, yangmerupakan
    Nomor 96/PID.SUSPRK/2016/PT PTKIndonesia.Setelah memasuki perairan Indonesia kapal yang dikemudikan terdakwamengganti bendera Negara Vietnam dengan bendera Negara Indonesia danmelakukan penangkapan ikan, setelan kurang lebih 15 hari melakukanpenangkapan ikan pada Hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira Pukul 07.00 Wibbertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan padakoordinat 05 19. 598 N109 43 231 E sesuai GPS atau 05 19 36 N 10943 14 E kapal yang dikemudikan terdakwa tersebut
    Pada Hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira Pukul 07.00 Wib bertempat di ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan pada koordinat 05 19.598 N109 43 231 E sesuai GPS atau 05 19 36 N 109 43 14 E kapal yangdikemudikan terdakwa tersebut ditangkap oleh Kapal Patroli KP Hiu 13 padasaat sedang menarik jaring melakukan penangkapan ikan untuk membantukapal utama KM BV 5185 TS yang di Nahkodai oleh NGO VAN MINH, dansetelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi IRZAL KADIR A.md dan SaksiSUSANTO MANGGOPA
    No.17 Tahun 1985 yang menyatakan hukuman Negara Pantaiyang dijatunkan terhadap pelanggaran peraturan perundangundanganPerikanan diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencantumkan danmenjatuhkan Pidana Penjara atau Pengurungan atau setiap bentuk hukumanHal. 7 dari 9 halaman Putusan.
    Nomor 96/PID.SUSPRK/2016/PT PTKbadan lainnya, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara yangbersangkutan;Menimbang, bahwa demikian juga Surat Edaran Mahkamah Agung(SEMA) No.3 Tahun 2015 menyatakan bahwa Perkara Illegal Fishing di ZonaEkonomi Eksklusif terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan Pidana Dendatanpa dijatuhi Kurungan Pengganti denda;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 19/Pid.SusPrk/2016/PN.Ptk tanggal
Register : 02-09-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN BITUNG Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2019/PN Bit
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
NALKRY KRISTIAN LASUT, SH
Terdakwa:
Roger sarcon villaraza
12053
  • Akan menunjukkan posisi di LautSulawesi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
    Maltonius Tassi Bahwa Ahli adalan ASN KKP bertugas di KesyahbandaranPerikanan Pelabuhan Peerikanan Samudera Bitung; Bahwa Nakhoda dengan ke 5 (lima) ABK berkewarganegaraanPhilipina melakukan usaha Perikanan Tangkap di Perairan ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa mempunyaiPerizinandari Pemerintah Indonesia; Bahwa kapal FB.
    Benar bahwa jika koordinat penangkapan dibaringkan di atas peta LautNomor 356A Dinas Hidrologi TNI AL akan menunjukkan posisi koordinatdi Laut Sulawesi, Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEl)WPPRI 716;8. Benar bahwa tedakwa telah berhasil menangkap ikan Tuna sebanya 2ekor berat per ekornya sekitar 30 sampai 50 kg/ekor, rencana ikan hasiltangkapan akan dijual ke Philipina;9.
    No: 7/Pid.Sus.PRK/2019 PN Bit hal 15 dari 22penangkapan ikan di Zona Eknomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidakmemiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIP);Menimbang bahwa, tempat kejadian perkara (TKP) dalam pemeriksaan awalseperti yang terungkap dari pendapat ahli Nautika sdr. Ade PramanaFebriansyah, S.Pi, dari Pangkalan PSDKP Bitung dan dibenarkan oleh terdakwaRoger Sarcon Villaraza, bahwa kapal FB. Roger terdeteksi radar KP.
    ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEl), telahterpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;2.
Register : 23-04-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ran
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.IMMANUEL TARIGAN, SH.,MH
2.SENOPATI, S.H.
Terdakwa:
DANH CHUNG
6239
  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa DANH CHUNG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengoperasian kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana
    posisi 05 42 863 LU 105 46 742 BT berada di WilayahPerairan Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEl) RI Laut NatunaUtara, 6 mil dari garis batas ZEEI;Kapal KG 95270 TS memasang bendera Vietnam dan secara konstruksi kapaltersebut berasal dari Vietnam dan Kapal terbuat dari kayu;Pemasangan Bendera kebangsaan pada kapal bukanlah patokan menentukankapal asing atau bukan dapat dilihat pada surat surat kapal, bentuk kapal danawak kapal.
    ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan 3.
    HIU 11 karena diduga keras melakukan tindak pidanaperikanan berada di Perairan Natuna Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)berjarak kurang lebih 4 (empat) mill masuk di garis batas ZEEI, dimana posisitersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di depanpersidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksisaksi yangketerangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barangbukti yang diajukan di depan
    HIU 11 karena diduga keras melakukan tindak pidanaperikanan berada di Perairan Natuna Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)berjarak kurang lebih 4 (empat) mil masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif IndonesiaZEEI sebelah timur pulau Subi, dimana posisi tersebut berada di Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI), dengan demikian berarti kapal penangkap ikan asing KG95270 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan /kegiatan perikanan diwilayah pengolahan perikanan Negara Republik IndonesiaHalaman
    Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukaneksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati dizona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal,memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimanadiperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundangundangan yangditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini;2.
Register : 18-07-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/PID.SUS/PRK/2014/PN.TPG
Tanggal 25 Agustus 2014 — Prapas Promsee
5613
  • Menyatakan Terdakwa Mr.PRAPAS PROMSEE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan, Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki SIPI ; ---------------------------2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pida - na denda sebesar Rp.1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah ) ; -3.
    Prapas Promsee selaku Nahkoda KM.Therd Suk Nava1 padahari Rabu tanggal 30April2014 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu haridalam di bulan April2014 atau masih di dalam tahun 2014 , bertempat di perairan Laut Natunapada posisi koordinat 02 29 15"U 105 05 25" T yang merupakan Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia masih termasuk Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEEI ), makaberdasarkan Pasal 71A UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    Jadi yang dilakukan Terdakwa selaku nakhodakapal KM.Therd Suk Nava1 yang berbendera Thailand yang telah menangkap ikan perairanLaut Natuna yang merupakan masih termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesiabertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di (Indonesia ;wonnn Perbuatan Terdakwa Prapas Promsee sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 93 ayat ( 2 ) jo Pasal 27 ayat (2 ) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
    Pasal102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;wonnn n= Bahwa Terdakwa Prapas Promsee selaku nakhoda KM.Therd Suk Nava1 pada hariRabu tanggal 30April2014 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan April2014 atau masih didalam tahun 2014, bertempat di perairan Laut Natunapada posisi koordinat 02 29 15 " U1050582 " yang merupa kan Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia masih termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI ),maka Pengadilan Perikanan
    Therd Suk Nava1 ditangkap oleh Kapal Republik Indonesia( KRI) Pati Unus384 pada hari Rabu, tanggal 30April2014, pukul23.25 WIB, pada posisi koordinat 02 29 15 LU 105 05 25 BT ;5 Bahwa koordinat 02 29 15 LU 105 05 25 BT yang merupakan ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI ) yang merupakan WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia ( WPPRI );6 Bahwa KM.Therd Suk Nava1 tidak memiliki dokumendokumen sepertiSIUP dan SIPI untuk menangkap ikan di perairan Indonesia;7 Bahwahasil tangkapan KM.Therd
    terhadap pelanggaran peraturan per undangundangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jikatidak ada perjanjian sebaliknya antara negaranegara yang bersangkutan atau setiap bentukhukuman badan lainnya ; Menimbang, bahwa dengan telah diratifikasinya UNCLOS 1982 menjadi Un dangUndang Nomor 17 Tahun 1985, berdampak hukum yang mengikat bagi Indonesia untukmelaksanakan, menaati dan menghormati seluruh isi dari UNCLOS tersebut.
