Menyatakan bahwa Tanah seluas 327 Hektar dengan batasbatassebagai berikut:UTARA : Tanah Prosijat (Jasa Tirta Il);TIMUR : Tanah Milik Adat, Pemakaman Umum;SELATAN : Tanah Milik Adat, Tanah Titisara, Tanah Bengkok DesaSumber Mulya;BARAT : Kali Cipancuh;Sebagaimana sketsa peta terlampir adalah Tanah Negara Bebas;"3.

Nomor 2717 K/Padt/2015 Menyatakan Para Penggugat adalah penggarap atas tanah Negara bebasyang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayudengan batasbatas sebagai berikut:UTARA : Tanah Prosijat (Jasa Tirta Il);TIMUR : Tanah Milik Adat, Pemakaman Umum;SELATAN =: Tanah Milik Adat, Tanah Titisara,Tanan Bengkok DesaSumber Mulya;BARAT : Kali Cipancuh; Menghukum Tergugat agar memberikan Nomor Induk Bidang (NIB) padaPeta Bidang Tanah hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN

Bupati Indramayu Nomor :141.2/Kep.416Otdes/2007 tanggal 26 April 2007, sejaktanggal 26April 2007 sampai dengan sekarang, saksi menjabat sebagai KetuaBPD Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;" Bahwa tugas pokok saksi selaku Ketua BPD Desa Bogor KecamatanSukra Kabupaten Indramayu adalah pada pokoknya sebagai unsurpenyelenggaraan Pemerintahan Desa dan menetapkan Perdesbersama Kuwu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;" Bahwa asset Desa Bogor adalah tanah bengkok seluas + 26 ha,tanah titisara

adalahkakak kandung saksi;" Bahwa saksi mengerti apa sebabnya saksi dihadirkan kepersidangan, yakni sehubungan dengan perkara dugaan tindakpidana korupsi pelelangan tanah eks Pangangonan yang tidaksesuai Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Terdakwa selakuKuwu Desa Bogor Kecamatan Sukra KabupatenIndramayu;Bahwa benar, sejak tahun 2008 sampai dengansekarang, saksi menjabat sebagai Ketua LPM Desa BogorKecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;" Bahwa asset Desa Bogor adalah tanah bengkok seluas + 26 ha,tanah titisara

sehubungan dengan perkara dugaan tindakpidana korupsi pelelangan tanah eks Pangangonan yang tidaksesuai Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Terdakwa selakuKuwu Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu NOmor :141.1/Kep.108Otdes/2012 tanggal 08 Februari 2012 saksi sampaidengan sekarang menjabat sebagai Kuwu Desa Bogor KecamatanSukra Kabupaten Indramayu menggantikan Terdakwa SUKARTA;Bahwa asset Desa Bogor adalah tanah bengkok seluas + 26 ha,tanah titisara

mengerti apa sebabnya saksi dihadirkan kepersidangan, yakni sehubungan dengan perkara dugaan tindakpidana korupsi pelelangan tanah eks Pangangonan yang tidaksesuai Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Terdakwa selakuKuwu Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;" Bahwa benar, sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 saksimenjabat sebagai Juru Tulis Desa Bogor dan sejak tahun 2009 saksimenjabat sebagai Sekretaris Desa Bogor;" Bahwa asset Desa Bogor adalah tanah bengkok seluas + 26 ha,tanah titisara

sumpah menurutagama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :" Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga dengan terdakwa;"=" Bahwa saksi mengerti apa sebabnya saksi dihadirkan kepersidangan, yakni sehubungan dengan perkara dugaan tindakpidana korupsi pelelangan tanah eks Pangangonan yang tidaksesuai Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Terdakwa selakuKuwu Desa Bogor Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;" Bahwa asset Desa Bogor adalah tanah bengkok seluas + 26 ha,tanah titisara

