*Bahwa bentuk putusan yang bukan putusan akhir dapat berupapenetapan atau putusan sela atau sering juga disebut denganistilan Bahasa Belanda yaitu tussen vonis.

(dalam eksepsi butir 6, JawabanTergugat I, Il tanggai 8 Februari 2012).Hal 18 dari 27 halaman putusan No. 315/Pdt.G/2012/PN.JKT.PSTAtas alasan hukum dan prilaku PARA TERGUGAT yang telah melanggarnorma etika, norma susila serta patut diragukan kejujuran dan integritas,PENGGUGAT mohon Putusan Sela (Tussen Vonis) menyatakan;melarang PARA TERGUGAT Guo Yu Fei Direktur Utama PerusahaanNWC HK dan Dagqing Gaoxin beserta staf dan manager keduaperusahaan itu melakukan aktivitas usaha/perdagangan/meminta ijinusaha

Menerima permohonan pemohon sebagai pihak intervenient yang membelakepentingan sendiri (tussen komst);b. Dan atau mohon penetapan lain yang adil dan bermanfaat;Dari Penggugat Intervensi IT:1.

Oleh Karena itu Pengadilan Negeri Samarinda menjadi tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara a quo tersebut;Bahwa berdasarkan pada uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk terlebihdahulu menjatuhkan putusan sela (tussen vonis) sebelum pemeriksaanpokok perkara ini dilanjutkan;Gugatan para Penggugat A Quo Salah Alamat/Error In Persona:Bahwa gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat ini salahalamat, di mana

Oleh karena itu Tergugat s/d III dengan ini memohon kepada YangMulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agarberkenan untuk menjatuhkan Putusan Sela (tussen vonnis) terlebin dahulusebelum melakukan pemeriksaan pokok perkara (eznd vonnis) denganmenjatuhkan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut:1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan olehTergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;2) Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta

secara hukum Majelis Hakim memilikikewajiban untuk memutuskan teriebih dahulu mengenai berwenangatau tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksagugatan ini sebelum memeriksa pokok perkara.Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Pengadilan NegeriJakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan a quo.Oleh karena itu Tergugat IV dengan ini memohon kepada Yang Mulia MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenanmenjatuhkan Putusan Sela (tussen

berdasardan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo mennetapkan dan/atau memutuskan bahwa PENGGUGAT tidakmemiliki kualitas dan kedudukan hukum mengajukan gugatan.Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum tersebut diatas berkaitan denganEksepsi diskualifikator yang diajukan oleh TERGUGAT dihubungkan dengankualitas hukum PENGGUGAT delam mengajukan gugatan maka TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara a quo berkenan untuk melakukan Putusan Sela (tussen

Berkenaan dengan pengujian keabsahan ataskeputusan organ pemerintahan yang disengketakan;Selanjutnya Para Pemohon Kasasi mengutip pendapat J.B.J.M.tenBerge dalam bukunya yang berjudul Bescherming Tegen deOverheid: Stand Van Zaken na invoering van de algemene WetBestuursrecht telah menegaskan: Voormaamste karakteristiek vanadministratieve rechtspraak is dat het primair gaat om de tostsing vanen bepaald besluit zoals dat genomen is door het bestuursorgaan enniet om een bindende vaststelling van de tussen

Bahwakarena Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkaraini maka Tergugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini mohon kiranya teriebin dahulumengeluarkan Putusan Sela (Tussen Vonis).ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TIDAK ADA HUBUNGANHUKUM (RECHTS BETREKKING).Bahwa dalam gugatannya Penggugat dengan tegas, menyatakan bertindakdalam jabatannya selaku Pengurus Yayasan Rumah sakit Islam KalimantanTimur, berkedudukan di Jalan Gurami Nomor 18 kel.

Putusan Nomor 6 P/HUM/2018Peralihan Aceh niet van rechtsgrond UndangUndang Nomor 11Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh,Peraturan Gubernur Aceh dan Keputusan Gubernur Aceh.Sehingga er is geen relevantie tussen kedua lembaga tersebutdari perspektif organisasi, karena BRA dibentuk dengan QanunAceh;Bahwa berdasarkan halhal yang telah dikemukakan di atas, makaTermohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakimyang memeriksa Permohonan Hak Uji Materiil ini berkenan memutuskansebagai

ditujukan kepada GubernurKalimantan Timur sebagai organ pemerintahan dan bukan ditujukan kepadaPemerintahannya (Pemda) sebagai subyek hukum perdata, maka dengansendirinya Pengadilan Negeri Samarinda menjadi tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini;Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan mengingat eksepsi ini menyangkutkewenangan Badan Peradilan, maka Tergugat IV mohon kepada Bapak Ketuadan Anggota Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan terlebih dahulumengeluarkan Putusan Sela (tussen

Lebih lanjut kKeduanya mengatakan bahwa kekerasan yangdilakukan secara terangterangan atau yang dilakukan secara terbuka ituadalah Het Geweld Moet Gepleegd Zijn Openlijk,d.i Voor Het PubliekWaarneembaar; dat het in openbaar Gepleegd word is niet nodding; deweit maakt onderscheid tussen de beide uitdrukkingen.

Bahwa di khawatirkan Tergugat Rekonpensi dengan itikad tidakbaik akan memindahtangankan Sertifikat, mohon Majelis Hakimberkenan memberi Putusan Sela (Tussen Vonnis) melarang TergugatRekonpensi melakukan perbuatan hukum apapun terhadap Sertifikatsengketa dengan ancaman hukuman membayar uang paksa(dwangsom) apabila melanggar larangan tersebut setiap hari sebesarRp. 10.000.000, (Sepuluh juta Rupiah) (Putusan Mahmkamah AgungRI Nomor 1738 K/Sip/1976 tertanggal 5 Juni 1976);2.

Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Mar.Wegnemen is iedere handeling, waardoor iemand of een vermogen bestanddeel vaneen ander in zijn eigen herschappij brengt zonder wedewerking of toestemming vandie ander of de band, die op een of andere wijze nog tussen die ander en datvermogenbestanddeel bestond, verbreekt.

lagiperbuatan pidana yang tidak sejenis atau berbeda dari tindak pidanasebelumnya;Recidive Khusus, dimana terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delikpidana kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidanaoleh Hakim serta telah menjalani pidananya di lembaga permasyarakatannamun setelah selesai menjalani hukuman tersebut dalam jangka waktutertentu yang diatur dalam Undang Undang orang tersebut melakukan lagiperbuatan pidana yang sejenis atau sama dari tindak pidana sebelumnya;Tussen

diucapkan atau diberitahukan bagi pihakyang tidak hadir.2.5 Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat tidak melakukan upaya hukumbanding dan upaya hukum kasasi, Sehingga adalah sebuah fakta bahwaPenggugat telah menerima Putusan No:895/Pdt/G/2016/PN Tng danPutusan No: 239/B/2017/PT.TUN.JKT2.6 Bahwa pemeriksaan perkara pada badan peradilan tersebut diatas sudahmemasuki pokok perkara karena berdasarkan Pasal 185 ayat (1) HIRapabila pemeriksaan belum masuk pokok perkara maka akan dijatuhkanPutusan Sela (tussen

Bahwa pemeriksaan perkara pada badan peradilan tersebut diatas sudahmemasuki pokok perkara karena berdasarkan Pasal 185 ayat (1) HIR apabilapemeriksaan belum masuk pokok perkara maka akan dijatunkan PutusanSela (tussen vonnis).

Gatot Subroto Kav. 27, JakartaSelatan dengan menyatakan sah dan berharga dalam putusan terhadapmasingmasing penyitaan tersebut (Pasal 227 ayat (4) HIR).DALAM PROVISIBahwa dikhawatirkan PARA TERGUGAT dengan itikad tidak baikmemindah tangankan saham sengketa kepada orang lain, mohon putusansela (tussen vonnis) yang melarang PARA TERGUGAT melakukanperbuatan hukum apapun terhadap assetaset PARA TERGUGAT denganancaman hukuman membayar uang paksa (dwangsom) setiap harisebesar Rp. 1.000.000, (satu juta

Bahwa tuntutan Provisi yang diajukan PENGGUGAT dalam gugatanbutir 19 halaman 12 dan halaman 13 sama sekali tidak beralasan,oleh karena itu harus ditolak berdasarkan alasan sebagai berikut :1.0.1 Semua dalil gugatan PENGGUGAT telah dibantah olehTERGUGAT dengan berbagai alasan yang menurut hukumpatut dipertanggungjawabkan.1.(0.ii Dengan demikian, tidak ada alasan yang sifatnya urgent untukdikabulkan putusan sela (tussen vonnis) yang melarang PARATERGUGAT khususnya TERGUGAT dalam hal melakukanperbuatan

Internal Partai Politik, dan belum pernah diselesaikan diInternal Partai Politik untuk diselesaikan, maka dengan demikianperkara ini secara yuridis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarindamenjadi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutusperkara a quo.Bahwa berdasarkan pada faktafakta dan pertimbangan hukum tersebutdiatas, maka Terggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia,yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo tersebut,dapat kiranya terlebin dahulu mengeluarkan PUTUSAN SELA(TUSSEN

Oleh karena itu Terggugatmohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini kiranya terlebih dahulu mengeluarkan PUTUSAN SELA(Tussen Vonis).3. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati secara seksamaguggatan Para Penggugat ini, ternyata esensi guggatan Para Pengugat iniadalah keberatan terhadap diterbitkannya :a.

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian(Er is een oorzakelijk verband tussen acties en verliezen).Kemudian, berdasarkan perkembangan pengertian tentang perbuatan melawanhukum, terdapat 4 (empat) kriteria yang wajib dipertimbangkan, antara lainperbuatan tersebut:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;2. Melanggar hak subjektif orang lain;3. Melanggar kaidah kesusilaan;4.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugattersebut memiliki hubungan kausal dengan kerugian yang dialami olehPenggugat (Er is een oorzakelijk verband tussen acties en verliezen);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutMajelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat melakukan kegiatanpenambangan dan pengambilan ore nikel di sebagian dari tanah seluas 45 Hamilik Penggugat yang terletak di Desa Asingi Kecamatan Tinaggea KabupatenKonawe Selatan dengan batasbatas dan

Berdasarkan halhal tersebut di atas jelas terbukti bahwa Pengadilan NegeriDenpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan a quo.Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untukmenjatuhkan Putusan Sela (tussen vonnis) terlebih dahulu sebelummelakukan pemeriksaan pokok perkara (eind vonnis) dengan menjatuhkanamar sebagai berikut :Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut :1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi

Putusan Nomor 341 PK/Pdt/2017Bukti PK01:Kontrak Politik (Contract Tussen) antara Pemerintah HindiaBelanda dan Zelfbestuur (Swapraja) DELI tanggal 16 Juni 1938.