DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RANTAU SINAR KARSA

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2238/PJ/2019, tanggal 30 April 2019;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT RANTAU SINAR KARSA

Pajak NomorPUT000976.16/2018/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 26 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00466/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 6Desember 2017, tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari 2012 Nomor: 00024/207/12/073/17 tanggal 30 Januari2017, atas nama: PT Rantau Sinar Karsa

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajaknomor KEP00466/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 6 Desember 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2012 Nomor 00024/207/12/073/17 Tanggal 30Januari 2017, atas nama: PT Rantau Sinar Karsa, NPWP:01.516.534.3073.000, alamat: di Jalan M.H.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012nomor 00024/207/12/073/17 tanggal 30 Januari 2017, atas nama:PT Rantau Sinar Karsa, NPWP: 01.516.534.3073.000, alamat: diJalan M.H. Thamrin Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang,Jakarta Pusat 10230, adalah telan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

., dan Pemohon Kasasi II: PT PENTA DHARMA KARSA tersebut;

NURRACHMAT SETJADIWIRJA, DKK VS PT PENTA DHARMA KARSA

., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor di Rukan GadingBukit Indah Blok E2, Jalan Bukit Gading Raya, KelapaGading Barat, Jakarta Utara, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 3 Januari 2017;Para Pemohon Kasasi juga Para Termohon Kasasi IIdahulu Para Penggugat;LawanPT PENTA DHARMA KARSA, diwakili oleh FerdinandN.

I, Penggugat II dan Penggugat Ill sebagaikaryawan dengan rincian jabatan dan gaji sebagai berikut: Nama Jabatan GajiPenggugat Manager Tambang Rp. 20.000.000Penggugat II Manager Tambang/Kepala Teknik Rp. 20.000.000Penggugat III Manager Akuntansi Rp. 20.000.000 Bahwa Surat Keputusan Nomor 003/SK/DIRPDK/V/2011., tanggal 30 Mei2011 tersebut berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juni 2011 (Bukti P1);Sedangkan Penggugat IV diangkat sebagai karyawan oleh Tergugatberdasarkan Surat Keputusan PT Penta Dharma Karsa

Menganjurkan PT Penta Dharma Karsa in casu Tergugat agarmembayarkan upah, tunjangan dan THR para pekerja yang belumdibayarkan dengan rincian sebagai berikut:A. Total tunggakan gaji, tunjangan dan THR yang belum dibayarkanperusahaan kepada para pekerja periode Agustus 2011 sampaidengan November 2011; Nama Gaji, tunjangan dan THR yang belum dibayarkanPekerja Rp79.200.000,00Pekerja II Rp79.200.000,00Pekerja Ill Rp79.200.000,00Pekerja IV Rp66.900.000,00 B.

Menganjurkan PT Penta Dharma Karsa in casu Tergugat agarmembayarkan uang pesangon para pekerja sebanyak 2 (dua) kalisesuai Pasal 156 ayat (2) dan sebanyak 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3)dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, sebagai berikut:A. Pekerja A.

LEONARD ROBERT SABANDAR, S.H., danPemohon Kasasi Il: PT PENTA DHARMA KARSA tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 oleh Maria AnnaSamiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, H.

Penggugat:
Amin Susilo
Tergugat:
Karsa

PUTUSANNomor 37/Pdt.G/2020/PN PnjDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara gugatan antara:Amin Susilo,Karsa,beralamat di Jalan Basuki Rahmat, RT.004, Desa TenginBaru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utaradalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Nor, S.H.dan Ideham Alaik, S.H. beralamat di JI.

sudah lamameninggalkan rumah dan tidak tahu lagi dimana Tergugat/BapakKARSA berdomisili dengan demikian Bapak KARSA (Tergugat) masihpunya tanggungjawab dan sesuatu kawajiban yang harus di penuhi dalamhal jual beli tanah perwatasan tersebut sehingga penggugat adalahdirugikan karena tidak bisa balik nama hak atas sebidang tanah yang sudahtergugat jual kepada penggugat.Bahwa dari Penggugat kemudian datang kembali lagi ke Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara menyampaikanbahwa

