Ditemukan 33240 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Keputusan walikota
Wanprestasi
Pemilihan walikota
Surakarta
Peraturan tata tertib khusus pencalonan walikota
14g2013
Mahfut
Walikota balikpapan
Surono vs walikota surabaya;
Mulyadi vs walikota bengkulu;
Pilkada (walikota / wakil walikota bau-bau periode 2008-2013
Surat keputusan walikota denpasar
Surat keputusan walikota padang
Register : 09-10-2019 — Putus : 01-11-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171 PK/TUN/2019 Tanggal 1 Nopember 2019 — IWAN HARJANTO TANOKO VS WALIKOTA SURABAYA;
173 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
173 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
IWAN HARJANTO TANOKO VS WALIKOTA SURABAYA;
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota SurabayaNomor 188.45/2858/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat IzinPemakaian Tanah Nomor 188.45/2183P/436.6.18/2015 Tanggal 21Desember 2015 dengan Obyek Tanah Di Jalan Simohilir Barat Nomor 9atas nama Iwan Harjanto Tanoko, tanggal 30 April 2018;3.
Register : 08-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 405 K/TUN/2020 Tanggal 28 September 2020 — WALIKOTA MATARAM vs TJATUR TOTO HARDYANTO;
251 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
251 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
WALIKOTA MATARAM vs TJATUR TOTO HARDYANTO;
Menyatakan batal Keputusan Walikota Mataram Nomor820/412/BKPSDM/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota MataramNomor 820/412/BKPSDM/IV/2019 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April2019;4.
Register : 03-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 16-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445 K/TUN/2020 Tanggal 13 Oktober 2020 — YUSLIFAR ARTADI, S.T vs WALIKOTA MATARAM;
143 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
YUSLIFAR ARTADI, S.T vs WALIKOTA MATARAM;
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Mataram Nomor820/415/BKPSDM/IV/2019. Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 29 April 2019. Atas NamaYuslifar Artadi, ST NIP. 196711081997031006;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan WalikotaMataram Nomor 820/415/BKPSDM/IV/2019.
Register : 23-01-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 625 B/PK/PJK/2020 Tanggal 16 April 2020 — WALIKOTA DUMAI vs PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI;
203 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
203 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
WALIKOTA DUMAI vs PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI;
Membatalkan Keputusan Walikota Dumai Nomor 70/BAPENDA/201/7,tanggal 22 Agustus 2017, tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunanuntuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi danBangunan Nomor Objek Pajak (NOP) 14.75.011.001.0030377.0 tahun2017;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118763.18/2017/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 19 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali WALIKOTA DUMAI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
Putus : 15-11-2021 — Upload : 13-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 PK/Pid.Sus/2021 Tanggal 15 Nopember 2021 — Yohanes Bria Klau alias Bei Ulu
258 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
258 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 27-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 K/TUN/2021 Tanggal 3 Maret 2021 — MARKUS IEK, M.Si VS WALIKOTA SORONG;
107 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
MARKUS IEK, M.Si VS WALIKOTA SORONG;
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/TUN/2021 Tanggal 2 Februari 2021 — ., M.Pd VS WALIKOTA TUAL;
115 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.Pd VS WALIKOTA TUAL;
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupaKeputusan Walikota Tual Nomor 289 Tahun 2019, tanggal 19 April 2019tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Akib Hanubun, S.Pd., M.Pd., NIP. 19670314 199702 1003;4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Harkat, Martabat danKedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkupPemerintah Kota Tual:;5.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupaKeputusan Walikota Tual Nomor 289 Tahun 2019, tanggal 19 April2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaiPegawai Negeri Sipil, atas nama Akib Hanubun, S.Pd., M. Pd NIP19670314 199702 1 003;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupaKeputusan Walikota Tual Nomor 289 Tahun 2019, tanggal 19 April2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil, atas nama Akib Hanubun, S.Pd., M.Pd;4.
Register : 13-06-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288 K/TUN/2023 Tanggal 4 Oktober 2023 — WALIKOTA SURABAYA VS dr. TOTOK SUHARTOJO, Sp.B.FINACS;;
244 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
244 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
WALIKOTA SURABAYA VS dr. TOTOK SUHARTOJO, Sp.B.FINACS;;
Register : 05-03-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 K/TUN/2020 Tanggal 20 Mei 2020 — BELLING TUMORANG, S.Sos VS WALIKOTA SIBOLGA;
83 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
BELLING TUMORANG, S.Sos VS WALIKOTA SIBOLGA;
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Sibolga Nomor888/539/Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Belling Tumorang, S.Sos.dengan NIP. 196211291985011001 ditetapkan tanggal 04 Desember2018;3.