PengelolaanKekayaan Desa.Bahwa Ahli menerangkan yang bertanggungjawab atas kekayaan desaadalah Pemerintah Desa Diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri DalamNegeri nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desadisebutkan Kekayaan Desa dikelola olen Pemerintah Desa.Bahwa Ahli menerangkan pengertian Pasal 1 angka 10 Peraturan MenteriDalam Negeri nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman PengelolaanKekayaan Desa yang menyebutkan tanah desa adalah barang milik desaberupa tanah bengkok, kuburan dan titisara

Sehingga grumbul/gumuk tersebut memenuhikriteria dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Kekayaan Desa yang menyebutkan dalam Pasal 1angka 10 menyebutkan tanah desa adalah barang milik desa berupa tanahbengkok, kuburan dan titisara.

Adapun grumbul/gumuk tersebut memenuhi kriteria dalam PeraturanMenteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman PengelolaanKekayaan Desa yang menyebutkan dalam Pasal 1 angka 10 menyebutkan tanah38desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan dan titisara. Selainitu berdasarkan Buku Inventarisasi Tanah Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu,Kabupaten Karanganyar tahun 1991 dan tahun 2003 tanah seluas 230 m?

Sehingga grumbul/gumuk tersebut memenuhikriteria dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Kekayaan Desa yang menyebutkan dalam Pasal 1angka 10 menyebutkan tanah desa adalah barang milik desa berupa tanahbengkok, kuburan dan titisara. Selain itu berdasarkan Buku Inventarisasi TanahDesa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar tahun 1991 dantahun 2003 tanah seluas 230 m?

Alamsyah;Bahwa saksi mengetahui tanah Titisara milik Desa Metapada Wetan beradadi Desa Mertapada Kulon yang berasal dari tukar guing H.

Bahwa benar saksi mengetahui pemeriksaan pada saat ini berkaitan tanahtukar guling terhadap tanah Titisara yang berada di Desa Mertapada Wetanpada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007;19 Bahwa benar saksi pada tahun 2006 melakukan tukar guling tanah titisarayang terdapat di Desa Mertapada Wetan, dengan proses sebagai berikut:penggantian tanah kas desa pengganti telah melalui pengajuan ke pemdakabupaten melalui pemerintah desa kemudian desa Mertapada Wetanmelakukan musyawarah BPD dengan tokoh masyarakat

Pemerintahan Desa/Kelurahan :Bahwa benar berdasarkan Pasal 15, 16, 17, 18 dan 19 Peraturan BupatiNomor 38 tahun 2007, Tanah Kas Desa dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu :Tanah Bengkok Yaitu tanah kas desa yang hak garapnya diberikan kepada aparaturpemerintah desa sebagai penghasilan tetap ; Tanah Ex Tegal Pangonan Yaitu tanah kas desa yang digunakan untuk lahan pengembalaanternak, pengembangan usaha peternakan, dan alin fungsipengembangan usaha lainnya dalam rangka meningkatkanpendapatan desa ; Tanah Titisara

(meter persegi) terletak di Blok Ciliwung Persil 140 adalah sebagaibengkok/titisara Desa Pegagan yang bermaksud dimohon oleh Yayasanuntuk bangunan sekolah;Bahwa, kemudian pada tanggal 15 Januari 1998 terbit Surat KeputusanBupati Kepala Daerah Tingkat Il Cirebon, No. 593.62/SK 05Bappeda/1998 tentang Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan LokasiKepada Kabupaten DATI Il Cirebon untuk Pembangunan di KabupatenDT Il Cirebon;Bahwa, selain terbit Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat IlCirebon, No. 593.62

