untukmemeriksa berkas perkara (inzage), dari pukul 11,15 sampai pukul 11.20;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkaraa quo diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dandengan caracara menurut ketentuan pasal 199 ayat (1) R.Bg jo pasal 7 ayat(1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan, makapermohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagaiPengadilan judek

dalam perkaraini karena pada saat dilakukan pemeriksaan setempat yang biayanya 100%dibebankan kepada para Penggugat, tidak ada perangkat pemerintahansetempat ;e Bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut tidak berjalan dengankondusif dimana saksi Para Penggugat yang bernama RIFAI ditakuttakutioleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat agar tidak usah menunjukkanbatasbatas yang menjadi objek sengketa dengan bahasa daerah (Rejang)dan tentu saja merugikan Para Penggugat ;e Bahwa pertimbangan hukum Judek

/Terlawan ke rumah uaknya di Sidomulyo;Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihanantara Penggugat asal/Terlawan dan Tergugat asal/Pelawanbukanlah disebabkan oleh Penggugat asal/Terlawan, melainkanTergugat asal/Pelawan yang menyebabkan rumah tangga merekaberpisah sejak tanggal 5 Agustus 2010, kareena Tergugatasal/Pelawan sendirilah yang mengantarkan Penggugatasal/Terlawan kerumah ke uaknya ke Sidomulyo sebagaimanaketerangan saksi saksi, oleh karenanya Majelis Hakimberkeyakinan bahwa Judek

Kis.terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga adalah semata mataditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpamempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihandan pertengkaran terebut, sehingga apabila Judek Fakti telahyakin bahwa perkawinan tersebu telah pecah, hati kedua pihaktelah pecah, maka terpeuhilah isi pasal 19 (f) PP No. 9 tahun1975: Oleh karenanya Majlis berkeyakinan bahwa Judek Fakti tidakmenyalahi Surat Edaran

No. 127PK/Pdt/2009"Menimbang bahwa terhadap alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapat ;Menimbang, bahwa terlepas dari alasan = alasankasasi tersebut di atas putusan Pengadilan Tinggi /Judek Facti telah salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut Bahwa Notaris hanya mengkonstatir kehendakpara pihak, karena itu tidak perludijadikan pihak dalam perkara antara keduabelah pihak yang ada dalam perjanjian ; Bahwa putusan Judek Facti harus batal danmahkamah Agung akan mengadili sendiridengan

./2012/PT.BTN, yangsekarang dalam upaya hukum Peninjauan Kembali di MA RI)butir ke 8 yang menghukum Tergugatl untuk membayarGanti Rugi sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus jutarupiah) adalah tidak berdasarkan hukum;Keputusan judek pakti (Perkara Nomor 40/Pdt.G/2011/PN.Srg jo Nomor 09/PDT/2012/PT.BIN, yang sekarangdalam upaya hukum Peninjauan Kembali di MA RI) pada butirke 8 bagian kedua yang menghukum Tergugatl untukmembayar ganti rugi konpensi sebesar Rp 425.000.000,(empat ratus dua puluh lima

Bahwa tentang batu split judek pakti telah mengambil alihwewenang Mahkamah Agung, kasus itu karena telah di adili dandi putus oleh Pengadilan dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor243/PDT/2006/PT.DKI jo Putusan Mahkamah Agung Nomor2308 K/PDT/2007dan telahberkekuatan hukum tetap, yangpada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji danmenghukum Turut Tergugat (Soepono) untuk memenuhi danmentaati putusan ini; (Vide Bukti T4, T5, T6), danHalaman

tidak masuklingkungan disitu (lingkungan obyek sengketa), saksi STEPANUS TODINGPADANG menerangkan bahwa SAMPE PANDIN dari Tongkonan Tabang (hal34 putusan Pengadilan Makale), sehingga menurut hukum para Tergugat / paraTerbanding tidak berhasil membuktikan dalildalil pokok bantahannya, bahwaHal 12 dari 29 hal No.194/PDT/201613tanah sengketa asalnya dari TONGKONAN POTOKSA yang dikuasai SIAMBEPONG BARAMBA 777 27 72 ono eon cnn non noe nnn nee rn nec nee ence neeALASAN KELIMABahwa Pertimbangan hukum judek

