Bahkan Tergugat dalamdupliknya telah menyebutkan semua kebijakan yang dimaksud dalam gugatanPara Penggugat; Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru. dan tidak tepatmempertimbangkan bahwa tuntutan agar suatu peraturan/keputusan hukumdinyatakan tidak dapat diterapkan atau tidak mempunyai kekuatan hukumadalah masuk katagori tuntutan pengujian suatu peraturan hukum.

Terbanding tidak mempunyai kKewenangan untuk membentukperaturan atau kebijakan yang dapat mengikat kepada Para Pembandingsemula Para Penggugat; Bahwa kebijakan Terbanding tetang penunjukan beberapa organisasi pers ataulembaga pendidikan sebagai Lembaga penguji, Uji Kompetensi Wartawan,Peraturan tentang standar kompetensi wartawan, Surat Keputusan tentangkriteria dan tata cara menetapkan lembaga pendidikan dan pelatihan wartawansebagai penguji standar kompetensi wartawan, Surat Keputusan tentangkriteria

Mendata perusahaan Pers;Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat menerbitkan ataumenetapkan kebijakan, keputusan dan/atau regulasi dibidang pers, khususnyamenerbitkan berbagai kebijakan perihal kompetensi wartawan sebagaimanadidalilkan Para pembanding semula Para Penggugat adalah perbuatan yang sah dariTerbanding semula Tergugat dalam menjalankan fungsi yang diamanatkan undangundang dalam rangka menjamin, melindungi dan mengembangkan kemerdekaanpers, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pers

nasional;Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.DKIMenimbang, bahwa kebijakan uji kompetensi yang diterbitkan Terbandingsemula Tergugat tidak bersifat memaksa, oleh karena itu Wartawan yang tidak ataubelum mengikuti uji kKompetensi tetap berprofesi sebagai wartawan dan dapatmenjalankan tugas kewartawanannya.

Akan tetapi profesi dan tugaskewartawanannya yang dijalankan belum memenuhi standar kompetensi wartawan;Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti yang diajukan oleh ParaPembanding semula Para penggugat, baik berupa bukti surat, keterangan saksi,ataupun bukti lain bahwa penerbitan beberapa kebijakan tentang kompetensiwartawan bersifat melawan hukum.

ketentuan dan pedoman internal Bank;d. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur,serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuanBank Indonesia dan peraturan perundangundangan yang berlaku, termasukPrinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;e. meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;f. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yangdiambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidakmenyimpang dari ketentuan

TERGUGAT ~ seharusnyamemastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, sertakegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan BankIndonesia dan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan melakukantindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil DireksiBank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturanperundangundangan yang berlaku serta melakukan tugastugas lainnya yangterkait dengan Fungsi Kepatuhan.li.

Dengandemikian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan nomor DIR/64/KPTS tanggal 21 Juni2013 benar adanya bukan perbuatan melawan hukum sebagai dimaksud Penggugat.Terkait sanksi yang dijatunkan kepada Penggugat sebagai dimaksud Surat KeputusanDireksi nomor Dir/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013, berupa menggantikan Penggugatdengan Kepala Cabang yang baru dan menurunkan level dari 10 ke 9, layak dimaknaisebagai kebijakan demi meminalisir kerugian yang timbul akibat kebijakan Penggugatsekaligus juga dinilai

Juta sesungguhnya kebijakan melawan hukum karena melanggardua aturan sekaligus yakni UU nomor 13 tahun 2003 Perbuatan Penggugat dapatdiklasifikasikan sebagai pengucuran dana fiktif, perbuatan mana dapat dikategorikanpelanggaran berat dan kebijakan ini telah melanggar prinsip Prosedur In The CourseOf Business sebagaimana dimaksud Buku 2 Pengembangan SDM Bab VII halaman 9poin IV butir 2,3,4, kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat yangdapat menyebabkan putus hubungan kerja dengan

Penggugat sebagai pimpinancabang BPDM Masohi telah mengambil kebijakan tersebut dengan tujuan supayanasabah tersebut tidak berpindah ke Bank lain. Bahwa atas kebijakan tersebutPenggugat tidak melaporkan dan berkoordinasi dengan atasan di kantor pusat. Bahwasewaktu Penggugat mengambil kebijakan tersebut wakil pimpinan cabang sedangtidak berada di tempat, sehingga tidak mengetahui, selanjutnya setelah wakilpimpinan mengetahui, maka hal tersebut dilaporkan ke kantor pusat.

Setelah selesai dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) TimAnggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif, kKemudian diajukan ke Legislatifdalam hal ini DPRD Kabupaten Kerinci untuk dibahas bersama dalam halkebijakan umum masingmasing sektor pembangunan yang akan dicapai.Hasil pembahasan tersebut menjadi kesepakatan bersama antara PihakEksekutif dengan Pihak Legislatif yang dituangkan dalam bentuk PenetapanKebijakan Umum Anggaran (Penetapan KUA) ;Berdasarkan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (PKUA

JJumat, 05 4x Pembahasan Kebijakan Jadwal Hal. 19 dari 58 hal. Put.

No. 2565 K/Pid.Sus/201 1Eksekutif sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)dalam tahun berjalan ;.

