Sejak 2 (dua) hari sebelum pelantikan, KepalaDesa Ngelowetan membuat pengumuman yang ditempelkan padaPapan Informasi Desa dan di tempat lain apabila pada tanggal 15Maret 2018 ada pelantikan Tergugat II Intervensi di Kantor BalaiDesa dan juga hampir seluruh warga Desa Ngelowetan sudahdiberikan undangan pelantikan/pengambilan sumpah PerangkatDesa yang memperoleh nilai tertinggi tahun 2018 dengan jabatan Sekretaris Desa Ngelowetan yaitu Tergugat IIIntervensi;3.

MUSYAFAAH HADINIYAH sebagaiSekretaris Desa (foto copy sesuai dengan aslinya);20. 20 : Daftar Undangan Pelantikan Perangkat Desa+INgelowetan tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ngelowetan SUDIRMAN(foto copy sesuai dengan aslinya);21. T21 : Daftar Hadir Rapat Acara Pelantikan Perangkat DesaNgelowetan tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ngelowetan SUDIRMAN(foto copy sesuai dengan aslinya); 22.

Bahwa ada undangan untuk menghadiri pelantikan yang ditujukankepada LKMD, RT/RW, Polsek, Koramil, tokoh agama dan tokohmasyarakat serta PKK; Bahwa Saksi tidak mengetahui kehadiran Penggugat beserta temantemannya dalam acara pelantikan; Bahwa peserta yang mendaftar dalam Pilprades ada 11 orang, tetapipada saat ada penundaan sementara berdasarkan surat Bupati padatahun 2017, maka ketika dilanjutkan prosesnya ada satu orang pesertayang mengundurkan diri sehingga diikuti oleh 10 orang peserta saja; Bahwa

Bahwa yang Saksi kerjakan setelah mengetahui Bu Musyafaahmemperoleh nilai tertinggi adalah membuat berita acara yangdiserahkan kepada Tergugat untuk dilanjutkan ke Kecamatan supayaditerbitkan rekomendasi Camat guna pelantikan Bu Musyafaah danmenyebar undangan yang isinya pelantikan tanggal 15 Maret 2018tetapi dalam waktu 7 hari Pak Camat tidak mengeluarkan rekomendasipelantikan sehingga Tergugat melaksanakan pelantikan berdasarkanPasal 21 ayat (2) dan (3) Perda Kabupaten Demak Nomor: 1 Tahun2018;

Musafaah Hadiniyah sebagai sekretaris desayang ditandatangani olen Kepala Desa pada tanggal 12 Maret 2018 danT20,T22 berupa surat undangan dan daftar nama undangan pelantikan yangdidalamnya tercantum nama Para Penggugat yang masuk sebagaiundangan pelantikan pada tanggal 15 maret 2018; Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Bukti T19 jo T20 dan T22 secara logika hukum pengumuman tersebut dimaksudkan agarmasyarakat mengetahui adanya pelantikan /pengambilan sumpah atasnama Musafaah Hadiniyah (Tergugat

Bahwa disamping surat keputusan Badan Hippun Pemekonan (BHP) PekonTanjung Anom, Nomor : 02/BHP/19.2007/2013 tertanggal 25 Agustus 2013,sebagai ketua pelaksana pemilihan Kepala Pekon Tanjung Anom yangdiketuai nama SUPARMAN, batal demi hukum, Saudara Ketua, Panitia jugatelah melanggar peraturan daerah Kabupaten Tanggamus Nomor : 04Tahun 2006 tentang PP tata cara pemilihan, pengangkatan/pelantikan danpemberhentian kepala pekon Bab ketentuan umum pasal huruf Uberbunyi kampanye adalah suatu media yang

danPemberhentian Kepala Pekon 5 20222020222"Bahwa terhadap dailildalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawabansebagai berikut : nn nn nnn nnn nn nn nnn nnn ne nnn nn nnnnnnnnObyek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah KabupatenTanggamus Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, dikarenakantelah melalui tahaptahap sebagai berikut := Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013 Badan HippunPemekonan (BHP) Pekon Tanjung Anom Kecamatan

SUDIBYO ;Hal ini sesuai dengan ketentuan ;Pasal 5 ayat (1) hurufc Peraturan Daerah Kabupaten TanggamusNomor 04 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon yangmenyebutkan Panitia pemilihan kepala pekon mempunyai tugasmelakukan penjaringan, penyaringan dan penetapan bakal calon .= Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilinan Kepala PekonTanjung Anom Kecamatan Kota Agung Timur KabupatenTanggamus Nomor : 07/Pan.Pilkakon/TA/IX/2013 tanggal09 September 2013

