Melawan KETUA KELOMPOK KERJA III UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Pengadaan Nomor 027/2 Tahun 2016 TentangPenunjukkan Kelompok Kerja (Pokja) Pada Unit Layanan Pengadaan KabupatenPekalongan Tahun Anggaran 2016 (TERMOHON) mengajukan jawaban permohonan dariPEMOHON sebagai berikut : 1.

Mitra Karya kepada Ketua Kelompok Kerja IIIUnit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah KabupatenPekalongan No. 079/MK/VII/2016 tertanggal 25 Juli 2016, hal :Permohonan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);Pengumuman Termohon melalui website LPSE KabupatenPekalongan yang pada pokoknya berisi : Nama Penyediabarang/jasa : CV. Dadi Mulyo : Harga PenawaranRp.1.634.454.000,00, CV.

Informandum); Surat Kelomok Kerja II Unit Layanan Pengadaan KabupatenPekalongan Kepada Kepala ULP Kabupaten Pekalongan Nomor: 13/WLDPCR.DPU/POKJAIII/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016Perihal : Laporan Pelelangan Gagal (fotokopi sesuai denganaslinya); Surat Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa KabupatenPekalongan Kepada PPK Kegiatan Rehabilitasi Jalan Pada DPUKabupaten Pekalongan Nomor : 027/145/ULP/VII/2016 tanggal22 Juli 2016 Perihal : Proses Hasil Lelang (fotokopi sesuaidengan aslinya);Surat Kepala

Mitra Karya kepada Ketua Kelompok Kerja IIIUnit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah KabupatenPekalongan No. 079/MK/VII/2016 tertanggal 25 Juli 2016, hal :Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor : 012/P/FP/2016/PTUNSMGPermohonan (fotokopi sesuai dengan aslinya);23.

Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan menyusun Dokumen Pengadaan, yangmempunyai kewenangan menyusun Unit Layanan Pengadaan.

BAHARUDDIN TANJUNG, dkk VS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM) UNIT SIBOLGA, dkk

KOPERASI LANCANG KUNING MELAWANKETUA POKJA KONSTRUKSI III UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN ROKAN HILIRCV. ZALISTI MANDIRI

KETUA POKJA KONSTRUKSI Ill UNIT LAYANAN PENGADAANKABUPATEN ROKAN HILIR, berkedudukan Jalan Perwira No.76 Bagan Siapiapi Rokan Hilir ;Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :1. Sirajul Munir, SH. M.H 52. AKHIRZA, SH.

Bahwa atas tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Berita AcaraHasil Pelelangan Nomor : 27/BAHP/Pokja Konstruksi IlI/2016Tanggal : O07 Juni 2016 Tentang Pekerjaan : Normalisasi N 6Kecamatan Batu Hampar, PENGGUGAT telah mengajukan SuratSanggahan kepada TERGUGAT Namun TERGUGAT dalammenjawab Surat Sanggahan PENGGUGAT sangat tidak profesionalsehingga sangat tidak layak disebut sebagai surat resmiPenyelengara Negara (Pokja Konsiruksi Ill Unit Layanan PengadaanKabupaten Rokan Hilir) hal ini terlinat di dalam

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 3 Tahun2016 Tentang Penetapan Kepala, Sekretaris, Anggota Sekretariat,Kelompok Kerja dan Tim Verfiikasi Dokumen PengadaanBarang/Jasa dan Tim Pengamanan pada Unit Layanan PengadaanKabupaten Rokan Hilir Tergugat adalah selaku Ketua ;4.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 050.541/ProgdalULP/2016/39 tanggal 09 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala UnitLayanan Pengadaan Kabupaten Rokan Hilir Tergugat adalah selakuHalaman 26 dari 63 halaman Putusan Nomor : 25/G/2016/PTUNPbr.Ketua Pokja Konstruksi Ill pada Unit Layanan Pengadaan KabupatenRokan Hilir tahun 2016 55.

Bukti T.Il Intervensi 2: Surat persyaratan yang di upload / dikirim olehCV.Zalisti Mandiri kepada Pokja Ill KonstruksiUnit Layanan Pengadaan Kabupaten RokanHilir yang dapat didowload melalui LPSEKabupaten Rokan Hilir (sesuai print internet) ;3. Bukti T.Il Intervensi 3: Surat Penawaran CV.