APBD Tahun2008 Bahwa sampai dengan hari Rabu tanggal 10 September 2008, yaitubatas waktu terakhir Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBDTahun 2008 sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Panmus DPRD KabupatenKerinci, Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 danPPAS Perubahan APBD Tahun 2008 sampai dengan pukul 17.00 WIB belumberhasil diselesaikan dikarenakan belum adanya kesepakatan disetujui atautidaknya Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS PerubahanAPBD Tahun 2008

Jadwal sidang/rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBDdan PPAS APBD Perubahan Tahun 2008, DPRD Kabupaten KerinciMasa persidangan keIIl Tahun 2008 (berdasarkan hasil Rapat Panmushari Jumat, 1 Agustus 2008) ;. Jadwal sidang/rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBDdan PPAS APBD Perubahan Tahun 2008, DPRD Kabupaten KerinciMasa persidangan keIIl Tahun 2008 (berdasarkan hasil Rapat Panmushari Kamis, 3 September 2008) ;.

Iklim dan Mutu IndustriBalai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alhami rasa kalduayam Nomor 5839/LHU/Bd/ABICAL.1/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri BalaiBesar Industri Agro Kementerian Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alhami rasa kalduayam Nomor 3310/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan

Iklim dan Industri danMutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alimi rasa kaldu ayamNomor 3311/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkaji Kebijakan Iklim dan Industri dan MutuBalai Besar Industri Agro Kementerian Industri:2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alimi rasa Kaldu ayamNomor 3312/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan

Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alhami rasa kalduayam Nomor 5839/LHU/Bd/ABICAL.1/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri BalaiBesar Industri Agro Kementerian Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alhami rasa kalduayam Nomor 3310/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri danMutu Balai Besar Industri Agro Kementerian

Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alimi rasa kaldu ayamNomor 3311/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkaji Kebijakan Iklim dan Industri dan MutuBalai Besar Industri Agro Kementerian Industri:2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alimi rasa Kaldu ayamNomor 3312/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan MutuBalai Besar Industri Agro Kementerian

Perindustrian;2 (dua) lembar fotocopy legalisir laporan hasil uji Alimi rasa Kaldu ayamNomor 3313/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan MutuBalai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian;1 (satu) lembar persetujuan pendaftaran pangan olahan Nomor BPOMRI MD 231502002021 atas nama Mie Instan merk Alhami rasa kalduayam yang diterbitkan oleh BPOM RI:Hal. 4 dari 10 hal.

penguasa atau kebijakan yang berhubungan denganorganisasi ;bahwa pertimbangan Majelis Hakim Hak Azasi Manusia dalam menjatuhkanputusannya tersebut antara lain diuraikan pada halaman 266 sampai dengan272 sebagai berikut :Menimbang, bahwa apabila dicermati Penjelasan resmi dari Pasal 9 UndangUndang No.26 Tahun 2000 tersebut di atas, maka dapat ditemukan kalimatyang berbunyi : rangkaian perbuatan sebagai kelanjutan kebijakan penguasaatau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi ;Menimbang, bahwa

penguasa atau kebijakan yang berhubungan denganorganisasi.

Dan kebijakan penguasa tersebut dalamruang lingkup pengertian policy, ide atau gagasan yang bersifat melawanhukum atau tercela, adalah bertentangan dengan kehendak dari ketentuanHal. 20 dari 33 hal. Put. No.01 K/Pid.

Demikian pulasetelah kejadian tersebut, tidak ditemukan adanya upaya yang sungguhsungguh dari Terdakwa untuk menyerahkan bawahannya yang telahmelakukan pelanggaran hak asasi yang berat kepada pejabat yangberwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan ;Membuktikan adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduksipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungandengan organisasi, yang telah menimbulkan kematian dan sejumlah penduduksipil menderita

for Rwanda terjadi oleh karenaadanya kebijakan (Policy) dari Pemerintah Rwanda dari suku Hutu yangdilaksanakan oleh aparatnya untuk menghabisi etnis Tutsi (lihat kasusAkeyashu dan Kambanda) ;bahwa kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida yangterjadi di bekas Negara Yugoslavia (1991) yang menewaskan hampir 800 ribuorang yang diadili oleh International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia,terjadi oleh karena adanya kebijakan (Policy) dari Pemerintah Serbia, antaralain, untuk mengusir

Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 10 Juni 2014 dengan nominal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Mardjoni di atas materai Rp 6.000,- (enam nbu rupiah);- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 10 Juni 2014 dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Mardjoni di atas materai Rp 6.000,-(enam nbu rupiah);- 1 (satu) lembar copy nama-nama PNS melalui jalur kebijakan

yang pada kolom baris ke 6 7.8 terdapat nama-nama Bernar Regina BR Simbolon, Rut Agustini BR Simbolon, Rahelina Situmorang ;- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI No Rekening 0604-01-009949-50-2 An Mardjoni;- 1 (satu) rangkap dokumen daftar nama-nama CPNS yang diajukan melalui jalur kebijakan dengan total peserta 226 (dua ratus dua puluh enam) orang yang pada nomor 56, 67, 58 terdapat nama Bernar Regina BR Simbolon, Rut Agustini BR Simbolon, Rahelina Situmorang 8 (delapan) lembar nama-nama orang

yang membantu saudara Mardjoni mencari peserta yang mau mengikuti jalur kebijakan , yang pada lembaran ke-6 terdapat nama Antonang 1 (satu) rangkap dokumen Surat dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia yang ditunjukkan kepada Saudara Drs H.

