Kerugian materiil berupa, kerugian yang timbul akibat tidakdiprosesnya hak kenaikan pangkat Penggugat ke PerencanaMadya Gol IVc melalui persyaratan angka kredit yang sudahterpenuhi sejak usul kenaikan pangkat untuk periode 1 Oktober2016, dimana dalam mengumpulkan angka kredit utamanyaangka kredit di Sub Unsur Pengembangan Profesi selama 4Tahun lamanya Penggugat banyak menggunakan uang pribadiutamanya dalam penyusunan buku Karya Tulis Ilmiah hasilsurvey yang ber ISBN, dimana bila kenaikan pangkatPenggugat

Hukmia Airlanggiwati, MMA;Surat Gubernur Jawa Timur Nomor823/4895/204.4/20174cB5 tanggal 17 Februari 2017Perihal Usul Kenaikan Pangkat a.n. Ir.

Hukmia Airlanggiwati,Legalisir Petikan Keputusan Gubernur Jawa TimurNomor : 823.4/1585/212/2011 tanggal 29 Juli 2011tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri SipilDaerah an. Ir.

Bukti T 14Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dariGubernur Jawa Timur Nomor823/4895/204.4/20174cB5 tanggal 17 Februari2017 Perihal : Usul Kenaikan Pangkat an. Ir.Hukmia Airlanggiwati, MMA NIP.196107051990032001 ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari KepalaBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa TimurNomor : 823.4/6297/204.4/2017 tanggal 6 Maret2017 Perihal : Usul Kenaikan Pangkat ke Gol. IV/ckeatas Periode 1 April 2017 an.

dan penunjang.Sedangkanterhadap berkas pengusulan kenaikan pangkat atas nama Penggugatdikembalikan dan agar diusulkan kembali setelah memenuhi persyaratansesuai ketentuan yang berlaku (vide bukti T8).

Gaji tunjangan Fungsional para guru dan Kepala Sekolah SMA Negeri 01Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang untuk bulan Januari 2007 s/d Juni 2008 untuk 21 orang Guru ;Photo Copy Daftar Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji tunjangan Fungsional para guru dan Kepala Sekolah SMA Negeri 04 Penawartama Kabupaten Tulang Bawang untuk bulan Januari 2007 s/d Juni 2008 untuk 2 orang Guru sebesar Rp 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;Photo Copy Daftar Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji tunjangan Fungsional

Photo Copy Daftar Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji tunjangan Fungsional para guru dan Kepala Sekolah SMP Negeri 03 Tanjung Raya Kabupaten Tulang Bawang untuk bulan Januari 2007 s/d Juni 2008 untuk 2 orang Guru sebesar Rp 3.600.00,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;Photo Copy Daftar Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji tunjangan Fungsional para guru dan Kepala Sekolah SMP Negeri 02 Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang untuk bulan Januari 2007 s/d Juni 2008 untuk 9 orang Guru sebesar Rp 17.478 ;000

,- (Tujuh belas juta emapt ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;Photo Copy Daftar Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji tunjangan Fungsional para guru dan Kepala Sekolah SMP Negeri 01 Mesuji Kabupaten Tulang Bawang untuk bulan Januari 2007 s/d Juni 2008 untuk 2 orang Guru sebesar Rp 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;Photo Copy Daftar Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji tunjangan Fungsional para guru dan Kepala Sekolah SMP Negeri 01 Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang untuk bulan Januari

2007 s/d Juni 2008 untuk 13 orang Guru sebesar Rp 23.112.000,- (Dua puluh tiga juta seratus dua belas ribu rupiah) ;Photo Copy Daftar Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji tunjangan Fungsional para guru dan Kepala Sekolah SMP Negeri 01 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang untuk bulan Januari 2007 s/d Juni 2008 untuk 33 orang Guru sebesar Rp 59.256.000,- (Lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;Photo Copy Daftar Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji tunjangan Fungsional para guru dan

Kenaikan Gaji tunjangan Fungsional para guru dan Kepala Sekolah SMK Negeri 01 Menggala Kabupaten Tulang Bawang untuk bulan Januari 2007 s/d Juni 2008 untuk 8 orang Guru sebesar Rp 14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu rupiah)Lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;Photo Copy Daftar Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji tunjangan Fungsional para guru dan Kepala Sekolah SMP Negeri 02 Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang untuk bulan Januari 2007 s/d Juni 2008 untuk 3

bendahara DinasPendidikan Kabupaten Tulang Bawang, kemudianmencairkannya dari Bank Lampung ;b. membagikan dana kenaikan rapel tunjangan fungsional guruSMP/SMA/ SMK/ TK ke para juru bayar sekolah sesuai SPJmasingmasing ;Bahwa, dari dana kenaikan rapel tunjangan fungsional guru SMP/SMA/ SMK/ TK (selama 18 bulan) di Kabupaten Tulang Bawangdalam APBD Tahun 2009 sebesar Rp 1.653.300.000,peruntukkannya adalah untuk1.

rupiah) dari bendahara Dinas20Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang,mencairkannya dari Bank Lampung ;.membagikan dana kenaikan rapel tunjangan fungsional guruSMP/SMA/ SMK/ TK ke para juru bayar sekolah sesuai SPJmasingmasing ;Bahwa benar, dari dana kenaikan rapel tunjanganperuntukkannya adalah untukSMPN 2 Rawajitu Selatan sebesar Rp ; 81.FPoOWOATIAH BW NN.