SUDIBYO mendapat 296Hal ini sesuai dengan ketentuan ;Pasal 27 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor04 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon yangmenyebutkan Berita acara pelaksanaan pemilihan danhasilperhitungan suara ditandatangani oleh panitia dan saksi ;= Bahwa Hasil Pemilihan Kepala Pekon Tanjung AnomKecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamustelah dilaporkan oleh Panitia Pemilinan kepada KetuaBadan Hippun Pemekonan (BHP)

tentang TataCara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian KepalaPekon yang menyatakan Proses penyelesaian perselisihan yangsedang berjalan tidak menghalangi jalannya pelaksanaan pelantikan ,maka proses usulan pelantikan sampai dengan pelantikan tetapdilaksanakan oleh Tergugat dengan mengeluarkan obyek sengketaBerdasarkan uraian tersebut diatas, maka Obyek Sengketa dalamperkara a quo telah sesuai dengan asas Keadiilan ;Hal 53 dari 75 Hal Putusan Nomor : 1/G/2014/PTUNBLDengan demikian

Akan tetapi, sampai dengan Gugatan ini diajukan pihakTERGUGAT belum juga melakukan pelantikan dan pengangkatanHalaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor337/Pdt/2019/PT SMGPENGGUGAT sebagai perangkat desa Tlogopandogan, meskipun sudahada Putusan Pengadilan dan sudah ada Penetapan Eksekusi dariPengadilan Tata Usaha Negara Semarang.16.

Bahwa dari apa yang dijelaskan pada angka 21 sampai 24 diatasmenunjukkan bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang seharusnyadiangkat dan dilantik menjadi perangkat desa (sebagai Sekretaris Desa diDesa Tlogopandogan) oleh TERGUGAT, akan tetapi sampai sekarang inibelum juga dilakukan pelantikan dan pengangkatan sebagai PerangkatDesa.

Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dariPermohonan ini sebesar Rp.565.500, (Lima ratus enam puluh lima ribulima ratus rupiah).Bahwa berdasarkan amar diatas dari huruf a d hingga sampai saat inibelum terjadi pelantikan dikarenakan adanya suatu sengketa hukum kasasiyang sedang berjalan dan gugatan di Pengadilan Negeri Demak yang saatinibelum Inkrah atau sedang proses tahap persidangan, apabila dipaksakanpelantikannya dengan segala akibat hukumnya akan CACAT HUKUM.Secara hukum pelantikan

Apabiladilakukan Pelantikan tersebut, dengan segala akibat hukumnyapengangkatan atau pelantikan Sekretaris Desa menjadi cacat hukumatau tidak sah karena adanya proses hukum kasasi dan gugatan diPengadilan Negeri Demak yang saat ini masih berjalan.

kewenangannya Kepala Desa Tlogopandogan terkait dilantikdengan tidaknya Pelantikan tersebut.10.Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas gugatan PENGGUGAT padaPosita nomor : 11 dan petitumnya pada Nomor 5 yang pada pokoknyamenjelaskan tentang Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidakmenerbitkan penetapan Keputusan Pengangkatan dan PelantikanPENGGGUGAT sebagai Sekretaris Desa Tlogopandogan Kec.

No. 804 K/Pid.Sus/201022.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1688/444.031/2001, tanggal6April 2001 An. Moh.Zuhdi ;23.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1897/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An. Moh.luhdi ;24.Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1793/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

Moh.Zuhdi ;25.Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001,tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An.Drs.Ach.Buchari ;26.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : .821.2/1693/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;27.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An.

Moh.Zuhdi ;25.Petikan Putusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/31/444.031/2001,tanggal 5 April 2001 tentang Pengangkatan dalam JabatanAn.Drs.Ach.Buchari ;26.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : .821.2/1693/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;27.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1902/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An.

No. 804 K/Pid.Sus/201033.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/16811444.03112001, tanggal5 April 2001 An. Lies Megawati;34.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1890/444.031/2001,tanggal 5 April 2001 An. Lies Megawati ;35.Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1786/444.031/2001, tanggal 5 April 2001 An.

No. 804 K/Pid.Sus/201049.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1692/444.031/2001, tanggal6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;50.Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1901/444.031/2001,tanggal 6 April 2001 An. Drs.Ach.Buchari ;51.Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/1797/444.031/2001, tanggal 6 April 2001 An.

Bahwa pada tanggal 4 Juni 2011, Tergugat telah menyurati CamatTayando Tam, dengan Nomor 141/549 tahun 2011, perihalPelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, maka padaHalaman 2 dari 19 halaman.