Tergugat Bapak KARSA sebagai pemilik awal atas sebidang tanahtersebut sudah tidak ada lagi dan tidak diketahui lagi keberadannya sertatempat tinggalnya selanjutnya atas permasalahan tersebut petugas KantorPertanahan Badan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara menjelaskankepada Penggugat bahwa permohonan peralihan hak atas tanah terhadapsuatu Sertifikat seperti ini bisa saja dilakukan/proses apabila ada Penetapanatau Putusan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa penggugatadalah Pemilik Syah

Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor M.1190 atas nama pemeganghak Karsa, yang dikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat AgrariaKotamadya Balikpapan, diberi tanda bukti P3;4. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan BangunanNOP NOP 64.09.101.003.0070191.0, atas nama Paimin, tahun 2020,diberi tanda bukti P4;5. Fotocopy Surat Pemeberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan BangunanNOP 64.09.101.003.0070191.0, atas nama Paimin, tahun 2020, diberitanda bukti P5;6.

tertanggal 3 Agustus 1982 atas nama pemegang hak Karsa(Tergugat);Bahwa objek sengketa tersebut telah dijual oleh Karsa (Tergugat) kepadaAmin Susilo (Penggugat) pada sekitar tahun 2007, dan setelah obyeksengketa tersebut dijual oleh Karsa (Tergugat), kemudian Karsa(Tergugat) pergi dari RT. 22 Desa Tengin Baru, Kec.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RANTAU SINAR KARSA

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2231/PJ/2019, tanggal 30 April 2019;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT RANTAU SINAR KARSA

Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.3. 4.Atau:Menolak permohonan Banding Termohon PeninjauanKembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajaknomor KEP00467/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 6 Desember2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Februari 2012 Nomor00025/207/12/073/17 Tanggal 30 Januari 2017, atas nama:PT Rantau Sinar Karsa, NPWP: 01.516.534.3073.000,alamat: di Jalan M.H.

Thamrin Nomor 31, Kebon Melati,Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sahdan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2012 nomor 00025/207/12/073/17 tanggal 30Januari 2017, atas nama: PT Rantau Sinar Karsa, NPWP:01.516.534.3073.000, alamat: di Jalan M.H.

PT ASINDO KARSA JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ANUGERAH AKBAR, dk VS PT MENARA KARSA MANDIRI

Mandiri (dalamPKPU) telah menyelenggarakan pembahasan rencana perdamaian lanjutan danpemungutan suara (voting) terhadap rencana perdamaian PT Menara Karsa Mandiri(dalam PKPU), yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan dihadiri oleh Debitur dan ParaKreditur.

PT Menara Karsa Mandiri masih ada yangmemberikan Giro Bilyet kepada PT Menara Karsa Mandiri melanjutkan pembangunanfasilitas umum sehingga perjanjian perdamaian dapat terjamin pelaksanaannya, makaHakim Pengawas merekomendasikan kepada Hakim Pemutus untuk dapat mengesahkanperjanjian perdamaian tersebut;Namun demikian sepenuhnya kami serahkan keputusan tersebut kepada yang terhormatMajelis Hakim Pemutus;Bahwa terhadap Permohonan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri

,MBA., Direktur PT Menara Karsa Mandiri;2 Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 03/Pdt.Sus/PKPU/2013 PN Jkt.

Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yangdiajukan oleh Para Pemohon PKPU;Menyatakan Termohon PKPU (PT Menara Karsa Mandiri) yang beralamat di JalanAdyaksa Raya Nomor Terusan Buah Batu, Bandung dalam keadaan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya;Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) SementaraTermohon PKPU/PT Menara Karsa Mandiri yang beralamat di Jalan Adyaksa RayaNomor 1, Terusan Buah Batu, Bandung, untuk paling lama

Bahwa berkaitan dengan kewajiban PT Menara Karsa Mandiri secara garis besardapat dikategorikan sebagai berikut:a. Kewajiban terhadap supliyer dan kontraktor;b. Kewajiban terhadap konsumen, yaitu: Serah Terima Unit Pelaksanaan Akta Jual Beli (AJB) Pembayaran Sewa3. Bahwa dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan di luar kewajiban PTMenara Karsa Mandiri dimaksud terdapat pula kewajiban para Konsumen untukmelakukan pembayaran biayabiaya proses AJB yang jumlahnya cukupsignifikan;4.

