Ditemukan 645 data
175 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
;PT Istana Kanza Darya;PT Karya Buana Sejahtera;PT Kuansing Inti Makmur;PT Pelayaran Nasional Bestari Shipping;PT Pria Venture;9. Ricky;10.PT Roundhill Capital Indonesia;11.PT Royal Persada Manunggal;aN oOo ef12.PT Sumber Harapan Manna;13.PT Taman Bukit Mas;14.PT Tanjung Belit Bara Utama;Halaman 1 dari 16 hal. Put.
Nomor 747 K/Pdt.SusPailit/2016 5 PT Karya Buana Sejahtera Rp384.929.097,00 Konkuren6 PT Kuansing Inti Makmur Rp393.942.815,00 Konkuren7 CV Nirta Jambi Nihil KonkurenPT Pelayaran Nasional Bestari Konkuren8 Rp532.605.150,00Shipping9 PT Pria Venture Rp58.222.120,00 KonkurenPT Ramindo Suk Perkasa, Konkuren10 AMINO SUNSES HETGASAs Rn? 891 .600.000,00Pte., Ltd.11.
Ltd.4 PT Istana Kanza Darya Konkuren 118 Setuju5 PT Karya Buana Sejahtera Konkuren 38 Setuju6 PT Kuansing Inti Makmur Konkuren 39 Setuju7 PT Pelayaran Nasional onleuren 53 SetujuBestari Shipping8 PT Pria Venture Konkuren 6 Setuju9 PT Ramindo Sukses Konkuren 289 SetujuPerkasa, Pte., Ltd.10 PT Ricky Konkuren 33 SetujuIndonesiaPT Royal Persada Konkuren 161 Setuju12 Manunggal13 PT Sumber Harapan Konkuren 52 SetujuManna14 PT Taman Bukit Mas Konkuren 114 Setuju15 PT Tanjung Belit Bara Konkuren 259 SetujuUtama16
prosesdimana Debitur yang dianggap tidak mampu membayar utangutangnyakepada Para Kreditur diberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalanulang atas utangutangnya tersebut dengan didasari asas kelangsunganberusaha dan bukan untuk mematikan perusahaan tersebut, sesuai denganyang ada dalam pandangan umum UndangUndang Kepailitan & PKPUitu sendiri;24.Bahwa pihak Kreditur yaitu PT Asia Semesta Alam, Deeflo/Jaholden Munthe,PT Karya Buana Sejahtera, PT Pelayaran Nasional Bahtera BestariShipping, PT Pria Venture
;PT Istana Kanza Darya;PT Karya Buana Sejahtera;PT Kuansing Inti Makmur;PT Pelayaran Nasional Bestari Shipping;PT Pria Venture;PT Ramindo Sukses Perkasa, Pte., Ltd.;9.
610 — 579 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat membuat perjanjiandengan Nomor PT.Sarinah (Persero) Nomor 142/Direksi/Perj/VII/2007,, PT.Parna Raya Nomor 138/1572007, tertanggal 25 Juli 2007, dimana dalamperjanjian tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan PerjanjianKerjasama Join Venture yang kemudian dituangkan dalam BasicAgreement Nomor WN/1317/1970., tertanggal 30 September 1970, tetapsah dan berlaku serta mengikat kedua belah pihak;Bahwa berdasarkan Perjanjian Basic Agreement tersebut khususnyapada
Menyatakan Perjanjian Kerjasama Join Venture yang kemudian dituangkandalam "Basic Agreement Nomor WN/1317/1970., tertanggal 30 September1970, jo. Perjanjian antara PT.Sarinah (Persero) dan PT.Parna Rayadengan Nomor PT.Sarinah (Persero) Nomor 142/Direksi/Perj/VII/2007., PT.Parna Raya Nomor 138/157/2007., tertanggal 25 Juli 2007, adalah sah danmemiliki kekuatan hukum mengikat;3.
Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) terhadapPerjanjian Kerjasama Join Venture yang kemudian dituangkan dalam BasicAgreement Nomor WN/1317/1970., tertanggal 30 September 1970, jo.Perjanjian antara PT.Sarinah (Persero) dan PT.Parna Raya. dengan NomorPT.Sarinah (Persero), Nomor 142/Direksi/PerjA/II/2007., PT. Parna RayaNomor 138/157/2007., tertanggal 25 Juli 2007;4.
Menyatakan perjanjian kerjasama Joint Venture yang kemudiandituangkan dalam Basic Agreement Nomor WN/1317/1970., tertanggal30 September 1970, jo. Perjanjian antara PT.Sarinah (Persero) dan PT.Parna Raya dengan Nomor PT. Sarinah (Persero) Nomor 142/Direksi/Perj/VII/2007., PT.Parna Raya Nomor 138/1572007., tanggal 25 Juli2007, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;3.
Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji(wanprestasi) terhadap perjanjian kerjasama Join Venture yangkemudian dituangkan dalam "Basic Agreement Nomor WN/1317/1970.,tanggal 30 September 1970, jo. Perjanjian antara PT.Sarinah (Persero)dan PT.Parna Raya dengan Nomor 142/Direksi/PerjA/I 1/2007.,PT.Sarinah (Persero) Nomor 138/1572007., tanggal 25 Juli 2007;4.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DIANA REZKI S.H., LL. M
173 — 106
- Menetapkan barang bukti berupa :
- Fotocopy Perjanjian Pinjaman No.001/AG/STA/III/2014 tanggal 2 April 2014 yang dilegalisir ;
- Fotocopy Perjanjian Pinjaman Uang Tahap II No. 004 / HS / AGMT / VIII / 2014 tanggal 8 Agustus 2014 yang dilegalisir ;
- Fotocopy Perjanjian Pokok Transaksi yang dilegalisir ;
- Fotocopy Perjanjian Joint Venture tanggal 27 Juni 2014 yang dilegalisir ;
- Fotocopy Addendum Pertama terhadap Perjanjian Joint
Venture yang dilegalisir ;
- Fotocopy Perjanjian Kerjasama Operasi yang dilegalisir ;
- Fotocopy Perjanjian Sewa (Charter Agreement) ;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
TitanTimur Nusantara (TTN)e Perjanjian Joint Venture tanggal 27 Juni 2014 (akan membentukperusahaan patungan PT. TTN)e Adendum perjanjian Join Venturee Perjanjian kerjasama Operasi dan Pemeliharaan tahun 2014e Perjanjian Sewa (alat Bor) tahun 2014e Akta Pendirian PT. TTN No. 9 tanggal 7 Juli 2014Kemudian tindak lanjut dari perjanjian tersebut mendirikan perusahaanpatungan PT. Titan Timur Nusantara dengan Direktur Utama Surya Hadi,Direktur Kukuh Abadi dan Komisaris Rohmad Hadiwijoyo.
TitanTimur Nusantara (TTN)Hal.6 dari 21 hal, Putusan No. 214 / PID / 2019 / PT.DKIe Perjanjian Joint Venture tanggal 27 Juni 2014 (akan membentukperusahaan patungan PT. TTN)e Adendum perjanjian Join Venturee Perjanjian kerjasama Operasi dan Pemeliharaan tahun 2014e Perjanjian Sewa (alat Bor) tahun 2014e Akta Pendirian PT. TTN No. 9 tanggal 7 Juli 2014Kemudian tindak lanjut dari perjanjian tersebut mendirikan perusahaanpatungan PT.
Fotocopy Perjanjian Joint Venture tanggal 27 Juni 2014 yangdilegalisir ;5. Fotocopy Addendum Pertama terhadap Perjanjian Joint Venture yangdilegalisir ;Hal. 9 dari 21 hal, Putusan No. 214 / PID / 2019 / PT.DKI10.11.2.13.14.15.16.17.18.19.20.21:22:23.Fotocopy Perjanjian Kerjasama Operasi yang dilegalisir ;Fotocopy Perjanjian Sewa (Charter Agreement) ;Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
Fotocopy Perjanjian Pinjaman Uang Tahap IINo.004/HS/AGMT/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 yang dilegalisir ;Fotocopy Perjanjian Pokok Transaksi yang dilegalisir ;Fotocopy Perjanjian Joint Venture tanggal 27 Juni 2014 yangdilegalisir ;5. Fotocopy Addendum Pertama terhadap Perjanjian Joint Venture yangdilegalisir ;6. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Operasi yang dilegalisir ;7. Fotocopy Perjanjian Sewa (Charter Agreement) ;8. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
Fotocopy Perjanjian Pinjaman No.001/AG/STA/III/2014 tanggal2 April 2014 yang dilegalisir ;Hal. 17 dari 21 hal, Putusan No. 214 / PID / 2019 / PT.DKI10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Fotocopy Perjanjian Pinjaman Uang Tahap II No. 004 / HS / AGMT /VIII / 2014 tanggal 8 Agustus 2014 yang dilegalisir ;Fotocopy Perjanjian Pokok Transaksi yang dilegalisir ;Fotocopy Perjanjian Joint Venture tanggal 27 Juni 2014 yangdilegalisir ;Fotocopy Addendum Pertama terhadap Perjanjian Joint Ventureyang dilegalisir ;
PT MAS CAPITAL TRUST
125 — 84
Bahwa PEMOHON dan SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED sertaPT WEST POINT TERMINAL mengadakan joint venture untuk maksud dantujuan mengembangkan, membangun, memiliki, mengelola, danmengoperasikan suatu komplek penyimpanan minyak dan pencampuranminyak dengan kapasitas 2.600.000 meter kubik dan dermaga pendukung danHal. 2 dari 14 hal Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2018/PN.