Kepala Desa;Bahwa pada tanggal 1213 Desember 2011 telah dilakukan tahapanskrening Kepala Desa sekota Tual di Aula Kantor Walikota Tual,namun pengumuman hasil skrening belum diturunkan dari PanitiaPenanggung Jawab kepada Panitia Penyelenggara Pilkades diDesa Tayando Langgiar tetapi langsung dilakukan penunjukan dandisertai dengan pelantikan pada tanggal 28 Juni 2012 tanpa melaluitahapan pemilihan di tingkat desa;Bahwa seharusnya berdasarkan hasil skrening Bakal Calon KepalaDesa Tayando Langgiar,

Kecamatan Tayando Tam, diumumkanterlebih dahulu setelah itu dilakukan tahapan pemilihan di desa;Bahwa dengan ini sebagian besar warga Desa Tayando Langgiar,Kecamatan Tayando Tam melakukan penolakan terhadappenunjukan dan pelantikan dengan Keputusan Walikota Tual Nomor97 Tahun 2012 tanggal 17 Maret 2012 tentang Pemberhentian danHalaman 3 dari 19 halaman.

mestinya disebabkan pemasangan Sasi di seluruhobyek vital dikarenakan kekecewaan masyarakat atas hakdemokrasinya yang dikebiri;Bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Bab Ill, Pasal 11 poinHalaman 4 dari 19 halaman.

Kepala Desa dapat dilaksanakan didesa bersangkutan dihadapan masyarakat;Serta Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa Bab Ill Pasal 11 poin e, Bersedia dicalonkan menjadiKepala Desa, penduduk desa yang berasal dari mata rumah/keturunanyang diakui hak turun temurun oleh adat istiadat setempat;Bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009,bagian kedua penetapan Bakal Calon yang berhak

Warsono (Gambar Padi) sebagaiCalon Terpilin Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang,selanjutnya BPD mengusulkan kepada Tergugat melalui Camat Tamanuntuk mendapat pengesahan dari Tergugat menjadi Kepala DesaTIS IDI j~n == n nnn nnn nme nnnnnnmemenannnnmnnnmannnnBahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 18 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Pasal42 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006

tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Tergugat ataupunmelalui pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan penelitianberkasberkas persyaratan Calon Terpilih beserta Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala DesaGIDC IOK: ==922+= sere eee ei eerimentneemnntinteameBahwa setelah Tergugat melakukan penelitian berkasberkaspersyaratan Calon Terpilin beserta Laporan

pelaksanaan pemilihanKepala Desa Cibelok, selanjutnya Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor :141/666/Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala DesaTerpilin Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tanggal11 Desember 2013 atas nama Warsono dan dilakukan pelantikan padatanggal 24 Desember 2013 ; Bahwa satu hari setelah pemilinan Kepala Desa selesai dilaksanakanPenggugat pada tanggal 28 Nopember 2013 atau sebelum BPDHalaman 9 dari

Bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 18 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal48 dan Pasal 49 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa Jo Pasal 63 Peraturan Badan Permusyawaratan Desa DesaCibelok Nomor 2 Tahun 2013 tentang

dan Pemberhentian Kepala Desa;Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2006 TentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten PemalangNomor 18 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala DeSaj 202 nnn nnn nn nnn nnn nn nnn ne nnneHalaman 17 dari 66 Hal Perkara Nomor : 027/G/2014/PTUN.Smg7.Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2008 TentangPedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan KepalaPasal 47 ayat 1Ketentuan yang disepakati

Bahwa kemudian Penggugat telah mengikuti tahapantahapan dalamrangka persiapan pelantikan sebagai anggota DPR Rl, diantaranya ikutsebagai peserta Pembekalan Anggota MPR RI periode 20142019 padatanggal 28 September 2014 dan telah mendapatkan sertifikat penghargaandan mendapatkan undangan pelantikan sebagai Anggota DPR RI;d.

pelantikan sebagai Anggota Dewan karena tahum 2008 yangbersangkutan (Iqbal) menerima uang 50 juta dari anggota DPRD Partai golkarkab.

kalaupun saksisudah melayangkan 2 surat menerangkan minta penjelasan alasan KPUmenunda pelantikan;Halaman 48 dari 85 halaman.

Ada calon anggota DPR yangterkait masalah, lalu kemudian KPK mengeluarkan surat rekomendasi memintasupaya tidak dilakukan pelantikan, KPU meneruskan rekomendasi itu dalambentuk permohonan untuk tidak dilakukan pelantikan kemudian Presiden mengiyakan untuk tidak dilakukan pelantikan.