SMAN 1 Way SerdangBahwa benar, dalam pembagian dana kenaikan rapel tunjanganfungsional guru SMP/SMA/ SMK/ TK tersebut, terdakwa memintadan memotong sebagian uang yang seharusnya diterima guruguruyang berasal dari dana kenaikan rapel tunjangan fungsionalguruguru SMP/SMA/ SMK/ TK, seolaholah guruguru tersebutmempunyai utang kepada terdakwa, yaitu utang untuk membiayaitransportasi serta pembuatan dokumen untuk dana kenaikan rapeltunjangan fungsional guru SMP/SMA/ SMK/ TK sehingga terdakwamenerima total

bendahara DinasPendidikan Kabupaten Tulang Bawang, kemudianmencairkannya dari Bank Lampung ;b. membagikan dana kenaikan rapel tunjangan fungsional guruSMP/SMA/SMK/TK ke para juru bayar sekolah sesuai SPJmasingmasing ;Bahwa, dari dana kenaikan rapel tunjangan fungsional guru SMP/SMA/SMK/TK (selama 18 bulan) di Kabupaten Tulang Bawang dalamAPBD Tahun 2009 sebesar Rp 1.653.300.000, peruntukkannyaadalah untuk1.

SMAN 1 Way SerdangBahwa, dalam pembagian dana kenaikan rapel tunjanganfungsional guru SMP/SMA/ SMK/ TK tersebut, terdakwa menerimahadiah berupa uang sebesar Rp 36.520.000,(tiga puluh enamjuta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitarjumlah tersebut yang berasal dari dana kenaikan rapeltunjangan fungsional guruguru SMP/SMA/ SMK/ TK dari para jurubayar, dengan perincianPRPRENEOrANnAUA WN1.

SusPHI/2020= Tanggal PHK= Lama bekerja/masa kerja Gaji/upah pokok per bulanUang pesangon (2x9x2.863.231 ,00)Uang penghargaan masa kerja(7 x 2.863.231 ,00)Uang penggantian hak(15% x (UP+UPMk)Sisa cuti yang belum diambil(47 hari x (2.863.231 ,00:25)Kenaikan upah berkala Tahun 2016(Rp272.804,00 x 12 bulan)Kenaikan upah berkala Tahun 2017(Rp218.213,00 x 9 bulan)Jumlah:19 September 2017::20 Tahun 9 Bulan;Rp2.863.231,00:Rp51.538.158,00;?

Yoseph Aris Mudji Santoso:4.4.= Mulai Bekerja= Tanggal PHK= Lama/masa kerja" Gaji/upah pokok Uang pesangon (2 x 9 x 3.000.000,00) Uang penghargaan masa kerja(8 x 3.000.000,00) Uang penggantian hak(15% x (UP+UPMk) Sisa cuti yang belum diambil(33 hari x (3.000.000,00:25) Kenaikan upah berkala Tahun 2016(Rp272.804,00 x 12 bulan) Kenaikan upah berkala Tahun 2017(Rp218.213,00 x 9 bulan)JumlahNovember 1995;:23 September 2017;:21 Tahun 9 Bulan;Rp3.000.000,00:Rp54.000.000,00;Rp24.000.000,00;Rp11.700.000,00

SusPHI/2020(12 hari x (2.863.231 ,00 : 25); Kenaikan Upah Berkala Tahun 2016 Rp3.273.648,00;(Rp272.804,00 x 12 bulan) Kenaikan upah berkala Tahun 2017 *Rp1.963.917,00(Rp218.213,00 x 9 bulan)Jumlah Rp92.222.521,00;(Sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratusdua puluh satu rupiah);4.5. Benie Gunawan:= Mulai bekerja :07 Agustus 1996;=" Tanggal PHK :23 September 2017;= Lama/masa kerja :21 Tahun 2 Bulan; Gaji/upah pokok Rp2.863.231 ,00; Uang pesangon (2 x 9 x 2.863.231.)

Rp51.538.158,00; Uang penghargaan masa kerja *Rp22.905.848,00;(8 x 2.863.231 ,00) Uang penggantian hak :Rp11.166.600,00;(15% x (UP+UPMk) Sisa cuti yang belum diambil :Rp5.840.991 ,00;(51 hari x (2.863.231 ,00 : 25) Kenaikan upah berkala Tahun 2016 Rp3.273.648,00;(Rp272.804,00 x 12 bulan) Kenaikan upah berkala Tahun 2017 :Rp1.963.917,00;(Rp218.213,00 x 9 bulan)Jumlah Rp96.689. 162,00;(Sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilanribu seratus enam puluh dua rupiah);4.6.