Bahwa joint venture antara PEMOHON dan SINOMART KTSDEVELOPMENT LIMITED dituangkan dalam Perjanjian Pemegang Sahamdalam kaitannya dengan PT West Point Terminal (ShareholdersAgreement)tertanggal 9 Oktober 2012 ;3. Bahwa karena joint venture antara PEMOHON dan SINOMART KTSDEVELOPMENT LIMITED adalah murni perusahaan swasta, maka agarterwujud dan terlaksana perjanjian tersebut serta untuk memudahkan kegiatanmaka PT WEST POINT TERMINAL sebagai perseroan pelaksana atas jointventure dimaksud ;4.
Bahwa untuk mewujudkan tujuan dan maksud joint venture tersebut, makadisewa area di wilayah West Point Maritime Industrial Park dan telah disetujuimasa sewa selama 50 tahun dengan luas lahan 75 ha (tujuh puluh limahektar) ;11.Bahwa dimana Proyek yang rencananya diinvestasikan sejak bulanOktober 2012 sampai dengan saat ini telah berjalan selama + 5 (lima) tahun,namun hingga saat ini tidak ada pelaksanaan pembangunan di lahan yangtelah disewa di Kawasan Industri Westpoint Maritime Industrial Park Batam
716 — 545 — Berkekuatan Hukum Tetap
LONG TERM LOAN (continued) ;Maestro Venture Limited ex. SWAP Loan to Peregrine FixedIncome Ltd. (PFIL) Represents a loan arlsmg from a CrossCurrency Swap agreement, dated December 3, 1996, withPeregrine Fixed Income Limited (PFIL), Hong Kong, (inliquidation). The outstanding balance as on the termination datewas USD 4,460,000 ;On June 12, 2002, PFIL signed a SWAP Transfer Agreement withMaestro Venture Ltd.
Venture FinanceLtd seolaholah mempunyai tagihan fiktif sebesar USD10,325,000 kepada Termohon Pailit ;Tetapi:SANGAT ANEH OANTIOAK MASUK AKAL ternyata tibatibaAsian Venture Finance Ltd menjual tagihannya tersebut kepadaPT.
No. 834 K/Pdt.Sus/2009SUTRADARA YANG 100% SAMA DENGAN SUTRADARA DI BALIKPEMOHON PAILIT (CROWN GLOBAL CAPITAL LTD) ;Tals7.2.Pada awal persidangan dan dalam Permohonan Pailit, Pemohon Pailitdengan sengaja memasukkan nama Asian Venture Finance Ltdseolaholah menjadi Kreditur Kedua dari Termohon Pailit ;Namun ternyata pemakaian nama Asian Venture Finance Ltdterbongkar, karena pemakaian nama Asian Venture Finance Ltd hanyarekayasa versi sutradara Mbak Tutut Dan Shadik Wahono ;Rekayasa tersebut terbukti
dari faktafakta sebagai berikut:Bahwa Pemohon Pailit mendalikan Asian Venture Finance Ltdseolaholah mempunyai tagihan fiktif sebesar USD 10,325,000kepada Termohon Pailit, tetapi pada tanggal 1 Oktober 2003 tibatiba Asian Venture Finance Ltd menjual tagihannya tersebutkepada PT.
BELTRAND ADALAH JUGADIREKTUR DARI ASIAN VENTURE FINANCE LTD (PERUSAHAAN YANGDIPAKAl NAMANYA UNTUK MENJADI KREDITUR KEDUA DALAMPERSIDANGAN) ;Hal. 91 dari 132 hal. Put.
135 — 42
Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) exsemplar photo copy Lease Agreement tertanggal27 Juli 2007 yang telah dilegalisir ; 1 (satu) exsemplar photo copy Joint Venture Agreementtertanggal 27 Juli 2007 yang telah dilegalisir ; 1 (satu) exsemplar photo copy modal & aset ViAiPi Restro Club& Lounge yang telah dilegalisir ; 1 (satu) exsemplar photo copy rugi/laba & neraca ViAiPi RestroClub & Lounge yang telah dilegalisir :Dikembalikan kepada terdakwa ; 22204.
Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut olehkarena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulandengan ketentuan bahwa pidana itu tidak perlu dijalanikecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalamputusan Hakim, karena terdakwa sebelum habis masapercobaan selama 4 (empat) bulan telah melakukanperbuatan yang dapat dihukum ; Menetapkan barang bukti : 1 (satu) exsemplar photo copy Lease Agreement tertanggal27 Juli 2007 ~yang telah dilegalisir, 1 (satu) exsemplar photocopy Joint Venture
12 — 2
persidanganMajelis yang dilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat JenderalRepublik Indonesia Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia telah menjatuhkanPenetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah)yang diajukan oleh:Arham Bin Jaki, umur 20 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia,pekerjaan Buruh Ladang, alamat di Keningau AgroVenture Belinin Division, Sabah Malaysia, sebagaiPemohon ;Hajra Binti Daman, umur 22 tahun, agama Islam, warga negaraIndonesia, pekerjaan Buruh Ladang, alamatKeningau Agro Venture
Riswan Bin Risal, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruhladang, alamat Keningau Agro Venture Belinin Division, Sabah Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suamiistri, tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah; Bahwa Pemohon tidak mempunyai istri lain selain PemohonIl dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon ; Bahwa sejak perkawinan tersebut, Pemohon denganPemohon
Mariana Binti Juma, umur 15 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruhladang, alamat Keningau Agro Venture Belinin Division, Sabah Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suamiistri, tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah; Bahwa Pemohon tidak mempunyai istri lain selain PemohonIl dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon ;Hal 4 dari 10
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Tergugat:
Obayashi Jaya Konstruksi Joint Operation
380 — 325
Osamu Fujiwara dan/atau siapapun yangbertindak sebagai Authorized Representative dari Termohon dh.Pemohon Arbitraseuntuk mengajukan klaim dan/atau tuntutanbaik melalui Arbitrase maupun Pengadilan.Bahwa adalah fakta, Affidavit for Joint Venture/OperationAgreement tanggal 4 Januari 2011 ternyata tidak pulamemberikan kewenangan kepada Sdr.
PemohonArbitrase guna mengajukan klaim dan/atau tuntutan baikmelalui Arbitrase maupun Pengadilan.Bahwa oleh karena Affidavit for Joint Venture/OperationAgreement tanggal 4 Januari 2011 tidak memberikankewenangan kepada Sdr. Osamu Fujiwara dan/atau siapa punyang bertindak sebagai Authorized Representative, maka demihukum segala klaim/tuntutan hukum Termohon dh.
Pemohon Arbitrase dalam mengajukanklaim/tuntutan hukum berdasarkan Affidavit for Joint Venture/OperationAgreement tanggal 4 Januari 2011.13.
Termohon dh.Pemohon Arbitrase), Kewenangannya terbatas pada halhal yang secara tegasdiatur dan tercantum pada Affidavit for Joint Venture/Operation Agreementtanggal 4 Januari 2011;Affidavit for Joint Venture/Operation Agreement tanggal 4 Januari 2011ternyatatidak mengatur kewenangan Sdr. Osamu Fujiwara dan/atau siapapun yangbertindak sebagai Authorized Representative dari Termohon dh.
PemohonArbitraseuntuk mengajukan klaim dan/atau tuntutan baik melalui Arbitrasemaupun Pengadilan.Affidavit for Joint Venture/Operation Agreement tanggal 4Januari 2011 ternyata tidak pula memberikan kewenangan kepada Sdr. OsamuFujiwara dan/atau. siapa pun yang bertindak sebagai AuthorizedRepresentativeuntuk memberikan kuasa kepada pihak ketiga dengan tujuanmewakili entitas Termohon dh.
70 — 108
upaya paksa memaksa PENGGUGAT agarmengundurkan diri sebagai salah satu Presiden Direktur di perusahanTEI SODUT, nnn nn nmr rn incr nnninnnnomnnnnn nana nnnnnnnacannomnnnnannanansTERGUGAT II bersedia dan terikat untuk membayar lebih dulu sebesarUSD 2,000,000.00 (dua juta dollar Amerika) kepada PENGGUGAT IIlsebagai kompensasi atas pengeluaran seluruh biaya yang telahdikeluarkan sebelumnya oleh PENGGUGAT III yang rencananya haltersebut akan dilakukan sebelum TERGUGAT II dan PENGGUGAT mengadakan joint venture
, kemudian setelah penandatangananperjanjian joint venture dan perjanjian pinjaman, TERGUGAT Ilmengubah janji dan komitmennya tersebut dan meminta PENGGUGATIll untuk menandatangani perjanjian manajemen proyek, dan dijanjikanakan mendapat bayaran secara pro rata yang besarnya USD520,000.00 (lima ratus dua puluh ribu dollar Amerika), namun padakenyataannya TERGUGAT Il tidak memenuhi semua janji dankomitmennya terSebut 5 20 nn nnn nnn ne nner nn ncnSebagian kepemilikan saham PT.BBP yaitu sebesar 50%
202 — 126
Dalam Pasal 8 ayat 4 : (Bukti P2)No Party hereto shall assign, transfer, encumber, part with possession ofgrant any power of attorney over or in any other way directly or Indirectlydeal with its Interest in the application for the Contract of Work, anyother property subject to this Joint Venture or its shareholdings In the P.TCompany save as expressly Permitted by the terms of this Agreement orwith the consent of all Parties hereto.Terjemahan :Hal 11 dari 64 hal.
Company, may requestNewmont to lend to it sufficient money to enable Indah to maintain isInteres In the Joint Venture, or a shareholding in the P.T.