Jambi, bisa menjadikan orang yang mau jadi PNS tanpates melalui jalur kebijakan di BKN. Dan Terdakwa MARDJONI sudahsering menjadikan orang PNS melalui jalur kebijakan tersebut, dan pastilulus. Karena Terdakwa MARDJONI, mempunyai jalur khusus di BKNjakarta. Dan setelah penyerahan uang, sekitar 3 (tiga) minggu akanmendapatkan SK NIP dari BKN.

Namun saksi percayadengan Terdakwa MARDJONI, karena Terdakwa MARDJONI jugasebagai PNS, Jadi saat ia mengatakan bahwa dirinya bisa menjadikanorang PNS tanpa tes melalui jalur kebijakan, makanya saksimemberanikan diri cobacoba untuk mencari orang yang mau menjadiPNS tanpa tes melalui jalur kebijakan tersebut, namun akhirnya saksitersangkut dalam perkara sekarang Ini dan Sepengetahuan saksi, sampaisaat ini saksi tidak pernah mengetahui ada PNS yang dilantik melaluijalur kebijakan tanpa tes tersebut;

MARDJONI, 1(satu) rangkap dokumen daftar namanama CPNS yang diajukan melaluijalur kebijakan dengan total peserta 226 (dua ratus dua puluh enam)orang, yang pada nomor, 56,57,58 terdapat nama BERN A REGINABR.SIMBOLON, RUT AGUSTINI BR SIMBOLON, RAHELINASrTUMORANG, 8 (delapan) lembar namanama orang yang memintatolong kepada Terdakwa MARDJONI mencari peserta yang maumengikuti jalur kebijakan, yang pada lembaran ke6, terdapat namaARITONANG, 1.

Lubuk Linggau selatan II Kota Lubuk Linggau danterdakwa jelaskan bahwa maksud dan tujuan saudara ARIOS OSUNGGUmemperkenalkan terdakwa kepada sdr SUDUNG SIMBOLON karena adakeluarga sdr SUDUNG SIMBOLON yang akan mengikuti tes CPNS pusatHalaman 51 dari 86 Putusan Nomor 833/P id.B/2014/PN.LIgJalur kebijakan melalui seleksi administrasi atau tanpa melalui testertulis ;Bahwa Terdakwa menerangkan orang atau keluarga sdr SUDUNGSIMBOLON yang akan mengikuti tes CPNS melalui jalur kebijakan atautanpa melalui

Dan oleh karena itulah, maka terdakwa akhirnya tertarikdengan ajakan Sdr THAMRIN dan mulai mencari orang yang mau jadiPNS tanpa tes melalui jalur kebijakan;Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa memang semua uang dari SdrSUDUNG SIMBOLON tersebut sudah terdakwa berikan kepada 7 (tujuh)orang yang batal mengikuti tes melalui jalur kebijakan. Dan untuk buktipenyerahan uang ketujuh orang tersebut ada.

Akan tetapi hal itu merupakan sebuah kebijakan yangdapat mengatasi problematika jalannya pemerintahan Provinsi Papua Barat.Karena kinerja Pemerintah Papua Barat adalah sesuatu yang tidak terpisahkandengan kinerja Para Anggota DPRD, dimana secara administrative financialDPRD Provinsi Papua Barat sebagian besar ada pada kebijakan PemerintahProvinsi, termasuk bagaimana mengatasi kondisi kKeuangan Anggota DPRDProvinsi Papua Barat pada tahun 2010 tersebut.

Terdakwa secara institusional adalah kebijakan yang tidakbertentangan dengan aturan hukum termasuk tidak bertentangan dengan Pasal3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999.

Apalagi kebijakan pemberianpinjaman tersebut didasarkan pada hasil rapat bulan Agustus 2010 yang dihadiriHal. 42 dari 64 hal. Put.

Bahwa oleh karena pada faktanya dalam perkara ini, perbuatan hukumyang dilakukan oleh Terdakwa adalah kebijakan Pemerintah Provinsi yangdilakukan Ir.

Perbedaan pendapat dalam sebuah kebijakan bukanlah pelanggaranhukum, melainkan perbedaan pandang tentang sesuatu hal yakni kebijakanpemberian pinjaman kepada para Anggota DPRD Papua Barat.Bahwa kebijakan tentang pemberian pinjaman oleh Pemerintah DaerahProvinsi Papua Barat kepada seluruh Anggota DPRD Papua Barat melaluiSekda, atas nama Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si.,bukanlah bentuk penyalahgunaan kewenangan menurut Pasal 3 UndangHal. 51 dari 64 hal. Put.

Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 25berbunyi sebagai berikut:Pasal 25(1) Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakanpemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaanprofesi, dan Manajemen ASN.(2) Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada:a.

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengankewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasidan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaankebijakan ASN;b. Dihapus;c. LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajiankebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraanpendidikan dan pelatihan ASN; dand.