SusPHI/2020 (Empat ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu tigaratus enam puluh delapan rupiah);Bahwa oleh karena kenaikan upah berkala para Penggugat untuk Tahun2016 dan 2017 belum ada persetujuan dari kedua belah pihak dan belumdituangkan dalam persetujuan bersama (PB) karena masih terdapatperbedaan penafsiran terhadap ketentuan dalam PKB maka tuntutanmengenai kenaikan upah berkala Para Penggugat tersebut belum bersifatnormative dan karenanya haruslah ditolak;Bahwa berdasarkan

) :Atas kekurangan pajak sebagai akibat adanya pengungkapan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, dan harus dilunasi olehWajib Pajak sebelum laporan pengungkapan tersendiri disampaikan.

Terhadap anggapan adanya PPN yang Kurang DibayarBahwa faktanya terhadap PPN yang Kurang Dibayar yang ada, telahPemohon Banding lakukan pelunasan terhadapnya (dan beserta puladengan Sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yangkurang dibayar). Tepatnya dilakukan untuk Masa Pajak April 2009 danDesember 2009, karena posisi adanya PPN kurang bayar hanyalah terjadiuntuk Masa Pajak April 2009 dan Desember 2009 saja.

Untuk Masa Pajakselain April 2009 dan Desember 2009 tidak terdapat Kurang Bayar, sehinggatidak ada pelunasan PPN yang harus dilakukan;Terhadap anggapan adanya Sanksi Administrasi Kenaikan 100 % Pasal 13Ayat (3) KUPBahwa sanksi administrasi kenaikan 100 % Pasal 13 ayat (3) huruf c KUPhanya bisa dikenakan kepada Wajib Pajak apabila : berdasarkan hasilpemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai danPajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnyadikompensasikan selisih

halaman Putusan Nomor 737/B/PK/PJK/2017Atas kekurangan pajak sebagai akibat adanya pengungkapansebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksiadministrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluhpersen) dari pajak yang kurang dibayar, dan harus dilunasioleh Wajib Pajak sebelum laporan pengungkapan tersendiridisampaikan.

Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU KUP menyebutkan bahwaPajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat daripengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuansebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasiberupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yangkurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporantersendiri dimaksud disampaikan;Faktanya Termohon PK tidak membayarkan PPN Kurang Bayarsebesar Rp491.046.318, dan sanksi kenaikan 50% sebesarRp245.523.159

Photo Copy Daftar Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji tunjangan Fungsional para guru dan Kepala Sekolah SMA Negeri 01Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang untuk bulan Januari 2007 s/d Juni 2008 untuk 21 orang Guru ;80. Photo Copy Daftar Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji tunjangan Fungsional para guru dan Kepala Sekolah SMA Negeri 04 Penawartama Kabupaten Tulang Bawang untuk bulan Januari 2007 s/d Juni 2008 untuk 2 orang Guru sebesar Rp 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;81.

Photo Copy Daftar Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji tunjangan Fungsional para guru dan Kepala Sekolah SMP Negeri 03 Tanjung Raya Kabupaten Tulang Bawang untuk bulan Januari 2007 s/d Juni 2008 untuk 2 orang Guru sebesar Rp 3.600.00,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;85.

Photo Copy Daftar Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji tunjangan Fungsional para guru dan Kepala Sekolah SMP Negeri 01 Mesuji Kabupaten Tulang Bawang untuk bulan Januari 2007 s/d Juni 2008 untuk 2 orang Guru sebesar Rp 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;87.

Photo Copy Daftar Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji tunjangan Fungsional para guru dan Kepala Sekolah SMP Negeri 01 Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang untuk bulan Januari 2007 s/d Juni 2008 untuk 3 orang Guru sebesar Rp 5.400.000,- (Lima juta empat ratus ribu rupiah) ;106.

Photo Copy Daftar Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji tunjangan Fungsional para guru dan Kepala Sekolah SMA Negeri 01 Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang untuk bulan Januari 2007 s/d Juni 2008 untuk 28 orang Guru sebesar Rp 50.454.000,- ;118. Photo Copy Daftar Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji tunjangan Fungsional para guru dan Kepala Sekolah SMP Negeri 01 Menggala Kabupaten Tulang Bawang untuk bulan Januari 2007 s/d Juni 2008 untuk 29 orang Guru sebesar Rp 52.056.000,- ;119.

bendahara DinasPendidikan Kabupaten Tulang Bawang, kemudianmencairkannya dari Bank Lampung ;b. membagikan dana kenaikan rapel tunjangan fungsional guruSMP/SMA/ SMK/ TK ke para juru bayar sekolah sesuai SPJmasingmasing ;Bahwa, dari dana kenaikan rapel tunjangan fungsional guru SMP/SMA/ SMK/ TK (selama 18 bulan) di Kabupaten Tulang Bawangdalam APBD Tahun 2009 sebesar Rp 1.653.300.000,peruntukkannya adalah untuk1.

rupiah) dari bendahara Dinas20Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang,mencairkannya dari Bank Lampung ;.membagikan dana kenaikan rapel tunjangan fungsional guruSMP/SMA/ SMK/ TK ke para juru bayar sekolah sesuai SPJmasingmasing ;Bahwa benar, dari dana kenaikan rapel tunjanganperuntukkannya adalah untukSMPN 2 Rawajitu Selatan sebesar Rp ; 81.FPoOWOATIAH BW NN.