Register : 02-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 10-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 P/HUM/2020 Tanggal 17 Februari 2020 — ., DKK VS WALIKOTA BOGOR;
398 — 467 — Berkekuatan Hukum Tetap
398 — 467 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DKK VS WALIKOTA BOGOR;
Bahwa Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2014 akandiajukan untuk dicabut;c. Dalam proses revisi Perda Bogor 12/2009 wajib melibatkanpara pemangku kepentingan;d. Selama menunggu proses revisi Perda Kota Bogor,Pemerintah Kota Bogor akan melaksanakan ketentuanPerda Bogor 12/2009 sesuai dengan Standard OperationalProcedure (SOP); dane.
Penambahan pengaturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok yangmemberikan kewenangan kepada Walikota untuk menetapkantempat umum lainnya;4. Penghapusan bagi lembaga dan atau badan yang mempromosikandan mengiklankan rokok di dalam tempat atau gedung tertutup untukmempunyai izin;5.
Penambahan ketentuan mengenai kewajiban setiap pimpinanlembaga dan/atau badan melaksanakan pengendalian di lingkunganKawasan Tanpa Rokok sesuai kewenangannya untuk di atur lebihlanjut dengan Peraturan Walikota;7.
Hasbhy Munnawar,S.H., M.Si, yang hadir mewakili Walikota Bogor sebagaiKepala Daerah dan pihak yang bertanggungjawabterhadap Pemerintahan Kota Bogor serta yangmenerbitkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun2014,tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame RokokDi Kota Bogor;Bahwa dalam pertemuan dengan agenda undangan untukmemberikan keterangan ini, banwa Bapak H.
Karena objek perkara yang dimohonkan adalah PeraturanDaerah dan Peraturan Walikota Bogor sehingga WalikotaBogor sebagai pempinan daerah adalah orang yangbertanggung atas regulasi tersebut dan merupakan pihakyang harusnya hadir dalam pertemuan tersebut, sehinggakeadiran Bapak H.
Register : 21-03-2023 — Putus : 22-09-2023 — Upload : 01-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/TUN/2023 Tanggal 22 September 2023 — WAKIL WALIKOTA BOGOR VS PT. GALVINDO AMPUH;;
65 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
WAKIL WALIKOTA BOGOR VS PT. GALVINDO AMPUH;;
Register : 29-01-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/TUN/2019 Tanggal 14 Maret 2019 — WALIKOTA SURABAYA VS RATNA ENDANG HARTATIEK T;
117 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
117 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
WALIKOTA SURABAYA VS RATNA ENDANG HARTATIEK T;
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali WALIKOTA SURABAYA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor108/B/2018/PT.TUN.SBY., tanggal 2 Agustus 2018;MENGADILI KEMBALI:Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak MemilikiKepentingan (Legal Standing);Dalam Pokok Perkara:1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;2.
Register : 01-09-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452 K/TUN/2020 Tanggal 13 Oktober 2020 — HENDRA SYAM ZEGA VS WALIKOTA GUNUNG SITOLI;
91 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
HENDRA SYAM ZEGA VS WALIKOTA GUNUNG SITOLI;
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Gunung Sitoli,Nomor 800228 Tahun 2019, tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Hendra Syam Zega,A.Md., NIP 19830919 200502 1 001, tanggal 25 Juni 2019:3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Gunung SitoliNomor 800228 Tahun 2019, tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan atas nama Hendra Syam Zega,A.Md., NIP 19830919 200502 1 001, tanggal 25 Juni 2019:4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukanharkat dan martabat seperti Kedudukan semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Pemerintahan Kota Gunung Sitoli;5.
Menyatakan batal atau tidak san Keputusan Walikota Gunung SitoliNomor 800228 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan, atas nama Hendra Syam Zega,A.Md., NIP 19830919 200502 1 001, tanggal 25 Juni 1019:3.
Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugatuntuk mencabut Keputusan Walikota Gunung Sitoli Nomor 800228Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan, atas nama Hendra Syam Zega, A.Md.,NIP 19830919 200502 1 001, tanggal 25 Juni 2019;4.
Register : 18-03-2024 — Putus : 29-05-2024 — Upload : 16-07-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 K/TUN/2024 Tanggal 29 Mei 2024 — WALIKOTA BAUBAU VS Dr. RONI MUHTAR, M.Pd;;
83 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
WALIKOTA BAUBAU VS Dr. RONI MUHTAR, M.Pd;;
Register : 14-05-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 303 K/TUN/2019 Tanggal 15 Juli 2019 — GIRI PRAYOGA VS WALIKOTA PASURUAN;
118 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
GIRI PRAYOGA VS WALIKOTA PASURUAN;
Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang dikeluarkan olehTergugat berupa:Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 803/173/423.202/SK/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Drs. H. Giri Prayogo tertanggal 22 Januari 2018;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan yang dikeluarkanoleh Tergugat berupa:Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 803/173/423.202/SK/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Drs. H. Giri Prayogo tertanggal 22 Januari 2018;4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat Penggugatdengan mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Pasuruan tentangpemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaDrs. H.
Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang dikeluarkan olehTermohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding, berupa:Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 803/173/423.202/SK/2018tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Drs. H. Giri Prayogo tertanggal 22 Januari 2018;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 303 K/TUN/20194.
Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding untukmencabut surat keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasidahulu Tergugat/Terbanding berupa:Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 803/173/423.202/SK/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Drs. H. Giri Prayogo tertanggal 22 Januari 2018;5.
Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding untukmemulihkan harkat dan martabat Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dengan mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Pasuruantentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Drs. H. Giri Prayogo terhitung sejak memasuki batas usiapensiun (akhir bulan Maret 2017 dan mendapatkan hak pensiun sertahak lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yangberlaku);6.
Register : 01-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 16-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472 K/TUN/2020 Tanggal 18 Nopember 2020 — AGUSTIN BASTAMAN vs WALIKOTA TANGERANG SELATAN;
214 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
214 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
AGUSTIN BASTAMAN vs WALIKOTA TANGERANG SELATAN;
Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Walikota TangerangSelatan No. 863/Kep.342Huk/2018, Tanggal 1 Agustus 2018, TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri SipilPemerintah Kota Tangerang Selatan Kepada AGUSTIN BASTAMAN*;3.
Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan Walikota TangerangSelatan No. 863/Ke.342Huk/2018 Tanggal, 1 Agustus 2018, TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri SipilPemerintah Kota Tangerang Selatan Kepada AGUSTIN BASTAMAN* ;Halaman 3 dari 3 halaman. Putusan Nomor 472 K/TUN/20203.
Register : 03-05-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 K/TUN/2019 Tanggal 27 Juni 2019 — ,M.Si VS WALIKOTA BUKIT TINGGI;
61 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
,M.Si VS WALIKOTA BUKIT TINGGI;
Putusan Nomor 275 K/TUN/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan:Memerintahkan Tergugat untuk melakukan penundaan terhadappelaksanaan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor:888/06/KEP/BKPSDM2018 tentang Pemberhentian Dengan TidakHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Unggul, S.Sos, M.Si, NIP.196906251990101001, tanggal 04 Mei 2018;Dalam Pokok Perkara:1.
Dalam Penundaan:Memerintahkan Tergugat untuk melakukan penundaan terhadappelaksanaan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor:888/06/KEP/BKPSDM2018 tentang Pemberhentian Dengan TidakHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Unggul, S.Sos, M.Si, NIP.196906251990101001, tanggal 04 Mei 2018;Il. Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 275 K/TUN/20192.
Register : 03-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433 K/TUN/2020 Tanggal 13 Oktober 2020 — ANDI AMIRUDDIN JUSUF, SH VS WALIKOTA PALOPO;
100 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANDI AMIRUDDIN JUSUF, SH VS WALIKOTA PALOPO;
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Palopo ProvinsiSulawesi Selatan Nomor 800/403/BKPSDM/V/2019 tanggal 31 Mei 2019Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 433 K/TUN/2020tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama Andi = Amiruddin Jusuf, S.H., NIP.197111162002121004;3.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota PalopoProvinsi Sulawesi Selatan Nomor 800/403/BKPSDM/V/2019 tanggal 31Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Andi Amiruddin Jusuf, S.H.,NIP. 197111162002121004:4.
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 K/TUN/2021 Tanggal 2 Februari 2021 — HENNY DEETJE NANLOHY, SE VS WALIKOTA AMBON;
116 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
HENNY DEETJE NANLOHY, SE VS WALIKOTA AMBON;
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota AmbonNomor 302 Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena MelakukanHalaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 7 K/TUN/2021Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 25 April 2019, atas namaHenny Deetje Nanlohy, S.E.;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota AmbonNomor 302 Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 25 April 2019, atas namaHenny Deetje Nanlohy, S.E.;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat danmartabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada KantorKecamatan Teluk Ambon Pemerintah Kota Ambon;5.
Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota AmbonNomor 302 Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan tanggal 25 April 2019 atas namaHenny Deetje Nanlohy, S.E.
Register : 02-03-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 K/TUN/2020 Tanggal 20 Mei 2020 — NUR, S.PI VS WALIKOTA PEKANBARU;
214 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
214 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
NUR, S.PI VS WALIKOTA PEKANBARU;
Nur S.Pi, selamaperkara ini berjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde):Menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 740Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentang pemberhentian karenamelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Robby M.Nur S.Pi , sampai Perkara a quo berkekuatan Hukum tetap;DALAM POKOK PERKARA:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota PekanbaruNomor 740 Tahun 2018, tanggal 26 Desember 2018 tentangpemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatanatas nama Robby M.