Company (PT.NNT) untuk membayar Newmontseluruh dividen yang menjadi hak PT Pukuafu Indah ;Point 4.5 (Bukti P34)To secure repayment of the loan money and payment of Interest asaforesaid in the Joint Venture, or a mortgage over all shares In the P.T.Company which it holds at the time of the first application for money, orwhich it subsequently acquires, and Indah will charge all dividends fromP.T.
Put.No.1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.13.14.15.16.17.18.19.20.Bukti T7 : Joint Venture Agreement ("JVA") antara Newmont IndonesiaLimited dengan PT Pukuafu Indah ("PTPI") tanggal 31September 1985 beserta terjemahan Bahasa Indonesia.(asli) ;Bukti T8a : Akta Pendirian PT Newmont Nusa Tenggara No. 164tanggal 18 Nopember 1986 dibuat di hadapan ArikantiNatakusumah, S.H., Notaris di Jakarta.
AGREEMENT ("JVA")tertanggal 30 September 1985 yang dibuat dan ditandatanganni oleh TergugatI dengan Penggugat, sebagaimana yang didalihkan sendiri oleh Penggugatdalam angka 4.3 bagian Posita gugatan Penggugat ; Bahwa terlepas benar atau tidaknya dalihdalih yang dikemukakan dalamposita gugatan Penggugat, oleh karena Joint Venture Agreement tanggal 30September 1985 dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I denganPenggugat, karenanya para yang menandatangani harus tunduk dan taat padaJoint Venture
955 — 810 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa causa prima atau sebab awal terjadinya permasalahan: SuratPerjanjian Kerjasama Joint Venture tentang pembangunan Pabrik GulaRosan Kencana dan Industri terintegrasi tanggal 16 April 2009 antaraPenggugat (PT Rosan Kencana Perkasa) dengan Tergugat II (PT PavitraBuana Sejahtera) adalah sebagai berikut: Bahwa dalam hal ini PT Pavitra Buana Sejahtera adalah sebagaiinvestor atau penyedia dana untuk pembangunan Pabrik Gula RosanKencana dan Industri terintegrasi di Desa Sumengko KecamatanJatirejo Kabupaten
Surat Perjanjian Kerja sama Joint Venture tanggal 16 April 2009tentang Pembangunan Pabrik Gula Rosan Kencana dan Industriterintegrasi antara PT Pavitra Buana Sejahtera dan PT RosanKencana Perkasa;b.
Bahwa para pihak yang bersengketa dalam sengketa arbitrasesebagaimana dimaksud dalam putusan arbitrase/putusan BANI (BadanArbitrase Nasional Indonesia) Perwakilan Surabaya dengan registerNomor 27/ARB/BANISBY/V/2011, tertanggal 13 Maret 2012 adalahantara PT Suryotomo, selaku Pemohon (ic.Tergugat I) melawan PTPavitra Buana SejahteraPT Rosan Kencana Perkasa (joint venture),selaku Termohon;9.
Bahwa, Tergugat didalam mengajukan gugatan dalam sengketaarbitrase sebagaimana dimaksud dalam Putusan Arbitrase di atas,Tergugat adalah menggugat PT Pavitra Buana SejahteraPT RosanKencana Perkasa (joint venture) secara satu kesatuan sebagai subyekhukum tersendiri (vide: Putusan BANI (Badan Arbitrase NasionalIndonesia) Perwakilan Surabaya dengan register Nomor 27/ARB/BANISBY/V/2011, tertanggal 13 Maret 2012) dan sama sekali tidak pernahmenggugat PT Rosan Kencana Perkasa maupun PT Pavitra BuanaSejahtera
pengurukan"di dalam Pabrik Gula Integrade Rosan Kencana Perkasa, MojokertoJawa Timur dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja (Agreement Contract)Nomor 02/PBSRKP/VIIIKK/2009, tertanggal 8 Agustus 2009, tentangPekerjaan pembuatan pagar panel dan tembok penahan tanah di dalamPabrik Gula Integrade Rosan Kencana Perkasa, MojokertoJawa Timur.Dimana di dalam perjanjian tersebut yang bertindak sebagai para pihakadalah: PT Surjotomo (Tergugat I) dengan PT Pavitra Buana SejahteraPT Rosan Kencana Perkasa (joint venture
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena datapembelian bukan berdasarkan fakta yang sebenarnya, makaseharusnya tidak dapat digunakan untuk menguji PIB;Bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa pada tanggal11 Oktober 1996, Pemohon Banding (PTFl) dan PT Rio TintoIndonesia ("PTRTI") menandatangani Participation Agreementmembentuk "unincorporated joint venture".