MENARA KARSA MANDIRI

MENARA KARSA MANDIRI dengan PARA PEMOHON PEMBATALAN, maka PT.MENARAHal. 1 dari 28 Putusan No. 01/Pdt.SusPemb. Perdamaian/20I5/PN.Niaga. Jkt. Pst.KARSA MANDIRI beralamat di Jl. Adhyaksa Raya Nomor 1, Terusan Buah Batu, Bandung.

MENARA KARSA MANDIRI) yang beralamat di Jalan AdyaksaRaya Nomor Terusan Buah Batu, Bandung dalam Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;3 Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara TERMOHON PKPU / PT.MENARA KARSA MANDIRI, untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan.4 Menunjuk Sdr, Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusatsebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

MENARA KARSA MANDIRI dalam keadaan pailitdengan segala akibat hukumnya4 Menunjuk dan mengangkat salah satu dari hakimhakim yang beradaPengadilan Niaga pada Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;di5 Mengangkat:a Sdr.

Pst.Menara Karsa Mandiri tertanggal 26 Maret 2013. (Asli ada pada Tim Pengurus)P15a Fotocopy Perjanjian Perdamaian tertanggal 10 Mei 2013b Fotocopy Rencana Perdamaian tertanggal 7 Mei 2013c Fotocopy Putusan HOMOLOGASI03/PKPU/2013/PN.Niaga.

Menara Karsa Mandiri(Apartemen Buah Batu ) , TP2 s/d TP 24 berupa berbagai kwitansi pembayaran antara lain berupa pemayaran ongkospekerjaan mekanikal, pengadaan kasur dan bantal dan pembayaran pelunasan uang sewa unit Apartement, TP25berupa surat penawaran dari PT.

MADANI KARSA MANDIRI (MKM)

MADANI KARSA MANDIRI (MKM), didirikan berdasarkan AktaNotaris Linda lbrahim No. 11, tanggal 13 Januari 2006,dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia dengan suratKeputusan No. C03893 HT.01.01. TH 2006 Tanggal 10Januari 2006, berkedudukan di Jakarta, beralamat diGedung Arthaloka LT 3, Jalan. Jenderal Sudirman Kav. 2,Jakarta 10220, yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMADZARQONI sebagai Direktur PT.

Madani Karsa Mandiritertanggal 01 Oktober 2014, yang untuk selanjutnyadisebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara Nomor 33/PDT/2017/PT DKI dansuratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;Halaman 1 dari 29 hal.Put.No.33/Pdt/201 7/PT.DKISetelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 319/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Juli 2016 dan suratsuratyang bersangkutan dengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUK PERKARANYA

Madani Karsa Mandiri (MKM), didirikanberdasarkan Akta Notaris Linda lorahim No.11, tanggal 13 Januari 2006,Halaman 5 dari 29 hal.Put.No.33/Pdt/201 7/PT.DKIdengan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia dengan surat Keputusan No. C03893 HT.01.01.

Madani Karsa Mandiri (MKM), didirikan berdasarkan Akta NotarisLinda lbrahim No.11, tanggal 13 Januari 2006, dengan pengesahan dariDepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratKeputusan No. C03893 HT.01.01. Th. 2006 tanggal 10 Januari 2006,berkedudukan di Jakarta, beralamat di Perkantoran Gedung Gajah Blok H,Jalan Dr.