Kalau mengandaiandai Presiden tetap melakukan pelantikan, KPU tidak mempunyai kewenanganuntuk menolak karena sifatnya hanya permohonan.

Bahwa untuk dapat menjadi bakal calon Kepala Desa tersebut, ditentukanadanya persyaratanpersyaratan sebagaimana yang diatur dalam PeraturanDaerah Kabupaten Blitar No. 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 2 ayat (1) joPeraturan Bupati Blitar No. 31 Tahun 2013 tentang Pedoman TeknisPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal11 ayat (1), yang menyebutkan:Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 101 PK/TUN/2015Yang

Bahwa ternyata atas persyaratanpersyaratan administrasi sebagaimanayang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 9 Tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa Pasal 2 ayat (1) Jo Peraturan Bupati Blitar No.31 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 11 ayat (1) tersebut, Penggugattelah dinyatakan memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi awaldalam Pemilihan Kepala Desa

Asas Kepastian Hukum maksudnya adalah objek sengketa diterbitkantidak berdasarkan Perda Kabupaten Blitar No. 9 Tahun 2006 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa Pasal 2 ayat (1) huruf C Jo Peraturan Bupati Blitar No. 31 Tahun2013, tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilinan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa Pasal 11 ayat (1) huruf C;c.

Hal ini sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) hurufC Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.9 Tahun 2006 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa jo Pasal 11 ayat (1) huruf C Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2013tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa yang berbunyi berpendidikan paling rendahtamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;2) Bahwa oleh karena dasar hukum gugatan Penggugat tidak jelas, makawajar

Persyaratan masuk dalamtahapantahapan Tata Cara Pelaksanaann Pemilihan Kepala Desasebagaimana dimaksud Peraturan Daerah:Berikut ini tahapantahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desasebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupatenn Blitar Nomor 9Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa jo. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa:a.

Bahwa kemudian 4500 warga masyarakat Desa Tulakan juga melakukanprotes kepada Bupati Jepara melalui surat dan tanda tangan yang manamasyarakat meminta agar pelantikan ditunda dan dilakukan Pemilihan ulang ;13.

T2 : Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007 Tentang PedomanTata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi ( Fotokopi sesuai denganASINYA ) 5 nnnnn nena nena nnn n nnn nn nnn nnn nnn en nnn en nee ene n ene ene3. T3 : Fotokopi Peraturan Bupati Jepara Nomor 13 Tahun 2012 TentangPerubahan Atas Peraturan Bupati Jepara nomor 16 Tahun 2007 tentangPedoman Tata Cara pemilihan dan Pelantikan Petinggi ;( Fotokopi Sesuai dengan aslinya ) 5 4.

Laporan Pemungutan dan Penghitungan suara(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Surat BPD Desa Tulakan, Nomor: 141.1/6/2013, Perihal UsulanPelantikan Petinggi Terpilih (Fotokopi sesuai dengan aslinya); 1S:Surat Pengantar Nomor : 042.5/498 dari Kecamatan Donorejo, Hal :Surat BPD Desa Tulakan tentang Usulan Pengesahan,Pengangkatandan Pelantikan Petinggi Tulakan (Fotokopi sesuaidengan aslinya ) ; 22 22 16.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 tahun 2007 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan

TUWInt7 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tulakan,Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Nomor : 141.1/6/2013tanggal 5 November 2013, Perihal : Usulan Pelantikan PetinggiTerpilih ; ( fotokopi sesuai dengan aslinya); 8.

Menimbang, bahwa oleh karena secara kewenangan, prosedur dan substansitindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa a quo tidakbertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 4 Tahun 2007Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggijuncto Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata CaraPemilihan dan Pelantikan Petinggi juncto Keputusan Panitia Pelaksana Pencalonan danPemilihan Petinggi, Nomor: 141.1/1 Tahun 2013,

Hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 26 point 4 dan 5Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal 11ayat 4 dan 5 Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

menolak danmencabut tanda tangan berita acara perhitungan suara sebagai saksi,hal ini bertentangan dengan Pasal 33 poin 3 Peraturan Daerah No.9Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal 19 ayat 4Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

(pasal 1 angka 13 pada Peraturan DaerahKabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten KlatenNomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa);Para Penggugat sama sekali tidak menarik PanitiaPemilihan (sebagaimana dimaksud

pada Peraturan DaerahKabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten KlatenNomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa)sebagai Pihak dalam perkara.