Pasal 1 angka 6 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentngan Umum : Kepentinganumum adalah kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat yang harus diwujudkanoleh pemerntah dan digunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat ;b Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan KekayaanDesa Di Kabupaten Sidoarjo :e Pasal 1 angka 14: Tanah desa adalah barang milik Desa berupa tanah kas desa atautanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara

berdasarkan Pasal 1 angka 6 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentngan Umum : Kepentinganumum adalah kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat yang harus diwujudkanoleh pemerntah dan digunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat ;b Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan KekayaanDesa Di Kabupaten Sidoarjo :Pasal 1 angka 14: Tanah desa adalah barang milik Desa berupa tanah kas desa atautanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara

sebagai Kepala Desa Popoh waktu itu, yang ikutserta telah melakukan tindakan pengalihan hak kepemilikan TKD Popohkepada para gogol atau ahli warisnya dan juga kepada pihak lain dengantidak sesuai prosedur dan tanpa ijjin tertulis dari Bupati Sidoarjo ;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2011Tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa di Kabupaten Sidoarjodisebutkan bahwa Tanah Desa adalah barang milik Desa berupa tanah kasdesa atau tanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara

Pasal 1 angka 6 Undang undang Nomor 2 Tahun 2012tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentnganUmum : Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, Negaradan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dandigunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat ;Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor: 54 Tahun 2011 tentang Tata CaraPengelolaan Kekayaan Desa Di Kabupaten Sidoarjo : Pasal 1 angka 14 : Tanah desa adalah barang milik Desa berupa tanah kasdesa atau tanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara

sebagai Kepala Desa Popoh waktu itu, yang ikutserta telah melakukan tindakan pengalihan hak kepemilikan TKD Popohkepada para gogol atau ahli warisnya dan juga kepada pihak lain dengantidak sesuai prosedur dan tanpa ijin tertulis dari Bupati Sidoarjo ;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2011Tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa di Kabupaten Sidoarjodisebutkan bahwa Tanah Desa adalah barang milik Desa berupa tanah kasdesa atau tanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentnganUmum : Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, Negaradan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dandigunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat ;Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tata CaraPengelolaan Kekayaan Desa Di Kabupaten Sidoarjo :Halaman 49 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUSTPK/2017/PT SBY Pasal 1 angka 14 : Tanah desa adalah barang milik Desa berupa tanah kasdesa atau tanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara

bangunan yang terletak di Blok Kertasari, Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa barat. dengan persil No 42 kelas D IV Blok Kertasari, Kohir/ DHKP Nomor: 413 seluas Kurang lebih 2.250 m² (Dua Ribu Dua Ratus lima Puluh Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

anakanaknya Pak Roni yaitu Soni, Rinto dan Kiki;Bahwa diatas tanah tersebut tidak ada tanaman apaapa, kalau dulu adapisang tapi pisangnya sudah ditebang dan selain itu tidak ada tanamanlainnya;Bahwa saksi tidak tahu Pak Roni mempunyai tanah tersebut asalnyadarimana, yang saksi tahu sejak tahun 1993 tanah itu dikuasai oleh Pak Roni;Bahwa pada tahun 1993 saksi sudah dewasa sudah berumur 46 tahun karenasaksi lahir tahun 1947;Bahwa sekarang harga tanah tersebut Rp. juta lebih per meter;Bahwa saksi tidak tahu titisara

Suriah (Fotocopydarifotocopy) 5 +e9 : Surat Permohonan PengecekanSertipikat Hak Milik Nomor : 2394/DesaKertawinangun (Fotocopy sesual denganaslinya) j 10 : Surat Nomor : 278/7 32100/IV/2010,Perihal Surat Permohonan PengecekanSertipikat Hak Milik Nomor : 2394/DesaKertawinangun (Fotocopy sesual denganaslinya) j rere eee eeeP11 x Peta / Gambar Daftar Tanah Persil 59S ll C16, Blok Sidjati, seluas 5700 M2 yangmerupakan Tanah Titisara Kas Desa yangberarti Tanah Milik Negera (fotocopy sesuaidenganaslinya