pemilikan oleh SAMPE PANDIN merupakankepemilikan bekas tanah milik adat sesuai dengan UndangUndang PokokAgraria.** Bahwa tanah tongkonan tidak boleh dikuasai atau dimiliki secaraperorangan demikian juga dalam pembayaran wajib pajak bertindak selakuatas nama dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tidak boleh namapribadi tetapi seharusnya adalah wajib pajak tertulis atas namaTONGKONANTANGGAPAN KELIMABahwa alasan kelima pada halaman 10 dalam Memori Banding ParaPembanding / Para Penggugat menyatakan judek

Facti seharusnya menyatakan bahwa Terdakwa terbuktibersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan.Bahwa dengan seluruh uraian di atas, maka kami Jaksa / Penuntut Umumberkesimpulan bahwa Judex Facti tidak menerapkan atau menerapkanperaturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga sebenarnyaperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatanPidana.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judek

Bahwa Pengadilan Judek Factie dalamperkara tersebut telah menjatuhkanpidana 2 (dua) bulan yang lebihringan dari tuntutan Orditur selama10 (sepuluh) bulan penjara denganpidana tambahan di Pecat dari DinasTNI AD, dengan pertimbangan Majelistidaklah semata mata hanya memidanaOrang orang yang bersalah melakukantindak pidana tetapi juga mempunyaitujuan untuk mendidik agar yangbersangkutan dapat inshaf dan jeraserta kembali kejalan yang benar,menjadi warga negara dan prajurityang baik, sesuai dengan falsafahPancasila

Menghukum Pekawan Sita Eksekusi/ Pembanding untuk membayarsemua biaya perkara yag timbul dalam perkara ini serta perkara banding;Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikanpususan yang seadiladilnya .Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding /Pelawan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Judek Factie tidak menuangkan dan menguraikan semuaketerangan saksisaksi yang diajukan dipersidangan oleh Pembanding dantidak menuangkan keterangan saksisaksi

hukum yang dilakukan Tergugat, sehingga yang menjadidasar gugatan Penggugat adalah perobuatan melawan hukum bukanwanprestasi, karena dasar gugatan Penggugat mengenai perbuatanmelawan hukum yang dilakukan Tergugat adalah Tergugat telah menjualsebagaian tanahnya kepada Penggugat bersama Girik C aslinya namunTergugat ternyata menolak diajak untuk memecah sebagian tanah girik Ctersebut hal ini yang menjadi dasar gugatan Penggugat mengenai perbuatanyang melawan hukum, oleh karena itu pertimbangan hakim judek

Bahwa dalam kebiasaan Hakim dalam memutus perkara biasanyaHakim akan memutus % + 1 dan dakwaan JPU artinya hakim akanmemutus apabila terdakwa dituntut 10 (sepuluh) tahun maka Hakimakan memutus % dari 10 (sepuluh) tahun + 1 artinya Hakim akanmemutus perkara ini dengan hukuman 6 (enam) tahun namun dalamkasus Muhammad Dani ini (pemohon banding) Judek faktiememutus 9 (Sembilan) tahun penjara.4.

., . . kalau judek factie berpendapat alasan perceraianmenurut pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 telah terbukti, maka hal ini sematamata ditujukan padaperkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yangsalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaranyang terus menerus dan tidak ada harapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga.Menimbang, bahwa telah ditemukan faktafakta didalampersidangan berturutturut seperti tersebut dibawah ini;1) Berdasar beberapa berita acara sidang

Bima dalam memeriksa danmengadili perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimanamestinya atau telah melampaui batas kewenangannya yang diberikanoleh undangundang, hal itu dapat dlihat dari pertimbangan hukumjudek factie yang telah memberi pertimbangan hukum tentang tidakdigugatnya Badan Pertanahan Kabupaten Bima, padahal dalamjawabannya Tergugat/ Terbanding tidak mengajukan eksepsi tentangkurangnya pihak yang digugat oleh Penggugat yang dalam hal iniBadan Pertanahan Kabupaten Bima, dan oleh karena judek