PENGGUGAT KONVENSITERGUGAT REKONVENSI, hanyabekerjasama dengan PT MADANI KARSA MANDIRI (MKM), dalam artitidak bekerjasama dengan kompetitor atau pesaing PT MKM dalammemasarkan produk selama masih dalam masa Perjanjian dengan PTMKM, namun ternyata PENGGUGAT KONVENSITERGUGATREKONVENSI bekerjasama dengan perusahaan lain yakni BROKERASURANSI LAIN bersama Saudara Abdul Ghoni kepada BankMuamalat Indonesia (BMI), hal ini selain mengkhianati Perjanjian jugaperbuatan yang tidak etis dalam dunia perasuransian

PT MAJU KARSA PERDANA JAYA LINEMELAWANHARIDI SURYASAPUTRA

PUTUSANNomor: 49/Pdt.G/2012/PN.Gs.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdatagugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara : 22+ 22222 n nnn nnn nnn nnn non nnn nnn nnn nen cen ene nePT MAJU KARSA PERDANA JAYA LINE, dalam hal ini diwakili oleh HASOLOAN GULTOM, Jabatan Direktur yang diangkat berdasarkan AktaBerita Acara Rapat PT MAJU KARSA PERDANA JAYA LINENo. 27 tanggal

adalah Rita Herlina Harianja,Karyawan PT Maju Karsa Perdana Jaya Line;17 Bahwa saksi mengaudit PT Maju Karsa Perdana Jaya Line karena ada suratpermohonan bantuan melalui lembaga saksi; Bahwa saksi tidak mempunya sertifikat auditor dan tidak pernah diambilsumpahnya sebagai auditor, tetapi mempunyai kemampuan audit yang diberinomor register oleh Dep.

Keuangan (Nomor Reg D.10570) sebagai auditor dansaya bekerja di lembaga audit independen dan profesional; Bahwa terhadap hasil audit yang bertanggung jawab adalah managementperusahaan, bukan Haridi; Bahwa saat saksi mengaudit PT Maju Karsa Perdana Jaya Line, saksi dibantustaf saya dan didampingi oleh Sdri Herlina Karyawan PT Maju Karsa PerdanaJaya Line;Saksi 2.

EVA NURIDALIA; Bahwa saksi bekerja di PT Maju Karsa Perdana Jaya Line sejak tahun 2004pada bagian administrasi keuangan dengan tugas mencatat keluar masuknyauang dan mencatat hasil invois; Bahwa tugas Sdr Haridi sebagai kepala operasional adalah mengatur semuakegiatan kantor yaitu mengatur karyawan dan kegiatan lain termasukmemegang masalah keuangan seperti mengatur keluar masuknya uangperusahaan; Bahwa Pemilik PT Maju Karsa Perdana Jaya Line adalah Hasoloan Gultomdengan jabatan sebagai Direktur

Perusahaan dan jumlah karyawannya adalah10 (sepuluh) orang yang bergerak di bidang jasa pelayaran; Bahwa setahu saksi PT Maju Karsa Perdana Jaya Line didirikan pada tahun2004; Bahwa saksi tidak pernah menerima uang tagihan karena tugas saksi hanyamencatat administrasi keuangan saja; Bahwa saat saksi diperiksa polisi pada Maret 2012, saksi membuat laporankeuangan perusahaan atas perintah Pak.

Menyatakan terdakwa MAULA VITA KARSA, SE BIN H. ARLAM KOSMANDA (ALM) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja menyampaikan laporan usaha pertambangan dengan tidak benar;2. Menjatuhkan pidana kepada MAULA VITA KARSA, SE BIN H. ARLAM KOSMANDA (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;3.

MAULA VITA KARSA agar melaksanakan tugas sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT) yang ditandatangani oleh Sdr.

Maula Vita Karsa, SE Bin Alm. H. Arlam Kosmand

Dalam laporan produksi yang dilakukan oleh terdakwa MAULAVITA KARSA, SE Bin H.

MAULA VITA KARSA agarmelaksanakan tugas sebagai Kepala Teknik Tambang (KITT) yangditandatangani oleh Sdr.

PT PANCA KARSA BANGUN REKSA cq. DIREKTUR UTAMA PT PANCA KARSA BANGUN REKSA, DK

PT PANCA KARSA BANGUN REKSA cq. DIREKTURUTAMA PT PANCA KARSA BANGUN REKSA, yangdiwakili oleh Direktur Utamanya, Edy Suryanto,berkedudukan di Jalan Bintang Terang, KM.13,8, GangBintang, Nomor 95, Paya Geli, Kecamatan Sunggal,Kabupaten Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara;2. PT SAWIT KALTIM LESTARI, yang diwakili oleh DirekturUtamanya, Adalin Ali, berkedudukan di KecamatanMuara Kaman (SP.5) Kutai Kertanagara, KalimantanTimur cq.