SMAN 1 Way SerdangBahwa benar, dalam pembagian dana kenaikan rapel tunjanganfungsional guru SMP/SMA/ SMK/ TK tersebut, terdakwa memintadan memotong sebagian uang yang seharusnya diterima guruguruyang berasal dari dana kenaikan rapel tunjangan fungsionalguruguru SMP/SMA/ SMK/ TK, seolaholah guruguru tersebutmempunyai utang kepada terdakwa, yaitu utang untuk membiayaitransportasi serta pembuatan dokumen untuk dana kenaikan rapeltunjangan fungsional guru SMP/SMA/ SMK/ TK sehingga terdakwamenerima total

bendahara DinasPendidikan Kabupaten Tulang Bawang, kemudianmencairkannya dari Bank Lampung ;b. membagikan dana kenaikan rapel tunjangan fungsional guruSMP/SMA/SMK/TK ke para juru bayar sekolah sesuai SPJmasingmasing ;Bahwa, dari dana kenaikan rapel tunjangan fungsional guru SMP/SMA/SMK/TK (selama 18 bulan) di Kabupaten Tulang Bawang dalamAPBD Tahun 2009 sebesar Rp 1.653.300.000, peruntukkannyaadalah untuk1.

SMAN 1 Way SerdangBahwa, dalam pembagian dana kenaikan rapel tunjanganfungsional guru SMP/SMA/ SMK/ TK tersebut, terdakwa menerimahadiah berupa uang sebesar Rp 36.520.000,(tiga puluh enamjuta lima ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitarjumlah tersebut yang berasal dari dana kenaikan rapeltunjangan fungsional guruguru SMP/SMA/ SMK/ TK dari para jurubayar, dengan perincianPRPRENEOrANnAUA WN1.

UTAMA RAYAMOTOR INDUSTRY memberikan fee manajemen kepada PT.MEGACIPTA PUTERA PERKASA sesuai kenaikan yang diajukan,setelah itu selisih sebesar 3% dari kenaikan 5% menjadi 8% untuk gajikaryawan harian lepas serta selisiah 3% dari kenaikan 8% menjadi 10%untuk karyawan bagian operator, administrasi dan satpam diambil olehsaksi Warsini dan sedangkan PT.

MEGACIPTA PUTERA PERKASA seolaholah mengajukanpermohonan kenaikan fee manajemen kepada PT. UTAMA RAYAMOTOR INDUSTRY yang dulunya 5% untuk gaji karyawan harian lepaspenjadi 8% sedangkan untuk karyawan bagian operator, administrasi dansatpam dari fee sebesar 8% menjadi sebesar 10%. Bahwa setelah saksi Warsini dan saksi Sri Iswati sepakat, lalu PT.MEGACIPTA PUTERA PERKASA mengajukan kenaikan fee manajemenyang diminta oleh saksi Warsini dan disetujui oleh PT. UTAMA RAYAMOTOR INDUSTRY.

UTAMA RAYAMOTOR INDUSTRY memberikan fee manajemen kepada PT.MEGACIPTA PUTERA PERKASA sesuai kenaikan yang diajukan, setelahitu selisin sebesar 3% dari kenaikan 5% menjadi 8% untuk gaji karyawanharian lepas serta selisiah 3% dari kenaikan 8% menjadi 10% untukkaryawan bagian operator, administrasi dan satpam diambil oleh saksiWarsini dan sedangkan PT.

UTAMA RAYAMOTOR INDUSTRY memberikan fee manajemen kepada PT.MEGACIPTA PUTERA PERKASA seSsuai kenaikan yang diajukan, setelahitu selisin sebesar 3% dari kenaikan 5% menjadi 8% untuk gaji karyawanharian lepas serta selisiah 3% dari kenaikan 8% menjadi 10% untukkaryawan bagian operator, administrasi dan satpam diambil oleh saksiWarsini dan sedangkan PT.