Register : 03-09-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 33/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ptk
Tanggal 20 September 2018 — Penuntut Umum:
PIETRA YULY F,SH
Terdakwa:
NGUYEN HOANG HAI
6810
  • Dakwaan : KESATU :NGUYEN HOANG HAI selaku Nahkoda Kapal perikanan BV. 8919TS, pada hariKamis 5 Juli, 2018 sekira pukul 16.45 wib atau pada suatu waktu dalam bulanMei tahun 2018, bertempat di wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikHal 3 dari 33 Hal Putusan No.33/Pid.SusPRK/2018/PN.Ptk1.Indonesia pada posisi 02 56.271LU / 110 03.482 BT sesuai GPS setelahdikonversi dan diplot pada peta laut masih termasuk dalam daerah ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Laut Cina Selatan dan olehkarena
    Dari hasil pengejaran KP PAUS 01berhasil menghentikan kapal perikanan BV. 8919 TS tepatnya pada 0256.271LU / 110 03.482 BT sesuai Global Posision System (GPS) setelahdikonversi dan diplot pada peta laut masih termasuk dalam daerah ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Laut Cina Selatan yangmerupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
    BV. 8919TS melakukan penangkapan ikan denganmenggunakan Trawl didaerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diPerairan Laut Cina Selatan tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP) dan telah berhasil mendapatkan Ikan campur + 600 Kg yangdisimpan diatas kapal perikanan BV. 8919 TS yang dinahkodai olehterdakwa NGUYEN HOANG HAIBahwa berdasarkan keterangan Ahli SADRI, S.St.Pi, MT bahwa dalammelakukan penangkapan ikan, kapal penangkap ikan di wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia wajib
    Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).Hal 21 dari 33 Hal Putusan No.33/Pid.SusPRK/2018/PN.Ptkc. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayahRepublik Indonesia.Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana, kesengajaan dikenaldengan 3 (tiga) gradasi, dan dipergunakan untuk menentukan hubungan kausalantara tingkah laku atau perbuatan dengan akibat yang dilarang hukum pidanayaitu:a.
    Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayahRepublik Indonesia.Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana, kesengajaan dikenaldengan 3 (tiga) gradasi, dan dipergunakan untuk menentukan hubungan kausalantara tingkah laku atau perbuatan dengan akibat yang dilarang hukum pidanayaitu:a.
Register : 14-09-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 29-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 249/PID.SUS/2018/PT PBR
Tanggal 27 September 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : INDRA JAYA, SH
Terbanding/Terdakwa : TRAN DUC THOI
11035
  • Perkara: PDM12/MORO/04/2018 tanggal 23 April 2018, yang berbunyi sebagai berikut:KESATU:Bahwa terdakwa TRAN DUC THOI selaku KKM (Kepala Kamar Mesin)Kapal KM.BV5480TS bersama sama dengan TRAN ANH TUAN selakuNahkoda kapal KM.BV 5480TS (dilakukan penuntutan terpisah), yangmerupakan kapal asing penangkap ikan, pada hari Jumat tanggal 15 Maret2018 sekira jam 18.01 WIB atau setidaktidaknya dalam bulan Maret 2018bertempat di Laut Natuna Utara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia padaposisi 05 45. 693
    Pengadilan Perikanan pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinyamelakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, danpemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2018 di Laut Natuna Utara ZonaEkonomi Eksklusif
    No.31 Tahun 2004 Tentang PerikananJo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.ATAUKEDUA:Bahwa terdakwa TRAN DUC THOI selaku KKM (Kepala Kamar Mesin)Kapal KM.BV5480 TS bersama sama dengan TRAN ANH TUAN selakuNahkoda kapal KM.BV 5480TS (dilakukan penuntutan terpisah), yangmerupakan kapal asing penangkap ikan, pada hari Jumat tanggal 15 MaretHalaman 3 dari 9 Hal.Put.Nomor 249/PID.SUS/2018/PTPBR2018 sekira jam 18.01 WIB atau setidaktidaknya dalam bulan Maret 2018bertempat di Laut Natuna Utara Zona Ekonomi Eksklusif
    setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinyamelakukan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukanpenangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI) perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2018 di Laut Natuna Utara ZonaEkonomi Eksklusif
Putus : 20-08-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Sus/Prkn/2014/PN.Tpg
Tanggal 20 Agustus 2014 — - Mr. PRAPAS PROMSEE (Terdakwa) - REBULI SANJAYA, SH (JPU)
21518
  • Menyatakan Terdakwa Mr.PRAPAS PROMSEE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan, Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki SIPI ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pida - na denda sebesar Rp.1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah ) ; -3.
