Ditemukan 98 data
H. SUGIANTO
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR
134 — 57
Atas dasar putusan perdata tersebut maka Pengadilan NegeriSurabaya dalam putusannya No. 12/Praper/2009/PN.Sby. memutuskanbahwa meskipun tanpa ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan ataupunSurat Ketetapan Penghentian Penuntutan, tetapi jika penanganan perkaratidak pasti, maka hal itu dinilai sebagai penghentian penyidikan ataupenuntutan yang tidak sah.
49 — 25
.0:6 Termohon Peninjauan KembaliBahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonanPeninjauan Kembali dengan alasan:Berdasarkan adanya suatu kekhilapan yang nyata didalam perkara incasu yang dimohonkan Peninjauan Kembali, dalam hal ini didalamputusan pidana No: 89/PID/2012/PT MDO jo Putusan Pidana No:88/PID/ 2012/PT MDO yang menggelapkan uang Koperasi SimpanPinjam Jaya adalah Termohon PK Grace Erita Medriana Mangopa.Kemudian berdasarkan Perkara Praperadilan Pengadilan NegeriManado No: 1/ PD/ Praper
239 — 92
Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 11/Praper/2016/PN.Sbytanggal 7 Maret 2016, dengan amar putusan, antara lain:1.
Alexander Victor Worotikan
Termohon:
DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI
264 — 196
Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 11/Praper/2016/PN.Sby,tanggal 7 Maret 2016, dengan amar putusan, antara lain :1.
HENGKY PINONTOAN
Tergugat:
1.ANDRIANI KOSANTO
2.ROBBY KURNIAWAN
3.CHARLES BARNABAS PINONTOAN
4.BERNHARD JACOB
5.YESSI DE BLOUWE
6.ANITA DE BLOUWE
7.ANSYE DE BLOUWE
8.FEBRI DE BLOUWE
9.VICTOR DE BLOUWE
Turut Tergugat:
1.STEVEN D. NANGOY, SE
2.MERLYN PONTOH, S.H, M.Kn
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau ATR Kota Manado
91 — 16
setelah sayatanya ia bilang bos yang menyuruh ; Bahwa lokasi di sebelah selatan jalan Ringroad tidak ada bangunansedangkan sebelah Utara jalan ringroad ada bangunan sabuah/pondok milikPenggugat yang sebelumnya tidak ada ; Bahwa pada waktu saya membangun pagar ada yang keberatan; Bahwa setahu saya diatas lokasi sengketa pernah ada masalah; Bahwa saya kelapa lingkungan di kelurahan Kairagi Weru ; Bahwa saya pernah melihat bukti P1 tertanggal 7901; Bahwa saya pernah menjadi saksi dalam perkara pidana Praper
Terbanding/Jaksa Penuntut : Jatniko SH
Turut Terbanding/Terdakwa : Drs Sutriono, BE, MM Alias Dede Sutriono
61 — 49
Penahanan Terdakwa Berdasarkan Putusan Pra Peradilan No. 03/PraPer/ TPK/2011/PN.Bdg dibatalkan penahanannya pada Tanggal 17 Juni2. Ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 8 Juli 2011 sampai dengan18 Agustus 2011 dan selanjutnya tidak dilakukan Penahanan;3. Ditahan dalam tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 25 Juli 2011 sampai dengantanggal 23 Agustus 2011; 4.
1.LOH WINO RANDY CHANDRA
2.SAMMY THOMAS THO
Termohon:
KAPOLRI CQ. UNIT II SUBDIT III TAHBANG DIT. RESKRIMUM POLDA SULSEL
159 — 106
Mengabulkan permohonan praper danadilan para Pemohonuntuk sebahagian.Hal. 18 Putusan Nomor. 25/Pid.Pra/2020/PN.Mks2. Menyatakanbataldantidak sah penetapantersangkaatasLaporan Polisi No.Pol. :LPB/751/XII/2015/SPKT tanggal 3 Desember2015.3. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikanterhadap para Pemohon atas dugaan tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Laporan Polisi No.Pol.
1.BUDI PRIBADHI
2.SAUMALANI
3.ICHSAN SUSANDO
Termohon:
1.Kapolres Rejang lebong cq Tim Penyidik Perkara Pidana
2.Kajari Rejang Lebong cq Jaksa Peneliti Perkara Pidana
136 — 54
menyebabkanorang lain meninggal dunia",Karena pada hakekatnya tidak hanya (para) pemohon, namunmasyarakat banyak juga tahu apa yang sebenarnya terjadi atas peristiwa yangmenimpa diri tersangka Ical (dan keluarganya);Bahwa (para) Pemohon yang sebagian besar berdomisili di wilayah DKIJakarta, sempat mengikuti jalannya persidangan kedua perkara permohonanpraperadilan a quo, dan dengan sungguhsungguh menyimak segala sesuatuyang terjadi sehingga ketika hakim membacakan pertimbangan hukumnya (baikpraper ke1 maupun praper
Terbanding/Tergugat III : NYDIA SUMARNO
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Tergugat IV : IWAN SUTANTO, S.H., M.Kn.