dan PajakPenjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnyadikompensasikan selisih lebih pajak dan atau tidak seharusnya dikenaitarif 0% (nol persen);Penjelasan, bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dibidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas BarangMewah, yang mengakibatkan pajak yang terutang tidak atau kurangdibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai sanksiadministrasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayarditambah dengan kenaikan

sebesar 100% (seratus persen);Ayat (3) hurufc, jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Kurang Bayar sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c ditambah dengan sanksi administrasiberupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yangtidak atau kurang dibayar;Penjelasan, ayat ini mengatur sanksi administrasi dari suatu ketetapan pajak karenamelanggar kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c.sanksi administrasi

berupa kenaikan merupakan suatu jumlahproporsional yang harus ditambahkan pada pokok pajak yang kurangdibayar.besarnya sanksi administrasi berupa kenaikan berbedabeda menurutjenis pajaknya, yaitu untuk jenis Pajak Penghasilan yang dibayar olehWajib Pajak sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (limapuluh persen), untuk jenis Pajak Penghasilan yang dipotong oleh orangatau badan lain sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%(seratus persen), sedangkan untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai

yang tidak seharusnya dikompensasike masa pajak berikutnya sebesar Rp700.000,00 (lihat kolom selisih yang bercetaktebal Rp700.000,00);bahwa sebagai akibat dari selisih kompensasi a quo, maka penghitungan PPNmenjadi kurang dibayar sebesar Rp700.000,00, maka Direktur Jenderal Pajakmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar didalamnya memperhitungkanMenimbangMengingatMemutuskanjumlah perhitungan PPN (lebih) bayar dan kompensasi pajak yang tidak seharusnyaditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan

Proses Kenaikan Pangkat Penggugat dan sikap abai danlalai dari Para Tergugat;a. Bahwa Tergugat II memiliki fungsi dan tugas sebagaipersetujuan kenaikan pangkat sebagaimana diatur dalamPasal 47 huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan BKNmemiliki fungsi :penyelenggaraan Manajemen ASN dalambidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan,perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat,pensiun.

JBI.Tergugat menyarankan Penggugat untuk mengikuti Uujianpenyesuaian kenaikan pangkat dan mendapatkan sertifikatdengan penerbitan pada tanggal 10 Agustus 2018, padahalbatas akhir pengisian pengajuan kenaikan pangkat melalui SAPKpada tanggal 30 Agustus 2018.

Saksi ANSORIAH memberikan keterangan, yakni: Bahwa saksi adalah Analis Kepegawaian di Kanwil Kemenag Jambi; Bahwa saksi menerima usulan kenaikan pangkat Penggugat padabulan Januari 2019 dan pengembalian berkas kenaikan pangkat Penggugatpada bulan April 2019; Bahwa saksi menerima berkas usulan kenaikan Penggugat dari atasansaksi, lalu saksi verifikasi dan menemukan ada sertifikat lulus ujianpenyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat (UPKP), sehingga Penggugatmerupakan fungsional umum bukan fungsional

Dalam Pokok Sengketa;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya mengajukanproses penyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat pada tanggal 10 Agustus 2018,dan Tergugat menyetujui usulan kenaikan pangkat pada tanggal 28 Januari 2019,namun pada akhirnya proses kenaikan pangkat Penggugat ditolak oleh Tergugat IIdengan alasan tidak memenuhi syarat padahal sudah berdasarkan KeputusanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

pangkatyang diselenggarakan Kementerian Agama pada tanggal 10 Agustus 2018, hasilujian tersebut disampaikan untuk usulan kenaikan pangkat Penggugat oleh Tergugat kepada Tergugat II, yang selanjutnya Tergugat Il mengembalikan usulan tersebutkarena untuk periode kenaikan pangkat 1 Oktober 2018 karena usia Penggugat telahlebih dari 58 Tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun2000 Tentang Kenaikan Pangkat

7.998.300.222 004 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan 223.542.000,00PPN5 JUMLAH 162.821.282.816,006 PK yang harus dipungut / dibayar sendiri 6.795.596.752,007 PM yang dapat diperhitungkan 7.426.780.504,008 Dibayar dengan NPWP sendiri 136.728,009 Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 7.426.917.232,0010 Jumlah PPN Kurang (Lebih) Bayar (631.320.480,00)11 Kelebihan Pajak yang sudah 0,00dikompensasikan12 PPN yang kurang (lebih) dibayar (631.320.480,00)13 Sanksi bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,0014 Kenaikan

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP 0,00e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5)UU KUP 0,00f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5)UU KUP 0,00g. Jumlah 191.410.141,006.

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP 0,00e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5)UU KUP 0,00f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5)UU KUP 0,00g. Jumlah 191.410.141,006. Jumlah PPN yang masih harus / (lebih) dibayar 590.181.269,00 Halaman 7 dari 9 halaman.

7.998.300.222,004 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan 223.542.000,00PPN5 JUMLAH 162.821.282.816,006 PK yang harus dipungut / dibayar sendiri 6.795.596.752,007 PM yang dapat diperhitungkan 7.426.780.504,008 Dibayar dengan NPWP sendiri 136.728,009 Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 7.426.917.232,0010 Jumlah PPN Kurang (Lebih) Bayar (631.320.480,00)11 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 0,0012 PPN yang kurang (lebih) dibayar (631.320.480,00)13 Sanksi bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,0014 Kenaikan

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP 0,00e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5)UU KUP 0,00f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5)UU KUP 0,00g. Jumlah 191.410.141,006.