KARSA INDUSTAMA MANDIRI

KARSA INDUSTAMA MANDIRI, yang diwakili oleh Ir. M.NASHRUN RADHI selaku Direktur, beralamat di Jalan WahidHasyim No.12 D Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili olehKuasanya yang bernama NASRULLAH NAWAWI, SH., MM.,M. SYAHRUL BORMAN, SH., MH dan SITI MARWIYAH, SH.

Karsa IndustamaMandiri dan PT.

PT MAJU KARSA PERDANA JAYA LINEMELAWANHARIDI SURYASAPUTRA

PUTUSANNomor: 49/Pdt.G/2012/PN.Gs.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdatagugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara : 22+ 22222 n nnn nnn nnn nnn non nnn nnn nnn nen cen ene nePT MAJU KARSA PERDANA JAYA LINE, dalam hal ini diwakili oleh HASOLOAN GULTOM, Jabatan Direktur yang diangkat berdasarkan AktaBerita Acara Rapat PT MAJU KARSA PERDANA JAYA LINENo. 27 tanggal

adalah Rita Herlina Harianja,Karyawan PT Maju Karsa Perdana Jaya Line;17 Bahwa saksi mengaudit PT Maju Karsa Perdana Jaya Line karena ada suratpermohonan bantuan melalui lembaga saksi; Bahwa saksi tidak mempunya sertifikat auditor dan tidak pernah diambilsumpahnya sebagai auditor, tetapi mempunyai kemampuan audit yang diberinomor register oleh Dep.

Keuangan (Nomor Reg D.10570) sebagai auditor dansaya bekerja di lembaga audit independen dan profesional; Bahwa terhadap hasil audit yang bertanggung jawab adalah managementperusahaan, bukan Haridi; Bahwa saat saksi mengaudit PT Maju Karsa Perdana Jaya Line, saksi dibantustaf saya dan didampingi oleh Sdri Herlina Karyawan PT Maju Karsa PerdanaJaya Line;Saksi 2.

EVA NURIDALIA; Bahwa saksi bekerja di PT Maju Karsa Perdana Jaya Line sejak tahun 2004pada bagian administrasi keuangan dengan tugas mencatat keluar masuknyauang dan mencatat hasil invois; Bahwa tugas Sdr Haridi sebagai kepala operasional adalah mengatur semuakegiatan kantor yaitu mengatur karyawan dan kegiatan lain termasukmemegang masalah keuangan seperti mengatur keluar masuknya uangperusahaan; Bahwa Pemilik PT Maju Karsa Perdana Jaya Line adalah Hasoloan Gultomdengan jabatan sebagai Direktur

Perusahaan dan jumlah karyawannya adalah10 (sepuluh) orang yang bergerak di bidang jasa pelayaran; Bahwa setahu saksi PT Maju Karsa Perdana Jaya Line didirikan pada tahun2004; Bahwa saksi tidak pernah menerima uang tagihan karena tugas saksi hanyamencatat administrasi keuangan saja; Bahwa saat saksi diperiksa polisi pada Maret 2012, saksi membuat laporankeuangan perusahaan atas perintah Pak.

PT DHARMA PUTRA KARSA, DKK VS PT PETROTRANS UTAMA

PT INTI KARSA DAKSA, 2. Ir. H. TITO SANTOSO, tersebut;

INTI KARSA DAKSA, dk VS HERU BARUNA, dkk

PT INTI KARSA DAKSA, diwakili oleh Ir. H. Tito Santoso,selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Duren Tiga Nomor 18RT 004 RW 001 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran,Jakarta Selatan;2. Ir. H. TITO SANTOSO, bertempat tinggal di Komplek PelniBlok 1.3 Nomor 12 RT 02 RW 19 Kelurahan Baktijaya,Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dahulu beralamat diJalan Duren Tiga Nomor 18 RT 004 RW 001 Kelurahan DurenTiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal inikeduanya memberi kuasa kepada Dr. SF.