;e Tanah obyek sengketa telah dikuasai/dikelola oleh PemdaKabupaten Cirebon sejak tahun 1968 dan tidak termasuk assetPemerintah Desa (Titisara, Bengkok dan Pangonan) ;e Tanah obyek sengketa dipergunakan untuk kantor UPT Pendidikan,SD, Studio Ranggajati, PMI dan Mesjid) ;e Tanah obyek sengketa tidak dalam sengketa baik luas, batasbatasmaupun penguasaannya. 52n nnn enna nnne Tanah obyek sengketa belum dimohon sesuatu hak oleh pihak lainkepada pejabat yang berwenang.

melakukan tindakan pengalihan hak kepemilikan TKD Popohkepada para gogol atau ahli warisnya dan juga kepada pihak lain dengantidak sesuai prosedur dan tanpa ijin tertulis dari Bupati Sidoarjo ;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa di KabupatenHalaman 24 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUSTPK/2017/PT SBYSidoarjo disebutkan bahwa Tanah Desa adalah barang milik Desa berupatanah kas desa atau tanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor:54 Tahun 2011 tentang Tata CaraPengelolaan Kekayaan Desa Di Kabupaten Sidoarjo : Pasal 1 angka 14: Tanah desa adalah barang milik Desa berupatanah kas desa atau tanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara,tanah tangkis, dan tanah desa lainnya sesuai istlah masyarakatsetempat yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan Desa ;Pada Penjelasan Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa yangdimaksud dengan tanah desa lainnya adalah tanah schollpond,tanah cuwilan, tanah cawisan,

melakukan tindakan pengalihan hak kepemilikan TKD Popohkepada para gogol atau ahli warisnya dan juga kepada pihak lain dengantidak sesuai prosedur dan tanpa ijin tertulis dari Bupati Sidoarjo ;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa di KabupatenHalaman 49 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUSTPK/2017/PT SBYSidoarjo disebutkan bahwa Tanah Desa adalah barang milik Desa berupatanah kas desa atau tanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tata CaraPengelolaan Kekayaan Desa Di Kabupaten Sidoarjo : Pasal 1 angka 14: Tanah desa adalah barang milik Desa berupatanah kas desa atau tanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara,tanah tangkis, dan tanah desa lainnya sesuai istlah masyarakatsetempat yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan Desa ;Pada Penjelasan Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa yangdimaksud dengan tanah desa lainnya adalah tanah schollpond,tanah cuwilan, tanah cawisan,

Majelis Hakim mencermati batas tanah sebelahutara dalam sertifikat hak milik nomor 422/Desa Ujunggebang yangmenyebutkan batas sebelah utara adalah berbatasan dengan tanah bengkok;Menimbang bahwa tanah bengkok yang dimaksud adalah merupakanaset desa yang pemanfaatannya digunakan sebagai kompensasi ataskedudukan mereka sebagai pamong desa;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Permendagri nomor4 Tahun 2007 memberikan penjelasan Tanah Desa adalah barang milik desaberupa tanah bengkok, kuburan dan titisara

yang dikenakan terhadap pemilik tanah;Bahwa pada saat saksi dinas menjadi Sekdes Paoman keadaannya Buku C Desaitu masih tertulis lengkap akan tetapi tidak tahu sekarang ini bagaimana.Bahwa seandainya ada jual beli terhadap tanah dalam C Desanya dilakukanpencoretan dan dilakukan pencatatan, kemudian nomornya beralih;Bahwa Setahu saksi Almarhum MADSALEH semasa hidupnya mempunyaitanah di Desa Paoman di 7 (tujuh) titik dan luasnya sekitar 2.190 M2Bahwa Saksi pernah dengar ada tukar guling tanah antara Titisara

JadiSaksi yang mewakili sertijab tahun 2006 itu 5Bahwa sepengetahuan Saksi Pasar Batujaya itu bukan tanah Titisara tetapiitu tanah Negara dan atas nama siapa tanah Pasar Batujaya itu Saksi tidakHal. 48 dari 70 hal.