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP153.380.549,0044.034.250,00109.346.299,00 Jumlah PPN harus dibayar 306.761.098,00 88.068.500,00 218.692.598,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 November 2016;Menimbang,bahwa amarPutusan Pengadilan Pajak NomorPut107197.16/2012/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 43.051.934,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP 0,00e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP 0,00f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP 0,00g. Jumlah 43.051.934,006.

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 43.051.934,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP 0,00e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP 0,00f.

Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP 0,00g43.051.934,00 uuumlah PPN yang masih harus dibayar 86.103.868,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangandiatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48

38.507.295.660,004 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan 334.278.000,00PPN5 JUMLAH 67.247.360.069,006 PK yang harus dipungut / dibayar sendiri 2.840.842.103,007 PM yang dapat diperhitungkan 3.261.064.241,008 Dibayar dengan NPWP sendiri 0,009 Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 3.261.064.241,0010 Jumlah PPN Kurang (Lebih) Bayar (420.440.330,00)11 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 0,0012 PPN yang kurang (lebih) dibayar (420.440.330,00)13 Sanksi bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,0014 Kenaikan

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP 0,00e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP 0,00f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP 0,00g. Jumlah 0,006.

38.507.295.660,004 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 334.278.000,005 JUMLAH 67.247.360.069,006 PK yang harus dipungut / dibayar sendiri 2.840.842.103,007 PM yang dapat diperhitungkan 3.261.064.241,008 Dibayar dengan NPWP sendiri 0,009 Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 3.261.064.241,0010 Jumlah PPN Kurang (Lebih) Bayar (420.440.330,00)11 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 0,0012 PPN yang kurang (lebih) dibayar (420.440.330,00)13 Sanksi bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,0014 Kenaikan

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP 0,00e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP 0,00f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP 0,00 Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 508/B/PK/Pjk/2019 g. Jumlah 0,006.

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP 0,00e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP 0,00f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP 0,00g. Jumlah 0,006. Jumlah PPN yang masih harus / (lebih) dibayar (45.442.059,00) Halaman 7 dari 9 halaman.

Bahwa selanjutnya oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam pada tanggal 20Maret 2014, memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT guna dilakukanMediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam pada tanggal 25 Maret2014, dan meskipun Meditor Dinas Tenaga Kerja Kota Batam telahmelakukan mediasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT gunapenyelesaian permasalahan kenaikan Upah Sundulan/Peninjauan Upahtermasuk didalamnya kenaikan transportasi dan perumahan, akan tetapiTERGUGAT tetap saja melakukan aksiMogok Kerja selama 3 (

Bahwa, Tergugat dengan Penggugat telah beberapa kali melakukanperundingan secara Bipartit, yaitu pada tanggal 30 Januari 2014, tanggal 18Februari 2014, dan tanggal 04 Maret 2014, guna membahas kenaikan UpahSundulan/ Peninjauan Upah termasuk didalamnya Kenaikan TunjanganPerumahan dan Transportasi. Di buktikan dengan hasil Risalah PerundinganPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit yang di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. (bukti T3).

Bahwa, selanjutnya Tergugat sebelum melakukan Aksi Rencana MogokKerja Pada tanggal 26 Maret 2014, tanggal 27 Maret 2014 dan tanggal 28Maret 2014, Tergugat masih melakukan Perundingan terhadap Penggugatsecara Bipartit pada tanggal 24 Maret 2014, guna penyelesaianpermasalahan kenaikan Upah Sundulan/ Peninjauan Upah termasuk di10dalamnya kenaikan transportasi dan perumahan, yang dapat di buktikandengan hasil Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial Secara Bipartit di tanda tangani

secara Bipartit, yaitu tanggal 30 Januari 2014 (vide buktiP2) , tanggal 18 Februari 2014 (vide bukti P3 dan T10) dan tanggal 4 Maret2014 (vide bukti P4 dan bukti T3), guna membahas kenaikan UpahSundulan/Peninjauan Upah termasuk didalamnya kenaikan transportasi danperumahan, sesuai Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial secara Bipartit tanggal 4 Maret 2014 (vide bukti T3) dengankesimpulan Agar dari pihak yang mewakil Penggugat membawakan proposalTergugat kepada management

maupun Tergugat diatas, maka perselisihan yang terjadi antaraPenggugat dengan Tergugat adalah tentang kenaikan Upah Sundulan/PeninjauanUpah termasuk didalamnya kenaikan transportasi dan perumahan (vide bukti P12 dan T9) yang berujung kepada mogok kerja.

Karena akan ada kenaikan harga BBM dan terdakwa inginmengambil keuntungan yang lebih banyak maka terdakwa membeli BBMbersubsidi tersebut di SPBU lebih banyak dari biasanya dan terdakwamenyimpannya sehingga di jual saat harga sudah naik.

Karena akan ada kenaikan harga BBM dan terdakwa inginmengeruk keuntungan yang lebih banyak maka terdakwa membeli BBMbersubsidi tersebut di SPBU lebih banyak dari biasanya dan terdakwa akanmenyimpannya sehingga di jual saat harga sudah naik.