Bahwa pertimbangan hukum judek factie pada halaman 7yang menyatakan bahwa Lembaga/ Instansi yang telah menerbitkansertifikat a quo patutlah dijadikan pihak dan haruslah ikut digugatdalam perkara a quo.Bahwa menurut Penggugat/Pembanding pertimbangan hukum = judekfactie tersebut adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru karenamenurut Penggugat/Pembanding dalam perkara a quoPembanding/Penggugat tidak perlu lagi menggugat Badan pertanahanNasional Kabupaten Bima karena Lembaga/ Intansi tersebut tidakmerugikan

tersebut Jaksa PenuntutUmum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan pula barang bukti berupa:satu buah bolpoint, satu buah buku tafsir mimpi, satu buah buku rekapan, 18 kuponnomor togel, satu buku togel, lembar foto copy rekapan nomor togel, dan uang tunaisebesar Rp.79.000,(tujuh puluh sembilan ribu rupiah).Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yangmenerangkan pada pokoknya :Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2012 sekira jam 13.30 wib bertempatdirumahnya Dusun Judek

tanggal 22 Juli 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat HukumTerdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut caracara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undangundang, oleh karena itu permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memoribanding tertanggal 14 Juni 2020 dengan alasan yang pada pokoknya sebagaiberikut ;1.Bahwa judek

,halaman 162 yang berbunyi:Ail alll ile Gib Lea 5 jh day Wie 5 pre SEI NasDan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya makaHakim dibolehkan menyjatuhkan talak satu suami.Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding ternyata tidakmengajukan memori banding sampai dengan perkara ini diperiksa dandiputus pada Tingkat Banding, sehingga pada dasarnya tidak diketahuikeberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a qua, namunoleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai judek

BahwaPemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Judek Factipada halaman 19 paragraph ketiga yang berbunyi :Menimbang bahwa pada ketentuan pasal 27 ayat (2) dan (5) UU No. 11tahun 1992 tentang Dana Pensiun jo pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanMentri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : KEP.02/MEN/1995 tentangusia pensiun normal dan batas maximum usia pensiun pada pokoknyamenyebutkan bahwa Batas usia pensiun normal pekerja ditetapkan 55 (limapuluh lima) tahun sedangkan batas maximum

Majelis Hakimtelah keliru dan tidak cermat menentukan fakta Hukum dan cenderungMelanggar Hukum, tidak menegakkan Hukum demi rasa keadilan;Bahwa Judek Facti telah keliru dan tidak cermat dalam mempertimbangkanPetitum 3 dari gugatan Penggugat, karena fakta hukum bahwa PenggugatHal. 6 dari 10 hal.Put.Nomor 414 K/Pdt.SusPHI/2013menolak mutasi atau perintah tugas dan Tergugat tidak membayarpesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak, gaji berjalan selamaproses penyelesaian dan biaya transport Penggugat

pada tanggal28 Januari 2016 ;Hal 2 dari 13 halaman putusan nomor 0021/Pdt.G/2016/PTA.BjmBahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding,pada tanggal 5 Februari 2016, yang diterima oleh Panitera PengadilanAgama Banjarbaru. pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, yang isipokoknya sebagai berikut :1.Bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalamwaktu 14 (empat belas hari) kerja sesuai dengan hukum acara yangberlaku.Bahwa Pembanding menerima pertimbangan dan putusan judek

Maret 2021, sedangkan permintaan banding Penasihat hukumTerdakwa diajukan pada tanggal 24 Maret 2021 dan karena itu permintaanbanding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal233 ayat 2 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syaratformal dan karenanya dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penasihat hukum Terdakwamengajukan memori banding sebagai alasan dan landasan keberatan atasputusan Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut :1.Bahwa judek