    Prapas Promsee selaku Nahkoda KM.Therd Suk Nava1 padahari Rabu tanggal 30April2014 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu haridalam di bulan April2014 atau masih di dalam tahun 2014 , bertempat di perairan Laut Natunapada posisi koordinat 02 29 15"U 105 05 25" T yang merupakan Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia masih termasuk Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEEI ), makaberdasarkan Pasal 71A UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    Jadi yang dilakukan Terdakwa selaku nakhodakapal KM.Therd Suk Nava1 yang berbendera Thailand yang telah menangkap ikan perairanLaut Natuna yang merupakan masih termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesiabertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di (Indonesia ;wonnn Perbuatan Terdakwa Prapas Promsee sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 93 ayat ( 2 ) jo Pasal 27 ayat (2 ) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
    Pasal102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;wonnn n= Bahwa Terdakwa Prapas Promsee selaku nakhoda KM.Therd Suk Nava1 pada hariRabu tanggal 30April2014 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan April2014 atau masih didalam tahun 2014, bertempat di perairan Laut Natunapada posisi koordinat 02 29 15 " U1050582 " yang merupa kan Wilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia masih termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI ),maka Pengadilan Perikanan
    Therd Suk Nava1 ditangkap oleh Kapal Republik Indonesia( KRI) Pati Unus384 pada hari Rabu, tanggal 30April2014, pukul23.25 WIB, pada posisi koordinat 02 29 15 LU 105 05 25 BT ;5 Bahwa koordinat 02 29 15 LU 105 05 25 BT yang merupakan ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI ) yang merupakan WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia ( WPPRI );6 Bahwa KM.Therd Suk Nava1 tidak memiliki dokumendokumen sepertiSIUP dan SIPI untuk menangkap ikan di perairan Indonesia;7 Bahwahasil tangkapan KM.Therd
    terhadap pelanggaran peraturan per undangundangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jikatidak ada perjanjian sebaliknya antara negaranegara yang bersangkutan atau setiap bentukhukuman badan lainnya ; Menimbang, bahwa dengan telah diratifikasinya UNCLOS 1982 menjadi Un dangUndang Nomor 17 Tahun 1985, berdampak hukum yang mengikat bagi Indonesia untukmelaksanakan, menaati dan menghormati seluruh isi dari UNCLOS tersebut.
Register : 02-11-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1706 B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BEVERGE PARTNERS WORLDWIDE INDONESIA;
4171 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gambaran Umum dan Model Usaha Pemohon BandingBahwa sebelum Pemohon Banding mengajukan alasan permohonanbandingnya, perkenankanlah Pemohon Banding menjelaskan latarbelakang dan model usaha yang Pemohon Banding terapkan kepadaMajelis Hakim yang terhormat;1.Bahwa Pemohon Banding adalah pemegang hak eksklusif atas merekFrestea dan Nestea untuk digunakan dalam bisnis minuman teh siapsaji di Indonesia dan oleh karenanya bertanggung jawab secaralangsung atas kesuksesan bisnis minuman teh siap saji di Indonesia
    SebagaiHalaman 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor 1706/B/PK/PJK/2016kompensasi atas pemberian hak eksklusif tersebut, Pemohon Bandingharus membayar royalti kepada BPWSA;Bahwa di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian SubLisensidinyatakan secara jelas bahwa Pemohon Banding diberikan haksecara eksklusif oleh BPWSA untuk menggunakan kekayaanintelektual, dimana meliputi penggunaan merek dagang Frestea danNestea, logo, desain kemasan, beserta teknologinya (termasukformula dan spesifikasi produk yang dibutuhkan
    ) (selanjutnya disebutmerek Frestea dan Nestea) untuk memproduksi, mendistribusikan danmenjual produkproduk teh dengan merek Frestea dan Nestea diIndonesia;Bahwa sebagai akibat dari pemberian hak eksklusif tersebut, PemohonBanding merupakan pihak yang menanggung risiko usaha secaralangsung atas suksesnya usaha minuman teh dan penjualan produkproduk teh dengan merek Frestea dan Nestea di Indonesia.
    Semua pengambilan keputusan menyangkuthalhal diatas dilakukan oleh Pemohon Banding;Bahwa hal ini jelas menunjukkan Pemohon Banding merupakanpemegang hak eksklusif dan oleh karenanya berwenang untukmenentukan formula, komposisi dan bahanbahan utama atasminuman teh siap saji dan sari minuman teh merek Frestea danNestea;Bahwa Pemohon Banding menunjuk PT CocaCola DistributionIndonesia (CCDI) sebagai pihak yang mendistribusikan dan menjualproduk minuman teh siap saji merek Frestea dan Nestea diIndonesia
    Sebagai kompensasi ataspemberian hak eksklusif tersebut, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) harus membayar royalti kepadaBPWSA;c. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada diketahui bahwaperjanjian sublisensi antara BPWSA dan Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding) dibuat dan ditandatanganitanggal 2 Oktober 2002, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) baru berdiri pada tanggal 14 Oktober2002 sesuai dengan Akta Notaris Ny.