NUR FALAHI Bin KHAZIN (dalam berkas lain)dan Terdakwa membuka kios dari jam 05.00 wib sampai dengan sekirajam 22.30 wib atau 23.00 wib menjelang tengah malamPutusan Nomor : 08/Pid.Sus/2014/PN.Pml.10e Bahwa saat menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidiTerdakwa menutup kiosnya lebih awal, bertujuan mencari untung yanglebih banyak dengan cara menjual bensin dan solar setok lama atau hargaasal dan dijual setalah adanya harga baru atau setelah kenaikan harga.Atas keterangan saksi tersebut

Pemalang tutup semua sebelum harga kenaikan yaitu sekitar pukul 16.00wib para kioskios bensin tidak melayani pembeli sehingga pembeli padabingung untuk mencari bensin pada tanggal 21 Juni 2013, dan juga kiosTerdakwa ikut tutup seperti lainnya dimana biasanya Terdakwa melayani sejakpukul 05.00 wib sampai tutup jam 22.00 wib.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.4.

harga BBM dengan tujuan agar BBMyang terdakwa beli saat belum kenaikan harga dapat dijual setelahkenaikan harga sehingga terdakwa mendapat keuntungan yang lebihbanyak dari biasanya.e Bahwa terdakwa adalah penjual eceran BBMe Bahwa surat rekomendai yang diberikan oleh Dinas Koperasi,industry dan perdagangan Kab.

Putusan Nomor 907/B/PK/PJK/2015Alasan Pengajuan Permohonan Banding SPPT PBBbahwa Pemohon Banding tidak setuju atas SPPT PBB tersebut, dengan alasansebagai berikut:bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui dasar perhitungan atas SPPT PBBtersebut;bahwa kenaikan kelas tanah yang terlalu tinggi dari sebelumnya kelas A.42menjadi A.38 (Rp 1.700/M? menjadi Rp 7.150/M?)

kelas tanah yang terlalu tinggidibanding dengan tahun sebelumnya yang merupakan aspek material;Bahwa kenaikan kelas tanah yang terlalu tinggi dari sebelumnya kelas A.42menjadi A.38 ( Rp. 1.700/M2 menjadi Rp. 7.150/M2 ) hal ini akanmenyebabkan peningkatan yang signifikan terhadap beban perusahaandalam rangka mempertahankan kelangsungan usaha dan pemanfaatantenaga kerja.

Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan di dalam membuatkeputusan;Bahwa lebih lanjut, perhitungan SIT tahun 2008 dibandingkan dengan SITtahun 2009 ( perhitungan dapat dilihat dalam Putusan halaman 24 )mengalami kenaikan rata rata sebesar 53%, jika dibandingkan dengantahun 2008.

Atas hal ini Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.34797/PP/M.VIII/18/2011 tidak memperhatikan asas keadilan;Bahwa kenaikan SIT tahun 2009 tidak wajar dan dasar perhitungannya tidakjelas dengan pertimbangan bahwa tingkat inflasi adalah sebagai berikut:a. Data inflasi secara nasional tahun 2008 rata rata sebesar 10,31%berdasarkan Bank Indonesia;Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 907/B/PK/PJK/201512.13.b.

Kenaikan tersebut sewenangwenang karena jelas tidak wajar / sangattinggi padahal keadaan tanahnya pada dasarnya tidak berubah;c.

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00 29.819.434,00 (29.819.434,00)c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00 0,00 0,00d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0,00 0,00 0,00e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0,00 0,00 0,00f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0,00 0,00 0,00g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN 0,00 0,00 0,00h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g) 0,00 29.819.434,00 (29.819.434,00)6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) 0,00 59.638.868,00 (59.638.868,00) Halaman 2 dari 9 halaman.

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00 0,00 20.631.687,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00 0,00 0,00d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0,00 0,00 0,00e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0,00 0,00 0,00f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0,00 0,00 0,00g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN 0,00 0,00 0,00h.

WPJ.07/2016, tanggal 26September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuni 2012 Nomor 00129/207/12/055/15, tanggal 21 September 2015, atasnama PT Totoku Indonesia, NPWP 01.071.471.5055.000, beralamat diKawasan Berikat PT Besland Pertiwi Kota Bukit Indah, Blok AIl Nomor 29ST1B, C & D, DangdeurPurwakarta, dengan perhitungan menjadisebagai berikut: PPN Kurang (Lebih) Dibayar Rp 20.631.687,00Sanksi administrasi: Kenaikan

PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp41.263.374,00 dengan perincian sebagai berikut: PPN Kurang (Lebih) Dibayar Rp 20.631.687,00Sanksi administrasi: Rp Kenaikan

SriBintang Pamungkas, MSISE., PhD., baik oleh Tergugatsendiri maupun = melalui pihak Kementerian atauKementerian kementerian terkait , sebagai hasilkerjasama dengan Tergugat selaku KepalaBadan Kepegawaian Negara, dalam rangka pelaksanaan32Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNo. 217/G.TUN/2002/PTUNJKT., tanggal 15 April2003, yaitu. secara berturut turut terhitungsejak kenaikan pangkat terakhir pada 01Oktober 1992 :Menghukum Tergugat untuk menerbitkan suratkeputusan tentang pemberian kenaikan