Ketentuan Pasal 26 ayat 2 huruf f diubah, sehingga Pasal 26 berbunyisebagai berikut:Pasal 26(1) Menteri berwenang menetapkan kebijakan di bidangpendayagunaan Pegawai ASN.(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. kebijakan reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia;b. kebijakan umum pembinaan profesi ASN;10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Alsc. kebijakan umum Manajemen ASN, klasifikasi jabatan ASN,standar kompetensi jabatan Pegawai ASN, kebutuhan PegawaiASN secara nasional,

skala penggajian, tunjangan PegawaiASN, dan sistem pensiun PNS.d. pemindahan PNS antarjabatan, antardaerah, dan antar instansi;e. pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan terhadapPejabat yang Berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaianatas penyimpangan Sistem Merit dalam penyelenggaraanManajemen ASN; danf. penyusunan kebijakan rencana kerja LAN, dan BKN di bidangManajemen ASN.BAB VIL, Bagian Kedua dihapus.Ketentuan Pasal 27 dihapus.Ketentuan Pasal 28 dihapus.Ketentuan Pasal 29 dihapus.Ketentuan

Pengecualian ini tidak bisa dijadikan kebijakan umum.c. Kebijakan Afirmatif bagi Tenaga Honorer/ Pegawai Tidak TetapMereka yang selama ini telah bekerja sebagai tenaga honorer/PPTsecara terusmenerus pada instansi pemerintah, perlu diangkat menjadiPNS secara langsung. Pengangkatan PNS secara langsung inidilakukan secara bertahap, namun harus sudah selesai dilakukanpaling lambat 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya UU tentangPerubahan UU ASN.

Kebijakan Penggunaan Sistem Komunikasi Elektronik ConocoPhilips;3. Menyatakan Putus dan berakhir Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;4. Menghukum Penggugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat sebesar Rp140.642.625,00 (seratus empat puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:a. Uang Pisah = Rp56.257.050,00b.

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

• 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya, Telah terima dari HAMIDI Uang sejumlah Rp.220.000.000 (Dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2014 yang ditanda tangani diatas matrai 6000 oleh sdra.FERI Als HERIYANTO
• 1 (satu) Lembar Kwitansi yang isinya telah terima dari HAMIDI uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pelunasan Uang masuk CPNS Jalur Kebijakan

  Korban Hamidi langsung memberikan uang sebesarRp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sehinggatotal uang yang diberikan oleh Saksi Korban kepada Terdakwaadalah sejumlah Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah)untuk pengurusan Saksi Inman Firwanda Als Bin Hamidi (AnakKandung Saksi Korban Hamidi) menjadi CPNSBahwa setelah penyerahan uang secara bertahap tersebut, anakSaksi Korban tidak juga mendapatkan SK Pengangkatan CPNS,karena memang pengangkatan CPNS melalui jalur Kebijakan

  Saksi HAMIDI Als MIDI Bin SAPIRI;Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya cara Terdakwa melakukanPenipuan tersebut yaitu pelaku datang ke rumah Saksi danmengatakan kepada Saksi dengan bahasa KAKAK SAKSI BANTUMEMASUKAN ANAK KAKAK MASUK MENJADI CPNS MELALUIJALUR KEBIJAKAN (tanpa tes langsung mendapatkan SK) yangakan di tempatkan di Prov.Bengkulu tapi nanti belum tahu apakahdi tempatkan di Kabupaten yang pasti di Prov.Bengkulu.Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya kronologis kejadiantersebut yaitu berawal dari

  Adek IparSaksi yang bernama BUDI adamenceritakan kepada Saksi bahwasanya ada temanya yangbernama HERIYANTO bisa membantu memasukan CPNS Melaluijalur Kebijakan Pusat ,kemudian Saksi katakan kepada adek iparSaksi tersebut kalau bisa nian telponlah kawanmu itu.

  Teluk Segara Bengkulu, yang dilakukan olehTerdakwaHERIYANTO Als HERI Bin SUDIRMANHERIYANTO AlsHERI Bin SUDIRMAN.Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya cara Saksi mengenalkansdra HERIYANTO dengan kakak lIpar Saksi yang bernama HAMIDItersebut yaitu Pada bulan Desember 2014 untuk hari dan tanggalSaksi lupa saat itu sdra HERIYANTO ada menelpon Saksi danmengatakan kepada Saksi dengan bahasa BANG,KALAU ADOANAK ATAU PONAKAN YANG MINTAK BANTU UNTUK TES PNSJATAH KEBIJAKAN PUSAT HUBUNGI AKU,SAKSI BISA BANTUSaksi

  MELALUI JALUR KEBIJAKAN ITU ...KALAU ABANG ADO SANAK BOLEH KITO CUBOKANNAMUN AKU IDAK JANJI LOLOS ATAU TIDAK LOLOSNYO lalu kemudian selang beberapa minggu saudara BUDIHalaman 10 dari 16 halaman Perkara Pidana No. 321/Pid.B/2018/PN.Bgl............

Maret 2015 telah terima dari Evelin Adelina Sagala uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran administrasi surat kerja PNS yang ditanda tangani Yustina Sitanggang, 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 September 2015 telah terima uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Evelin Adelina Sagala kepada Yustina Sitanggang untuk pembayaran ADM PNS, 1 (satu) bundel berkas fotocopy data CPNS Pengangkatan Pusat yang direkomendasikan Menpan berdasarkan Kuota kebijakan

kwitansitanggal 11 Maret 2015 telah terima dari EVELIN ADELINA SAGALAuang sejumlah Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) untukpembayaran administrasi surat kerja PNS yang ditanda YUSTINASITANGGANG. 1 (Satu) lembar kwitansi asli tanggal 19 September 2015telah terima uang sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dariEVELIN ADELINA SAGALA kepada YUSTINA SITANGGANG untukpembayaran ADM PNS. i(satu) bundel berkas foto copy data CPNSPengangkatan Pusat yang direkomendasikan Menpan berdasarkanKuota kebijakan

