Ditemukan 4374 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-03-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 0045/Pdt.P/2019/PA.Gsg
Tanggal 8 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
155
  • of social engineering), makapembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengajamelanggar undangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapatmenjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembagapencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasidalam masyarakat justru dipermainkan.
Register : 03-12-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 455/Pdt.P/2015/PA.Mpw
Tanggal 23 Desember 2015 — 1. Rohman bin Bidin 2. Marideh binti Limon
132
  • Seharusnya untuk melindungi hakhak anak dari pernikahansebelumnya Pemohon Il harus melegalkan perkawinan dan perceraiannyadengan mengajukan itsbat cerai ke Pengadilan, namun hal tersebut tidakdilakukannya;Menimbang, bahwa hal yang demikian tersebut mengandung unsurkesengajaan dan pelanggaran terhadap undangundang perkawinan danperaturan terkait dan jika hal ini dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagimasyarakat dan akan menganggap remeh lembaga pencatatan nikah, sehinggamasyarakat akan dengan sengaja
Putus : 28-09-2016 — Upload : 17-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 669 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 28 September 2016 — PT TUNG MUNG TEXTILE BINTAN VS SUKANTO
4137 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selain itu, kapasitasTermohon kasasi (dahulu Penggugat) sebagai Kepala General Affairyang memimpin Departemen General Affair tidak dapat mencerminkanprilaku yang baik sehingga menimbulkan Preseden yang buruk bagipekerjapekerja Pemohon kasasi (dahulu Tergugat) lainnya.
    General Affair yang memimpinDepartemen General Affair tidak dapat mencerminkan prilaku yangbaik dan bisa menjadi panutan bagi para pekerja lainnya, sehinggaselain tidak bisa menjaga nama baik perusahaan Pemohon Kasasitetapi juga telah menimbulkan preseden yang buruk bagi pekerjapekerja Pemohon Kasasi lainnya; Bahwa pada tanggal 27 Maret 2015 Pemohon Kasasi memanggilTermohon Kasasi dan langsung melakukan perundingan bipartitantara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi, danmenyepakati pemutusan hubungan
    terjadi pada tanggal31 Maret 2015;Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Theresia Budi Widiastuti yangdiberikan di bawah sumpah menjelaskan, bahwa setelah kedatanganpihak Polsek Serpong ke Perusahaan Pemohon Kasasi munculOmonganomongan negatif dari para pekerja Pemohon Kasasitentang kedekatan atau hubungan spesial antara Termohon Kasasidengan pekerja wanita yang bernama saudari Fenny Taslimah dankedekatan tersebut juga diketahui oleh istri dari Termohon Kasasi.Maka hal tersebut jelas telah memberikan preseden
Register : 10-09-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 326/Pdt.P/2019/PA.Sbs
Tanggal 2 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
152
  • Senyatanya dalam perkara permohonan Para Pemohon penyebabtidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon ialah karena saat itu ParaPemohon masih di bawah umur, karenanya Para Pemohon terbukti dengansengaja melalaikan kewajiban tersebut dengan tidak mengindahkan segalahukum, undangundang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yangsah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah
Register : 22-05-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 94/Pdt.P/2017/PA.Mpw
Tanggal 13 Juni 2017 — 1.Nurjali bin H. Abd. Hakim 2.Nuraini binti Mat Hori
196
  • No. 94/Pdt.P/2017/PA Mpw.menimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembagaitsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhatihatidan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapbkan undangundang,Majelis Hakim bersepakat menolak permohonan Para Pemohon;Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini termasuk dalamlingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 jo.
Register : 10-06-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Sbs
Tanggal 10 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
143
  • ParaPemohon mengetahui perihal kewajiban pencatatan tersebut, sementaraPara Pemohon sendiri tidak pernah datang dan menanyakan perihal syaratadministrasi pernikahan ke KUA setempat, karenanya Para Pemohonterbukti dengan sengaja melalaikan kewajiban tersebut dengan tidakmengindahkan segala hukum, undangundang, peraturan serta dasar danfalsafah negara yang sah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden
Register : 13-07-2015 — Putus : 05-08-2015 — Upload : 30-08-2015
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 224/Pdt.P/2015/PA.Mpw.