Putus : 30-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BEVERAGE PARTNERS WORLDWIDE INDONESIA;
3928 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BPWSA merupakan pemegang Lisensi kekayaanintelektual (intellectual properties) yang dimiliki oleh Societe des ProduitsNestle SA dan TCCC berdasarkan PerjanjianPerjanjian Pemberian Lisensi(License Agreements) tertanggal 13 Maret 2002;Bahwa sesuai dengan Perjanjian SubLisensi tertanggal 1 Oktober 2002antara BPWSA dan Pemohon Banding (fotokopi Perjanjian SubLisensiterlampir Lampiran 4), BPWSA memberikan hak secara eksklusif kepadaPemohon Banding untuk menggunakan kekayaan intelektualnyasehubungan dengan
    Putusan Nomor 330/B/PK/PJK/2015memproduksi, mendistribusikan dan menjual produkproduk teh denganmerek Frestea dan Nestea di Indonesia;Bahwa sebagai akibat dari pemberian hak eksklusif tersebut, PemohonBanding merupakan pihak yang menanggung risiko usaha secara langsungatas suksesnya usaha minuman teh dan penjualan produkproduk tehdengan merek Frestea dan Nestea di Indonesia.
    dariBPWSA, maka skema transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding danpihakpihak tersebut diatas (CCBI dan CCDI) juga bersifat eksklusif.
    Putusan Nomor 330/B/PK/PJK/2015 Bahwa dari skema usaha dan penjelasan yang telah Pemohon Bandingsampaikan di atas, dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa fungsi CCBIdan CCDI sebagai pihak yang mencampur, mengemas dan mendistribusikanminuman teh siap saji merek Frestea dan Nestea, diadakan hanya ataspenunjukan Pemohon Banding dan untuk kepentingan Pemohon Bandingsebagai pemegang hak eksklusif atas merek Frestea dan Nestea diIndonesia.
    Penunjukan pihakpihak tersebut tidak menyebabkan adanyapengalihan atau SubLisensi hak eksklusif yang diperolen Pemohon Bandingdari BPWSA;.
Putus : 21-02-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PN LANGSA Nomor 282/Pid.Sus/2016/PN Lgs
Tanggal 21 Februari 2017 — Samad Rueangdet
8639
  • atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, dengansengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaanoleh pejabat Imigrasi ditempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Imigrasi, yang dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil Kapal Patroli KP PERKAKAK3017 pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira pukul 22.00 WIB di ZoneEkonomi Eksklusif
    Saksi Rudi Hartono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Benar Saksi bersama dengan rekanrekan Saksi sebagai pesonil Kapal PolisiPerkakak3017 yang bernama Rismanto yang telah melakukan penangkapanterhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira pukul04.00 WIB di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tepatnya di koordinat04 46 400 U 98 45, 200 T karena Terdakwa beserta kapal PKFB 939 GT65,18 masuk ke wilayah NKRI tanpa izin; Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa
    Saksi Rismanto keterangan di bawah sumpah dibacakan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2016/PN Lgs Bahwa Saksi bersama dengan rekanrekan Saksi sebagai pesonil KapalPolisi Perkakak3017 yang bernama Rudi Hartono yang telah melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September2016 sekira pukul 04.00 WIB di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesiatepatnya di koordinat 04 46 400 U 98 45, 200 T karena Terdakwabeserta kapal PKFB 939 GT
    Saksi Somphon Rueangdet di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi adalah anak buah kapal PKFB 939 GT 65,18 yang ditangkapoleh Kapal Polisi Perkakak3017 pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016sekira pukul 04.00 WIB di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tepatnyadi koordinat 04 46 400 U 98 45, 200 T karena masuk ke wilayah NKRItanpa izin; Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumenKeimigrasian dan izin masuk ke wilayah NKRI; Bahwa kemudian kapal
    Samad Rueangdet;Menimbang, bahwa berdasakan alat bukti yang diajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut;Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rudi hartono dan Saksi Rismantopesonil Kapal Polisi Perkakak3017 pada hari Sabtu tanggal 03 September2016 sekira pukul 04.00 WIB di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesiatepatnya di koordinat 04 46 400 U 98 45, 200 T karena Terdakwabeserta kapal PKFB 939 GT 65,18 masuk ke wilayah NKRI tanpa izin;Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukan
Register : 09-04-2012 — Putus : 08-05-2012 — Upload : 21-05-2012
Putusan PT PEKANBARU Nomor 66/PID.SUS/2012/PTR
Tanggal 8 Mei 2012 — Mr. BUI NGOC SANH
6728
  • BD95611 TS berbendera Vietnam pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekirapukul 21.10 WIB atau setidaktidaknya pada waktu yang termasuk dalam tahun 2011bertempat di Perairan Laut Natuna pada posisi koordinat 0529763 U 10615126BT yang merupakan Wilayah Pengelolahan Perikanan Republik Indonesia di wilayahZona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan pasal 71A UndangundangHal 1 dari 9 Putusan No. 66/PID.SUS/2012/PTRNomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUandang Nomor 31 Tahun 2004tentang
    BD 95611 TS yangdinahkodai oleh Terdakwa yang sedang melakukan penangkapanikan di wilayah pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia tersebut dihentikan oleh Kapal Patroli Indonesia YaituKP ANTASENA 509 di Perairan Laut Natuna pada posisikordinat 0529763 U 10615126 BT yang merupakanWilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) selanjutnyadilakukan pemeriksaan terhadap kapal motor.