PLN UNIT INDUK DISTRIBUSI BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI, tersebut;

PLN UNIT INDUK DISTRIBUSI BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI VS MAIZARMAN

Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu

. :(021) 31903288 FATWADEWAN SYARIAH NASIONALMAJELIS ULAMA INDONESIANO: 124/DSNMUI/X1/2018TentangPENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PELAKSANAAN LAYANAN JASAPENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK SERTAPENGELOLAAN INFRASTRUKTUR INVESTASI TERPADUDewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia (DSNMUJ) setelah,Menimbang : a. bahwa di kalangan masyarakat muncul pertanyaan mengenaikesesuaian syariah atas Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan danPenyelesaian Transaksi Efek serta Pengelolaan InfrastrukturInvestasi

Terpadu;b. bahwa Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan PenyelesaianTransaksi Efek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadubelum ada ketentuan (dhawabith) dan batasan (hudud) berdasarkanprinsip Syariah ;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalamhuruf a dan b, DSNMUI memandang perlu menetapkan fatwatentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan JasaPenyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek serta PengelolaanInfrastruktur Investasi Terpadu untuk dijadikan

Obyek Haram adalah obyek perjanjian yang dilarang secara syariahuntuk ditransaksikan.Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nw124 Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan ... 8 Kedua : Ketentuan HukumPelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian TransaksiEfek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu boleh dilakukandengan syarat sesuai prinsip syariah sebagaimana ketentuan yangterdapat dalam fatwa ini.Ketiga : Ketentuan tentang Subjek Hukum dan

LPP harus:a. membuat, melaksanakan dan memonitor aturan yang melarangterjadinya pelanggaran prinsip syariah;b. memberikan layanan jasa sesuai dengan prinsip Syariah padakegiatan Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek.c. menyediakan fasilitas yang memisahkan Rekening Efek untukkeperluan syariah dengan Rekening Efek untuk keperluan selainsyariah;d. mengarahkan pembuatan Rekening Dana Nasabah (RDN) olehinvestor Pasar Modal Syariah melalui Perbankan Syariah; dane. memberikan layanan jasa sesuai

LPP dapat menyediakan dan mengembangkan sistem dan/atau saranapelaksanaan layanan jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia PV124 Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan... 9 KelimaPROF. DR. K.H. MARUF AMIEfek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu, antara lainCentral DepositoryBook Entry Settlement System (CBEST) danSistem Pengelolaan Investasi Terpadu (SINVEST)..

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) CABANG PEMATANGSIANTAR cq UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM) KISARAN, tersebut;

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) CABANG PEMATANGSIANTAR cq UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM) KISARAN VS SUGIARTO

PUTUSANNomor 740 K/Pdt.SusBPSK/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasimemutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) CABANGPEMATANGSIANTAR cq UNIT LAYANAN MODAL MIKRO(ULaMM) KISARAN, berkedudukan di Jalan SisingamangarajaNomor 32, Tanjung Balai, diwakili oleh Direktur Utama ParmanNataatmadja, dalam hal ini memberi kuasa Subsitusi kepada JimiFirmansyah, selaku Pemimpin

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PTPERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) CABANGPEMATANGSIANTAR cq UNIT LAYANAN

.;KELOMPOK KERJA (POKJA) 4 UNIT LAYANAN PENGADAAN (LP) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA.;

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDING;MelawanKELOMPOK KERJA (POKJA) 4 UNIT LAYANAN PENGADAAN (LP)DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA.Tempat kedudukan : Jalan Penreh Km. 1 (0519) 217042101922771 Fax 22328 di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara,Provinsi Kalimantan Tengah.Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/TERBANDING; =e m2Hal 1 dari hal 10 Put. No. 87/B/2016/PT.TUNJKTPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; T6laW TGITIDACE, 2 ~~~ nnn nnn nnn minim nrninnn nnn1.

Pembanding/Penggugat : ABANG TAUFIK
Terbanding/Tergugat : UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA KAB KAPUAS HULU KELOMPOK KERJA SATU

AIDI SUTRISNO VS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) CABANG PEMATANGSIANTAR cq UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM),KISARAN

PUTUSANNomor 506 K/Pdt.SusBPSK/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara:AIDI SUTRISNO, bertempat tinggal di Dusun VI Proyek SmallHolder Park, Sei Balai, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara;Pemohon Kasasi dahulu Termohon keberatan/Pengadu;LawanPT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) CABANGPEMATANGSIANTAR cq UNIT LAYANAN MODAL MIKRO(ULaMM),KISARAN yang diwakili

WINARSIH, dk VS PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) cqUNIT LAYANAN MODAL MIKRO DI SUKODONO,SRAGEN, dkk

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) cqUNIT LAYANAN MODAL MIKRO DI SUKODONO,SRAGEN, berkedudukan di Harjosari, KelurahanMajenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, diwakili oleh Pemimpin Cabang Bambang MartantoNugroho, dalam hal ini memberi kuasa kepada KepalaLegal Wilayah 10Solo Sendytiawan Eko Susanto, dankawankawan, beralamat di Jalan Dr. Radjiman, Nomor554, Sondakan, Laweyan, Surakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017;Halaman 1 dari & hal. Put. Nomor 3428 K/Pdt/2018.2.