Setelahdinyatakan lengkap oleh Pemda itu selanjutnya diajukan ke BPN singkatwaktunya pada tanggal 13 terbitlah sertipikat itu ;Bahwa sepengetahuan Saksi tanah pasar Batujaya adalah asset DesaBatujaya, karena Saksi pernah diberitahu Lurah dan baca atasnya sajayaitu letter C Titisara ;.

No. 3016 K /Pat/ 2001Surat Menteri Dalam Negeri No.181.1/727/4 tertanggal 13 November 1978, yang ditujukanpada Gubernur Jawa Barat ;Perihal : Pengembalian Hak Milik tanah sawah seluas 54 ha di Blok Penyingkiran DesaKertanegara, Haurgeulis, Kabupaten Indramayu ;Dan penegasan bahwa tanahtanah yang dikuasai Negara sebagai tanah bengkokvtitisarauntuk Desa Haurgeulis telah tersedia + 64 ha tanah titisara dan 21,66 ha untuk pamongDesa ;Surat BupatiPerinal : Penegasan tanah milik/pencabutan surat tertanggal

Surat keterangan Tanah Nomor Surat KeteranganTanah Nomor 127376 / 081 Kampung Donomulyo KecamatanSukadana yang ditunjukan oleh perwakilan Para Tergugat tersebutsehingga dilakukan Pengecekan Surat keterangan Tanah Nomor127376/081 Kampung Donomulyo Kecamatan Sukadana dan informasimasyarakat yang ada bahwa objek tanah tersebut adalah sebenarnyaTanah Milik Desa Donomulyo sesuai dengan Pasal 1 angka 10Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 Tanah Desa adalah barang milikDesa berupa Tanah Bengkok, kuburan dan titisara

sebagaiKepala Desa Popoh waktu itu, yang ikut serta telah melakukan tindakanpengalihan hak kepemilikan TKD Popoh kepada para gogol atau ahli warisnyadan juga kepada pihak lain dengan tidak sesuai prosedur dan tanpa ijin tertulisdari Bupati Sidoarjo;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2011tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa di Kabupaten Sidoarjodisebutkan bahwa Tanah Desa adalah barang milik Desa berupa tanah kas desaatau tanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tata CaraPengelolaan Kekayaan Desa di Kabupaten Sidoarjo: Pasal 1 angka 14: Tanah desa adalah barang milik Desa berupa TanahKas Desa atau tanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara, tanahtangkis, dan tanah desa lainnya sesuai istlah masyarakat setempat yanghasilnya dipergunakan untuk keperluan desa;Pada Penjelasan Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa yang dimaksuddengan tanah desa lainnya adalah tanah schollpond, tanah cuwilan,tanah cawisan, tanah

tindakanHalaman 53 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUSTPK/2017/PT SBYpengalihan hak kepemilikan TKD Popoh kepada para gogol atau ahli warisnyadan juga kepada pihak lain dengan tidak sesuai prosedur dan tanpa ijin tertulisdari Bupati Sidoarjo;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2011tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa di Kabupaten Sidoarjodisebutkan bahwa Tanah Desa adalah barang milik desa berupa Tanah KasDesa atau tanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tata CaraPengelolaan Kekayaan Desa Di Kabupaten Sidoarjo: Pasal 1 angka 14: Tanah desa adalah barang milik Desa berupa tanahkas desa atau tanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara, tanahtangkis, dan tanah desa lainnya sesuai istlah masyarakat setempat yanghasilnya dipergunakan untuk keperluan Desa;Pada Penjelasan Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa yang dimaksuddengan tanah desa lainnya adalah tanah schollpond, tanah cuwilan,tanah cawisan, tanah

Bahwa pada tanggal 1 Juni 1982, telah dikeluarkan PERATURANMENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 1982 tentang SumberPendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya,yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan Pasal 91) Tanahtanah Desa yang berupa Tanah Kas Desa, Bengkok,Titisara,Pangonan, Kuburan dan lainlain sejenis yang dikuasai oleh danmerupakan kekayaan Desa, dilarang untuk dilimpahkan kepadapihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyekproyekpembangunan yang ditetapkan dengan