    BD95611 TS berbendera Vietnam pada hari Jum at tanggal 23 September 2011 sekira pukul21.10 WIB atau setidaktidaknya pada waktu yang termasuk dalam tahun 2011bertempat di Perairan Laut Natuna pada posisi koordinat 0529763 U 10615126BT yang merupakan Wilayah Pengelolahan Perikanan Republik Indonesia, yangmerupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan pasal 71AUndangundang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUandangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pengadilan
    terdakwa berangkat dari Pelabuhan My ThoVietnam pada hari Minggu tanggal 18 September 2011 dengan tujuan Pulau ConSon Vietnam, dan tiba pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 untukmelakukan penangkapan ikan jenis, selanjutnya karena tidak mendapatkan ikanpada hari Jumat tanggal 23 September 2011, terdakwa melakukan perubahan jalurpelayarannya dengan tujuan perairan Laut Natuna yang merupakan Zona EkonomiEksklusif Indonesia (ZEEI).e Bahwa setelah berada di perairan laut yang merupakan ZonaEkonomi Eksklusif
    Pasal 102 UU No. 45 tahun 2009 ;Hal 7 dari 9 Putusan No. 66/PID.SUS/2012/PTRe Bahwa lagi pula pengganti pidana denda tersebut bukan sanksi atas tindak pidanapelanggaran peraturan Zona Ekonomi Eksklusif ;e Bahwa berdasarkan alasanalasan diatas, pidana denda yang dijatuhkan terhadapTerdakwa harus disertai dengan ketentuan tentang pidana penggantinya jikapidana denda tidak dibayar ;e Bahwa setelah memperhatikan halhal yang memberatkan dan yang meringankansebagaimana tersebut dalam putusan Hakim Tingkat
Register : 18-02-2015 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN Trk
Tanggal 25 Maret 2015 — SITI AISYAH Binti ROKANI
10853
  • Kabupaten Trenggalek untuk mendatangi tempattempat yangmenjual VCD bajakan, dan saksi bersama anggota Sat Reskrim tersebutmendapati kios milik Terdakwa yang menjual VCD dan DVD bajakan,dan setelah saksi bersama anggota Sat Reskrim tersebut memeriksakios milik Terdakwa yang pada waktu itu dijaga oleh IMAM KHOIRIditemukan sebanyak 7 (tujuh) keping VCD dan DVD bajakan;e Bahwa sebelumnya saksi bersama anggota Sat Reskrim tersebutmelakukan tindakan berkordinasi dengan pemilik hak cipta atau pemilikhak eksklusif
    CODE atau dikenal dengan IFPI kode dengan4 (empat ) digit.= Judul album dengan gambarnya sama persis dengan judul albumdan gambar pada covernya.b. sedangkan VCD (Vidio Compact Disc) dan DVD (Digital Vidio Disc)bajakan tidak memiliki ciri tersebut pada VCD dan DVD original produksiAPPRI.benar ;Bahwa selanjutnya setelah saksi bersama anggota Sat Reskrim tersebutmengamankan sebanyak 7 (tujuh) keping VCD dan DVD bajakan yangdimiliki oleh Terdakwa, lalu menghadirkan pemilik hak cipta atau pemilikhak eksklusif
    yaitu APPRI (Asosiasi Penyalur Dan Perusahan RekamanIndonesia) yang berada di Surabaya, setelelah perwakilan dari APPRI(Asosiasi Penyalur dan Perusahan Rekaman Indonesia) melihat barangberupa VCD dan DVD yang saksi amankan tersebut telah disimpulkanbahwa VCD dan DVD tersebut sebagai pemilik hak cipta atau pemilikhak eksklusif adalah APPRI (Asosiasi Penyalur Dan PerusahanRekaman Indonesia) yang telah dibajak oleh seseorang, selanjutnyaterhadap VCD dan DVD sebanyak 7 (tujuh) keping yang dimiliki olehTerdakwa