Joint Venture ("JV") inibukan bentuk badan usaha melainkan wadah kerjasama dalambentuk perjanjian yang dibuat antara PTFI dan PTRTI untukmembagi biaya dan pendapatan;Bahwa maksud didirikannya Joint Venture tersebut adalah untukmemperluas dan meningkatkan kapasitas produksi dari fasilitaspenambangan dan pengolahan PTFI sebelumnya seperti diaturdalam Participation Agreement.
Dalam Joint Venture tersebutPemohon Banding bertindak sebagai Operator yang melakukankegiatan atas nama peserta Joint Venture antara lain:Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1572/B/PK/PJK/2017a. Mengatur kegiatan operasi secara keseluruhan termasuk imporbarang;b. Menjual hasil produksi;c.
29 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Proyek PISP (Participatory Irrigation Sector Project);Dalam kontrak disebutkan halhal sebagai berikut:This Contract (hereinafter called the "Contract") is made on the 6thday of the month of December, 2006 between, on the hand,Directorate General of Water Resources (DGWR), Ministry of PublicWorks, Republic of Indonesia (hereinafter called the "Client") and,on the other hand a Joint Venture consisting of the following entities,each of which will be jointly and severally liable to the Client for allthe
DDC Consultants (hereinaftercollectivelly called the "Consultant).Sedangkan dalam General Condition of Contract juga dijelaskanbahwa "Joint Venture" means a Consultant which compries two ormore Peartners each of wich will be jointly and severally liable to theClient for all the Consultant's obligations under the Contract.a) Dasar Hukum UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentangPajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan PajakPenjualan Atas
Proyek PISP (Participatory Irrigation Sector Project);Dalam kontrak disebutkan halhal sebagai berikut:This Contract (hereinafter called the Contract) is made on the 6thday of the month of December, 2006 between, on the hand,Directorate General of Water Resources (DGWR), Ministry of PublicWorks, Republic of Indonesia (hereinafter called the Client) and,on the other hand a Joint Venture consisting of the following entities,each of which will be jointly and severally liable to the Client for allthe
DDC Consultants (hereinaftercollectivelly called the Consultant).Sedangkan dalam General Condition of Contract juga dijelaskanbahwa Joint Venture means a Consultant which compries two ormore Peartners each of wich will be jointly and severally liable to theClient for all the Consultants obligations under the Contract.a) Dasar Hukum; UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentangPajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan PajakPenjualan Atas Barang
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Proyek PISP (Participatory Irrigation Sector Project)Dalam kontrak disebutkan halhal sebagai berikut :This Contract (hereinafter called the "Contract") is made on the 6thday of the month of December, 2006 between, on the hand,Directorate General of Water Resources (DGWAR), Ministry of PublicWorks, Republic of Indonesia (hereinafter called the "Client") and, onthe other hand a Joint Venture consisting of the following entities,each of which will be jointly and severally liable to the Client for all
Putusan Nomor 1068/C/ PK/PJK/2014Sedangkan dalam General Condition of Contract juga dijelaskanbahwa "Joint Venture" means a Consultant which compries two ormore Peartners each of wich will be jointly and severally liable to theClient for all the Consultant's obligations under the Contract.a) Dasar HukumUndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan AtasBarang MewahPasal 16B ayat (1) :
Proyek PISP (Participatory Irrigation Sector Project)Dalam kontrak disebutkan halhal sebagai berikut :This Contract (hereinafter called the Contract) is made on the 6thday of the month of December, 2006 between, on the hand,Directorate General of Water Resources (DGWR), Ministry of PublicWorks, Republic of Indonesia (hereinafter called the Client) and, onthe other hand a Joint Venture consisting of the following entities, eachof which will be jointly and severally liable to the Client for all theConsultants
DDC Consultants (hereinafter collectivellycalled the Consultant).Sedangkan dalam General Condition of Contract juga dijelaskanbahwa Joint Venture means a Consultant which compries two ormore Peartners each of wich will be jointly and severally liable to theClient for all the Consultants obligations under the Contract.a) Dasar HukumHalaman 10 dari 16 halaman.
125 — 100
Pani Darma Mas) yang merupakan Perusahaan Joint Venture (Perusahaangabungan antara PAN ASIA dan PT Prima Mineralindo) dan KUD Darma TaniMarisa berdasarkan perjanjianperjanjian Kerjasama (Perjanjian Induk/PerjanijianPrinsip & Kesepakatan Bersama) yang telah dibuat sebelumnya, juga bertindakuntuk kepentingan One Asia Resorce Group dan PT.