ERWINSYAH SEBAGAI PENGGUGAT MELAWAN : POKJA 1 ULP (Unit Layanan Pengadaan) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULAMM) INDRAPURA

UNIT LAYANAN MODAL MIKRO(ULAMM) INDRAPURA, berkedudukan di Jalan Patuan AnggiNomor 6 & 6A Pematang Siantar, dalam hal ini memberi kuasakepada Mukhlis Ade Putra Nasution dan kawankawan, ParaPegawai PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) CabangPematangsiantar cq.

Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM)Indrapura, beralamat di Jalan Patuan Anggi Nomor 6 & 6APematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28April 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu PemohonKeberatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukankeberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor1755/ Arbitrase/BPSKBB/XI/2016 tanggal 19

Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Kisaran- Tergugat : Sugiarto

Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Pematangsiantar Cq.Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Kisaran, beralamat kantor diJalan Sisingamangaraja No. 32 Tanjung Balai dalam hal ini diwakilioleh:e Mukhlis Ade Putra Nasution, lakilaki lahir di Medan Tanggal 22 Juli 1986,umur 30 tahun yang beralamat di Kel. Harjosari 1, Kec.

UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM) Perdagangan

UNIT LAYANAN MODAL MIKRO(ULaMM) Perdagangan, yang diwakili oleh Pemimpin CabangJimi Firmansyah, berkedudukan di Jalan SisingamangarajaNomor 562 Perdagangan 21184, dalam hal ini memberi kuasakepada Ray Sepriadi, dan kawankawan, Para KaryawanPT Permodalan Nasional Madani (Persero), berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 21 Maret 2017,sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarang

dalamperkara ini;Subsidair:Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Simalunguntelah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.G/Sus/2017/PN Sim., tanggal21 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon Keberatan;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon KeberatanPT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Pematangsiantar cq.Unit Layanan

TUAN GUNAWAN, ; BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO (dikenal dengan singkatan RSCM) c.q DIREKSI RSCM,

Permodalan Nasional Madani ( Persero ) Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM), - Delanggu, DKK

Permodalan Nasional Madani ( Persero ) Unit Layanan Modal Mikro(UlaMM), Delanggu, alamat JI. DelangguRaya No. 296, Sabrang, Delanggu,Kab. Klaten,Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor : 102/Pid.G/2014/PN Kinyang selanjutnya disebut sebagai wan nneeenn enn eee TERGUGAT (PIHAK KEDUA) ;2. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kepala Badan Pertanahan NasionaldiJakartaC.q. Kepala Kantor PertanahanWialayah Jawa Tengah di Semarang C.q.Kepala Kantor Pertanahan KabupatenKlaten, yang beralamatkan di JI.

UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM) STABAT

UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM)STABAT, berkedudukan di Jalan Perniagaan Nomor 37 B,Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat,Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Prasetyo Heru, selakuPimpinan Cabang Medan, dalam hal ini memberikan kuasakepada Mukhlis Adeputra Nasution dan kawan, Para KaryawanPT Permodalan Nasional Madani (Persero), berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 8 Maret 2017;Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM PERSERO), UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (UlaMM Kedungwuni), DK.

:PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNMPERSERO), UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (UlaMMKedungwuni), berkedudukan di Jalan Raya SurobayanNomor 3, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;KEMENTERIAN KEUANGAN'~ c.q.

Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Perdagangan

Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM)Perdagangan, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang JimiFirmansyah, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 562Perdagangan, dalam hal ini memberi kuasa kepada MukhlisAde Putra Nasution, dan kawankawan, Para KaryawanPT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang PematangSiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus2016,sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut

ASRI JAYA PUTRA PERKASA vs KELOMPOK KERJA (POKJA) XXXI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)PEMERINTAH KAB. NGANJUK

Nganjuk, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 10 Oktober201 8; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/PENGGUGAT ; MELAWAN:KELOMPOK KERJA (POKJA) XXXI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)PEMERINTAH KAB. NGANJUK, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmad No. 01NGA JU KK aeeensnesescmanssn ne eencemaiee nares RRR BSR1. EKO YULIANGGORDO ; 7 2220227 2. KEDIF MARUPIN ; 3.

. ; 22222 292 22 =Dalam hal ini selaku Kelompok Kerja / Pokja XXXI Unit LayananPengadaan Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Perintah TugasNomor 094/98/SPT/41 1.024/2018 dan Keputusan Bupati NganjukNomor 188/155/K/411.012/2018 Tentang Susunan KeanggotaanKelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Nganjuk ;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/T ERGUGAT ; PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT,Telah membaca : === 299292 222 no non ene nnn ne nnn nn nnn nnn nce nee ce nnn1.Penetapan