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memeberi hutangmaupun menghapuskan piutang* perbuatan tersebut Terdakwa lakukandengan cara antara lain sebagai berikut :e Bermula ketika Terdakwa YUSTINA SITANGGANG bertemu dengansaksi korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwaTerdakwa dapat memasukkan saksi korban menjadi Pegawai Negeri Sipil(PNS) dikantor Kemenkum Ham di Medan (Provinsi Sumatera Utara)dengan melalui Jalur Kuota Kebijakan

Bahwa perbuatanperbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengancaracara antara lain sebagai berikut :e Bermula ketika Terdakwa YUSTINA SITANGGANG bertemu dengansaksi korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwaTerdakwa dapat memasukkan saksi korban menjadi Pegawai NegeriSipil (PNS) dikantor Kemenkum Ham di Medan (Provinsi Sumatera Utara)dengan melalui Jalur Kuota Kebijakan Khusus Tahun Anggaran 2014 s/d2015 Wilayah Sumatera Utara untuk kepentingan Kepengurusan agarSupaya saksi korban dapat

(dua puluh juta rupiah), padatanggal 11 Maret 2015, adalah tanda penerimaan uang dari Saksi olehTerdakwa untuk biaya pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil dan 1(satu) berkas/bundel data CPNS~ pengangkatan pusat yangdirekomendasikan Menpan Berdasarkan Kuota Kebijakan Khusus TahunAnggaran 2014 2015 Wilayah Sumatera adalah benar yang Saksiterima dari Terdakwa, sebagai hasil pengumuman penerimaan PegawaiNegeri Sipil yang seolaholanh nama yang tercantum dalam Berkas telahditerima menjadi Pegawai Negeri

NIP 199005262014011063;Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan Data CPNS Pengangkatan PusatYang Direkomendasikan Menpan Berdasarkan Kuota Kebijakan KhususTahun Anggaran 2014 2015 Wilayah Sumatera, Terdakwa menjanjikandalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan akan mengantar asli NIP nyadan bersama sama pergi Kekantor Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia (KEMENKUMHAM) di provinsi Sumatera Utara Medan;Bahwa setelah tiba waktu yang dijanjikan ternyata pekerjaan yangdijanjikan Terdakwa tidak ada, atas hal

IKA FERRY ANA SIMAMORA sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran Administrasi uang muka pengurusan jalur kebijakan tahun 2014 sisa yang harus dibayar Rp. 95.000.000,- setelah SK keluar di bulan Mei 2014, apabila tidak masuk maka uang akan dikembalikan tanpa dipotong/dicicil, kwitansi ditandatangani di Medan pada tanggal 19 April 2014 oleh yang menerima an. ERNANETTY PARINDURI;

WAHYUDI sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran biaya Administrasi CPNS jalur kebijakan tahun 2014 apabila SK keluar wajib dilunasi Rp. 75.000.000,- dan jika SK tidak keluar biaya akan dikembalikan tidak ada pemotongan, kwitansi ditandatangani di Medan pada tanggal 29 April 2014 oleh yang menerima an. ERNANETTY PARINDURI;

HASAN IBRAHIM HARAHAP sebesar Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran biaya administrasi jalur kebijakan tahun 2014 sisa Rp. 65.000.000,- akan segera dilunasi setelah SK keluar, kwitansi ditandatangani di Medan pada tanggal 12 Mei 2014 oleh yang menerima an. ERNANETTY PARINDURI;

HERU ARPIANSYAH sebesar Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran biaya administrasi jalur kebijakan tahun 2014 sisa Rp. 65.000.000,- akan segera dilunasi setelah SK keluar, kwitansi ditandatangani di Medan pada tanggal 12 Mei 2014 oleh menerima an. ERNANETTY PARINDURI;

jalur kebijakan tahun 2014 apabila SK keluar wajib dilunasi Rp.75.000.000, dan jika SK tidak keluar biaya akan dikembalikan tidak adapemotongan, kwitansi ditandatangani di Medan pada tanggal 29 April 2014oleh yang menerima an.

ERNANETTY PARINDURI;1 (satu) lembar asli kwitansi tanda penerimaan uang dari SALAMAH aan.HASAN IBRAHIM HARAHAP sebesar Rp. 15.000.000, untuk pembayaranbiaya administrasi jalur kebijakan tahun 2014 sisa Rp. 65.000.000, akansegera dilunasi setelah SK keluar, kwitansi ditandatangani di Medan padatanggal 12 Mei 2014 oleh yang menerima an.

19Putusan Nomor 441/Pid.B/2019/PN MdnCPNS jalur kebijakan tahun 2014 apabila SK keluar wajib dilunasi Rp.75.000.000, dan jika SK tidak keluar biaya akan dikembalikan tidak adapemotongan, kwitansi ditandatangani di Medan pada tanggal 29 April 2014oleh yang menerima an.

HeruArpiansyah sebesar Rp. 15.000.000, untuk pembayaran biaya administrasijalur kebijakan tahun 2014 sisa Rp. 65.000.000, akan segera dilunasi setelahSK keluar, kwitansi ditandatangani di Medan pada tanggal 12 Mei 2014 olehmenerima an. Ernanetty Parinduri; 1 (satu) examplar rekening koran Bank Mandiri No. Rekening1060010181330 an.