dengantujuan untuk melakukan Usaha Produksi setelah mendapat hasil dari kegiatanpenyelidikan/ penelitian/Eksplorasi ;Bahwa kemudian didirikan Perusahaan Joint Venture tersebut dengan nama PT.PANI DARMA MAS terbentuk dengan berdasarkan Ketentuan/PeraturanPerundang Undangan Republik Indonesa, berdasarkan Akta Pendirian PerseroanTerbatas (PT) PANI DARMA MAS No.41 tanggal 22 Juli 2013 dihadapan NotarisRIFQI BAISA, SH M.Kn dan telah disahkan menjadi Badan Hukum berdasarkanKeputusan Menteri Hukum dan
Pani DarmaMas.Joint Venture Bukan Penggabungan Perusahaan1314Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan (PT. Pani Darma Mas), Perseroandidirikan oleh 2 (dua) pemegang saham, yaitu PT Prima Mineralindo Nusantaradengan KUD Dharma Tani Marisa. Dengan demikian maka dapat disimpulkanbahwa PT. Pani Darma Mas bukan merupakan perusahaan patungan antara KUDDharma Tani Marisa dengan One Asia Resources Ltd. Oleh karena salah satupemegang saham PT.
Pani Darma Mas) yang merupakan Perusahaan Joint Venture(Perusahaangabungan antara PAN ASIA dan PT Prima Mineralindo) dan KUD Darma TaniMarisa berdasarkan perjanjianperjanjian Kerjasama (Perjanjian Induk /Perjanijian Prinsip & Kesepakatan Bersama) yang telah dibuat sebelumnya,juga bertindak untuk kepentingan One Asia Resorce Group dan PT.
PaniDarma Mas) yang merupakan Perusahaan Joint Venture (Perusahaan gabungan antara PANASIA dan PT Prima Mineralindo) dan KUD Darma Tani Marisa berdasarkan perjanjianperjanjian Kerjasama (Perjanjian Induk/Perjanijian Prinsip &Kesepakatan Bersama) yang telah dibuat sebelumnya, juga bertindak untuk kepentinganOne Asia Resorce Group dan PT.
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Proyek PISP (Participatory Irrigation Sector Project)Dalam kontrak disebutkan halhal sebagai berikut :This Contract (hereinafter called the Contract) is made on the 6th dayof the month of December, 2006 between, on the hand, DirectorateGeneral of Water Resources (DGWR), Ministry of Public Works, Republicof Indonesia (hereinafter called the Client) and, on the other hand aJoint Venture consisting of the following entities, each of which will bejointly and severally liable to the Client for all the
DDCConsultants (hereinafter collectivelly called the Consultant).Sedangkan dalam General Condition of Contract juga dijelaskan bahwaJoint Venture means a Consultant which compries two or morePeartners each of wich will be jointly and severally liable to the Client forall the Consultants obligations under the Contract.a) Dasar Hukum= UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakHalaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1069/C/PK/PJK/2014Pertambahan
Proyek PISP (Participatory Irrigation Sector Project)Dalam kontrak disebutkan halhal sebagai berikut :This Contract (hereinafter called the Contract) is made on the 6th dayof the month of December, 2006 between, on the hand, DirectorateGeneral of Water Resources (DGWR), Ministry of Public Works, Republicof Indonesia (hereinafter called the Client) and, on the other hand aHalaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1069/C/PK/PJK/2014Joint Venture consisting of the following entities, each of which will
DDCConsultants (hereinafter collectivelly called the Consultant).Sedangkan dalam General Condition of Contract juga dijelaskan bahwaJoint Venture means a Consultant which compries two or morePeartners each of wich will be jointly and severally liable to the Client forall the Consultants obligations under the Contract.d) Dasar Hukum= UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan AtasBarang
Tergugat:
1.HENRY RAPRILWAN TRISNADI
2.DONNY YULIANTO
3.CV. MITRA ABADI JAYA
Turut Tergugat:
NOTARIS Ny. SURYATI MOERWIBOWO, SH
94 — 23
Permodalan Nasional Madani Venture Capital
Tergugat:
1.HENRY RAPRILWAN TRISNADI
2.DONNY YULIANTO
3.CV. MITRA ABADI JAYA
Turut Tergugat:
NOTARIS Ny. SURYATI MOERWIBOWO, SH
108 — 442 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1542/B/PK/PJK/2016OECD Transfer Pricing Guidelines yang salah satunya adalahanalisis fungsi;e Pemohon Banding menyatakan Pasal 18 dari UU PPh dan Pasal 9dari P3B IndonesiaJepang tidak berlaku untuk transaksi antaraPemohon Banding dan MC/PR karena adanya kontrak joint venture,atas hal ini Terbanding berpendapat bahwa berdasarkan fakta yangada nyatanyata transaksi tersebut terkait hubunganistimewasehingga berlaku Pasal 18 UU PPh dan Pasal 9 P3B IndonesiaJepang;e Bahwa kontrak antara dua
Karena sebagaimanalazimnya dalam suatu hubungan usaha antara pihak independen, setiappemegang saham (termasuk pemegang saham minoritas)mengharapkan imbalan yang sepadan atas kontribusi modalnya;bahwa perjanjian Joint venture merupakan perjanjian usaha antarapihakpihak independen. Pasal 12.1 Perjanjian Joint venture menyetujuiberlakunya kontrak offtake dengan MC dan PR, termasuk menyetujuiharga jual berdasarkan kontrak.