Tanggal 5 Agustus 2015 — Marjeni dan Nuhayati
132
  • of social engineering), maka pembenaranterhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggarundangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadisebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatanperkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalammasyarakat justru dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikahdi bawah tangan tanpa peduli terpenuhi tidaknya syaratsyarat pernikahannyamenurut hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan
Register : 08-02-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PTA MATARAM Nomor 28/Pdt.G/2021/PTA.Mtr
Tanggal 17 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat : Lalu H Imran bin Mamiq Tiq
Terbanding/Penggugat : Hj Nur'aini binti H Ajis
6428
  • Bahwa karena perkawinan Pembanding dengan Terbanding tidakmempunyai akibat hukum, maka keduanya tidak mempunyai legasstanding untuk mengajukan gugatan cerai.Menimbang, bahwa selain alasanalasan sebagaimana yangdikemukakan di atas, Putusan Pengadilan juga harus memberikan efek jerapada masyarakat agar tidak menjadi preseden buruk dan contoh kurangbaik pada masa depan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbanganseperti tersebut diatas, maka putusan Pengdilan Agama Praya yangdimohonkan banding
Register : 03-12-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 454/Pdt.P/2015/PA.Mpw
Tanggal 23 Desember 2015 — 1. Muhammad Arvan bin Ahmadsyah 2. Dahlia binti Hadir
141
  • bahkan hal ini dibiarkan sekianlama tanpa ada itikad baik dari para Pemohon, halmana menunjukkan parapemohon memang tidak mengurus pencatatan pernikahannya, karenanyapara pemohon telah dengan sengaja menikah tanpa tercatat, perouatanmana tidak dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa dengan demikian, hakim menganggap tidakdicatatkannya pernikahan para Pemohon tersebut mengandung unsurkesengajaan dan pelanggaran terhadap undangundang perkawinan danperaturan terkait dan jika hal ini dibiarkan akan menjadi preseden
Register : 09-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 269/PID/2020/PT BNA
Tanggal 12 Nopember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : BADRUNSYAH. S.H
Terbanding/Terdakwa : RIDWAN Bin YUSUF
7766
  • Putusan Hakim dapat menjadi preseden buruk penegakan hukum dalampemberantasan Narkotika. Bahwa putusan yang telah dijatunkan kepada terdakwa oleh MajelisHakim sangatlah ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa,sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan tidakmempunyai daya tangkal, dan ini menjadi preseden buruk penegakanhukum dalam pemberantasan Narkotika.
Register : 06-10-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 1121/PID/2021/PT SBY
Tanggal 2 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : RAKHMAD HARI BASUKI, SH. M. Hum.
Terbanding/Terdakwa I : Drs. SOLEKAN
Terbanding/Terdakwa II : ABDUL MUIZ
4622
  • Bahwa apabila perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh paraterdakwa tersebut di hukum dengan hukuman yang terlampau ringan makaakan menjadikan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.6.
    Bahwa sampai saat ini kami selaku Jaksa Penuntut Umum belummenerima petikan maupun salinan lengkap putusan Pengadilan NegeriSurabaya nomor : 1195/Pid.B/2021/PN.Sbytanggal 30 Agustus 2021.Sehingga dengan ringannya pidana yang telah dijatunkan terhadap paraterdakwa, sebagaimana yang telah diputuskan olehMajelis Hakim PengadilanNegeri Surabaya tersebut adalah sangat tidak Arif dan sangat tidak bijaksanasehingga akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia.Oleh karena itu berdasarkan
Register : 08-10-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Sbs
Tanggal 5 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
141
  • No. 399/Pdt.P/2019/PA.SbsMenimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden buruk di tengah masyarakat tentang lembaga itsbatnikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhatihati dan/atautidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan undangundang,permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O/NietOnvantkelijk Verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan
Register : 24-01-2022 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PA TANJUNG REDEP Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.TR
Tanggal 17 Februari 2022 — Pemohon melawan Termohon
128
  • Dengan mengabulkan permohonan Isbat Nikah bagi paraHal. 5 dari 7 Halaman Penetapan No. 34/Pdt.P/2022/PA.TRpihak yang salah satu atau keduanya belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun,maka dihawatirkan akan menjadi preseden buruk kedepannya bagi penegakanhukum di Indonesia, terutama yang terkait dengan perlindungan anak,pencegahan pernikahan dini, dan ketertiban pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majelis Hakim sepakat menyatakan permohonan para
Register : 03-12-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 14-05-2020
Putusan PA SELONG Nomor 485/Pdt.P/2019/PA.Sel
Tanggal 23 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
1910
  • PA.SelMenimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon, keterangan anakPemohon dan calon suami anak Pemohon, Majelis Hakim tidak menemukanalasan Pemohon untuk menikahkan anaknya sebagai alasan sangat mendesak;Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagaialat rekayasa sosial (tool of social engineering) maka Pengadilan tidak dapatmembiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan lalu meninggalkanbangku sekolah untuk melenggang ke gerbang perkawinan, sebab yangdemikian dapat menjadi preseden
Register : 13-07-2015 — Putus : 05-08-2015 — Upload : 30-08-2015
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 206/Pdt.P/2015/PA.Mpw.