Pertanyaannya adalah: tidakkooperatif dan tidak loyal tentang apa dan pada kebijakan Rektor yang mana,kebijakan yang seperti apa, dsb., dst.. Pernyataan itu sangat abstrak dansarat muatan emosional, kabur, abuabu, dan debatable.

Penggugatberprinsip bahwa untuk kebijakan Rektor yang saya nilai positif pastiPenggugat kooperatif dan loyal, tetapi untuk kebijakan yang Penggugat nilaicenderung mengarah pada halhal yang akan melanggar atau tidak sejalandengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku pasti dengan tegasPenggugat akan menolak dengan caracara yang bijak dan santun melaluikesempatan konsultasi dengan Rektor. Artinya, Penggugat tidak akankooperatif dan loyal dengan kebijakan seperti itu.

Oleh karena kebijakan Tergugat adalahmempunyai kekuatan hukum yang harus dipatuhi oleh warga negara, baik peroranganmaupun kelompok dan bagi mereka yang melanggar kebijakan mendapatkan sanksi.Dalam ilmu hukum terdapat asas penting, yang dikenal dengan /ex specialis derogat legigenerali. Secara sederhana hal ini berarti aturan yang bersifat khusus (specialis)mengesampingkan aturan yang bersifat umum (generali).

Putusan Nomor 102 K/TUN/2014tugas mendukung segala kebijakan Tergugat antara lain seperti, tinggal di kampusdengan rumah yang sangat representatif dan juga Penggugat tidak kooperatif denganpejabat atasan dan sesama Pembantu Rektor.

Putusan Nomor 102 K/TUN/2014terangan melakukan perlawanan terhadap kebijakan Pemohon Kasasi sepertimenentang kebijakan pengiriman Dosen untuk melanjutkan kuliah S3 danmengenai pemotongan gaji dari pinjaman PNS sebagaimana terlihat dalambukti yang Pemohon Kasasi ajukan;d Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, menyatakan Rektor adalah PejabatTata Usaha berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RINomor 01280/1982 tanggal 29 Juli 1982.

Olagafood Industri melakukanpengolahan ulang terhadap mie yang sudah expired atau yangkadaluwarsa.Padahal berdasarkan hasil pemeriksaan uji Laboratorium BadanPengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Balai Besar Industri Agro diBogor menyatakan :a.Laporan hasil uji ALHAMI rasa Kaldu) ayam Nomor3239/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2013 tanggal 18 April 2013 yang diterbitkan Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 188/PID/2017/PT.MDNoleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu BalaiBesar Industri Agro

Laporan hasil uji ALHAMI rasa Kaldu) ayam Nomor5839/LHU/Bd/ABICAL.1/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang diterbitkanoleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu BalaiBesar Industri Agro Kementerian Perindustrian.c. Laporan hasil uji ALHAMI rasa Kaldu ayam Nomor :3310/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkanoleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu BalaiBesar Industri Agro Kementerian Perindustrian.d.

Laporan hasil uji ALIMI rasa Kaldu) ayam Nomor3311/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkanoleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu BalaiBesar Industri Agro Kementerian Perindustrian.e. Laporan hasil uji ALIMI rasa Kaldu) ayam Nomor3312/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkanoleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu BalaiBesar Industri Agro Kementerian Perindustrian.f.

Nomor3312/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri danmutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.Laporan hasil uji SANTREMIE rasa Kaldu ayam Nomor3313/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri danmutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.

/ABICAL.1/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan MutuIndustri Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.

Sentral Niaga Persada Cabang Barabai; Bahwa kebijakan terdakwa tersebut pernah disampaikan oleh terdakwa kepada saksimana karena saksi selaku Kepala Wilayah Kalimantan Selatan namun terdakwa tidak mengetahui bahwa uang hasil penjualansebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun alasan lainnya;s Bahwa berdasarkan kebijakan terdakwa sebagai kepala cabang, maka selang regulatorjual secara kontan dengan harga Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perunitnya, dimana

Sentral Niaga Persada Cabang Barabai;e Bahwa selain menjual selang regulator tersebut secara terpisah dan kontan, terdakwama membuat data dan laporan fiktif keuangan kepada perusahaanSat; = 222222 nn nena nnn nanan nanan nnn nn nena Bahwa kebijakan tersebut adalah tanggung jawab terdakwa sebagai KepalabanQ; $2 2 22 = $2222 2222222 2 2 === === Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh terdakwa, makalang regulator tersebut dijual secara kontan dengan harga Rp. 250.000, (dua

Sentral Niaga Persada Cabang Barabai; Bahwa selain menjual selang regulator tersebut secara terpisah dan kontan, terdakwaa membuat data dan laporan fiktif keuangan kepada perusahaanSat 222222 22 onan nn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nen cence Bahwa kebijakan tersebut adalah tanggung jawab terdakwa sebagai KepalaUE ger EE EEE EES Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh terdakwa, makalang regulator tersebut dijual secara kontan dengan harga Rp. 250.000, (

Sentra Niaga Persada di Barabai dan dalam menjalankan tugasnya tersebut, saksi bertanggung jawab langsung kepadagian Verifikator dan Kepala Cabang; Bahwa sesuai kebijakan dari Kepala Cabang, sebagai Marketing, ketika melakukanmo barang kepada calon konsumen, maka sebagai Marketing dapat menjual langsung selang regulator secara kontan kepadansumen dan dapat dijual terpisah dengan kompor gasnya;e Bahwa sesuai kebijakan dari Kepala Cabang, selang regulator tersebut jika dijual secaramtan dengan harga

Sentra Niaga Persada Cabang Barabai, terdakwa mengambil kebijakan untuk menjualselang regulator milik PT.

Soedrajat Djiwandonosecara materiel ikut terlibat, mengetahui dan atau menyetujui dalam membuatkeputusan dan atau kebijakan yang menyimpng sebagaimana yang dilakukan oleh 3Direktur masingmasing Hendrobudiyanto, Heru Supraptomo, Paul Soetopo.Mantan Gubernur Bank Indonesia J. Soedrajat Djiwandono dengan tugas dankewenangannya telah membiarkan terjadinya penyimpangan dan atau tidakberusaha mencegah terjadinya penyimpangan tersebut ;9 Bahwa proses terhadap mantan Gubernur Bank Indonesia J.

Bahwa suatu kebijakan dari pelaksanaan kebijakan yang lebih tinggi (staats beleid)yang dilaksanakan oleh Dewan Direksi Bank Indonesia berupa pemberian kliringbankbank yang bersaldo debet adalah area dari Hukum Administrasi Negara yangtidak memiliki keterkaitan dengan hukum pidana.7. Bahwa Kebijakan Gubernur Bank Indonesia inkasu Prof. DR. J.

SoedrajadDjiwandono bersama Direksi lainnya memberikan fasilitas saldo debet yangmengalami saldo debet pada tanggal 15 Agustus 1997 merupakan overheads beleiddan dalam konteks beleidvijsheid (fries ermessen) atau kebebasan kebijakan yangsama sekali tidak berkaitan dengan unsur *melawan hukum maupun unsur*menyalahgunakan wewenang.810Bahwa kebijakan moneter sepenuhnya tanggungjawab Pemerintah dalam hal iniPresiden, bukan Gubernur Bank Indonesia inkasu Prof. DR. J. SoedrajadDjiwandono.

Selanjutnya10111213141516berdasarkan UndangUndang Nomor : 13 Tahun 1968 tersebut Bank Indonesiamerupakan bagian dari Pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia adalah anggotakabinet yang berarti bahwa posisi Gubernur Bank Indonesia adalah pembantuPresiden.Bahwa pemberian BLBI merupakan kebijakan moneter Pemerintah yangdiinstruksikan oleh Presiden. Bila dikaitkan dengan pasal 51 ayat (1) KUHP,maka Gubernur Bank Indonesia inkasu Prof. DR. J.

dan melakukanoperasional adalah hanya Direktur, sedangkan Gubernur hanya terfokuspada kebijakan ;Bahwa yang melaksanakan kebijakan dari Gubernur adalah Para Direksi,sedangkan yang bertanggung jawab kebijakan Gubernur adalah paraDirektur yang melakukan operasional ;Bahwa yang membuat dan menandatangani Surat Keputusan Direksi BINo.29/53/Kep/Diri/1996 tanggal 1Juli1996 adalah Direksi berdasarkanamanat dari UndangUndang, UU No.13/1968 mengatakan bahwa Direksimembuat tata tertib dan tata cara pelaksanaan

adalah suatupenilaian yang keliru mengingat: Peraturan kebijakan yang dikeluarkan olehinstansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahterhadap warganegara atau instansi pemerintah lainnya adalah tindakan yangberlebihan tanpa dasar hukum, dalam hal ini tindakan Tergugat/Termohon Kasasimenerbitkan Surat Nomor 005/0230/Disdikpora, tertanggal 25 Januari 2013 tentangPenutupan Praktek Belajar Mengajar Sekolah Menengah Kejuruan Nusa DuaBebandem Kabupaten Karangasem, adalah tindakan

pada hakekatnyamerupakan produk dari perbuatan Tata Usaha Negara yang bertujuan; naar huitengebrachts schrifttelijke beleid yaitu menampakan keluar suatu kebijakan tertulis,dan tidak dapat dikatagorikan sebagai suatu kebijakan yang bukan wewenangPengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus perkara tersebut, melainkan telahmemenuhi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, karena didalamnya mengandungpengaturan yang bersifat umum yaitu: a.

yang keliru menilai tentang kebijakan,bahwasannya sebagai peraturan yang bukan perundangundangan, peraturankebijakan tidak langsung mengikat secara hukum, tetapi mengandung relevansihukum.

Peraturan kebijakan pada dasarnya ditujukan kepada Badan atau PejabatTata Usaha. (Bagir Manan, dkk. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia,Penerbit Alumni Bandung, Edisi Kedua. Cetakan keI, 1997. hal 169170).Sehingga karenanya pertimbangan hukum yang demikian menjadi tidak relevansecara hukum dan patut dikesampingkan;6 Bahwa menurut R. Wiyono, SH.