    bajakan produkdari APPRI ;Bahwa yang dimaksud dengan VCD dan DVD Original adalah Hasilsetiap karya produser rekaman yang telah memiliki / memegang hakeksklusif dari pencipta, artis dan musisi / group kesenian yangmenunjukkan keasliannya berbentuk cakram optik yang berisi datainformasi berupa suara, musik, film atau data lainnya dan yangdimaksud dengan VCD dan DVD Bajakan adalah Hasil copy dari VCDdan DVD Original tanpa seijin dari orang perseorangan / badan usahayang telah memiliki / memegang hak eksklusif
    dari pencipta, artis danmusisi / group kesenian ;Bahwa prosedurnya orang perseorangan/badan hukum untukpembuatan, mengumumkan, memperbanyak dan mengedarkan VCDmaupun DVD Original diantaranya adalah : Memiliki Ijin Usaha Produksi(IUP), Memiliki hak eksklusif dari pencipta, artis dan musisi / groupkesenian ;Bahwa orang perseorangan / badan hukum yang telah memiliki /memegang hak eksklusif dari pencipta, artis dan musisi / group keseniandiantaranya yaitu :e APPRI (Asosiasi Penyalur Dan Pengusaha Rekaman
Register : 15-06-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN BITUNG Nomor 6/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
EDWIN B. TUMUNDO, S.H., M.H.
Terdakwa:
ARMANDO MARISCAL
9936
  • Sallin 02 memasukiZona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah melanggar pasal 92 danasal 93 ayat (2) Undang Undang perikanan Republik IndonesiaNomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang Undang Nomor 31tahun 2004 Tentang Perikanan.Bahwa perizinan untuk kapal asing melakukan Usaha Perikanantangkap di ZEEI, perizinanya diterbitkan oleh Pemerintah Pusatdalam hal ini Ditjen Perikanan tangkan KKP di Jakarta;Menimbang bahwa, atas Pendapat dari Ahli Perikanan Tersebut.Terdakwa membenarkan,Menimbang, bahwa untuk
    Sallin 02 telah telah memasuki laut Sulawesi, ZonaEkonomi eksklusif Indonesiaa (ZEEIl) melakukan penangkapan ikantidak mempunyai Izin Usaha Perikanan tangkap dari pemerintahIndonesia;Bahwa posisi pendeteksian oleh KP. Orca 01 pada koordinat 607.850 LU 127 56.305 BT, dan posisi penghentian kapal FBCA.Sallin 02 pada Koordinat : 06 10.836 LU 127 50.435 BT;Put. No: 6/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 11 dari 217.
    No: 6/Pid.Sus.PRK/2020 PN Bit hal 13 dari 21titik terendah pasng surut air laut perairan Teritorial Negara Kepulauan( Archipelagic State);Menimbang bahwa Konvensi Internasional telah mengatur bagi negaraatau perseorangan yang tidak berpantai yang akan melakukan kegiatanPerikanan diatur dalam konvensi ini, wajib menaati hukum positif dari negarapantai yang berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif tersebut sebagaimanandiatur pada pasal 58 ayat (3) UNCLOS Tahun 1982,Menimbang ,Bahwa pendapat ahli Nautika
    Sallin 02 sudah memasuki Laut Sulawesi,perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) WPPRI 716, YurisdiksiIndonesia sebagai mana Konvensi UNCLOS 1982.Menimbang bahwa, dari fakta persidangan terungkap bahwa pemilikkapal FBCA.
    Sallin 02 adalah Saturinas Sally, Warga negara Philipina.Bukanlah terdakwa Armando Mariscal, Oleh karena itu akan dipertimbangkanunsur Mengoperasikan kapal Perikanan berbendera asing melakukakanpenangkapan ikan di Zona Eknomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidakmemiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur tersebut telahterpenuhi secara sah menurut hukum;3.