Bahwa pada tanggal 3 Oktober 1985, telah dikeluarkan PERATURANDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1985 tentangSumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan danPengawasannya, yang dalam satu pasalnya menyebutkan Pasal 91) Tanahtanah Desa yang berupa Tanah Kas Desa, Bengkok, Titisara,Pangonan, Kuburan dan lainlain sejenis yang dikuasai oleh danmerupakan kekayaan Desa, dilarang untuk dilimpahkan kepadapihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyekproyekpembangunan yang. ditetapkan dengan

Perda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan KekayaanDesa, Pengurusan dan Pengawasannya, yang dalam satupasalnya menyebutkan :(1) Tanahtanah Desa yang berupa Tanah Kas Desa, Bengkok,Titisara, Pangonan, Kuburan dan lainlain sejenis yangdikuasai oleh dan merupakan kekayaan Desa, dilarang untukdilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untukkepentingan proyekproyek pembangunan yang ditetapkandengan Keputusan Desa.(2) Keputusan Desa sebagaimana dimaksud

Abadi Purna Utama di Kelurahan Keputin Kecamatan Sukolilo KotaSurabaya yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 1 tahun 1982 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa,Pengurusan Dan Pengawasanya :Pasal 9:(1) Tanahtanah Desa yang berupa tanah Kas Desa, Bengkok, Titisara,Pangonan, Kuburan dan lainlain yang sejenis yang dikuasai olehdan merupakan kekayaan Desa, dilarang untuk dilimpahkan kepadapihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyekproyekpembangunan yang ditetapkan

Penyimpangan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor1 tahun 1982 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa,Pengurusan Dan Pengawasanya.Pasal 9:(1) Tanahtanah Desa yang berupa tanah Kas Desa,Bengkok, Titisara, Pangonan, Kuburan dan lainlain yangsejenis yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaanDesa, dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain,kecuali diperlukan untuk kepentingan proyekproyekpembangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Desa.(2) Pengesahan Keputusan Desa sebagaimana dimaksuddalam

ERMAWAN disaksikan oleh CamatSukolilo atas nama PARIJADI, S.Sos dan Camat Mulyorejo atasnama SOERYANTO, BA.Bahwa terkait tukar menukar atau ruislag harus didasarkan padaPeraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1982 tanggal 9 Juni1982 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa,Pengurusan Dan Penggunaannya.pasal 9 yang berbunyi :ayat (1)tanahtanah desa yang berupa tanah Kas Desa, Bengkok, Titisara,Pangonan, Kuburan dan lainlain yang sejenis yang dikuasai olehdan merupakan kekayaan Desa, dilarang

Penyimpangan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1tahun 1982 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa,Pengurusan Dan Pengawasanya.e Pasalg9:(1) Tanahtanah Desa yang berupa tanah Kas Desa, Bengkok, Titisara,Pangonan, Kuburan dan lainlain yang sejenis yang dikuasai oleh danmerupakan kekayaan Desa, dilarang untuk dilimpahkan kepada pihaklain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyekproyek pembangunanyang ditetapkan dengan Keputusan Desa.(2)Pengesahan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud

Abadi Purna Utamakepada Pemerintah Kota Surabaya adalah seluas 82.930 m2 (sesuaisertipikat hak pakai Nomor 17) di Kelurahan Keputih Kecamatan SukoliloKotamadya Surabaya, sehingga terdapat selisih kurang seluas 7.070 m2dari seharusnya seluas 90.000 m2.Penyimpangan Terhadap PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 Tentang SumberPendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasanya.Pasal 9:(1) Tanahtanah Desa yang berupa tanah Kas Desa, Bengkok, Titisara,Pangonan, Kuburan dan lainlain yang