20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional dan peraturan perundangundangan lainnya; bukan sematamata berdasarkan aturan kebijakan, dan Kebijakan yang dikeluarkan oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi juga merupakan keputusan Tata Usaha Negara danterhadap masalah yang ditimbulkannya/sengketa adalah tetap menjadi wewenangPeradilan Tata Usaha Negara;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena

Iklim dan MutuIndustri Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian; 2 (dua) lembar fotokopi legalisir laporan hasil uji Alhami rasa kalduayam nomor 5839/LHU/Bd/ABICAL.1/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan MutuIndustri Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian; 2 (dua) lembar fotokopi legalisir laporan hasil uji Alhami rasa kalduayam nomor 3310/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan

Nomor 112 K/Pid/2018diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri danMutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian; 2 (dua) lembar fotokopi laporan hasil uji Santremie rasa kaldu ayamnomor 3313/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri danMutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian; 1 (satu) lembar persetujuan pendaftaran pangan olahan nomorBPOM RI MD 231502002021 atas nama mie instan

Iklim dan MutuIndustri Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian;2 (dua) lembar fotokopi legalisir laporan hasil uji Alhami rasa kalduayam nomor 5839/LHU/Bd/ABICAL.1/V1I/2014 tanggal 25 Juni 2014yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan MutuIndustri Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian;2 (dua) lembar fotokopi legalisir laporan hasil uji Alhami rasa kalduayam nomor 3310/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan

Kebijakan Iklim dan Industri danMutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian;2 (dua) lembar fotokopi laporan hasil uji Santremie rasa kaldu ayamnomor 3313/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri danMutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian;Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 112 K/Pid/20181 (satu) lembar persetujuan pendaftaran pangan olahan nomorBPOM RI MD 231502002021 atas nama mie instan merk

Olagafood Industri namun Terdakwatidak bisa membuktikan kebenaran ucapannya tersebut sedangkan hasil ujilaboratorium Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri BalaiBesar Industri di Bogor menyatakan produk mie instan merek Alhami, Alimidan Santremie yang di produksi PT.

KEBIJAKAN BINATANG APO NAN BABUEK? PELAYANAN RS PARITMALINTANG TERHENTI AKIBAT SK ANGKU MANYURUAH 6 URANGDOKTER SPESIALIS KA BKD. DIMA LATAK SISI KEMANUSIAANANGKU? SAMANTARO ANGOK URANG BANYAK TERANCAM BUTUHHalaman 9 dari 48 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN PmnPELAYANAN MEDIS. LAI BAUTAK ANGKU PAK BUPATI? ( HAI ALIMUKHNI..!! KEBIJAKAN BINATANG APA YANG DIBUAT ?

binatang tersebut adalah Ali Mukhni atauBupati orang yang membuat kebijakan bukan orang yang dirumah sakitseperti binatang ; Bahwa dalam kalimat terdakwa tersebut yang dibinatangkan adalahmanusia/insani bukan kebijakannya yang binatang ; Bahwa yang diposting oleh terdakwa tersebut bukan merupakan karyafiksi atau fakta, terdakwa ada membuat kalimat kebijakan binatang apoyang dibuek* itu) artinya merupakan kebijakan yang merendahkanseseorang dan kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya (?)

tersebut yaitu kebijakan Bupati adalah kebijakan yang salah; Bahwa maksud dari kalimat terdakwaKEBIJAKAN BINATANG APONAN BABUEK?

KEBIJAKAN BINATANG APO NAN BABUEK?PELAYANAN RS PARIT MALINTANG TERHENTI AKIBAT SK ANGKUMANYURUAH 6 URANG DOKTER SPESIALIS KA BKD. DIMA LATAKSIS KEMANUSIAAN ANGKU? SAMANTARO ANGOK URANG BANYAKTERANCAM BUTUH PELAYANAN MEDIS. LAI BAUTAK ANGKU PAKBUPATI? (Hai Ali Mukhni..!! Kebijakan binatang apa yang dibuat?

BINATANG dalam kalimat KEBIJAKAN BINATANGAPO NAN BABUEK?

Jumat, 05 4#k Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 oleh Panitia Anggaran.September i2008 s/d 4 . .Rabu, 10 Memberikan kesempatan kepada panggar menyusun laporan hasil Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan PPAS Perubahan ASeptember Tahun 2008.2008Rapat Gabungan Komisi1x Penyampaian laporan hasil pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 oleh pangKamis, 11sepenibes Memberikan kesempatan kepada Fraksifraksi dewan menyusun

pendapat akhir terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBI2008 PPAS Perubahan APBD Tahun 2008.Rapat Paripurna IT3 1x Penyampaian Pendapatan akhir Fraksifraksi Dewan terhadap kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS PerulAPBD Tahun 2008.Jumat, 12 September2008Senin, 15September2008 s/dSelasa, 16September2008Rabu, 17September2008 2x Hal. 7 dari 66 hal.

Jumat, 05 4% Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 oleh PaiSeptember@ Anggaran2008 s/deeicake!

Memberikan kesempatan kepada panggar menyusun laporan hasil Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan2008 Perubahan APBD Tahun 2008ie Rapat Gabungan Komisi2:Penyampaian laporan hasil pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD TahuKamis, 11oleh panggar.September2008Ix Memberikan kesempatan kepada Fraksifraksi dewan menyusun pendapat akhir terhadap Kebijakan Umum Per3. APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008.Jumat, 12 Rapat Paripurna ITSeptember . . . .

Jumat, 05/4 Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2008 dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2008 oleh PaiSeptember@ Anggaran2008 s/dRabu, 10September2008 Memberikan kesempatan kepada panggar menyusun laporan hasil Pembahasan Kebijakan Umum PerubahanPerubahan APBD Tahun 2008ie Rapat Gabungan Komisi2.Penyampaian laporan hasil pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD TahuKamis, 11oleh panggar.September2008 . . . .