Padahal dalam hubungan hukumnya dengan Penggugat Heru Baruna, Tergugat II selalu bertindak secara hukum dalamkedudukannya sebagai Direktur PT Inti Karsa Daksa (Rech Person).Oleh karena itu kami Tergugat II menolak keras gugatan yangditujukan secara pribadi (/n Person). Dengan demikian gugatan ParaPenggugat dapat dikatakan telah salah menarik orang sebagaiTergugat (Gemis Aanhuida Nigheid);Halaman 14 dari 40 hal. Put. Nomor 134 K/Pdt/2016c.

Bahwa gugatan Para Penggugat dapat dikatakan sebagai gugatan yangkurang pihak (Plurium Litis Consortium),Karena dalam gugatan Penggugat sebagaimana didalilkan dalamhalaman (2) surat gugatan mengatakan, bahwa perkara ini berawal dariadanya Perjanjian Kerjasama antara Penggugat Heru Baruna denganTergugat I PT Inti Karsa Daksa, yang dituangkan dalam:1.

Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 9 Agustus 2006, yang ditandatangani Penggugat Heru Baruna dengan Ade Yohan Parmaz yangmewakili PT Inti Karsa Daksa Tergugat I:2. Addendum atas Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 4 Desember2006, ditanda tangani Penggugat Heru Baruna dengan MuchzanYara, S.H., mewakili Tergugat 1 PT Inti Karsa Daksa;3. Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 66, tanggal 23 Maret 2007, ditandatangani Penggugat Heru Baruna dengan Muchzan Yara, S.H.,mewakili Tergugat PT Inti Karsa Daksa;d.

Daksa, adalah PerusahaanPengembang yang membangun Perumahan Puri Sriwedari Cibubur,sedangkan Penggugat Rekonvensi II adalah Sebagai Direktur Utama PTInti Karsa Daksa; Bahwa dalam operasional seharihari Kawasan Perumahan PuriSriwedari Cibubur dipimpin oleh seorang Direktur Kawasan yang diangkatoleh Penggugat Rekonvensi dan bertanggung jJawab kepada PenggugatRekonvensi: Bahwa Direktur Kawasan Perumahan Puri Sriwedari Cibubur mempunyaistruktur management sendiri dalam pengolahan kawasan PerumahanPuri

RANTAU SINAR KARSA

PTRantau Sinar Karsa) atas Pencadangan Areal HGU seluas 4.500Ha;6. Bahwa kemudian berdasarkan Rekomendasi dari Bupati Tk.

PTRantau Sinar Karsa) dilakukan sejak adanya Rekomendasi Bupati Tk.IILabuhan Batu, Nomor: 593,41/13753/PEM/1988, tanggal 24 November1988, yang mana Surat tersebut menyatakan bahwa Bupati Tk. IlLabuhan Batu tidak keberatan atas Permohonan Penggugat dr/Tergugatdk (Ic. PT Rantau Sinar Karsa ) atas Pencadangan Areal HGU seluas4.500 Ha;7. Bahwa kemudian berdasarkan Rekomendasi dari Bupati Tk.

Rantau Sinar Karsa)/tertanda e4 dalam petaseluas 150,2753 Ha, hal ini diakui oleh Majelis Hakim dalampertimbangan hukumnya halaman (56) yang menyatakan :Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P7 padapokoknya membuktikan bahwa objek perkara seluas150,2753 Ha telah dikuasai dan diusahai oleh PT. RantauSinar Karsa (ic. Tergugat).6.6.

Rantau Sinar Karsa) telah membuat batas padaobjek perkara berupa parit bekoan yang berbatasan langsungdengan lahan PT. Serba Huta Jaya (ic.

RantauSinar Karsa pada sebelah Timur berbatas dengan areal lahan PT. SerbaHuta Jaya (ic.

MUKHTADI BIN KARSA terdakwa II. DEDDY WELUDY BIN RIFAI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat sahnya hasil hutan;2.

MUKHTADI BIN KARSA 2. DEDDY WELUDY BIN RIFAI

"secara bersamasama, dengan sengaja mengangkut, hasilhutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat sahnya hasil hutansebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf (e), sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. pasal 12 huruf e Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalamDakwaan ALTERNATIF PERTAMA penuntut umum.Menjatunkan pidana terhadap terdakwa 1 MUKHTADI BIN KARSA

Bahwa selanjutnya terdakwa 1 MUKHTADI BIN KARSA langsung menemuiterdakwa 2 DEDDY WELUDY BIN RIFAI yang pada saat itu sedang dudukdi bengkel las yang berada di sekitar Pasar Baru Desa Songgom LorKecamatan Songgom Kabupaten Brebes, kemudian setelah keduanyabertemu lalu terdakwa 1 MUKHTADI BIN KARSA mengajak terdakwa 2untuk berangkat ke Cirebon Jawa Barat mengangkut kayu glondongan dariTANURI dengan fee atau upah atau bayaran sebesar Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah

Bahwa selanjutnya terdakwa 1 MUKHTADI BIN KARSA langsung menemuiterdakwa 2 DEDDY WELUDY BIN RIFAI yang pada saat itu sedang dudukdi bengkel las yang berada di sekitar Pasar Baru Desa Songgom LorKecamatan Songgom Kabupaten Brebes, kemudian setelah keduanyabertemu lalu terdakwa 1 MUKHTADI BIN KARSA mengajak terdakwa 2untuk berangkat ke Cirebon Jawa Barat mengangkut kayu glondongan hasildari kejahatan dari TANURI dengan fee atau upah atau bayaran sebesarRp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) yang akan

Tambakbatu V27 RT/RW 05/08 Karangpucung Purwokerto Selatan miliksaksi yang dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan istri dan anakanakyang masih kecilkecil, selanjutnya saksi akhirnya mempercayai terdakwa1 MUKHTADI BIN KARSA untuk mengelola KBM truk milik saksi tersebutkarena saksi merasa kasihan terhadap terdakwa 1, supaya mampu untukmenghidupi anak dan istrinya .Bahwa benar saksi hanya tahu terdakwa 1 MUKHTADI BIN KARSA biasamengangkut batu dan pasir dengan menggunakan truk milik saksi .Bahwa benar

MUKHTADI BIN KARSA terdakwa Il. DEDDYWELUDY BIN RIFAI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana secara bersamasama dengan sengajamengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama suratsahnya hasil hutan;2.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MITRA KARSA UTAMA tersebut;

PT MITRA KARSA UTAMA VS HEPI AGUSTINE WARSITO PUTRI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RANTAU SINAR KARSA

EDO Bin KARSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa senjata Penikam atau senjata Penusuk ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;5.

DEDE INDRA LESMANA Als.EDO Bin KARSA Sebagai Terdakwa

PUTUSANNomor 108 /Pid.B/2015/PN.Smd.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :Nama Lengkap : DEDE INDRA LESMANA Als.EDO Bin KARSA;Tempat Lahir : Sumedang;Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 15 Oktober 1994;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Dusun Sindangsari Rt.004/001 desaBangbayang Kecamatan Situraja

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedangtanggal Nomor: 108/Pen.Pid/2015/PN.Smd. tentang penetapanhari dan tanggal sidang;Berkas perkara dengan Terdakwa beserta seluruh lampirannya;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keteranganTerdakwa;Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara inimemutuskan:1.Menyatakan Menyatakan Terdakwa DEDE INDRA LESMANA Als.EDO Bin KARSA

EDO Bin KARSA dengan pidana penjara selama10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalamtahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.3. Barang bukti berupa :e 1 (satu) buah tongkat besi berupa haluhalu sepeda motor yangberukuran panjang kurang lebih 50 cm berdiameter kurang lebih1 inch.Dirampas untuk dimusnahkan.e 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 55S warna merah No.Pol. Z3128Bl tahun 2012, Noka : MH355S002CK069153,Nosin 55S069144, STNK An.

DEDE INDRA LESMANA.Dikembalikan kepada Terdakwa DEDE INDRA LESMANA Als.EDO Bin KARSA.4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000.