Terbanding/Tergugat II : KEPALA DESA HAMBALANG
Terbanding/Tergugat V : PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE
61 — 24
Tergugat II ke POLDA JABAR padatanggal 27 September 2012 dengan laporan Pasal 274 KUHPdalam perkara yang sama dengan gugatan Aquo, berdasarkanhasil penyidikan POLDA JABAR bahwa perbuatan yang dilaporkanoleh Penggugat bukanlah tindak pidana, sehingga laporan tersebutdihentikan POLDA JABAR dengan surat ketetapan No.S.Tap/191.b/X1I/2012/Dit Reskrim Um tentang PenghentianPenyidikan (SP3) tanggal 26 Nopember 2012, atas SP3 tersebutPenggugat telah mengajukan gugatan Praperadilan denganPerkara Nomor : 05/Pid/Praper
SUNARTO, S.H
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan R.I cq. Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia cq. Direktor Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
224 — 136
Selain itu, pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan Nomor56/Praper/2017/PN.Sby pada halaman 130 menyatakan bahwa pemullihanhakhakseseorang hanya dapat ditetapkandalamputusanakhirpokok perkara.
128 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika :Percobaan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan dalambentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimanayang didakwakan dalam Dakwaan Pertama oleh Jaksa/ Penuntut Umum;Bahwa Amar Putusan Majelis Hakim Tinggi dalam perkara in casu adalahsangat tidak tepat, dan tidak relevan, serta sangat keliru (in praper
RUSDI KOFIA
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA MALUKU UTARA
116 — 29
Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor:11/Praper/2016/PN.Sby tanggal 7 Maret 2016, dengan amarputusan, antara lain:1.
133 — 32
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 11/Praper/2016/PN. Sby tanggal 7 Maret 2016;d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 97/Pid.Prap/2017/PN. Jaksel. tertanggal 4 September 2017;ll.
RANI ANDINI YASA
Termohon:
POLDA MALUKU UTARA
124 — 64
Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yangdikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan denganPenetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor:11/Praper/2016/PN.Sby tanggal 7 Maret 2016, dengan amar putusan,antara lain:Halaman 8 dari 77 Putusan PraPeradilan No.4/Pid.Pra/2021/PN. Tte1.
547 — 377
Reskrim tanggal 27 Juni2013 ;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca surat Permohonan Praperadilan tertanggal 01 Juli2015 yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utarayang telah di catat dalam Register Perkara Praperadilan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 01Juli 2015 dengan No.11/Pra.Per/2015/PN .Jkt.Ut ; Telah membaca pula Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeripada tanggal 14 Juli 2015 tentang Penunjukan Hakim tuggal yangmemeriksa dan mengadili perkara Praper
57 — 36
.$.Tap/191.b/XV2012/Dit Reskrim Um tentang Penghentian Penyidikan(SP3) tanggal 26 Nopember 2012, atas SP3 tersebut Penggugat telahmengajukan gugatan Praperadilan dengan Perkara Nomor05/Pid/Praper/2013/PN.Bdg. tanggal 25 Juni 2013 dengan putusanHalaman 31 dari 84 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PN CbiForm02/SOP/06. 8/20161.61.7menolak permohonan praperadilan penggugat dan menyatakan SP3POLDA JABAR tersebut sah menurut hukum;Bahwa Tergugat Il sangat keberatan dan menolak seluruh dalildalilposita dan petitum
LAODE SINARWAN ODA, SE
Termohon:
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara
99 — 62
Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, selanjutnya diberi tandasurat bukti P 15;Halaman 34 dari 59, Putusan praperadilan Nomor 12/Pid.pra/2021/PN.Kdi16.17.18.19.20.1 (Satu) lembar fotokopi Kutipan Berita dari TribunnewsSultra.com tertanggal 23September 2021, selanjutnya diberi tanda surat bukti P 16;1 (Satu) rangkap fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 21/PUUX1I/2014, selanjutnya diberi tanda surat bukti P 17;1 (satu) rangkap fotokopi Salinan Putusan Perkara Praperadilan Nomor11/Praper
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Termohon:
Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Bali, Cq. PPNS Dirjen Pajak Bali
401 — 201
Bahwa dalil Termohon di atas selaras dengan pertimbanganHakim dalam Putusan Praperadilan No. 56/Praper/2017/PN.SbyHalaman 130 yang menyatakan dengan tegas;"bahwa pemulihan hakhak seseorang hanya dapat ditetapkan dalamputusan akhir pokok perkara dan oleh karena dalam perkara a quobelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara maka tentangpermintaan untuk pemulihan hak adalah bertentangan denganundangundang.Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti permohonan PemohonPremature dan tidak berdasar sehingga