;Gugatan obscuur libel karena yang Peraturan Daerah KabupatenKlaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor Tahun2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sama sekali tidakmewajibkan PENGAMANAN termasuk teknis penyegelan danpenguncian

Tomagoba Kec.Tidore Kota Tidore Kepulauan ;Bahwa Saksi adalah Ketua HMI Terpilih pada saat hasilKonferensi Cabang (Konfercab) sedangkan Korban menjabatsebagai Karateker atau Pejabat Sementara akan tetapisebelumnya Korban sebagai Pengurus Besar HMI (PBHMI) diBahwa awalnya saksi menghadiri acara Pelantikan Ketua HMICab.

Tidore Kota Tidore Kepulauan ; e Bahwa awalnya saksi menghadiri acara Pelantikan Ketua HMICab. Kota Tidore di Aula Sultan Nuku tersebut, kemudian padasaat Saksi memasuki ruangan lalu duduk di kursi undangan dibagian belakang, tibatiba datang Terdakwa .

Kemudian sekitar 5 (lima) menitkemudian Terdakwa Il datang akan tetapi hanya menuntutmengenai pelantikan Ketua HMI tersebut yang mana seharusnyayang akan dilantik adalah Saksi UMI. S. ADAM bukan IKRIMAMUSTAFA.

Tidore Kota Tidore Kepulauan ; Bahwa pada saat itu akan diadakan acara Pelantikan PengurusCabang HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Tidore.

Urut : 01dengan tanda gambar Jagung sesuai dengan ketentuan dalam pasal 29 ayat (3)Perda Kabupaten Sumenep No. 31 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;10 Bahwa pada tanggal 31 Januari 2007, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)membuat dan mengirimkan surat tersebut kepada Bupati ( Tergugat )seperihal : Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa ;11 Bahwa pada tanggal 20 Maret 2007, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)menerima surat

; 15 Bahwa selain apa yang diuraikan diatas, secara riil Tergugat juga melanggarpasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2006 tentang tata carapencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian KepalaDesa yang menyebutkan bahwa : (1).

Selambatlambatnya 15 (lima belas)hari setelah diterbitkan keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutanmengucapkan sumpah/ janji dan dilantik oleh Bupati ;16 Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, maka nampak sekali bahwasetelah proses pemilihan Kepala Desa menjadi kewajiban Tergugat untukmembuat Keputusan tentang pengangkatan Kepala Desa terpilih atas namaTaufik Rahman dan melakukan Pelantikan terhadap Kepala Desa terpilih AengTongtong tersebut ; 17 Bahwa selain melanggar peraturan diatas,

Tahun2005, tentang Desa ; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasardasar bantahannya Tergugatmengajukan alat bukti surat dipersidangan pada tanggal 18 Juni 2007,berupa foto copy bukti dengan diberi tanda bukti T. 1 sampai dengan T.6; Buktitersebut adalah sebagai berikut : 1 T.1: Copy Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep, Nomor : 21 Tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian ; 2 Tid % Copy Petunjuk Teknis dari Bupati Sumenep, yang ditujukankepada Camat

Memerintah ......Memerintahkan kepada Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Baru tentangPengesahan dan Pelantikan serta Pengucapan Sumpah/janji Kepala Desa AengTong Tong terpilih Sdr.

dan Pemberhentian Kepala Desa,yang mempunyai hak untuk dipilin dan sudah sesuai dengan ketentuanpasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa.

Bahwa Objek sengketa tersebut sangat jelasdan nyata melanggar ketentuan Pasal 35 ( Penetapan Calon Terpilih),Pasal 36 dan Pasal 37 (Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih), sertaPasal 39 ayat (1) (Pelantikan) Peraturan Daerah Kabupaten PemalangNomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.Dengan demikian hal ini telah sesuai dengan alasanalanan sebagaimanadiatur dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 undangUndang No. 9 Tahun 2004sehingga

Tergugatmelaksanakan pelantikan terhadap Sdr.

Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Blendung juga tidakpernah membuat Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaBlendung yang menjadi persyaratan menetapkan keputusanpengesahan pengangkatan kepala desa terpilin sesuai Pasal 36 ayat(3) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaBahwa Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/540/Tahun2012 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Blendung,Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang

AcaraPemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihnan, yang mana hal initidak dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Blendung, danHalaman 11 dari 50 Hal Perkara Nomor : 68/G/2013/PTUN.Smg1212.13.14.BPD Desa Blendung tidak pernah membuat Keputusan mengenaicalon terpilih hasil pemilinan kepala Desa Blendung.Bahwa Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 TentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa dan Surat Camat Ulujami Nomor : 141/659 tertanggal 9November

No. 31 K/TUN/2004dan c UndangUndang No. 5 Tahun 1986, karenanya patut untuk dinyatakanbatal atau tidak sah;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya supaya memberikanputusan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 04/2002,tentang Pengangkatan dan Pelantikan Sdr.

penundaandari Pengurus dan Anggota BPD maka acara pelantikan tersebut diundurpada tanggal 11 Juni 2002, dimana dalam kesempatan tersebut Tergugatjuga telah menyebar undangan yang kedua kalinya kepada tokohmasyarakat, Pengurus dan Anggota BPD; Dengan demikian PenggugatHal. 4 dari 9 hal.

No. 31 K/TUN/2004dianggap mengetahui adanya Pelantikan Sekretaris Desa Plosolor padatanggal 27 Mei 2002, bukan pada tanggal 11 Juni 2002. Oleh karena itugugatan ini seharusnya diajukan sebelum tanggal 27 Agustus 2002sebagai batas terakhir pengajuan gugatan;3. Bahwa Surat Keputusan No. 4/2002 ditetapkan tanggal 27 Mei 2002,bukan tanggal 11 Juni 2002 sebagaimana dalil Penggugat dalamgugatannya di atas serta petitum angka 3.

Padahal sebelumnya tanggal 27Mei 2002 telah disebar undangan mengenai pelantikan danpengangkatan Sekretaris Desa yang diketahui umum (P9). Apalagitanggal Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Desa Plosolor adalahtanggal 27 Mei 2002 bukan tanggal 11 Juni 2002 (Bukti P4). SeharusnyaJudex Factie menyatakan gugatan Penggugat telah melampaui bataswaktu yang ditetapkan oleh Undangundang karena telah melebihi 90Hal. 6 dari 9 hal. Put.

, MahkamahAgung tidak sependapat karena tanggal 27 April 2002 adalah tanggalditerbitkannya Pengangkatan Sekretaris Desa Plosolor dan tanggal 11 Juni2002 adalah tanggal Pelantikan Sekretaris Desa, karenanya Pelantikan tidakmelebihi tenggang waktu yang ditentukan;Bahwa mengenai adanya kebocoran soalsoal ujian dimana Juhantomemperoleh kebocoran hal tersebut tidak dapat diterapbkan kepada R.

Meskipun demikian pemungutan suara tetap dilangsungkan ;15 Bahwa fakta tersebut pada posita butir 14 diatas menunjukkan bahwapelaksana Pemilihan Kepala Desa Lohia melanggar ketentuan Pasal 13Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa junctoketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor : 19 Tahun2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan ,Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala

: 6 Tahun 2006 tentangTata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepalae Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa Lohia Terpilih melanggar ketentuanPasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 72 Tahun 2005tentang Desa juncto Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor :6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,dan Pelantikan Kepala Desa ; Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor :202 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Kepala Desa

Kepala Desa Terpilih Desa Lohia harus dilantik ;Bahwa ternyata setelah terbit Keputusan Pelantikan molor sampai 20 (dua puluhhari) lebih baru diadakan pelantikan. Ini hanya menunggu perkembangan situasikeamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta pergantian Camat Lohiasebab ternyata Camat Lohia sebelumnya juga ikut memposisikan dirinya sebagaibagian yang berkompetisi dalam pemilihan Kepala Desa Lohia, sehinggaPemerintah Kab.

Muna Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa jo. pasal 12 PeraturanBupati Muna Nomor 19 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa ; Garis datar 4 Tergugat menanggapinya bahwa keluarnya keputusan pengangkatankepala desa terpilih Desa Lohia telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yangberlaku yaitu pasal 50 PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo.

PERDAKabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa ;16 Bahwa Keluarnya Keputusan Bupati Muna Nomor 202 Tahun 2011 tentangPengangkatan Kepala Desa Lohia Kecamatan Lohia telah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku serta mencermati Asasasas Umum PemerintahanYang Baik, sehingga tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan a quo sertamelaksanakan pelantikan Kepala Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Munadinyatakan sah. ;

Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD(6) Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Rp. 250.000.000.Anggota DPRD (Kegiatan RapatRapatKelengkapan Dewan)Jumlah Rp. 894.340.000. Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPDSekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebesar Ap. 186.100.000. (seratusuntuk Belanjadelapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan sesuai laporan keuangan yangdibuat oleh saksi Ventje N.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah yang menyebutkan bahwa : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung denganbukti yang lengkap dan sah .Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk BelanjaPersiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD sebesarRp.250.000.000.

Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD (6) Belanja Persiapan Pelantikan dan PelantikanAnggota DPRD (Kegiatan RapatRapat Kelengkapan Rp. 250.000.000.Dewan)Jumlah Rp. 894.340.000. Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPDSekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebesar Ap. 186.100.000. (seratusuntuk Belanjadelapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan sesuai laporan keuangan yangdibuat oleh saksi Ventje N.

Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk BelanjaPersiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD sebesarRp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang sebelumnya dalamAPBD Induk belum dianggarkan dan dalam laporan pertanggung jawabankeuangan yang ditandatangani oleh terdakwa Drs.

Abubakar Masbait yang dibuat oleh saksi Ventje NLesnussa untuk belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRDsebanyak 13 (tiga belas) kwitansi sebesar Ap. 250.000.000. (dua ratus limapuluh juta rupiah), terdapat 4 (empat) kwitansi senilai Rp. 86.750.000.

0822-9927-5297 dan 0821-6646-4609 dengan Nomor Imei 1 : 3559917082291247

IPNU dan IPPNU memperingati HARLAH 93 NU

Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggitepatnya di Lapangan Sri Mersing (lapangan Merdeka) Kota Tebing Tinggidiadakan acara Tablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahirNahdatul Ulama (NU) yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan PelajarNadhatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama);Bahwa yang hadir atas undangan dalam acara tersebut adalah WalikotaTebing Tinggi, Pejabat Polda Sumut Ibu Ibu Perwiritan Sekota TebingTinggi, Masyarakat Kota Tebing Tinggi, Pelajar Sekota Tebing Tinggi

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut: Berawal diadakan acara Tablig Akbar dalam rangka memperingati harilahir Nahdatul Ulama (NU) yang ke93 dan Pelantikan IPNU (IkatanPelajar Nadhatul Ulama) dan IPPNU (lkatan Pelajar Putri NadhatulUlama) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Febuari 2019 muliapukul 09.00 Wib di Jalan Sutomo Kel. Rambung Kec.

AHMAD MUWAFIQ, SAG; Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh akan dilaksanakan acaraTablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahir Nahdatul Ulama (NU)yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama) danIPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) yang dilaksanakan padahari Rabu tanggal 27 Febuari 2019 mulia pukul 09.00 Wib di JalanSutomo Kel. Rambung Kec.

Saksi CANDRA GUNAWAN ALIAS CANDRA, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan yakni mengenaikeributan yang terjadi pada saat acara tabligh akbar tausiyah kebangsaanmemperingati hari ulang tahun Nahdlatul Ulama (NU) serta Pelantikan IkatanHalaman 12 dari 49 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN TbtPelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama(IPPNU);Bahwa keributan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27

OKI DONI SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan guna memberikan keteranganterkait keributan yang terjadi pada saat acara Tabligh Akbar TausiyahKebangsaan;Bahwa pada Hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 dilaksanakan Tabligh AkbarTausiyah Kebangsaan Pelantikan IPNU dan IPPNU guna memperingati hariulang tahun NU ke93 sekaligus acara Pelantikan IPNU (Ikatan PelajarNahdlatul Ulama) dan IPPNU merupakan (Ikatan Pelajar Putri NahdlatulUlama) yang

Bahwa kemudian pada hari yang sama, yakni pada tanggal 5 juni2020 BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengajukan usulanpengesahan dan pelantikan kepala desa terpilin yang ditujukankepada tergugat (Bupati Bulukumba) Cq. Camat Bulukumpa,sesuai Surat BPD (Badan Permusyawaratan Desa) DesaBalangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten BulukumbaNomor : 017/BPDDBLT/V1I/2020;4.7.

Camat Bulukumpa di tempat ;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Camat BulukumpaNomor: /141/BLKP/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020, Perihal:Permohonan Pengusulan Pengesahan dan Pelantikan CalonKepala Desa Terpilih, ditujsukan kepada Yth.

Mks.Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa JabatanKepala Desa maupun dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten BulukumbaNomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian,Dan Masa Jabatan Kepala Desa, tidak mengatur secara teknis dan terperincimengenai

Mks.Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Pasal 6Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang TataCara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan KepalaDesa dan seluruh bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan,mempunyai kewajiban mengikuti tes tertulis yang pelaksanaannyadilakukan di tingkat Kabupaten ;c. bahwa tindakan

, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa;Menimbang, bahwa Pasal 49 Peraturan Daerah Bulukumba No. 4 Tahun2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa JabatanKepala Desa, diatur sebagai berikut :1.

Bukti T.2 : Peraturan Daerah Kabupaten BuolNomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan,Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PLPemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa;3. Bukti T.3 : Peraturan Daerah Kabupaten BuolNomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa;A.