,tanggal 14 Oktober 2010, adalahmemang benar diterbitkan olehTergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara), namunapabila dicermati proses terbitnya suratkeputusan objek sengketa tersebut adalahberawal dari adanya usulan kenaikan pangkatpengabdian dan pemberhentian dari PegawaiNegeri Sipil atas nama Ir.

pangkat otomatisyang dimaksudkan dalam Putusan Pengadilan TataUsaha Negara No. 217/G/ TUN/2002/PTUNJKT., di atasadalah sebagai akibat tertundanya kenaikan pangkatPenggugat sejak tanggal 01 Oktober 1992, oleh sebabberlangsungnya kriminalisasi terhadap Penggugat ,GSten g UConnMenanggapi pernyataan Penggugattersebut di atas, bahwa tidak benarkenaikan pangkat otomatis yang dimaksud dalamputusan Pengadilan Tata Usaha NegaraNo. 217/G/ TUN/2002/PTUNJKT., di atas adalah sebagaiakibat tertundanya kenaikan

SriBintang Pamungkas, MASE, PhD), tidak mempunyaihak untuk kenaikan pangkat otomatis, karenaPenggugat menduduki jabatan fungsional sebagaiDosen, maka ketentuan kenaikan pangkat bagiPenggugat harus menggunakan persyaratan penetapanangka kredit yang telah ditentukan, sedangkankenaikan pangkat otomatis adalah diperuntukan bagiPegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagaiberikut : Guru, Penjaga Sekolah Dasar, Penilik Sekolahdan Pengawas di lingkungan Departemen PendidikanKebudayaan ; Guru, Penjaga

;Menanggapi pernyataan Penggugattersebut di atas, bahwa pernyataan tersebut.adalah tidak benar, keputusan Tergugat (KepalaBadan Kepegawaian Negara) No.05087/KEP/AV/13016/10,tanggal 14 Oktober 2010, Pemberian Kenaikan PangkatPengabdian Dan Pemberhentian Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil Dengan HakPensiun, atas nama Penggugat(Ir.

Darwati, S.Pd lahirdi Palanro tanggal 20 Oktober 1964 ; Bahwa karena ada perbedaan tanggal kelahiran dan bulan kelahiran pemohonsebagaimana tertera didalam data kependudukan pemohon yaitu KTP dan KKdengan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan SuratKeputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang kenaikan Pangkat danGolongan pemohon ; Bahwa dengan adanya perbedaan sebagaimana tersebut diatas, makapemohon mengajukan permohonan perbaikan data kependudukannyasebagaimana tertera dalam

KTP dan KK agar sama dengan tanggaldan bulan kelahiran Pemohon pada SK CPNS dan SK kenaikan pangkatPemohon dan data kelahiran Pemohon tersebut akan dipergunakan untukpengusulan kenaikan pangkat dan sertifikasi Pemohon karena selama inipengusulan kenaikan pangkat dan sertifikasi Pemohon selalu ditolak olehsistem aplikasi karena data kelahiran yang tercantum di KTP berbedadengan data kelahiran yang tercantum di SK CPNS dan SK kenaikanpangkat Pemohon;Bahwa tidak ada tujuan lain Pemohon mengajukan permohonan

ini selainuntuk pengusulan kenaikan pangkat dan sertifikasi Pemohon;Bahhwa permohonan Pemohon tidak dipergunakan untuk menghindarihutang;Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan tanggal dan bulankelahiran Pemohon pada KTP dan KK Pemohon;Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;2.

pangkatPemohon dan data kelahiran Pemohon tersebut akan dipergunakan untukpengusulan kenaikan pangkat dan sertifikasi Pemohon karena selama inipengusulan kenaikan pangkat dan sertifikasi Pemohon selalu ditolak olehsistem aplikasi karena data kelahiran yang tercantum di KTP berbedaHalaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 68/Pat.P/2020/PN Bar3.

Yusri Azikin bin Azikinyang masingmasing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan diperoleh fakta bahwa perubahan tersebut digunakan untukpengusulan kenaikan pangkat dan sertifikasi Pemohon dan tidak ada tujuan laindalam perubahan tersebut selain hal tersebut serta tidak pula digunakan untukmenghindari hutang;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurdiati binti AbdulRahman, Saksi Rudy, S.Sos bin Achmad dan Saksi M.

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) VU KUP 124.023.056,00 21.067.701,00 102.955.355,Jumlah PPN harus dibayar 248.046.112,00 42.135.402,00 205.910.710, Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107198.16/2012/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 19 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 26.298.380,00 Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1853/B/PK/Pjk/2019 c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP 0,00e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP 0,00f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP 0,00g. Jumlah 26.298.380,006.

Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 26.298.380,00c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP 0,00d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP 0,00e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP 0,00f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP 0,00g. Jumlah 26.298.380,006.