Rencana pendirian Joint venture Pemohon BandingHalaman 10 dari 50 halaman. Putusan Nomor 1542/B/PK/PJK/2016(c)telah didiskusikan sejak tahun 1994 dan diperlukan waktu tiga tahunbagi semua pihak untuk mencapai kesepakatan (Joint ventureAgreement). Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu pada saat akhirtahun 1990an di Asia, prospek (feasibility) proyek joint venture inidianggap kurang menjanjikan dikarenakan adanya risiko pasar (marketrisk) yang tinggi untuk produk ammonia.
Hanya karena risikorisiko tersebut ditanggung oleh MC danPR inilah, maka para pemegang saham lainnya setuju untukmelangsungkan proyek dan menandatangani Perjanjian Joint venture;Penerapan metode CUP menggunakan indeks harga Fertecon yangbelum disesuaikan tidaklah tepatbahwa dalam melakukan koreksi harga jual tersebut, Terbandingmenggunakan indeks harga Fertecon, dimana hal tersebut samadengan penerapan metode Comparable Uncontrolled Price (CUP)secara eksternal:;bahwa namun demikian, seperti yang
Perjanjian offtake disetujui sebagai bagian dari prosesperjanjian Joint venture Pemohon Banding dan struktur dariperjanjianperjanjian tersebut sangat berbeda dengan perjanjianpada umumnya, hal ini dikarenakan kondisikondisi yang terjadipada saat perjanjian tersebut dibuat.
133 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 189 K/Pdt/201711.12.13.14.menyewakan, sedangkan Tergugat selaku Direktur PT Maccaroni danTergugat Il selaku Komisaris PT Ambara Pranata secara bersamasamaberkedudukan sebagai pihak kedua/yang menyewa objek sengketa;Bahwa atas dasar perjanjian sewa menyewa tersebut selanjutnya antaraPenggugat dengan Tergugat membuat dan menandatangani perjanjiankerjasama (joint venture agreement), pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2007,dibuat secara di bawah tangan, yang dalam merumuskan (/egal drafting) diakuioleh
bersamasama dengan Tergugat IItelah melakukan perbuatan iktikad tidak baik;Menyatakan hukum Tergugat dan Tergugat II tidak pantas mendapatperlindungan hukum;Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) tanggal 27 Juli2007 dan Perjanjian Kerjasama (Joint Venture Agreement) tanggal 27 Juli2007 tersebut telah melanggar syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimanadimaksud Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ;Menyatakan batal atau membatalkan Perjanjian Sewa Menyewa (LeaseAgreement) tanggal
Dan berdasarkanfaktafakta tersebut di atas, membuktikan gugatan Penggugat kabur dantidak jelas (obscuur libel) dan merupakan alasan bagi Majelis Hakimuntuk tidak menerima gugatan tersebut;Penggugat Mengajukan Dua Gugatan Dengan Tergugat Yang TidakMemilki Kapasitas Hukum:Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat pada intinya mengajukangugatan wanprestasi atas sewa menyewa (/easing agreement) tetapidisaat bersamaan di dalam petitum Penggugat memohon pembatalanJoint Venture Agreement tanggal 27 Juli 2007
(Perjanjian Kerjasama).Bahwa selanjutnya Tergugat akan menjelaskan pihakpihak di dalamperjanjianperjanjian tersebut sebagai berikut: Perjanjian Joint Venture Agreement Leasing Agreement tanggaltanggal 27 Juli 2007/27 Juli 2007 (Perjanjian(Perjanjian Kerjasama) Sewa Menyewa) Halaman 11 dari 21 hal.
Agreement) tanggal 27 Juli2007 tersebut telah melanggar syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimanadimaksud Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sehinggamengandung cacat hukum;Membatalkan Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) tanggal 27Juli 2007 dengan segala akibat hukumnya;Membatalkan Perjanjian Kerjasama (Joint Venture Agreement) tanggal 27Juli 2007 dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan objek sengketa kembali seperti dalam keadaan semula, namunterkait dengan kepentingan pihak ketiga
1383 — 757
Marshall sejauh merekaberkaitan dengan hubungan joint venture kecuali melalui arbitrase berdasarkan Pasal 17.4 dari SSA, hinggaadanya perintah lebih lanjut.3.
Direct Vision terkait dengan gagalnya rencana joint venture,sehingga sengketa ini jelas masuk dalam rung lingkup perdagangan;e Bahwa setelah permohonan eksekuatur Pemohon disampaikan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaPusat, pihak Termohon sudah mengajukan gugatan Pembatalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa substansi Putusan Arbitrase Intemasional berdasarkan Peraturan SIAC No.062 of 2008(ARB062/08/JL), tersebut diatas adalah melebihi