, dan Pemberhentian KepalaDesa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten BuolNomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KabupatenBuol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, serta PeraturanBupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak dan PemberhentianKepala Desa, ternyata tidak ditemukan ketentuan mengenai batas

desa terpilin di desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desasecara serentak di wilayah hukum Kabupaten Buol diatur dalam Pasal 27 Ayat(3) dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa juncto Pasal 70, Pasal 72, dan Pasal 73 Ayat (1)Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak danPemberhentian

, dan Pemberhentian Kepala Desa, juncto Pasal 72 dan Pasal 73Ayat (1) Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentang PedomanPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa SecaraSerentak dan Pemberhentian Kepala Desa, maka prosedur/tahapansebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (1) PeraturanDaerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, junctoPasal 70 Peraturan Bupati Buol

,sebagaimana prosedur yang diatur pada Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat(1) Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian KepalaDesa, juncto Pasal 70 Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015 tentangPedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala DesaSecara Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimanatelah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim

sampai dengan 247,250 sampai dengan 254 berikut bukti pertanggungjawabannya (catatan BKU nomor 221,248, 249 penerimaan dengan SP2D);52. 1 (satu) ordner BKU rumah tangga Wakil Kepala Daerah asli bulan Desember tahun 2014 buku II nomor 255 sampai dengan 301 berikut bukti pertanggungjawabannya (catatan BKU nomor 303 sampai dengan 305 masih di Bendahara Pengeluaran);53. 55 (lima puluh lima) buah ucapan terima kasih Bupati TTS;54. 67 (enam puluh tujuh) undangan pengambilan sumpah jabatan serta pelantikan

2014 tanggal 5 Maret 2014;137 Nota kios Kobar tanggal 12 Maret 2014 senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);138 Kwitansi dengan nomor BKU 72 tanggal 7 Maret 2014 senilai Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);139 Nota pesanan Nomor : Setwan. 01.03.028/09/2014 tanggal 05 Maret 2014 senilai Rp. 17.500.000,- (dua puluh juta rupiah);140 Surat perintah kerja (SPK) Nomor : Setwan. 01.03.028/08/2014 tanggal 5 Maret 2014;141 1 (satu) jepit daftar undangan pelantikan

Sekretariat Dewan;Bahwa DPRD tidak pernah membahas dana pelantikan Bupati dan WakilBupati senilai Rp. 250.000.000.Halaman 48 dari 139 Putusan Nomor: 21/Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg.Bahwa DPRD pernah membahas dana makan minum untuk pelantikan Bupatidaan Wakil Bupati senilai dakam RKA tanggal 4 Nopember 2013 senilai Rp.57.500.000,Bahwa dana senilai Rp. 57.500.000, untuk jamuan prasmanan 1.000 (seribu)orang dengan perincian Rp. 50.000, per orang;Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sampai dana untuk pelantikan

tidak adauntuk acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;Bahwa mengenai dana senilai Rp. 250.000.000, untuk kegiatan makan minumdalam acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati tersebut Saksi tidak tahukarena tidak pernah dibicarakan dalam rapat panitia pelantikan;Bahwa Saksi tidak tahu pada Sekretariat Daerah TTS ada kode rekeningkhusus untuk acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;Bahwa Saksi tahu acara pelantikan di DPRD maupun acara di Kantor Bupatidilaksanakan secara paralel artinya di DPRD dan

tahu snack selain yang disiapbkan oleh Dewan tidak ada snacklain dari luar;Bahwa seletah acara di DPRD tidak ada acara lain;Bahwa dalam undangan tidak disebutkan bahwa setelah pelantikan akandilanjutkan dengan acara makanmakan di Sekretariat Pemda TTS;Bahwa setelah pelantikan ada makan siang;Bahwa Saksi menghadiri rapat panitia pelantikan Bupati dan Wakil Bupatihanya satu kali saja;Bahwa kalau rapat yang membicarakan mengenai makan minum saat ituSaksi tidak hadir;Bahwa Saksi tidak tahu Ketua Seksi

Bupati dan Wakil Bupati TTS tahun2014;Halaman 79 dari 139 Putusan Nomor: 21/Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg.Bahwa Saksi hadir dalam kapasitas sebagai rohaniawan;Bahwa acara tersebut berlangsung di gedung DPRD Kabupaten TTS;Bahwa Saksi tahu dalam acara tersebut ada makan minum;Bahwa makan minum berupa snack dan makan prasmanan dimana snacksebelum acara pelantikan di gedung DPRD sedangkan makan prasmanansetelah acara pelantikan di Kantor Bupati;Bahwa yang di undang untuk mengikuti acara pelantikan tersebut

SPJ Pelantikan 1 (satu) Map @ Rp.250.000.000.4. SPJ Pengresmian 1 (satu) Map @ Rp. 150.000.000,dari Misraim M.M.H.