Tanggal 5 Agustus 2015 —
111
  • of social engineering), maka pembenaranterhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggarundangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadisebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatanperkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalammasyarakat justru dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikahdi bawah tangan tanpa peduli terpenuhi tidaknya syaratsyarat pernikahannyamenurut hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan
Register : 08-10-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 397/Pdt.P/2019/PA.Sbs
Tanggal 5 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
132
  • tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon ialahkarena saat itu Para Pemohon masih di bawah umur, namun tidak terlebihdahulu mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama,karenanya Para Pemohon terbukti dengan sengaja melalaikan kewajibantersebut dengan tidak mengindahkan segala hukum, undangundang,peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden
Register : 19-07-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 117/Pdt.P/2017/PA.Mpw
Tanggal 24 Agustus 2017 — 1.Hasbi bin Hasan U 2.Purnama Yanti binti Fauzi
272
  • lakilaki lain;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Il masih terikat perkawinandengan lakilaki lain maka pernikahan para Pemohon dapat dikategorikansebagai pelanggaran hukum;Menimbang, bahwa Pengadilan sebagai alat rekayasa sosial (too/ ofsocial engineering) yang produknya dijadikan rujukan masyarakat, tidakdapat mengesahkan pernikahan yang terlarang karena mempunyai halanganperkawinan, atau pernikahan yang melanggar hukum, karena hal itu akanHal. 5 dari 7 Penetapan No. 117/Pdt.P/2017/PA.Mpw.menjadi preseden
Register : 11-06-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.Sbs
Tanggal 10 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
151
  • Para Pemohontidak sempat mendaftarkan pernikahannya ke KUA disebabkan sudahmendekati Idul Fitri 1440 Hijriyah padahal Para Pemohon mengetahui perihalkewajiban pencatatan tersebut, karenanya Para Pemohon terbukti dengansengaja melalaikan kewajiban tersebut dengan tidak mengindahkan segalahukum, undangundang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yangsah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden
Register : 05-12-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 30-01-2017
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 944/Pdt.P/2016/PA.Mpw
Tanggal 10 Januari 2017 — 1.Muhammad Yamin bin Jaotin 2.Devi Astuti binti Ahmad Machturi
181
  • Pemohon ialah karena Para Pemohonberanggapaan bahwasannya saat itu Pemohon Il yang telah berusia 17tahun 3 bulan belum memenuhi syarat batasan umur untuk menikah,sementara Para Pemohon sendiri tidak pernah datang dan menanyakanperihal syarat administrasi pernikahan ke KUA setempat, karenanya ParaPemohon terbukti dengan sengaja melalaikan kewajiban tersebut;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden
Register : 10-06-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Sbs
Tanggal 10 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
205
  • Para Pemohon mengetahui perihal kewajiban pencatatan tersebut,sementara Para Pemohon sendiri tidak pernah datang dan menanyakanperihal syarat administrasi pernikahan ke KUA setempat, karenanya ParaPemohon terbukti dengan sengaja melalaikan kewajiban tersebut dengantidak mengindahkan segala hukum, undangundang, peraturan serta dasardan falsafah negara yang sah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden